02 OKT Hasil Timus Pasal 60- 68

BahanTimus-Timsin,30September2020(Pasal60)
286
Pasal60
Beberapaketentuandalam Undang-UndangNomor1Tahun2009tentang
Penerbangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor1,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4956)diubah:
1.KetentuanPasal13diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal13
(1)Pesawatudara,mesinpesawatudara,danbaling-balingpesawatterbang
yangakandibuatuntukdigunakansecarasah(eligible)harusmemiliki
rancangbangun.
(2)Rancangbangunpesawatudara,mesinpesawatudara,danbaling-baling
pesawatterbangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmendapat
persetujuandariPemerintahPusat.
2.KetentuanPasal14dihapus.
Pasal15
Pesawatudara,mesinpesawatudara,ataubaling-balingpesawatterbang
yangdibuatberdasarkanrancangbangunsebagaimanadimaksuddalam
Pasal13untukdiproduksiharusmemilikisertifikattipe.
Pasal16
(1)Setiappesawatudara,mesinpesawatudara,danbaling-balingpesawat
terbangyangdirancangdandiproduksidiluarnegeridandiimporke
Indonesiaharusmendapatsertifikatvalidasitipe.
(2)Sertifikatvalidasitipesebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakan
berdasarkanperjanjianantarnegaradibidangkelaikudaraan.
Pasal17
Setiap perubahan terhadap rancang bangun pesawatudara,mesin
pesawatudara,ataubaling-balingpesawatterbangyangtelahmendapat
sertifikattipesebagaimanadimaksuddalam Pasal15harusmendapat
Pasal18
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanprosedurmendapatkan
persetujuanrancangbangun,kegiatanrancangbangun,danperubahan
rancangbangunpesawatudara,sertifikatvalidasitipesertasertifikattipe
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal19
(1)Setiapbadanhukum Indonesiayangmelakukankegiatanproduksi
dan/atauperakitanpesawatudara,mesinpesawatudara,dan/atau

287
baling-balingpesawatterbangwajibmemilikisertifikatproduksi.
(2)Ketentuan lebih lanjutmengenaisertifikatproduksisebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
8. KetentuanPasal20dihapus.
Pasal26
Pesawatudara yang telah didaftarkan dan memenuhipersyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan sertifikat
pendaftaran.
Pasal30
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanprosedurpendaftarandan
penghapusantandapendaftarandantandakebangsaanIndonesiaserta
kriteria,jenis,besaran denda,dan tata cara pengenaan sanksi
administratifdiaturdenganPeraturanPemerintah.
16. KetentuanPasal33dihapus
17. KetentuanPasal37diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal37
Sertifikatkelaikudaraanstandarsebagaimanadimaksuddalam Pasal
36terdiriatas:
a.sertifikatkelaikudaraan standarpertama (initialairworthiness
certificate)yang diberikan untuk pesawatudara pertama kali
dioperasikanolehsetiaporang;dan
b.Sertifikatkelaikudaraanstandarlanjutan(continousairworthiness
certificate)yangdiberikanuntukpesawatudarasetelahsertifikat
kelaikudaraanstandarpertamadanakandioperasikansecaraterus
menerus.
Pasal40
Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara dan prosedur untuk
memperolehsertifikatkelaikudaraandankriteria,jenis,besarandenda,
dantatacarapengenaansanksiadministratifdiaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal41
(1)Setiaporangyangmengoperasikanpesawatudarauntukkegiatan
angkutanudarawajibmemilikisertifikat.
(2)Sertifikatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:
a.sertifikatoperatorpesawatudara(airoperatorcertificate),yang

288
diberikankepadabadanhukum Indonesiayangmengoperasikan
pesawatudarasipiluntukangkutanudaraniaga;atau
b.sertifikatpengoperasianpesawatudara(operatingcertificate),
yangdiberikankepadaorangataubadanhukum Indonesiayang
mengoperasikanpesawatudarasipiluntukangkutanudarabukan
niaga.
20.KetentuanPasal42dihapus
Pasal45
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanprosedurmemperoleh
sertifikatoperatorpesawatudaraatausertifikatpengoperasianpesawat
udaradankriteria,jenis,besarandenda,dantatacarapengenaansanksi
Pasal46
(1)Setiaporangyangmengoperasikanpesawatudarawajibmerawat
pesawatudara,mesinpesawatudara,baling-balingpesawatterbang,
dan komponennya untuk mempertahankan keandalan dan
kelaikudaraansecaraberkelanjutan.
(2)Dalam perawatan pesawatudara,mesin pesawatudara,baling-
balingpesawatterbang,dankomponennyasebagaimanadimaksud
padaayat(1)setiap orang harusmembuatprogram perawatan
pesawatudarayangdisahkanolehPemerintahPusat.
Pasal47
Perawatanpesawatudara,mesinpesawatudara,sertabaling-baling
pesawatterbangdankomponennyasebagaimanadimaksuddalam
Pasal46hanyadapatdilakukanoleh:
a.perusahaanangkutanudarayangtelahmemilikisertifikatoperator
pesawatudara;
b.badanhukum organisasiperawatanpesawatudarayangtelah
memilikisertifikatorganisasiperawatanpesawatudara(approved
maintenanceorganization);atau
c.personelahliperawatanpesawatudarayangtelahmemilikilisensi
ahliperawatan pesawatudara (aircraftmaintenance engineer
license).
Pasal49
Sertifikatorganisasiperawatanpesawatudarasebagaimanadimaksud
dalam Pasal47hurufbdapatdiberikankepadaorganisasiperawatan
pesawatudara diluarnegeriyang memenuhipersyaratan setelah
memilikisertifikatorganisasiperawatanpesawatudarayangditerbitkan
olehotoritaspenerbangannegarayangbersangkutan.

