02 OKT Hasil Timus BAB IV (Ketenagakerjaan) , V (UMKM)

1
BahanTimus2Oktober2020
(bersih23)
BABIV
KETENAGAKERJAAN
BagianKesatu
Umum
MaterimuatanbaruyangdiusulkanolehPemerintahuntukdibawakePanja:
1.Pasal66Outsource/Alihdayadireformulasiulang,keputusansebelumnya
dicabut.
2.
Pasal82
Dalam rangkapenguatanperlindungankepadatenagakerjadanmeningkatkan
perandankesejahteraanpekerja/buruhdalam mendukungekosistem investasi,
Undang-Undanginimengubah,menghapus,ataumenetapkanpengaturanbaru
beberapaketentuanyangdiaturdalam:
a. Undang-UndangNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaan(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor39,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia4279);
b. Undang-Undang Nomor40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004 Nomor150,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia4456);
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
JaminanSosial(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor116,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia5256);dan
d. Undang-UndangNomor18Tahun2017tentangPelindunganPekerjaMigran
Indonesia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor242,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia6141).
Catatan:
UsulanPemerintah:MenambahkanhurufdPasal88terkaitdenganperizinan
berusaha(SuratIzinPerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesia(SIP3MI)
untukdiintegrasikandalamOSS.
Pasal89no.1s.d3usulanberuterkaitperizinanberusaha.
BagianKedua
Ketenagakerjaan
Pasal83
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor39,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia4279)diubah:
1. KetentuanPasal13diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:

2
Pasal13
(1) Pelatihankerjadiselenggarakanoleh:
a.lembagapelatihankerjapemerintah;
b.lembagapelatihankerjaswasta;atau
c.lembagapelatihankerjaperusahaan.DisetujuiTimusuntukdibawake
Panja23.32
(2) Pelatihankerjadapatdiselenggarakanditempatpelatihanatautempat
kerja.
(3) Lembagapelatihankerjapemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufadalam menyelenggarakanpelatihankerjadapatbekerjasama
denganswasta.
(4) Lembagapelatihankerjapemerintahsebagaimanadimaksud padaayat
(1)hurufa dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana
dimaksud padaayat(1)hurufcmendaftarkankegiatannyakepada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
kabupaten/kota.
Pasal14
(1) Lembagapelatihankerjaswastasebagaimanadimaksuddalam Pasal13
ayat(1)hurufbwajibmemenuhiPerizinanBerusahayangditerbitkanoleh
PemerintahDaerahKabupaten/Kota.
(2) Bagilembagapelatihankerjaswastayangterdapatpenyertaanmodal
asing,Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkanolehPemerintahPusat.
(3) PerizinanBerusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)
harusmemenuhinorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
olehPemerintahPusat.
3. KetentuanPasal37diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal37
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal35ayat(1)terdiriatas:
a.instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan;dan
b.lembagapenempatantenagakerjaswasta.
(2) Lembagapenempatantenagakerjaswastasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)hurufbdalam melaksanakanpelayananpenempatantenaga
kerja wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
PemerintahPusat.
(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(2) harus
memenuhinorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
PemerintahPusat.
DisetujuiTimusPasal14,danPasal37–23.31
Pasal42
(1) Setiap pemberikerjayang mempekerjakan tenagakerjaasing wajib
memilikirencanapenggunaantenagakerjaasingyangdisahkanoleh
PemerintahPusat.

3
(2) Pemberikerjaorangperseorangandilarangmempekerjakantenagakerja
asing.
(3) Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidakberlakubagi:
a.direksiatau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau
pemegangsaham sesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan;
b.pegawaidiplomatikdan konsulerpada kantorperwakilan negara
asing;atau
c.tenagakerjaasingyangdibutuhkanolehPemberiKerjapadajenis
kegiatanproduksiyangterhentikarenakeadaandarurat,vokasi,start-
upberbasisteknologi,kunjunganbisnis,danpenelitianuntukjangka
waktutertentu.
(4) Tenaga kerja asing dapatdipekerjakan diIndonesia hanya dalam
hubungankerjauntukjabatantertentudanwaktutertentusertamemiliki
kompetensisesuaidenganjabatanyangakandiduduki.
(5) Tenaga kerja asing dilarang mendudukijabatan yang mengurusi
personalia.
(6) Ketentuanmengenaijabatantertentudanwaktu tertentusebagaimana
dimaksudpadaayat(4)danayat(5)diaturdenganPeraturanPresiden.
Catatan:Pasal42perubahanredaksional.
5. KetentuanPasal43dihapus.
Pasal45
(1) Pemberikerjatenagakerjaasingwajib:
a.menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaitenaga
pendampingtenagakerjaasingyangdipekerjakanuntukalihteknologi
danalihkeahliandaritenagakerjaasing;
b.melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagitenaga kerja
Indonesiasebagaimanadimaksudpadahurufayangsesuaidengan
kualifikasijabatanyangdidudukiolehtenagakerjaasing;dan
c.memulangkantenagakerjaasingkenegaraasalnyasetelahhubungan
kerjanyaberakhir.
(2) Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufadanhurufbtidak
berlakubagitenagakerjaasingyangmendudukijabatantertentu.
Catatan:Pasal45perubahanredaksional.
Pasal47
(1) Pemberikerjawajibmembayarkompensasiatassetiaptenagakerja
asingyangdipekerjakannya.
(2) Kewajibanmembayarkompensasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
tidakberlakubagiinstansipemerintah,perwakilannegaraasing,badan
internasional,lembagasosial,lembagakeagamaan,danjabatantertentu
dilembagapendidikan.

4
(3) Ketentuanmengenaibesarandanpenggunaankompensasisebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diatursesuaiketentuanperaturanperundang-
undangan.
10.KetentuanPasal48dihapus.
11.KetentuanPasal49diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal49
Ketentuanlebihlanjutmengenaipenggunaantenagakerjaasingdiaturdengan
PeraturanPresiden.
Pasal56
(1) Perjanjiankerjadibuatuntukwaktutertentuatauuntukwaktutidak
tertentu.
(2) Perjanjiankerjauntukwaktutertentusebagaimanadimaksudpadaayat
(1)didasarkanatas:
a.jangkawaktu;atau
b.selesainyasuatupekerjaantertentu.
(3) Jangkawaktuatauselesainyasuatupekerjaantertentusebagaimana
dimaksudpadaayat(2)ditentukanberdasarkanperjanjiankerja.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu
berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Catatan:Pasal56ayat(3)perubahanredaksional.
Pasal57
(1) Perjanjiankerjauntukwaktutertentudibuatsecaratertulissertaharus
menggunakanbahasaIndonesiadanhuruflatin.
(2) Dalam halperjanjiankerjawaktutertentudibuatdalam bahasaIndonesia
dan bahasa asing,apabila kemudian terdapatperbedaan penafsiran
antarakeduanya,makayangberlakuperjanjiankerjawaktutertentuyang
dibuatdalambahasaIndonesia.
Pasal58
(1) Perjanjiankerjauntukwaktutertentutidakdapatmensyaratkanadanya
masapercobaankerja.
(2) Dalam haldisyaratkanmasapercobaankerjasebagaimanadimaksud
padaayat(1),masapercobaankerjayangdisyaratkantersebutbatal
demihukumdanmasakerjatetapdihitung.
(1) Perjanjiankerjauntukwaktutertentuhanyadapatdibuatuntukpekerjaan
tertentuyangmenurutjenisdansifatataukegiatanpekerjaannyaakan
selesaidalamwaktutertentu,yaitu:
a.pekerjaanyangsekaliselesaiatauyangsementarasifatnya;
b.pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang
tidakterlalulama;
c.pekerjaanyangbersifatmusiman;atau
d.pekerjaanyangberhubungandenganprodukbaru,kegiatanbaru,atau
produktambahanyangmasihdalampercobaanataupenjajakan.
e.Pekerjaanyangjenisdansifatataukegiatannyabersifattidaktetap.

