Nota dinas dirjen prl ke ka bkipm tentang perdagangan karang hias 3 april 2020

1. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOTA DINAS
Nomor : /DJPRL/IV/2020
Yth. : Kepala Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
Dari : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Hal : Pemanfaatan Karang Hias Hasil Transplantasi dan Pengambilan dari
Alam untuk Perdagangan
Tanggal : April 2020
Menindaklanjuti hasil RDP dengan Komisi IV DPR RI tanggal 25 November 2019
yang salah satu rekomendasinya meminta agar KKP kembali memberikan pelayanan
penerbitan Health Certificate (HC) untuk perdagangan karang hias hasil
transplantasi/budidaya, dan pengambilan dari alam serta arahan Menteri Kelautan dan
Perikanan yang disampaikan pada Rapat Penyampaian Roadmap Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut tanggal 27 Maret 2020, bersama ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja maka
perdagangan karang hias hasil transplantas/budidaya maupun hasil pengambilan
dari alam tetap dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas,
keberlanjutan dan ketertelusuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. Adanya rekomendasi pengambilan karang hias alam untuk tahun 2020 oleh LIPI
sebagai Scintific Authority (SA) kepada Dirjen KSDAE dengan No. B-
5130/IPH.1/KS.02.04/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 dan ditetapkannya kuota
pengambilan/penangkapan oleh Dirjen KSDAE sebagai Management Authority (MA)
melalui No. SK.1/KSDAE/KKH/KSA.2/I/2020 tanggal 2 Januari 2020.
3. Seiring berjalannya proses pemisahan kewenangan MA CITES jenis ikan/biota
perairan antara KLHK dan KKP, maka perdagangan karang hias masih
menggunakan dokumen perizinan dan dokumen angkut yang diterbitkan oleh KLHK
selaku MA CITES Indonesia;
4. KKP tetap akan melakukan kontrol perdagangan karang hias melalui penerbitan
Surat Keterangan Ketertelusuran (SKK) oleh UPT Ditjen Pengelolaan Ruang Laut
(PRL) di seluruh wilayah kerja sebagai persyaratan tambahan yang harus dipenuhi
oleh pelaku usaha sebelum mengajukan dokumen HC ke BKIPM;
5. Terkait dengan perdagangan/pengangkutan soft coral, anemon dan artificial live rock
yang walaupun tidak termasuk dalam daftar Appendiks CITES juga akan
diberlakukan mekanisme SKK untuk tujuan pendataan.
277
03

2. Sehubungan dengan hal-hal tersebut kiranya Saudari dapat mempertimbangan
penerbitan HC dan menginformasikan kepada seluruh UPT BKIPM agar dapat melayani
penerbitan dokumen dimaksud untuk perdagangan karang hias, soft coral, anemon dan artificial
live rock berdasarkan dokumen SKK yang diterbitkan oleh UPT Ditjen PRL.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima
kasih.
Aryo Hanggono
Tembusan:
1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Jenderal KKP
3. Dirjen PSDKP
4. Kepala BRSDMKP