289
Pasal51
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacara,prosedur,danpemberian
sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan lisensi ahli
perawatanpesawatudaradankriteria,jenis,besarandenda,dantata
cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal58
(1)Setiappersonelpesawatudarawajibmemilikilisensiatausertifikat
kompetensi.
(2)Personelpesawatudarayangterkaitlangsungdenganpelaksanaan
pengoperasianpesawatudarawajibmemilikilisensiyangsahdan
masihberlaku.
Pasal60
Lisensipersonelpesawatudarayangdiberikanolehnegaralaindapat
diakuimelaluiprosespengesahanolehPemerintahPusat.
Pasal61
Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratan,tatacaradanprosedur
memperolehlisensi,atausertifikatkompetensidanlembagapendidikan
dan/ataupelatihandiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal63
(1)PesawatudarayangdapatdioperasikandiwilayahNegaraKesatuan
RepublikIndonesiahanyapesawatudaraIndonesia.
(2)Dalam keadaantertentudandalam waktuterbataspesawatudara
asing dapat dioperasikan setelah mendapat persetujuan dari
PemerintahPusat.
(3)Pesawatudara sipilasing dapatdioperasikan oleh perusahaan
angkutanudaranasionaluntukpenerbangankedandariluarnegeri
setelahadanyaperjanjianantarnegara.
(4)Pesawatudara sipilasing yang akan dioperasikan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)harusmemenuhipersyaratan
kelaikudaraanyangditetapkanolehPemerintahPusat.
(5)Setiaporangyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksudpada
ayat(1),ayat(2),ayat(3),danayat(4)dikenaisanksiadministratif.
(6)Ketentuanlebihlanjutmengenaipengoperasianpesawatudarasipil
sertakriteria,jenis,besarandenda,dantatacarapengenaansanksi
administratifsebagaimanadimaksudpadaayat(5)diaturdengan
PeraturanPemerintah.

290
Pasal66
Ketentuan lebih lanjutmengenaiprosesdan biaya sertifikasidiatur
denganPeraturanPemerintah.
Pasal67
(1)Setiappesawatudaranegarayangdibuatdandioperasikanharus
memenuhistandarrancangbangun,produksi,dankelaikudaraan
yangditetapkanolehPemerintahPusat.
(2)Pesawatudaranegarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajib
memilikitandaidentitas.
Pasal84
Angkutanudaraniagadalam negerihanyadapatdilakukanolehbadan
usahaangkutanudaranasionalyangtelahmemenuhiPerizinanBerusaha
dariPemerintahPusat.
Pasal85
(1)Angkutanudaraniagaberjadwaldalam negerihanyadapatdilakukan
olehbadanusahaangkutanudaranasionalyangtelahmemenuhi
PerizinanBerusahaterkaitangkutanudaraniagaberjadwal.
(2)Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
dimaksud pada ayat(1)dalam keadaan tertentu dan bersifat
sementaradapatmelakukankegiatanangkutanudaraniagatidak
berjadwalsetelahmendapatpersetujuandariPemerintahPusat.
(3)Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwalyang bersifat
sementarasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dapatdilakukan
atasinisiatifinstansiPemerintahdan/atauataspermintaanbadan
usahaangkutanudaraniaganasional.
(4)Kegiatanangkutanudaraniagatidakberjadwalyangdilaksanakan
olehbadanusahaangkutanudaraniagaberjadwalsebagaimana
dimaksudpadaayat(2)tidakmenyebabkanterganggunyapelayanan
padaruteyangmenjaditanggungjawabnyadanpadaruteyang
masihdilayaniolehbadanusahaangkutanudaraniagaberjadwal
lainnya.
Pasal91
(1)Angkutanudaraniagatidakberjadwaldalam negerihanyadapat
dilakukanolehbadanusahaangkutanudaranasionalyangtelah
memenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
(2)Angkutanudaraniagatidakberjadwaldalam negerisebagaimana
dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan berdasarkan persetujuan
terbang(flightapproval).
(3)Badanusahaangkutanudaraniagatidakberjadwaldalam negeri
dalam keadaantertentudanbersifatsementaradapatmelakukan