5
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapatdiadakan untuk
pekerjaanyangbersifattetap.
(3) Perjanjiankerjauntukwaktutertentuyangtidakmemenuhiketentuan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2),makademihukum
menjadiperjanjiankerjawaktutidaktertentu.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaijenis,sifat,kegiatandanwaktudalam
perjanjiankerjawaktutertentudiaturdenganPeraturanPemerintah.
Catatan:Pasal59diubahsesuaihasilPanjatgl27/09/20.
Pasal61
(1) Perjanjiankerjaberakhirapabila:
a.pekerjameninggaldunia;
b.berakhirnyajangkawaktuperjanjiankerja;
c.selesainyasuatupekerjaantertentu;
d.adanyaputusanpengadilandan/atauputusanlembagapenyelesaian
perselisihan hubungan industrialyang telah mempunyaikekuatan
hukumtetap;atau
e.adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam
perjanjiankerja,peraturanperusahaan,atauperjanjiankerjabersama
yangdapatmenyebabkanberakhirnyahubungankerja.
(2) Perjanjiankerjatidakberakhirkarenameninggalnyapengusahaatau
beralihnyahakatasperusahaanyangdisebabkanpenjualan,pewarisan,
atauhibah.
(3) Dalam halterjadipengalihanperusahaanmakahak-hakpekerja/buruh
menjaditanggungjawabpengusahabaru,kecualiditentukanlaindalam
perjanjianpengalihanyangtidakmengurangihak-hakpekerja/buruh.
(4) Dalam halpengusahaorangperseoranganmeninggaldunia,ahliwaris
pengusaha dapatmengakhiriperjanjian kerja setelah merundingkan
denganpekerja/buruh.
(5) Dalam halpekerja/buruh meninggaldunia,ahliwaris pekerja/buruh
berhakmendapatkanhak-haknyasesuaidenganperaturanperundang-
undangan atau hak-hak yang telah diaturdalam perjanjian kerja,
peraturanperusahaan,atauperjanjiankerjabersama.
17.DiantaraPasal61danPasal62disisipkan1(satu)pasalyakniPasal61Ayang
berbunyisebagaiberikut:
Pasal61A
(1) Dalam halperjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana
dimaksuddalam Pasal61ayat(1)hurufbdanhurufc,pengusahawajib
memberikanuangkompensasikepadapekerja/buruh.
(2) Uang kompensasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)diberikan
kepada pekerja/buruh sesuaidengan masa kerja pekerja/buruh di
perusahaanyangbersangkutan.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaiuang kompensasidiatur dengan
PeraturanPemerintah.
Catatan:Pasal61Aayat(2)perubahanredaksional.
Catatan:Pasal62dihapusdankembalikeUUeksisting

6
Pasal66
(1) Hubungankerjaantaraperusahaanalihdayadenganpekerja/buruhyang
dipekerjakannyadidasarkanpadaperjanjiankerjayangdibuatsecara
tertulisbaikperjanjiankerjawaktutertentuatauperjanjiankerjawaktu
tidaktertentu.
(2) Perlindunganpekerja/buruh,upahdankesejahteraan,syarat-syaratkerja
sertaperselisihanyangtimbuldilaksanakansekurang-kurangnyasesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangandanmenjaditanggung
jawabperusahaanalihdaya.
(3) Dalam hal perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja/buruh
berdasarkanperjanjiankerjawaktutertentusebagaimanadimaksudpada
ayat(1),makaperjanjiankerjatersebutharusmensyaratkanpengalihan
pelindungan hak-hak bagipekerja/buruh apabila terjadipergantian
perusahaanalihdayadansepanjangobjekpekerjaannyatetapada.
(4) Perusahaanalihdayasebagaimanadimaksudpadaayat(2)berbentuk
badanhukum danwajibmemenuhiPerizinanBerusahayangditerbitkan
olehPemerintahPusat.
(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
PemerintahPusat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja/buruh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Catatan:
Pasal66perubahanredaksionaldanpenambahan2ayatbaruyaituayat(3)dan
(5).
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja23.24
Pasal77
(1) SetiapPengusahawajibmelaksanakanketentuanwaktukerja.
(2) Waktukerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputi:
a.7(tujuh)jam 1(satu)haridan40(empatpuluh)jam 1(satu)minggu
untuk6(enam)harikerjadalam1(satu)minggu;atau
b.8(delapan)jam 1(satu)haridan40(empatpuluh)jam 1(satu)
mingguuntuk5(lima)harikerjadalam1(satu)minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(2)tidak
berlakubagisektorusahaataupekerjaantertentu.
(4) Pelaksanaanjam kerjabagipekerja/buruhdiperusahaandiaturdalam
perjanjiankerja,peraturanperusahaan,atauperjanjiankerjabersama.
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaiwaktukerjapadasektorusahaatau
pekerjaantertentusebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdengan
Catatan:

7
UsusPemerintah:Pasal77ayat(2)kembalikeUUeksistingdanmenambah2
ayatbaruyaituayat(3)dan(5).
Catatn:
UsulPemerintah:Pasal77AdihapuskarernasudahdiakomodirolehPasal77ayat
(3)
Pasal78
(1) Pengusahayangmempekerjakanpekerja/buruh melebihiwaktukerja
sebagaimanadimaksuddalamPasal77ayat(2)harusmemenuhisyarat:
a.adapersetujuanpekerja/buruhyangbersangkutan;dan
b.waktukerjalemburhanyadapatdilakukanpalinglama4(empat)jam
dalam1(satu)haridan18(delapanbelas)jamdalam1(satu)minggu.
(2) Pengusahayangmempekerjakan pekerja/buruhmelebihiwaktukerja
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmembayarupahkerjalembur.
(3) Ketentuanwaktukerjalembursebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufbtidakberlakubagipekerjaanatausektorusahatertentu.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaiwaktukerjalemburdanupahkerja
lemburdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Catatan:
UsulPemerintah:Pasal78perubahanredaksional.
Pasal79
(1) Pengusahawajibmemberi:
a.waktuistirahat;dan
b.cuti.
(2) Waktuistirahatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufawajib
diberikankepadapekerja/buruhpalingsedikitmeliputi:
a.istirahatantarajam kerja,palingsedikitsetengahjam setelahbekerja
selama4(empat)jam terusmenerusdanwaktuistirahattersebut
tidaktermasukjamkerja;dan
b.istirahatmingguan1(satu)hariuntuk6(enam)harikerjadalam 1
(satu)minggu.
(3) Cutisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbyangwajibdiberikan
kepadapekerja/buruhyaitucutitahunan,palingsedikit12(duabelas)
harikerjasetelahpekerja/buruhyangbersangkutanbekerjaselama12
(duabelas)bulansecaraterusmenerus.
(4) Pelaksanaancutitahunansebagaimanadimaksudpadaayat(3)diatur
dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan,atau perjanjian kerja
bersama.
(5) Selainwaktuistirahatdancutisebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat
(2),danayat(3),perusahaandapatmemberikanistirahatpanjangyang
diaturdalam perjanjiankerja,peraturanperusahaan,atauperjanjiankerja
bersama.
Catatan:
UsulPemerintah:Pasal78perubahanredaksional.

8
Catatan:
DIM5995s.d6063(Pasal88s.d98)
HasilPanja27/09/20:reformulasirumusanterkaitpengupahan;UM padat
karyadihapus;UM Kabupaten/Kotatetapadadenganmempertimbangkan
pertumbuhandaerahdaninflasi;tidakadadegradasiupahsetelahRUU
disahkanwalaupunUM Sektoradihapus;kenaikanupahmempertimbangkan
pertumbuhandaerahdaninflasi.
Pasal88
(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
(2) PemerintahPusatmenetapkankebijakanpengupahansebagaisalahsatu
upayamewujudkanhakpekerja/buruhataspenghidupanyanglayakbagi
kemanusiaan.
(3) Kebijakanpengupahansebagaimanadimaksudpadaayat(2)meliputi:
a.upahminimum;
b.strukturdanskalaupah;
c.upahkerjalembur;
d.upahtidakmasukkerjadan/atautidakmelakukanpekerjaankarena
alasantertentu;
e.bentukdancarapembayaranupah;
f. hal-halyangdapatdiperhitungkandenganupah;dan
g.upahsebagaidasarperhitunganataupembayaranhakdankewajiban
lainnya.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaikebijakanpengupahandiaturdengan
Catatan:
UsulanPmerintah:Pasal88perubahanredaksionaldanpenambahanayat(3)
baru.
25.DiantaraPasal88danPasal89disisipkan6(enam)pasalbaruyakni:
a.Pasal88Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal88A
(1) Hakpekerja/buruhatasupahtimbulpadasaatterjadihubungankerja
antara pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhirpada saat
putusnyahubungankerja.
(2) Setiap pekerja/buruhberhakmemperolehupahyang samauntuk
pekerjaanyangsamanilainya.
(3) Pengusaha wajib membayarupah kepada pekerja/buruh sesuai
dengankesepakatan.
(4) Pengaturanpengupahanyangditetapkanataskesepakatanantara
pengusahadenganpekerja/buruhatauserikatpekerja/serikatburuh
tidakbolehlebihrendahdariketentuanpengupahanyangditetapkan
dalamperaturanperundang-undangan.
(5) Dalam halkesepakatansebagaimanadimaksudpadaayat(4)lebih
rendahataubertentangan denganperaturanperundang-undangan,

9
kesepakatantersebutbataldemihukum danpengaturanpengupahan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Catatan:
UsulanPmerintah:Pasal88Aperubahanredaksionaldanpenambahan3ayat
baruyaituayat(2),(4)dan(5).
b.Pasal88Byangberbunyisebagaiberikut:
Pasal88B
(1) Upahditetapkanberdasarkan:
a.satuanwaktu;dan/atau
b.satuanhasil.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaiupahberdasarkansatuanwaktu
dan/atausatuanhasilsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur
dalamPeraturanPemerintah.
Catatan:
UsulanPmerintah:Pasal88Bpenambahanayat(2)baru.
c.Pasal88Cyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal88C
(1) Gubernurwajibmenetapkanupahminimumprovinsi.
(2) Gubernurdapatmenetapkanupahminimum kabupaten/kotadengan
syarattertentu.
(3) Upahminimum sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)
ditetapkanberdasarkankondisiekonomidanketenagakerjaan.
(4) Syarattertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(2)meliputi
pertumbuhanekonomidaerahdaninflasipadakabupaten/kotayang
bersangkutan.
(5) Upahminimumkabupaten/kotasebagaimanadimaksudpadaayat(2)
haruslebihtinggidariupahminimumprovinsi.
(6) Kondisiekonomidanketenagakerjaansebagaimanadimaksudpada
ayat(3)menggunakan data yang bersumberdarilembaga yang
berwenangdibidangstatistik.
(7) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenetapanupahminimum
dansyarattertentusebagaimanadimaksudpadaayat(3)danayat(4)
Catatan:
UsulanPmerintah:Pasal88Cperubahanredaksionaldanpenambahan5ayat
baruyaituayat(3)s.dayat(7).
d.Pasal88Dyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal88D
(1) Upahminimum sebagaimanadimaksuddalam Pasal88Cayat(1)dan
ayat(2)dihitungdenganmenggunakanformulaperhitunganupah
minimum.
(2) Formulaperhitunganupahminimum sebagaimanadimaksudpada

10
ayat(1)memuatvariabelpertumbuhanekonomiatauinflasi.
(3) Formuladanvariabelsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapat
ditinjauolehPemerintah.
DisetujuiTimusuntukdibawakePanjaayat(3)didropdanayat(4)
menjadiayat(3)
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaiformulaperhitunganupahminimum
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal88Dperubahanredaksional.
e.Pasal88Eyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal88E
(1) Upahminimum sebagaimanadimaksuddalam Pasal88Cayat(1)dan
ayat(2)berlakubagipekerja/buruhdenganmasakerjakurangdari1
(satu)tahunpadaperusahaanyangbersangkutan.
(2) Pengusahadilarangmembayarupahlebihrendahdariupahminimum.
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal88Eperubahanredaksional.
Catatan:
Usulan Pemerintah:Pasal88F dihapus karena sudah diaturdalam UU
23/2004tentangPemerintahanDaerah.
28.DiantaraPasal90danPasal91disisipkan2(dua)pasalyakni:
a. Pasal90Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal90A
Upahdiatasupahminimum ditetapkanberdasarkankesepakatanantara
pengusahadenganpekerja/buruhdiperusahaan.
Pasal90B
(1) Ketentuanupahminimum sebagaimanadimaksuddalam Pasal88C
ayat(1)danayat(2)dikecualikanbagiUsahaMikrodanKecil.
(2) Upah pada Usaha Mikro dan Kecil ditetapkan berdasarkan
kesepakatanantarapengusahadenganpekerja/buruhdiperusahaan.
(3) Kesepakatanupahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)sekurang-
kurangnya sebesarpersentase tertentu darirata-rata konsumsi
masyarakatberdasarkandatayangbersumberdarilembagayang
berwenangdibidangstatistik.
(4) KetentuanlebihlanjutmengenaiupahbagiUsahaMikrodanKecil
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal90Bperubahanredaksional.

11
Pasal92
(1) Pengusaha wajib menyusun strukturdan skala upah diperusahaan
denganmemperhatikankemampuanperusahaandanproduktivitas.
(2) Strukturdanskalaupahdigunakansebagaipedomanpengusahadalam
menetapkanupah.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaistrukturdanskalaupahdiaturdengan
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal92perubahanredaksionaldanpenambahanayat
(3)baru.
31.DiantaraPasal92danPasal93disisipkan1(satu)pasalyakniPasal92Ayang
Pasal92A
Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan
memperhatikankemampuanperusahaandanproduktivitas.
DisetujuiTimusuntukkembalikeeksisting23.36
Pasal93
(1) Upahtidakdibayarapabilapekerja/buruhtidakmelakukanpekerjaan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak berlaku dan
pengusahawajibmembayarupahapabila:
a.pekerja/buruhtidakmasukkerjadan/atautidakmelakukanpekerjaan
karenaberhalangan;
b.pekerja/buruhtidakmasukkerjadan/atautidakmelakukanpekerjaan
karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya dan telah
mendapatkanpersetujuanpengusaha;
c.pekerja/buruhbersediamelakukanpekerjaanyangtelahdijanjikan
tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan
pengusahasendiriatauhalanganyangseharusnyadapatdihindari
pengusaha;atau
d.pekerja/buruhtidakmasukkerjadan/atautidakmelakukanpekerjaan
karenamenjalankanhakwaktuistirahatataucutinya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaipembayaran upah sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)diaturdalamPeraturanPemerintah.
Pasal94
Dalam halkomponenupahterdiriatasupahpokokdantunjangantetap,
besarnyaupahpokokpalingsedikit75% (tujuhpuluhlimaperseratus)dari
jumlahupahpokokdantunjangantetap.
Pasal95
(1) Dalam halperusahaan dinyatakan pailitatau dilikuidasiberdasarkan
ketentuanperaturanperundang-undangan,upahdanhaklainnyayang
belum diterimaolehpekerja/buruhmerupakanutangyangdidahulukan
pembayarannya.

12
(2) Upahpekerja/buruhsebagaimanadimaksudpadaayat(1)didahulukan
pembayarannyasebelumpembayarankepadasemuakreditur.
(3) Haklainnyadaripekerja/buruhsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
didahulukanpembayarannyaatassemuakrediturkecualiparakreditur
pemeganghakjaminankebendaan.
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal95perubahanredaksional.
37.KetentuanPasal98diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal98
(1) UntukmemberikansarandanpertimbangankepadaPemerintahdalam
perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem
pengupahandibentukdewanpengupahan.
(2) DewanpengupahanterdiriatasunsurPemerintah,organisasipengusaha,
serikatpekerja/serikatburuh,pakardanakademisi.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara pembentukan,komposisi
keanggotaan,tatacarapengangkatandanpemberhentiankeanggotaan,
sertatugasdantatakerjadewanpengupahan,diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Catatan:
UsulanPmerintah:Pasal98perubahanredaksional.
Catatan:
DIM6066s.d6167(Pasal150s.dPasal172)
HasilPanja:reformulasirumusan;syarat-syaratterkaitPHKtetapmengacupada
UUeksistingdandisesuaikandenganPutusanMK.
Pasal150dihapusdankembalikeUUeksisting
Syarat-syaratumumPHKterdapatdalamPasal151s.dPasal157
Pasal151
(1) Pengusaha,pekerja/buruh,serikatpekerja/serikatburuh,danpemerintah,
harusmengupayakanagartidakterjadipemutusanhubungankerja.
(2) Dalamhalpemutusanhubungankerjatidakdapatdihindarimakamaksud
danalasanpemutusanhubungankerjadiberitahukanolehpengusaha
kepadapekerja/buruhdan/atauserikatpekerja/serikatburuh.
(3) Dalam halpekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan
hubungankerjamakapenyelesaianpemutusanhubungankerjawajib
dilakukan melaluiperundingan bipartit antara pengusaha dengan
pekerja/buruhdan/atauserikatpekerja/serikatburuh.
(4) Dalam halperundinganbipartitsebagaimanadimaksudpadaayat(3)
tidak mendapatkan kesepakatan maka pemutusan hubungan kerja
dilakukan melaluitahap berikutnya sesuaimekanisme penyelesaian
perselisihanhubunganindustrial.