291
kegiatan angkutan udara niaga berjadwal setelah mendapat
(4)Kegiatanangkutanudaraniagaberjadwalyangbersifatsementara
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)dapatdilakukanatasinisiatif
instansiPemerintah,pemerintah daerah dan/atau badan usaha
angkutanudaraniaganasional.
(5)Kegiatanangkutanudaraniagaberjadwalsebagaimanadimaksud
padaayat(3)tidakmenyebabkanterganggunyapelayananangkutan
udarapadaruteyangmasihdilayaniolehbadanusahaangkutan
udaraniagaberjadwallainnya.
Pasal93
(1)Kegiatanangkutanudaraniagatidakberjadwalluarnegeriyang
dilakukanolehbadanusahaangkutanudaraniaganasionalwajib
mendapatkanpersetujuanterbangdariPemerintahPusat.
(2)Kegiatanangkutanudaraniagatidakberjadwalluarnegeriyang
dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib
mendapatkanpersetujuanterbangdariPemerintahPusat.
Pasal94
(1)Kegiatan angkutan udara niaga tidakberjadwaloleh perusahaan
angkutan udara asing yang melayanirute ke Indonesia dilarang
mengangkut penumpang dari wilayah Indonesia, kecuali
penumpangnya sendiri yang diturunkan pada penerbangan
sebelumnya.
(2)Perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwalasing yang
melanggarketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenakan
sanksiadministratif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi
administrativesebagaimanadimaksudpadaayat(2)diaturdengan
Pasal95
(1)Perusahaan angkutan udara niaga tidakberjadwalasing khusus
pengangkut kargo yang melayanirute ke Indonesia dilarang
mengangkut kargo dari wilayah Indonesia, kecuali dengan
persetujuanPemerintahPusat.
(2)Perusahaan angkutan udara niaga tidakberjadwalasing khusus
pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dikenaisanksiadministratif.
(3)ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,dan
tatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimanadimaksud
padaayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.

292
Pasal96
Ketentuan lebih lanjutmengenaiangkutan udara niaga,kerjasama
angkutanudaradansanksiadministratiftermasukprosedurdantata
carapengenaandiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal97
(1)Pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan udara niaga
berjadwaldalam menjalankan kegiatannya dapatdikelompokkan
palingsedikitdalam:
a. pelayanandenganstandarmaksimum;
b. pelayanandenganstandarmenengah;atau
c. pelayanandenganstandarminimum.
(2)Badanusahaangkutanudaraniagaberjadwaldalam menyediakan
pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisidan
spesifikasipelayananyangdisediakan.
Pasal100
Ketentuanlebihlanjutmengenaipelayananbadanusahaangkutanudara
niagaberjadwaldiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal109
Kegiatanangkutanudaraniagasebagaimanadimaksuddalam Pasal
108 dilakukan oleh badan usaha dibidang angkutan udara niaga
nasionalsetelahmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
Pasal112
PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal109berlaku
selamapemegang Perizinan Berusahamasih menjalankan kegiatan
angkutanudarasecaranyatadenganterusmenerusmengoperasikan
pesawatudarasesuaidenganPerizinanBerusahayangdiberikan.
Pasal113
(1)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal109
dilarangdipindahtangankankepadapihaklainsebelum melakukan
kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan
mengoperasikanpesawatudarasesuaidenganPerizinanBerusaha
yangdiberikan.

293
(2)Pemegang Perizinan Berusaha yang melanggar ketentuan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenaisanksiadministratif,
berupapencabutanPerizinanBerusaha.
Pasal114
Ketentuanlebihlanjutmengenaipersyaratan,tatacara,danprosedur
memperolehPerizinanBerusahaterkaitangkutanudaraniagadiatur
Pasal118
(1)PemegangPerizinanBerusahaangkutanudaraniagawajib:
a.melakukankegiatanangkutanudarasecaranyatapalinglambat
12(duabelas)bulansejakPerizinanBerusahaditerbitkandengan
mengoperasikanminimaljumlahpesawatudarayangdimilikidan
dikuasaisesuaidenganlingkupusahaataukegiatannya;
b.memilikidanmenguasaipesawatudaradenganjumlahtertentu;
c.mematuhiketentuan wajib angkut,penerbangan sipil,dan
ketentuanlainsesuaidenganperaturanperundang-undangan;
d.menutup asuransitanggung jawab pengangkutdengan nilai
pertanggungansebesarsantunanpenumpangangkutanudara
niagayangdibuktikandenganperjanjianpenutupanasuransi;
e.melayanicalonpenumpangsecaraadiltanpadiskriminasiatas
dasarsuku,agama,ras,antargolongan,sertastrataekonomidan
sosial;
f.menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara, termasuk
keterlambatan dan pembatalan penerbangan,setiap jangka
waktutertentukepadaPemerintahPusat;
g.menyerahkanlaporankinerjakeuanganyangtelahdiauditoleh
kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya
memuatneraca,laporanrugilaba,aruskas,danrincianbiaya,
setiaptahunpalinglambatakhirbulanApriltahunberikutnya
kepadaPemerintahPusat;
h.melaporkanapabilaterjadiperubahanpenanggungjawabatau
pemilikbadanusahaangkutanudaraniaga,domisilibadanusaha
angkutan udara niaga dan pemilikan pesawatudara kepada
PemerintahPusat;dan
i.memenuhistandarpelayananyangditetapkan.
(2)Pemegangizinkegiatanangkutanudarabukanniagayangdilakukan
oleh Pemerintah Pusat,pemerintah daerah,badan usaha,dan
lembagatertentudiwajibkan:
a.mengoperasikanpesawatudarapalinglambat12(duabelas)
bulansetelahizinkegiatanditerbitkan;
b.mematuhiperaturanperundang-undangandibidangpenerbangan
sipildanperaturanperundang-undanganlainyangberlaku;