13
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal151perubahansubstansiterkaitmekanismedan
syaratPHK.SesuaikesepakatanTimTripartit.
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja23.25
39.DiantaraPasal151danPasal152disisipkan1(satu)pasalyakniPasal151A
yangberbunyisebagaiberikut:
Pasal151A
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal151 ayat(2)tidak
diperlukanperludilakukanolehPengusahadalamhal:
a.pekerja/buruhmengundurkandiriataskemauansendiri;
b.pekerja/buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai
perjanjiankerjawaktutertentu;
c.pekerja/buruh mencapaiusia pensiun sesuaidengan perjanjian kerja,
peraturanperusahaan,atauperjanjiankerjabersama;
d.pekerja/buruhmeninggaldunia;
Catatan:
Usulan Pemerintah:Pasal151A perubahan redaksionaldan konsisten
terhadapperubahanPasal151.
Pasal153
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada
pekerja/buruhdenganalasan:
a.berhalanganmasukkerjakarenasakitmenurutketerangandokter
selamawaktutidakmelampaui12(duabelas)bulansecaraterus-
menerus;
b.berhalanganmenjalankanpekerjaannyakarenamemenuhikewajiban
terhadap negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c.menjalankanibadahyangdiperintahkanagamanya;
d.menikah;
e.hamil,melahirkan,gugurkandungan,ataumenyusuibayinya;
f. mempunyaipertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan
pekerja/buruhlainnyadidalamsatuperusahaan;
g.mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat
pekerja/serikatburuh,pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat
pekerja/serikatburuhdiluarjam kerja,ataudidalam jam kerjaatas
kesepakatan pengusaha,atau berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam perjanjiankerja,peraturanperusahaan,atauperjanjiankerja
bersama;
h.mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai
perbuatanpengusahayangmelakukantindakpidanakejahatan;
i. berbedapaham,agama,aliranpolitik,suku,warnakulit,golongan,
jeniskelamin,kondisifisik,ataustatusperkawinan;
j. dalam keadaancacattetap,sakitakibatkecelakaankerja,atausakit
karenahubungankerjayangmenurutsuratketerangandokteryang

14
jangkawaktupenyembuhannyabelumdapatdipastikan.
(2) Pemutusanhubungankerjayangdilakukandenganalasansebagaimana
dimaksud pada ayat(1)bataldemihukum dan pengusaha wajib
mempekerjakankembalipekerja/buruhyangbersangkutan.
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal153perubahanredaksional
Pasal154A
(1) Pemutusanhubungankerjadapatterjadikarenaalasan:
a.perusahaanmelakukanpenggabungan,peleburan,pengambilalihan,
ataupemisahanperusahaan;
b.perusahaanmelakukanefisiensi;
c.perusahaantutupyangdisebabkankarenaperusahaanmengalami
kerugian;
d.perusahaantutupyangdisebabkankarenakeadaanmemaksa(force
majeur).
e.perusahaandalamkeadaanpenundaankewajibanpembayaranutang;
f. perusahaanpailit;
g.perusahaanmelakukanperbuatanyangmerugikanpekerja/buruh;
h.pekerja/buruhmengundurkandiriataskemauansendiri;
i. pekerja/buruhmangkir;
j. pekerja/buruhmelakukanpelanggaranketentuanyangdiaturdalam
perjanjiankerja,peraturanperusahaan,atauperjanjiankerjabersama;
k.pekerja/buruhditahanpihakyangberwajib;
l. pekerja/buruhmengalamisakitberkepanjanganataucacatakibat
kecelakaankerjadantidakdapatmelakukanpekerjaannyasetelah
melampauibatas12(duabelas)bulan;
m.pekerja/buruhmemasukiusiapensiun;atau
n.pekerja/buruhmeninggaldunia.
(2) Selainalasanpemutusanhubungankerjasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dapatditetapkanalasanpemutusanhubungankerjalainnya
dalam perjanjian kerja,peraturan perusahaan dan perjanjian kerja
bersama.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratandantatacarapemutusan
hubungankerjadiaturdenganPeraturanPemerintah.
Catatan:
Usulan Pemerintah:Pasal154 ayat (1) perubahan redaksionaldan
penambahanayat(2)baru.
Pasal156
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja,pengusaha wajib
membayaruangpesangondan/atauuangpenghargaanmasakerjadan

15
uangpenggantianhakyangseharusnyaditerima.
(2) Uangpesangonsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanpaling
banyaksesuaiketentuansebagaiberikut:
a.masakerjakurangdari1(satu)tahun,1(satu)bulanupah;
b.masakerja1(satu)tahunataulebihtetapikurangdari2(dua)tahun,2
(dua)bulanupah;
c.masakerja2(dua)tahunataulebihtetapikurangdari3(tiga)tahun,3
(tiga)bulanupah;
d.masakerja3(tiga)tahunataulebihtetapikurangdari4(empat)tahun,
4(empat)bulanupah;
e.masakerja4(empat)tahunataulebihtetapikurangdari5(lima)
tahun,5(lima)bulanupah;
f. masakerja5(lima)tahunataulebih,tetapikurangdari6(enam)tahun,
6(enam)bulanupah;
g.masakerja6(enam)tahunataulebihtetapikurangdari7(tujuh)
tahun,7(tujuh)bulanupah;
h.masakerja7(tujuh)tahunataulebihtetapikurangdari8(delapan)
tahun,8(delapan)bulanupah;
i. masakerja8(delapan)tahunataulebih,9(sembilan)bulanupah.
(3) Uangpenghargaanmasakerjasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diberikanpalingbanyaksesuaiketentuansebagaiberikut:
a.masakerja3(tiga)tahunataulebihtetapikurangdari6(enam)tahun,
1(satu)bulanupah;
b.masakerja6(enam)tahunataulebihtetapikurangdari9(sembilan)
tahun,2(dua)bulanupah;
c.masakerja9(sembilan)tahunataulebihtetapikurangdari12(dua
belas)tahun,4(empat)bulanupah;
d.masakerja12(duabelas)tahunataulebihtetapikurangdari15(lima
belas)tahun,6(enam)bulanupah;
e.masakerja15(limabelas)tahunataulebihtetapikurangdari18
(delapanbelas)tahun,8(delapan)bulanupah;
f. masakerja18(delapanbelas)tahunataulebihtetapikurangdari21
(duapuluhsatu)tahun,10(sepuluh)bulanupah;
g.masakerja21(duapuluhsatu)tahunataulebihtetapikurangdari24
(duapuluhempat)tahun,12(duabelas)bulanupah;
h.masakerja24(duapuluhempat)tahunataulebih,14(empatbelas)
bulanupah.
(4) Uangpenggantianhakyangseharusnyaditerimasebagaimanadimaksud
padaayat(1)meliputi:
a.cutitahunanyangbelumdiambildanbelumgugur;
b.biayaatauongkospulanguntukpekerja/buruhdankeluarganyake
tempatdimanapekerja/buruhditerimabekerja;
c.hal-hallain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,peraturan
perusahaanatauperjanjiankerjabersama.
(5) Ketentuan lebih lanjutmengenaipemberian uang pesangon,uang
penghargaan masa kerja,dan uang penggantian hak sebagaimana
dimaksudpadaayat(2),ayat(3),danayat(4)diaturdenganPeraturan
Pemerintah
Catatan:

16
Ayat(2)dan(3)sesuaihasilPanjatgl27/09/20bahwaformulapesangon32
kali,dengan uraian 23 akan ditanggung oleh pemberikerja dan 9 kali
ditanggungolehJKP.
Angka9kalipadaJKPterkaitdenganketentuanmengenaimanfaatJKP,
sehinggaakandiaturdalamPeraturanPemerintah.
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja19+6=2523.28
Pasal157
(1) Komponen upah yang digunakan sebagaidasarperhitungan uang
pesangondanuangpenghargaanmasakerja,terdiriatas:
a.upahpokok;
b.tunjangantetapyangdiberikankepadapekerja/buruhdankeluarganya.
(2) Dalam halpenghasilanpekerja/buruhdibayarkanatasdasarperhitungan
harian,upahsebulansamadengan30(tigapuluh)dikaliupahsehari.
(3) Dalam halupahpekerja/buruhdibayarkanatasdasarperhitungansatuan
hasil,upahsebulansamadenganpenghasilanrata-ratadalam 12(dua
belas)bulanterakhir.
(4) Dalam halupahsebulansebagaimanadimaksudpadaayat(3)lebih
rendahdariupahminimum makaupahyangmenjadidasarperhitungan
pesangonadalahupahminimumyangberlakudiwilayahdomisili.
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal157perubahanredaksionaldanpenambahanayat
(4)baru.
Pasal157A
(1) Selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
pengusahadanpekerja/buruhharustetapmelaksanakankewajibannya.
(2) Pengusahadapatmelakukantindakanskorsingkepadapekerja/buruh
yangsedangdalam prosespemutusanhubungankerjadengantetap
membayarupahbesertahaklainnyayangbiasaditerimapekerja/buruh.
(3) Pelaksanaankewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukan
sampaidenganselesainyaprosespenyelesaianperselisihanhubungan
industrialsesuaitingkatannya.
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal157A perubahanredaksionaldanpenambahan
ayat(3)baru.
Pasal160
(1) Dalam halpekerja/buruhditahanpihakyangberwajibkarenadiduga
melakukantindakpidanamakapengusahatidakwajibmembayarupah
tetapiwajibmemberikanbantuankepadakeluargapekerja/buruhyang

17
menjaditanggungannyadenganketentuansebagaiberikut:
a.untuk1(satu)orangtanggungan,25% (duapuluhlimaperseratus)
dariupah;
b.untuk2(dua)orangtanggungan,35%(tigapuluhlimaperseratus)dari
upah;
c.untuk3(tiga)orangtanggungan,45%(empatpuluhlimaperseratus)
dariupah;
d.untuk 4 (empat)orang tanggungan atau lebih,50% (lima puluh
perseratus)dariupah.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud padaayat(1)diberikanuntuk
palinglama6(enam)bulanterhitungsejakharipertamapekerja/buruh
ditahanolehpihakyangberwajib.
(3) Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap
pekerja/buruh yang setelah 6 (enam)bulan tidak dapatmelakukan
pekerjaansebagaimanamestinyakarenadalam prosesperkarapidana
sebagaimanadimaksudpadaayat(1).
(4) Dalam halpengadilanmemutuskanperkarapidanasebelum masa6
(enam)bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)berakhirdan
pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib
mempekerjakanpekerja/buruhkembali.
(5) Dalam halpengadilanmemutuskanperkarapidanasebelum masa6
(enam)bulanberakhirdanpekerja/buruhdinyatakanbersalah,pengusaha
dapatmelakukanpemutusanhubungankerjakepadapekerja/buruhyang
bersangkutan.
Catatan:
UsulanPemerintah:Pasal160perubahanredaksional.
Pasal185
(1) Barangsiapamelanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal
42ayat(2),Pasal68,Pasal69ayat(2),Pasal80,Pasal82,Pasal88Aayat
(2),Pasal88Eayat(2),Pasal143,Pasal156ayat(1),danPasal160ayat
(4),dikenakansanksipidanapenjarapalingsingkat1(satu)tahundan
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

18
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000,00(empatratusjutarupiah).
(2) Tindakpidanasebagaimanadimaksuddalam ayat(1)merupakantindak
pidanakejahatan.
Pasal186
35 ayat(3),Pasal93 ayat(2),Pasal137,danPasal138 ayat(1),
dikenakansanksipidanapenjarapalingsingkat1(satu)bulandanpaling
lama4(empat)tahundan/ataudendapalingsedikitRp10.000.000,00
(sepuluhjutarupiah)danpalingbanyakRp400.000.000,00(empatratus
jutarupiah).
(2) Tindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakantindak
pidanapelanggaran.
Pasal187
67ayat(1),Pasal71ayat(2),Pasal76,Pasal78ayat(2),Pasal79ayat(1)
danayat(2),Pasal85ayat(3),danPasal144,dikenakansanksipidana
kurunganpalingsingkat1(satu)bulandanpalinglama12(duabelas)
bulandan/ataudendapaling sedikitRp 10.000.000,00 (sepuluhjuta
rupiah)danpalingbanyakRp100.000.000,00(seratusjutarupiah).
pidanapelanggaran.
Pasal188
38ayat(2),Pasal78ayat(1),danPasal148,dikenakansanksipidana
dendapalingsedikitRp5.000.000,00(limajutarupiah)danpalingbanyak
Rp50.000.000,00(limapuluhjutarupiah).
pidanapelanggaran.
68.KetentuanPasal190diubahsehinggaPasal190berbunyisebagaiberikut:
Pasal190
(1) Pemerintah mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran
ketentuan-ketentuansebagaimanadiaturdalam Pasal5,Pasal6,Pasal
14ayat(2),Pasal15,Pasal25,Pasal35ayat(2),Pasal37ayat(2),Pasal
38ayat(2),Pasal42ayat(1),Pasal45ayat(1),Pasal47ayat(1),Pasal
61A,Pasal63ayat(1),Pasal87,Pasal92,Pasal106,Pasal108ayat(1),
Pasal111ayat(3),Pasal114,Pasal126ayat(3),danPasal160ayat(1)
danayat(2),Undang-undanginisertaperaturanpelaksanaannya.
(2) Ketentuan lebih lanjutmengenaisanksiadministratifsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal191A
PadasaatberlakunyaUndang-Undangini:
a. untukpertamakaliupahminimum yangberlakuyaituupahminimum yang
telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

19
Nomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaanyangmengaturmengenai
pengupahan.
b. bagiperusahaanyangtelahmemberikanupahlebihtinggidariupah
minimum yang ditetapkan sebelum Undang-Undang ini,pengusaha
dilarangmengurangiataumenurunkanupah.
BagianKetiga
JenisProgramJaminanSosial
Pasal84
Beberapaketentuandalam Undang-UndangNomor40Tahun2004tentangSistem
JaminanSosialNasional(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor
150,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia4456)diubah:
Pasal18
Jenisprogramjaminansosialmeliputi:
a.jaminankesehatan;
b.jaminankecelakaankerja;
c.jaminanharitua;
d.jaminanpensiun;
e.jaminankematian;
f. jaminankehilanganpekerjaan.
2. DiantaraPasal46danPasal47disisipkan1(satu)Bagiandan5(lima)pasal
yakni:
BagianKetujuh
JaminanKehilanganPekerjaan
a.Pasal46Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal46A
(1) Pekerja/buruhyangmengalamipemutusanhubungankerjaberhak
mendapatkanjaminankehilanganpekerjaan.
(2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh badan
penyelenggarajaminansosialketenagakerjaandanPemerintah.
Catatan:
DisetujuiPanjatgl27/09/20.
UsulanPemerintah:Perubahanayat(2)denganmenambahfrasa
“danPemerintah”.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenyelenggaraanjaminan
kehilanganpekerjaandiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal46B
(1) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional
berdasarkanprinsipasuransisosial.
(2) Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat
pekerja/buruhkehilanganpekerjaan.
c.Pasal46Cyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal46C
PesertaJaminanKehilanganPekerjaanadalahsetiaporangyangtelah
membayariuran.

20
d.Pasal46Dyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal46D
(1) Manfaatjaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai,akses
informasipasarkerjadanpelatihankerja.
(2) Manfaatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diterimaolehpeserta
setelahmempunyaimasakepesertaantertentu.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaimanfaatsebagaimanadimaksud
padaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Catatan:
DisetujuiPanjatgl27/09/20(ayat(1)dan(3)).
UsulanPemerintah:ayat(1)perubahanredaksionaldanmenambahayat
(2).
DisetujuiTimus23.43
e.Pasal46Eyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal46E
(1) SumberpendanaanJaminanKehilanganPekerjaanberasaldari:
a. modalawalpemerintah;
b. rekomposisiiuranprogramjaminansosial;dan/atau
c. danaoperasionalBPJSKetenagakerjaan.
(2) Ketentuan lebih lanjutmengenaipendanaan jaminan kehilangan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaturdengan
Catatan:
DisetujuiPanjatgl27/09/20(ayat(1)dan(2)lamaterkaitbesaraniuran).
UsulanPemerintah:besaraniurandigantidengansumberpendanaanJKP.
Alasannya: konsistensi dengan Pasal 46A ayat (2) bahwa JKP
diselenggarakanolehBPJSKetenagakerjaandanPemerintah.
BagianKeempat
BadanPenyelenggaraJaminanSosial
Pasal85
Beberapaketentuandalam Undang-UndangNomor24Tahun2011tentangBadan
PenyelenggaraJaminanSosial(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011
Nomor116,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia5256)diubah:
Pasal6
(1) BPJSKesehatansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(2)hurufa
menyelenggarakanprogramjaminankesehatan.
(2) BPJSKetenagakerjaansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(2)
hurufbmenyelenggarakanprogram:
a.jaminankecelakaankerja;
b.jaminanharitua;
c.jaminanpensiun;
d.jaminankematian;dan
e.jaminankehilanganpekerjaan.

21
Pasal9
(1) BPJSKesehatansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(2)hurufa
berfungsimenyelenggarakanprogramjaminankesehatan.
(2) BPJSKetenagakerjaansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(2)
hurufbberfungsimenyelenggarakanprogram jaminankecelakaankerja,
program jaminankematian,program jaminanpensiun,jaminanharitua
danjaminankehilanganpekerjaan.
Pasal42
(1) Modalawalsebagaimanadimaksuddalam Pasal41ayat(1)hurufa
untukBPJSKesehatandanBPJSKetenagakerjaanditetapkanmasing-
masingpalingbanyakRp2.000.000.000.000,00(duatriliunrupiah)yang
bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanjaNegara.
(2) Modalawalsebagaimanadimaksuddalam Pasal41ayat(1)hurufa
untukProgram JaminanKehilanganPekerjaanditetapkanpalingsedikit
Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah)yang bersumberdari
AnggaranPendapatandanBelanjaNegara.
Catatan:
UsulanPemerintah:menambahpasalbaru(Pasal42).
Alasannya:konsistensidenganPasal46Aayat(2)bahwaJKPsalahsatunya
diselenggarakanolehPemerintah.
DisetujuiTimususulanbaruPasal42untukdibawakePanja23.40
BagianKelima
PelindunganPekerjaMigranIndonesia
Catatan:
- DisetujuiPanja27/09/20Pasal92terkaitPenghargaanLainnyadicabut.
- UsulanPemerintahPasal92digantidenganUU18/2017tentangPelindungan
PekerjaMigranIndonesiaterkaitSuratIzinPerusahaanPenempatanPekerja
MigranIndonesia(SIP3MI)untukdiintegrasikandalamOSS.
Pasal86DisetujuiTimusuntukdibawakePanja23.33
Pasal86
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor18 Tahun 2017 tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2017Nomor242,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia6141)
diubah:
1. KetentuanPasal1angka16diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
16. SuratIzin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang
selanjutnya disebutSIP3MIadalah izin tertulis yang diberikan oleh
PemerintahPusatkepadabadanusahaberbadanhukum Indonesiayang
akanmenjadiPerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesia.
Pasal51
(1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana
dimaksuddalam Pasal49hurufbwajibmemilikiizinyangmemenuhi