294
c.menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan
paling lambattanggal10 (sepuluh)bulan berikutnya kepada
PemerintahPusat;dan
d.melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab,
kepemilikan pesawatudara,dan/atau domisilikantorpusat
kegiatankepadaPemerintahPusat.
(3)Pemegangizinkegiatanangkutanudarabukanniagayangdilakukan
olehorangperseorangandiwajibkan:
a.mengoperasikanpesawatudarapalinglambat12(duabelas)
bulansetelahizinditerbitkan;
b.mematuhiperaturanperundang-undangandibidangpenerbangan
sipildanperaturanperundang-undanganlain;
c.menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan
paling lambattanggal10 (sepuluh)bulan berikutnya kepada
PemerintahPusat;dan
d.melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab,
kepemilikanpesawatudara,dan/ataudomisilipemegang izin
kepadaPemerintahPusat.
Pasal119
(1)PemegangPerizinanBerusahaangkutanudaraniagadanpemegang
izinkegiatanangkutanudarabukanniagayangtidakmelakukan
kegiatan angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan
pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut
sebagaimanadimaksuddalam Pasal118ayat(1)hurufa,ayat(2)
hurufadanayat(3)hurufa,PerizinanBerusahaangkutanudaraniaga
atauizinkegiatanangkutanudarabukanniagayangditerbitkantidak
berlakudengansendirinya.
(2)PemegangPerizinanBerusahaangkutanudaraniagayangmelanggar
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal118ayat(1)hurufc
dikenaisanksiadministratif.
(3)PemegangPerizinanBerusahaangkutanudaraniagadanpemegang
persetujuankegiatanangkutanudarabukanniagayangmelanggar
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal118ayat(1)hurufd
dikenakansanksiadministratif.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,dan
padaayat(2)danayat(3)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal120
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang Perizinan
Berusaha,persyaratan,dansanksiadministratiftermasukprosedurdan
tatacarapengenaansanksidiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal130

295
Ketentuanlebihlanjutmengenaitarifangkutanudaraniagaberjadwal
dalam negerikelasekonomidanangkutanudaraperintissertasanksi
administratiftermasukprosedurdantatacarapengenaansanksidiatur
Pasal137
Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,dantata
cara pengenaan sanksiadministratifsebagaimana dimaksud dalam
Pasal136ayat(5)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal138
(1)Pemilik,agenekspedisimuatanpesawatudara,ataupengirim yang
menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib
menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan
dan/ataubadanusahaangkutanudarasebelum dimuatkedalam
pesawatudara.
(2)Badanusahabandarudara,unitpenyelenggarabandarudara,badan
usahapergudangan,ataubadanusahaangkutanudaraniagayang
melakukankegiatanpengangkutanbarangkhususdan/ataubarang
berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau
penumpukansertabertanggungjawabterhadappenyusunansistem
dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya
selamabarangtersebutbelumdimuatkedalampesawatudara.
(3)Pemilik,agenekspedisimuatanpesawatudara,ataupengirim,badan
usahabandarudara,unitpenyelenggarabandarudara,badanusaha
pergudangan,atau badan usaha angkutan udara niaga yang
melanggarketentuanpengangkutanbarangberbahayasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dikenakansanksiadministratif.
padaayat(3)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal139
Ketentuan lebih lanjutmengenaipengangkutan barang khususdan
barangberbahayasertakriteria,jenis,besarandenda,dantatacara
pengenaansanksiadministratifdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal205
(1)Daerah lingkungan kepentingan bandar udara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal202 hurufg merupakan daerah diluar