22
PerizinanBerusahadanditerbitkanolehPemerintahPusat.
(2) Izinsebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidakdapatdialihkandan
dipindahtangankankepadapihaklain.
PemerintahPusat.
Pasal53
(1) PerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesiadapatmembentuk
kantorcabangdiluarwilayahdomisilikantorpusatnya.
(2) KegiatanyangdilakukanolehkantorcabangPerusahaanPenempatan
Pekerja Migran Indonesia menjaditanggung jawab kantor pusat
PerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesia.
(3) Kantorcabangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajibmemenuhi
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
PemerintahPusat.
Pasal57
(1) PerusahaanPenempatanPekerjaMigranIndonesiaharusmenyerahkan
pembaruandatapalinglambat30(tigapuluh)harikerja.
(2) Dalam halPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak
menyerahkanpembaruandatasebagaimanadimaksudpadaayat(1),
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia diizinkan untuk
memperbaruiizin paling lambat30 (tiga puluh)harikerja dengan
membayardendaketerlambatan.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaidenda keterlambatan sebagaimana
dimaksudpadaayat(4)diaturdenganPeraturanMenteri.
5. DiantaraPasal89danPasal90disisipkan1(satu)pasalyakniPasal89Ayang
Pasal89A
PadasaatberlakunyaUndang-UndangtentangCiptaKerjamakapengertian
ataumaknaSIP3MIdalam Undang-UndangNomor18Tahun2017tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan
mengenaiPerizinanBerusaha.
BABV
KEMUDAHAN,PELINDUNGAN,DANPEMBERDAYAANKOPERASI,
USAHAMIKROKECILDANMENENGAH
BagianKesatu
Umum
Pasal87
Untukmemberikankemudahan,perlindungan,danpemberdayaanKoperasidan
UMK-M,Undang-Undanginimengubah,menghapus,ataumenetapkan pengaturan
barubeberapaketentuanyangdiaturdalam:

23
a. Undang–UndangNomor25Tahun1992tentangPerkoperasian(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun1992Nomor116,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor3502).
b. Undang-Undang Nomor20 Tahun 2008 tentang UsahaMikro Kecildan
Menengah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor93
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4866);dan
c. Undang-UndangNomor38Tahun2004tentangJalan(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2004Nomor132,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor4444).
BagianKedua
Koperasi
Pasal88
BeberapaketentuandalamUndang–UndangNomor25Tahun1992tentang
Perkoperasian(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun1992Nomor116,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3502)diubah:
Pasal6
(1) KoperasiPrimerdibentukpalingsedikit9(sembilan)orang.
(2) KoperasiSekunderdibentukolehpalingsedikit3(tiga)Koperasi.
Catatan:BerdasarkanKeputusanRapatPanjapada29Juni2020diputuskan
bahwa:KoperasiPrimerdibentukolehsekurang-kurangnya9(sembilan)orang.
2. PenjelasanPasal17diubahsebagaimanatercantumdalampenjelasan.
Catatan:BerdasarkanKeputusanRapatPanjapada29Juni2020diputuskan
mengubahketentuanPasal21sesuaidenganusulanFPKS,sebagaiberikut:
Pasal21
(1) PerangkatorganisasiKoperasiterdiridari:
a. RapatAnggota;
b. Pengurus;
c. Pengawas.
(2) Selainmemilikiperangkatorganisasikoperasisebagaimanadimaksud
padaayat(1),koperasiyangmenjalankanusahadenganprinsipSyariah
wajibmemilikiDewanPengawasSyariah.
Catatan:RapatPanjamemutuskan:
1.KembalikeUU25/1992.
2.Menerimasaranfraksimengenaimemanfaatkanrapatsecaravirtual.
Pasal22
(1) RapatAnggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggidalam
Koperasi.
(2) RapatAnggotasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dihadirioleh
anggotayangpelaksanaanyadiaturdalamAnggaranDasar.
(3) RapatAnggotasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatdilakukan
secaradaringdan/atauluring.

24
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),ayat(2),danayat(3)diaturdalam Anggaran
Dasar/RumahTangga.
Pasal43
(1) Usaha Koperasiadalah usaha yang berkaitan langsung dengan
kepentingananggotauntukmeningkatkanusahadankesejahteraan
anggota.
Catatan:BerdasarkanputusanPanjapenjelasanPasal43kembalike
Undang-UndangEksisting,sebagaiberikut:
Ayat(1)
UsahaKoperasiterutamadiarahkanpadabidangusahayangberkaitan
langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha
maupunkesejahteraannya.Dalam hubunganinimakapengelolaanusaha
Koperasiharusdilakukansecaraproduktif,efektifdanefisiendalam arti
pelayananusahayangdapatmeningkatkannilaitambahdanmanfaatyang
sebesar-besarnyapadaanggotadengantetapmempertimbangkanuntuk
memperolehsisahasilusahayangwajar.Untukmencapaikemampuan
usahasepertitersebutdiatas,makaKoperasidapatberusahasecaraluwes
baikkehulumaupunkehilirsertaberbagaijenisusahalainnyayangterkait.
AdapunmengenaipelaksanaanusahaKoperasi,dapatdilakukandimana
saja,baikdidalam maupundiluarnegeri,denganmempertimbangkan
kelayakanusahanya.
(2) Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakansecaratunggalusahaatauserbausaha.
(3) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasidapatdigunakan untuk
memenuhikebutuhanmasyarakatyangbukananggotaKoperasi.
Catatan:Berdasarkan putusanPanjapenjelasanPasal43 kembalike
PenjelasanAyat(3)
YangdimaksuddengankelebihankemampuanusahaKoperasiadalah
kelebihankapasitasdanadandayayangdimilikiolehKoperasiuntuk
melayanianggotanya.KelebihankapasitastersebutolehKoperasidapat
dimanfaatkanuntukberusahadenganbukananggotadengantujuanuntuk
mengoptimalkanskalaekonomidalam artimemperbesarvolumeusaha
dan
menekan biaya perunityang memberikan manfaatsebesar-besarnya
kepadaanggotanyasertamemasyarakatkanKoperasi.
(4) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasidapatdigunakan untuk
memenuhikebutuhanmasyarakatyangbukananggotaKoperasidalam
rangkamenarikmasyarakatmenjadianggotakoperasi.
(5) Koperasimenjalankankegiatanusahadanberperanutamadisegala
bidangkehidupanekonomirakyat.
Catatan:Berdasarkan putusanPanjapenjelasanPasal43 kembalike
PenjelasanAyat(5)

25
AgarKoperasidapatmewujudkanfungsidanperansepertiyangdimaksud
dalam pasal4,makaKoperasimelaksanakanusahadisegalabidang
kehidupanekonomidanberperanutamadalamkehidupanekonomirakyat.
Yangdimaksuddengankehidupanekonomirakyatadalahsemuakegiatan
ekonomiyangdilaksanakandanmenyangkutkepentinganorangbanyak.
(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaikegiatanusahakoperasidiaturdengan
6. DiantaraPasal44danPasal45disisipan1(satu)pasalyakniPasal44Ayang
Catatan:BerdasarkanputusanPanjauntukmenambahkanpengaturankoperasi
berdasarkanprinsipsyariah,sebagaiberikut:
Pasal44A
(1) Koperasidapatmenjalankankegiatanusahaberdasarkanprinsipsyariah.
(2) Koperasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmempunyaidewan
pengawassyariah.
(3) Dewanpengawassyariahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)terdiri
atas1(satu)orangataulebihyangmemahamisyariahyangdiangkat
olehRapatAnggota
(4) Dewanpengawassyariahsebagaimanadimaksudpadaayat(2)bertugas
memberikan nasihatdan saran kepada pengurus serta mengawasi
kegiatanKoperasiagarsesuaidenganprinsipsyariah.
(5) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selanjutnyamendapatkanpembinaanataupengembangankapasitasoleh
Pemerintah Pusatdan/atau Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama
Indonesia.
(6) Ketentuanlebihlanjutmengenaikoperasiberdasarkanprinsipsyariah
BagianKetiga
KriteriaUsahaMikro,Kecil,danMenengah
Pasal89
Beberapaketentuandalam Undang-UndangNomor20Tahun2008tentangUsaha
MikroKecildanMenengah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008
Nomor93TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4866)diubah:
Catatan:PutusanPanjasebagaiberikut:
1. Disempurnakansesuaimasukanfraksi-fraksiuntukdibahasdalam
Timus/Timsin.
2. Reformulasisubstansiterkaitdengan:
a. Indikatorterkaitmodal,omzet,tenagakerja,localcontent,danramah
lingkungan.
b. Kriteriadisesuaikandengansektorusahadandaerah.
c. antaralain6sektorusahayangdisesuaikandenganpemberiankonstribusi
PDB.
3. RumusannormamengenaiinsentifdankriterianyadisinkronisasidenganBab
VIIbagianFtentangInsentifFiskaldanPembiayaan.
4. PenyisiranUMKMagartidakmultitafsirdariUUlainyangtidaktermasukdalam
RUUCiptaKerjanamunsecarasubstansimemuatisuyangsama,berkaitan

26
denganrumusanketentuanperalihan.
Pasal6
(1) KriteriaUsahaMikro,Kecil,danMenengahdapatmemuatmodalusaha,
omzet,indikatorkekayaanbersih,hasilpenjualantahunan,ataunilai
investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah
lingkungan,kandunganlokal,ataujumlahtenagakerjasesuaidengan
kriteriasetiapsektorusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjutmengenaiKriteria Usaha Mikro,Kecil,dan
MenengahdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal12
(1)Aspekperizinanusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(1)
hurufeditujukanuntuk:
a. menyederhanakantatacaradanjenisPerizinanBerusahadengan
sistempelayananterpadusatupintu;dan
b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagiUsaha Mikro dan
memberikankeringananbiayaPerizinanBerusahabagiUsahaKecil.
(2)Ketentuan lebih lanjutmengenaipersyaratan dan tatacaraPerizinan
BerusahadiaturdenganPeraturanPemerintah.
Catatan:UsulanFPKSPasal21UUUMKMdimasukkan(dicari
penempatannya),dimasukkandalamDIM117.
Pasal21
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi
UsahaMikrodanKecil;
(2) BadanUsahaMilikNegaramenyediakanpembiayaandaripenyisihan
bagianlabatahunanyangdialokasikankepadaUsahaMikrodanKecil
dalam bentukpemberianpinjaman,penjaminan,hibah,danpembiayaan
lainnya.
(3) Usaha Besar nasionaldan asing menyediakan pembiayaan yang
dialokasikankepadaUsahaMikrodanKecildalam bentukpemberian
pinjaman,penjaminan,hibah,danpembiayaanlainnya.
(4) Pemerintah,PemerintahDaerah,danDuniaUsahamemberikanhibah,
mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber
pembiayaanlainyangsahsertatidakmengikatuntukUsahaMikrodan
Kecil.
(5) PemerintahdanPemerintahDaerahmemberikaninsentifdalam bentuk
kemudahanpersyaratanperizinan,keringanantarifsaranadanprasarana,
danbentukinsentiflainnyayangsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangankepadaduniausahayangmenyediakanpembiayaan
bagiUsahaMikrodanKecil.
4. PenjelasanPasal35diubahsebagaimanatercantumdalamPenjelasan.
Catatan:PenjelasandalamPasal35

27
Ayat(1)
Yang dimaksud “memilikidan/atau menguasai”adalah adanya peralihan
kepemilikan dan/atau penguasaan secara yuridis atas badan
usaha/perusahaandan/atauasetataukekayaanyangdimilikiUsahaMikro,
Kecil,dan/atau Menengah oleh UsahaBesardan/atau pemilik/penggurus
UsahaBesarsertakeluarganyasebagaimitrausahanyadalam pelaksanaan
hubungankemitraan.
Ayat(2)
cukupjelas.
BagianKeempat
BasisDataTunggal
Catatan:PutusanPanja
1.Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam
Timus/Timsin.
2.Basisdatatunggaldibentukpalinglambat2 (dua)tahunsejakundang-
undanginiditetapkansesuaidenganmasukkanFPKB
3.Dicantumkanmasatransisi.
4.Disempurnakan sesuai masukan fraksi-fraksi untuk dibahas dalam
Timus/Timsin.
5.Menugaskan kementerian terkaitmelakukan pemutakhiran basis data
tunggalsekurang-kurangnya1(satu)tahunsekali.
Pasal95
(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahberkewajibanmenyelenggarakan
sisteminformasidanpendataanUMK-Myangterintegrasi.
(2) Hasilpendataansebagaimanadimaksudpadaayat(1)sebagaibasisdata
tunggalUMK-M.
(3) Basisdatatunggalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)wajibdigunakan
sebagaipertimbanganuntukmenentukankebijakanmengenaiUMKM.
(4) Basisdatatunggalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)disajikansecara
tepatwaktu,akurat,dantepatgunasertadapatdiaksesolehmasyarakat.
(5) PemerintahPusatmelakukanpembaharuansistem informasidanbasisdata
tunggalpalingsedikit1(satu)kalidalam1(satu)tahun.
(6) Basisdatatunggalsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dibentukpalinglama
2(dua)tahunsejakUndang-Undanginiberlaku.
(7) KetentuanlebihlanjutmengenaibasisdatatunggalUMK-M diaturdengan
BagianKelima
PengelolaanTerpaduUsahaMikrodanKecil
Pasal90
(1)PemerintahPusatmendorongimplementasipengelolaanterpaduUsahaMikro
dan Kecildalam penataan klaster melaluisinergiPemerintah Pusat,
PemerintahDaerah,danpemangkukepentinganterkait.
(2)PengelolaanTerpaduUsahaMikrodanKecilsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)merupakankumpulankelompokUsahaMikrodanKecilyangterkait
dalam:

28
a.dalamsuaturantaiprodukumum;
b.ketergantunganatasketerampilantenagakerjayangserupa;atau
c.menggunakaan teknologiyang serupa dan saling melengkapisecara
terintegrasi.
(3)Salingmelengkapisecaraterintegrasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dilaksanakandilokasiklasterdengantahappendirian/legalisasi,pembiayaan,
penyediaan bahan baku,prosesproduksi,kurasi,dan pemasaran produk
UsahaMikrodanKecilmelaluiperdaganganelektronik/nonelektronik.
(4)PenentuanlokasiKlasterUsahaMikrodanKecildisusundalam program
Pemerintahdenganmemperhatikanpemetaanpotensi,keunggulandaerah,
danstrategipenentuanlokasiusaha.
(5)Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan
sebagaiupaya pengembangan usaha mikro dan keciluntuk memberi
dukunganmanejement,SDM,Anggaran,sertasaranaprasarana.
(6)Pemerintah dalam menyediakan SumberDaya Manusia,anggaran,serta
sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
memberikanfasilitasyangmeliputi:
a. lahanlokasiklaster;
b. aspekproduksi;
c. infrastruktur;
d. rantainilai;
e. pendirianbadanhukuml
f. sertifikasidanstandardisasi;
g. promosi;
h. pemasaran;
i. digitalisasi;dan
j. penelitiandanpengembangan.
(7)PemerintahPusatmengkoordinasikanpengelolaanterpaduUsahaMikrodan
Kecildalampenataanklaster.
(8)PemerintahPusatmelakukanevaluasipengelolaanterpaduUsahaMikrodan
Kecildalampenataanklaster.
(9)KetentuanlebihlanjutmengenaipengelolaanterpaduUsahaMikrodanKecil
BagianKeenam
Kemitraan
Pasal91
(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahwajibmemfasilitasikemitraan
usahamenengahdanbesardenganUsahaMikrodanKecilsertaKoperasi
dalam rantaipasokyangbertujuanuntukmeningkatkankompetensidanlevel
usaha.
(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan
kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
(3) Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara Usaha Mikro,Kecil,
Menengah,Koperasi,danUsahaBesar.