296
lingkungan kerja bandarudara yang digunakan untukmenjamin
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran
aksesibilitaspenumpangdankargo.
(2)Pemanfaatandaerahlingkungankepentinganbandarudaraharus
mendapatkanpersetujuandariPemerintahPusat.
Pasal218
Ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan
penerbangan,pelayanan jasa bandarudara,serta tata cara dan
proseduruntukmemperoleh sertifikatbandarudara atau register
bandarudara dan kriteria,jenis,besaran denda,dan tata cara
Pasal219
(1)Setiapbadanusahabandarudaraatauunitpenyelenggarabandar
udarawajib menyediakan fasilitasbandarudarayang memenuhi
persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta
pelayananjasabandarudarasesuaidenganstandarpelayananyang
ditetapkan.
(2)Setiapbadanusahabandarudaraatauunitpenyelenggarabandar
udarayangmelanggarketentuansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dikenaisanksiadministratif.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,dantata
carapengenaansanksiadministratifsebagaimanadimaksudpada
ayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal221
Ketentuanlebihlanjutmengenaipengoperasianfasilitasbandarudara
Pasal222
(1)Setiappersonelbandarudarawajibmemilikilisensiatausertifikat
kompetensi.
(2)Sertifikatkompetensisebagaimanadimaksudpadaayat(1)diperoleh
melaluipendidikandan/ataupelatihanyangdiselenggarakanlembaga
yangtelahdiakreditasiolehPemerintahPusat.
Pasal224
Lisensipersonelbandarudarayangdiberikanolehnegaralaindinyatakan

297
sahmelaluiprosespengesahanatauvalidasiolehPemerintahPusat.
Pasal225
memperoleh lisensi,lembaga pendidikan dan/atau pelatihan,serta
Pasal233
(1)Pelayananjasakebandarudaraansebagaimanadimaksud dalam
Pasal232ayat(2)dapatdiselenggarakanoleh:
a.badanusahabandarudarauntukbandarudarayangdiusahakan
secarakomersialsetelahmemenuhiPerizinanBerusahadari
PemerintahPusat;atau
b.unitpenyelenggara bandarudara untuk bandarudara yang
belum diusahakansecarakomersialyangdibentukolehdan
bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat dan/atau
PemerintahDaerahsesuaikewenangan.
(2)PerizinanBerusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidak
dapatdipindahtangankan.
(3)Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana
dimaksuddalam Pasal232ayat(3)dapatdiselenggarakanoleh
orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan
hukumIndonesia.
(4)BadanusahabandarudarayangmemindahtangankanPerizinan
Berusahasebagaimanadimaksudpadaayat(2)dikenaisanksi
administratifberupapencabutanPerizinanBerusahanya.
Pasal237
PemerintahPusatmengembangkanusahakebandarudaraan melalui
penanaman modalsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangandibidangpenanamanmodal.
Pasal238
Ketentuanlebihlanjutmengenaikegiatanpengusahaandibandarudara,
administratifsanksiadministratifdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal242
Ketentuanlebihlanjutmengenaitanggungjawabataskerugianserta

298
Pasal247
(1)Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu,instansiPemerintah
Pusat,PemerintahDaerah,dan/ataubadanhukum Indonesiadapat
membangunbandarudarakhusussetelahmendapatpersetujuandari
PemerintahPusat.
(2)Ketentuankeselamatandankeamananpenerbanganpadabandar
udarakhususberlakusebagaimanaketentuanpadabandarudara.
Pasal249
Bandarudarakhususdilarangmelayanipenerbanganlangsung dari
dan/ataukeluarnegerikecualidalam keadaantertentudanbersifat
sementara,setelahmemperolehpersetujuandariPemerintahPusat.
Pasal250
Bandarudarakhususdilarang digunakan untukkepentingan umum
kecualidalam keadaantertentudenganpersetujuandariPemerintah
Pusat.
Pasal252
Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan
pengoperasianbandarudarakhusus,sertaperubahanstatusmenjadi
bandarudarayangdapatmelayanikepentinganumum diaturdengan
Pasal253
Tempatpendaratandanlepaslandashelikopter(heliport)terdiriatas:
a.tempatpendaratandanlepaslandashelikopterdidaratan(surface
levelheliport);
b.tempatpendaratan dan lepaslandashelikopterdiatasgedung
(elevatedheliport);dan
c.tempatpendaratandanlepaslandashelikopterdiperairan(helideck).
Pasal254
(1)Setiaptempatpendaratandanlepaslandashelikopter(heliport)yang
dioperasikanwajibmemenuhiketentuankeselamatandankeamanan
penerbangan.
(2)Tempatpendaratandanlepaslandashelikopter(heliport)yangtelah
memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diberikantandapendaftaran(register)oleh