29
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BagianKetujuh
KemudahanPerizinanBerusaha
Pasal92
(1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha,Pemerintah Pusatdan
PemerintahDaerahwajibmelakukanpembinaandanpendaftaranbagiUsaha
MikrodanKecil.
(2) Pendaftaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukansecara
daring(online)atauluring(offline)denganmelampirkan:
a. KartuTandaPenduduk(KTP);dan
b. SuratKeteranganberusahadaripemerintahsetingkatRT.
(3) Terhadappendaftaransecaradaringsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
diberikan nomor induk berusaha melaluiPerizinan Berusaha secara
elektronik.
(4) Nomorindukberusahasebagaimanadimaksudpadaayat(3)merupakan
perizinantunggalyangberlakuuntuksemuakegiatanusaha.
(5) Perizinantunggalsebagaimanadimaksudpadaayat(4)meliputiPerizinan
Berusaha,StandarNasionalIndonesia,dansertifikasijaminanprodukhalal.
(6) PemerintahPusatwajibmelakukanpembinaanterhadapPerizinanBerusaha,
pemenuhanstandar,StandarNasionalIndonesia,dansertifikasijaminan
produkhalal.
(7) Dalam halkegiatanusaha sebagaimanadimaksudpadaayat(4)memiliki
risiko menengah atau tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan
keselamatan serta lingkungan selain melakukan registrasi untuk
mendapatkannomorindukberusaha,UsahaMikrodanKecilwajibmemiliki
SertifikatSertifikasiStandardan/atauIzin.
(8) Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin
sebagaimanadimaksudpadaayat(5).
(9) Ketentuanlebihlanjutmengenaiperizinantunggalsebagaimanadimaksud
padaayat(5)danfasilitasisertifikasistandardan/atauizinsebagaimana
dimaksudpadaayat(8)diaturdenganPeraturanPemerintah.
BagianKedelapan
KemudahanFasilitasiPembiayaandanInsentifFiskal
Pasal93
(1) Terhadap pelaku usaha mikro,diberikan kemudahan/ penyederhanaan
administrasiperpajakandalam rangkapengajuanfasilitaspembiayaandari
pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(2) TerhadappelakuusahamikrodankecilyangmengajukanPerizinanBerusaha
dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan
keringananbiaya.
(3) Terhadap pelaku usaha mikro dan kecilyang berorientasiekspor,dapat
diberikaninsentifkepabeanansesuaidenganperaturanperundang-undangan
dibidangkepabeanan.

30
(4) Terhadap pelaku usaha mikro tertentu dapat diberikan insentif Pajak
Penghasilan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangPajakPenghasilan.
PenjelasanPasal99
(1)Cukupjelas
(2)Cukupjelas
(3)Yang dimaksud dengan insentif kepabeanan antara lain pemberian
keringananataupembebasanbeamasuk.
(4)Pelakuusahamikroperludiberikandukunganantaralainmelaluipemberikan
insentifPajakPengahasilanagardapatmeningkatkankapasaitasdanskala
usahanyauntukberkembang.PemberiandukungandukunganinsentifPajak
Penghasilan tersebutjuga ditujukan sebagaisarana pembelajaran bagi
pelaku usaha mikro agardapatlebih memahamihak dan kewajiban
perpajakan.
InsentifPajak Penghasilan diberikan kepada pelaku usaha mikro
tertentuberdasarkanbasisdatatunggalUMK-M agarinsentif
yangdiberikantepatsasaran.
Pasal94
KegiatanUsahaMikrodanKecildapatdijadikanjaminankreditprogram.
Pasal95
(1) Pemerintah Pusatmempermudah dan menyederhanakan proses untuk
UsahaMikro,Kecil,danMenengahdalam halpendaftarandanpembiayaan
HakKekayaanIntelektual,kemudahanimporbahanbakudanbahanpenolong
industriapabilatidakdapatdipenuhidaridalam negeri,dan/ataufasilitasi
ekspor.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaikemudahandanpenyederhanaanproses
pendaftarandanpembiayaanHakKekayaanIntelektual,kemudahanimpor
bahanbakudanbahanpenolongindustriindustriapabilatidakdapatdipenuhi
daridalam negeri,dan/ataufasilitasieksporsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
BagianKesembilan
DanaAlokasiKhusus,BantuandanPerlindunganHukum,PengadaanBarangdan
Jasa,danSistem/AplikasiPembukuan/PencatatankeuangandanInkubasi
Pasal96
(1) Pemerintah mengalokasi Dana Alokasi Khusus untuk mendukung
pendanaanbagiPemerintahDaerahdalam rangkakegiatanpemberdayaan
danpengembanganUsahaMikro,Kecil,danMenengah.
(2) PengalokasianDanaAlokasiKhusussebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilaksanakansesuaiperaturanPerundang-undangan.

31
PenjelasanPasal102
(1) Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMKM berupa dukungan
kegiatanfisikuntukrevitalisasisentraIndustriKecilMenengahdankegiatan
nonfisikberupapelatihankewirausahaan,pembinaanuntukpengembangan
produkbaru,dukunganpemasaranproduk,dan/ataupendampingankepada
UMKM,
(2) cukupjelas.
Pasal97
Pemerintahwajibmenyediakanlayananbantuandanpendampinganhukum bagi
UsahaMikrodanKecil.
Pasal98
PemerintahPusatdanPemerintahDaerahwajibmengalokasikanpalingsedikit40%
(empatpuluhpersen)produk/jasaUsahaMikrodanKecilsertaKoperasidarihasil
produksidalam negeridalam pengadaanbarang/jasapemerintahsesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal99
PemerintahPusatwajibmemberikanpelatihandanpendampinganpemanfaataan
sistem/aplikasipembukuan/pencatatankeuanganyangmemberikemudahanbagi
UsahaMikrodanKecil.
Pasal100
PenyelenggaraanInkubasidilakukanolehPemerintahPusat,PemerintahDaerah,
perguruantinggi,duniausaha,dan/ataumasyarakat.
Pasal101
InkubasisebagaimanadimaksuddalamPasal100bertujuanuntuk:
a. menciptakanusahabaru;
b. menguatkandanmengembangkankualitasUsahaMikro,Kecil,danMenengah
yangmempunyainilaiekonomidanberdayasaingtinggi;dan
c. mengoptimalkanpemanfaatansumberdayamanusiaterdidikdalam
menggerakkanperekonomiandenganmemanfaatkanilmupengetahuandan
teknologi.
Pasal102
SasaranpengembanganInkubasisebagaimanadimaksuddalamPasal100
meliputi:
a. penciptaandanpenumbuhanusahabarudanpenguatankapasitaspelaku
usahapemulayangberdayasaingtinggi;
b. penciptaandanpenumbuhanusahabaruyang mempunyainilaiekonomi
danberdayasaingtinggi;dan
c. peningkatannilaitambahpengelolaanpotensiekonomimelaluipemanfaatan
ilmupengetahuandanteknologi.
Pasal103

32
PemerintahPusat,PemerintahDaerah,danduniausahamelakukanpedampingan
untukmeningkatkankapasitasUsahaMikro,Kecil,danMenengahsehinggamampu
mengakses:
a. pembiayaanalternatifuntukUsahaMikro,Kecil,danMenengahPemula;
b. pembiayaandaridanakemitraan;
c. bantuanhibahpemerintah;
d. danabergulir;dan
e. tanggungjawabsosialperusahaan.
PenambahanPenjelasanPasal103hurufa
YangdimaksuddenganPembiayaanalternatifuntukUMKMantaralainmeliputi:
a. urundana(crowdfunding);
b. modalventura;
c. angelcapital;
d. danapadanan(seedcapital);dan
e. kewajibanpelayananuniversal(universalserviceobligation).
BagianKesepuluh
PartisipasiUMKdanKoperasidalam
PengusahaanTempatIstirahatdanPelayanandiJalanTol
Pasal104
DiantaraPasal53danPasal54dalam ketentuanUndang-UndangNomor38Tahun
2004tentangJalan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor132,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4444)disisipkan1(satu)
pasalyakniPasal53Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal53A
(1) JalanTolantarkotaharusdilengkapidenganTempatIstirahat,Pelayanan
untukkepentinganpenggunaJalanTol,sertamenyediakantempatpromosi
danpengembanganUsahaMikro,KecildanMenengah.
(2) Pengusahaantempatpromosidanpengembanganusahamikro,kecildan
menengah,TempatIstirahatdanPelayanansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dilakukandenganmengalokasikanlahanpadaJalanTolyang:
a. masihdalam tahapperencanaandankonstruksi,dialokasikanlahan
palingsedikit...%(…persen);dan
b. telahberoperasi,dialokasikanlahanpalingsedikit...%(...persen),
daritotalluaslahanareakomersialuntukKoperasidanUMKM.
(3) PenyediaantempatpromosidanpengembanganUsahaMikro,Kecildan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
partisipasiUsahaMikrodanKecilmelaluipolakemitraan.
(4) Penanamandanpemeliharaantanamansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dapatdilakukanolehUsahaMikro,Kecil,danMenengah.
Pasal105
(1) Kegiatan jasa terkait penunjang operasional sarana dan prasaranan
transportasidapatdilakukandenganpartisipasiUsahaMikrodanKecilmelalui
polakemitraan.

33
(2) KetentuanmengenaipartisipasiUsahaMikrodanKecildalam kegiatanjasa
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

02 OKT Hasil Timus BAB IV (Ketenagakerjaan) , V (UMKM)

Recommended

Recommended

More Related Content

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (14)

Recently uploaded

Recently uploaded (10)

02 OKT Hasil Timus BAB IV (Ketenagakerjaan) , V (UMKM)