299
PemerintahPusat.
Pasal255
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanprosedurpemberian
persetujuanpembangunandanpengoperasiantempatpendaratandan
lepaslandashelikopter(heliport)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal275
(1)Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal271ayat(2)wajibmemiliki
sertifikatpelayanan navigasipenerbangan yang ditetapkan oleh
PemerintahPusat.
(2)Sertifikatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikankepada
masing-masingunitpelayananpenyelenggaranavigasipenerbangan.
(3)Unitpelayananpenyelenggaranavigasipenerbangansebagaimana
dimaksudpadaayat(2)terdiriatas:
a.unitpelayanannavigasipenerbangandibandarudara;
b.unitpelayanannavigasipendekatan;dan
c.unitpelayanannavigasipenerbanganjelajah.
Pasal277
Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanprosedurpembentukan
dansertifikasilembagapenyelenggarapelayanannavigasipenerbangan,
serta biaya pelayanan jasa navigasipenerbangan diatur dengan
Pasal292
(1)Setiappersonelnavigasipenerbanganwajibmemilikilisensiatau
sertifikatkompetensi.
(2)Personelnavigasipenerbangan yang terkait langsung dengan
pelaksanaanpengoperasiandan/ataupemeliharaanfasilitasnavigasi
penerbanganwajibmemilikilisensiyangsahdanmasihberlaku.
Pasal294
Lisensipersonelnavigasipenerbanganyangdiberikanolehnegaralain
dinyatakansahmelaluiprosespengesahanatauvalidasiolehPemerintah
Pusat.
Pasal295
memperolehlisensi,dankriteria,jenis,besarandenda,dantatacara

300
Pasal317
Ketentuan lebih lanjut mengenaisistem manajemen keselamatan
penyediajasapenerbangan,dankriteria,jenis,besarandenda,dantata
cara pengenaan sanksiadministratifdiaturdiaturdengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal389
Setiappersoneldibidangpenerbanganyangtelahmemilikisertifikat
kompetensisebagaimana dimaksud dalam Pasal388 dapatdiberi
lisensiolehPemerintahPusatsetelahmemenuhipersyaratan
Pasal392
Ketentuanlebihlanjutmengenaisertifikatkompetensidanlisensiserta
penyusunanprogrampelatihandiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal418
Setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak
berjadwalluarnegeritanpapersetujuanterbangdariPemerintahPusat
sebagaimanadimaksuddalam Pasal93ayat(1)dipidanadenganpidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp350.000.000,00(tigaratuslimapuluhjutarupiah).
Pasal423
(1)Personelbandarudarayangmengoperasikandan/ataumemelihara
fasilitasbandarudaratanpamemilikilisensiatausertifikatkompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal222 yang mengakibatkan
timbulnyakorban,dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1(satu)
tahundandendapalingbanyakRp200.000.000,00(duaratusjuta
rupiah).
(2)Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya orang,dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).
Pasal428
(1)Setiap orang yang mengoperasikan bandarudara khusus yang
digunakan untuk kepentingan umum tanpa Persetujuan dari

301
Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud dalam Pasal250 yang
mengakibatkantimbulnyakorban,dipidanadenganpidanapenjara
paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak
Rp3.000.000.000,00(tigamiliarrupiah).
(2)Dalam haltindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
mengakibatkanmatinyaorangdipidanadenganpidanapenjarapaling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp15.000.000.000,00(limabelasmiliarrupiah).
Paragraf11
Kesehatan,Obat,danMakanan
Pasal61
UntukmemberikankemudahanbagimasyarakatterutamaPelakuUsaha
dalam mendapatkanPerizinanBerusahadarisektorKesehatan,Obat,dan
Makanan,undang-undang inimengubah,menghapus,atau menetapkan
pengaturanbarubeberapaketentuanyangdiaturdalam:
a.Undang-UndangNo36Tahun2009tentangKesehatan(LembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor144,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor5063)yangselanjutnyadidalam Undang-Undangini
disebutdenganUndang-UndangKesehatan;
b.Undang-UndangNomor44Tahun2009tentangRumahSakit(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor153,TambahanLembaranNegara
Republik Indonesia Nomor5072)yang selanjutnya didalam Undang-
UndanginidisebutdenganUndang-UndangRumahSakit;
c.Undang-UndangNomor5Tahun1997tentangPsikotropika(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor10 Tambahan Lembaran Negara
UndanginidisebutdenganUndang-UndangPsikotropika;
d.Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor143,TambahanLembaranNegara
UndanginidisebutdenganUndang-UndangNarkotika;dan
e.Undang-Undang Nomor18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor227,TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5360)yang selanjutnya didalam
Undang-UndanginidisebutdenganUndang-UndangPangan.
Pasal62
Undang-UndangNo36Tahun2009tentangKesehatan(LembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor144,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor5063)diubah:
Pasal30
(1)Fasilitaspelayanankesehatan,menurutjenispelayanannyaterdiri
atas:

302
a.pelayanankesehatanperseorangan;dan
b.pelayanankesehatanmasyarakat.
(2)Fasilitaspelayanankesehatansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)meliputi:
a.pelayanankesehatantingkatpertama;
b.pelayanankesehatantingkatkedua;dan
c.pelayanankesehatantingkatketiga.
(3)Fasilitaspelayanankesehatansebagaimanadimaksudpadaayat
(1)dilaksanakanolehpihakPemerintahPusat,pemerintahdaerah,
danswasta.
(4)SetiapfasilitaspelayanankesehatanwajibmemenuhiPerizinan
BerusahadariPemerintahPusatataupemerintahdaerahsesuai
dengan kewenangannyaberdasarkan norma,standar,prosedur,
dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
DisetujuiTimus21.56
Pasal35
Ketentuan lebih lanjutmengenaifasilitas pelayanan kesehatan dan
PerizinanBerusahadiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal60
(1)Setiaporangyangmelakukanpelayanankesehatantradisionalyang
menggunakanalatdanteknologiwajibmemenuhiPerizinanBerusaha
dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannyaberdasarkannorma,standar,prosedur,dankriteria
yangditetapkanolehPemerintahPusat.
(2)KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahasebagaimana
DisetujuiTimus21.56
Pasal106
(1)Setiap orang yang memproduksidan/atau mengedarkan sediaan
farmasidanalatkesehatanharusmemenuhiPerizinanBerusahadari
PemerintahPusatatauPemerintahDaerahsesuaikewenangannya
berdasarkannorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
olehPemerintahPusat.
(2)Sediaanfarmasidanalatkesehatanhanyadapatdiedarkansetelah
memenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusatatauPemerintah
Daerahsesuaikewenangannyaberdasarkannorma,standar,prosedur,
dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
(3)PemerintahPusatatauPemerintahDaerahsesuaikewenangannya
berdasarkannorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
olehPemerintahPusatberwenangmencabutPerizinanBerusahadan
memerintahkanpenarikandariperedaransediaanfarmasidanalat
kesehatanyangtelahmemperolehPerizinanBerusaha,yangterbukti

303
tidak memenuhipersyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau
kemanfaatan,dapatdisitadandimusnahkansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
(4)KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahaterkaitsediaan
farmasidanalatkesehatansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
ayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal111
(1)Makanandanminumanyangdipergunakanuntukmasyarakatharus
didasarkanpadastandardan/ataupersyaratankesehatan.
(2)Makanandanminumanhanyadapatdiedarkansetelahmemenuhi
PerizinanBerusahadariPemerintahPusatatauPemerintahDaerah
sesuaikewenangannyaberdasarkannorma,standar,prosedur,dan
kriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
(3)Makanandanminumanyangtidakmemenuhiketentuanstandar,
persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilarang untuk diedarkan,
ditarik dari peredaran, dicabut Perizinan Berusaha dan
diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.DisetujuiTimus21.57
(4)KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahaterkaitmakanandan
minumansebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)diatur
DisetujuiTimus21.56
Pasal182
melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap
penyelenggarakegiatanyangberhubungandengansumberdayadi
bidangkesehatandanupayakesehatanberdasarkannorma,standar,
prosedur,dankriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
dalam melakukanpengawasandapatmemberikanPerizinanBerusaha
terhadap setiap penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan
norma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanolehPemerintah
Pusat.
(3)Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengawasan dapat
mendelegasikan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan
masyarakat.
DisetujuiTimus21.56
Pasal183
Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuaikewenangannya
sebagaimanadimaksuddalam Pasal182dalam melaksanakantugasnya
dapat mengangkat tenaga pengawas dengan tugas pokok untuk

304
melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
dengansumberdayadibidangkesehatandanupayakesehatan.
Pasal187
Ketentuanlebihlanjutmengenaipengawasandalam penyelenggaraan
upayadibidangkesehatandiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal188
Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah sesuaikewenangannya
berdasarkannorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
Pemerintah Pusatdapatmengambiltindakan administratifterhadap
tenagakesehatandanfasilitaspelayanankesehatanyangmelanggar
ketentuansebagaimanadiaturdalamUndang-Undangini.
DisetujuiTimus21.56
Pasal197
Setiaporangyangdengansengajamemproduksiataumengedarkan
sediaanfarmasidan/ataualatkesehatanyangtidakmemilikiPerizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat(1)dan
mengakibatkantimbulnyakerugianhartabenda,gangguankesehatan
orang,hilangnyanyawaorang,dipidanadenganpidanapenjarapaling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp1.500.000.000,00(satumiliarlimaratusjutarupiah).
Pasal63
RumahSakit(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor153,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5072)diubah:
Pasal17
(1)Rumah Sakit yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal7,Pasal8,Pasal9,Pasal10,Pasal11,Pasal
12,Pasal13,Pasal14,Pasal15,atauPasal16dikenakansanksi
administratifberupa:
a. peringatantertulis;
b. penghentiansementarakegiatan;
c. dendaaministratif;
d. pembekuanperizinanberusaha;danatau
e. pencabutanperizinanberusaha.
tatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimanapadaayat(2)

305
Pasal24
(1)Pemerintah menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan
kemampuanpelayanan,fasilitaskesehatan,saranapenunjang,dan
sumberdayamanusia.
(2)Ketentuanlebihlanjutmengenaiklasifikasirumahsakitsebagaimana
Pasal25
(1)Setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memenuhiPerizinan
Berusaha.
(2)SetiappenyelenggaraRumahSakityangtidakmemenuhikewajiban
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenaisanksiadministratif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara pengenaan sanksi
administratifsebagaimanadimaksudpadaayat(2)diaturdengan
PeraturanPemerintah
Pasal26
(1)PerizinanBerusahaterkaitRumahSakitkelasA danRumahSakit
penanaman modalasing atau penanaman modaldalam negeri
diberikanolehPemerintahPusat.
(2)Perizinan Berusaha terkaitRumah Sakitkelas B diberikan oleh
PemerintahDaerahProvinsisesuaidengannorma,standar,prosedur,
dankriteriayangtelahditetapkanolehPemerintahPusat.
(3)PerizinanBerusahaterkaitRumahSakitkelasCdankelasDdiberikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuaidengan norma,
standar,prosedur,dankriteriayangtelahditetapkanolehPemerintah
Pusat.
Tambahanusulanrumusan
Pasal26ayat(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaimekanismeperubahan
kelasRumahSakitdiaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah.
DisetujuiTimus22.00
Pasal27
PerizinanBerusahaterkaitRumahSakitsebagaimanadimaksuddengan
Pasal25,dapatdicabutjika:
a.habismasaberlakunya;
b.tidaklagimemenuhipersyaratandanstandar;
c.terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan/atau
d. atasperintahpengadilandalamrangkapenegakanhukum.
Pasal28

306
KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahaterkaitrumahsakit
Pasal29
(1)SetiapRumahSakitmempunyaikewajiban:
a. memberikaninformasiyangbenartentangpelayananRumahSakit
kepadamasyarakat;
b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu,
antidiskriminasi,danefektifdenganmengutamakankepentingan
pasiensesuaidenganstandarpelayananRumahSakit;
c. memberikan pelayanan gawatdaruratkepada pasien sesuai
dengankemampuanpelayanannya;
d. berperan aktifdalam memberikan pelayanan kesehatan pada
bencana,sesuaidengankemampuanpelayanannya;
e. menyediakan sarana dan pelayanan bagimasyarakat tidak
mampuataumiskin;
f. melaksanakan fungsisosialantara lain dengan memberikan
fasilitaspelayananpasientidakmampu/miskin,pelayanangawat
darurattanpa uang muka,ambulan gratis,pelayanan korban
bencana dan kejadian luarbiasa,atau baktisosialbagimisi
kemanusiaan;
g. membuat,melaksanakan,danmenjagastandarmutupelayanan
kesehatandiRumahSakitsebagaiacuandalammelayanipasien;
h.menyelenggarakanrekammedis;
i. menyediakansaranadanprasaranaumum yanglayakantaralain
saranaibadah,parkir,ruangtunggu,saranauntukorangcacat,
wanitamenyusui,anak-anak,danlanjutusia;
j.melaksanakansistemrujukan;
k. menolakkeinginan pasien yang bertentangan dengan standar
profesidanetikasertaketentuanperaturanperundang-undangan;
l. memberikaninformasiyangbenar,jelas,danjujurmengenaihak
dankewajibanpasien;
m.menghormatidanmelindungihakpasien;
n.melaksanakanetikaRumahSakit;
o. memilikisistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan
bencana;
p. melaksanakan program pemerintah dibidang kesehatan,baik
secararegionalmaupunnasional;
q. membuatdaftartenagamedisyangmelakukanpraktikkedokteran
ataukedokterangigidantenagakesehatanlainnya;
r. menyusundanmelaksanakanperaturaninternalRumahSakit;
s. melindungidanmemberikanbantuanhukumbagisemuapetugas
RumahSakitdalammelaksanakantugas;dan
t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai
kawasantanparokok.

307
(2)Pelanggaranataskewajibansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dikenakansanksiadmisnistratifberupa:
a.teguran;
b.tegurantertulis;
c.denda;dan/atau
d.pencabutanPerizinanRumahSakit.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Rumah Sakit
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan pengenaan sanksi
administratifsebagaimanapadaayat(2)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal40
(1)Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib
dilakukanakreditasisecaraberkalaminimal3(tiga)tahunsekali.
(2)AkreditasiRumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukanolehsuatulembagaindependen,baikdaridalam maupun
dariluarnegeri,berdasarkanstandarakreditasiyangberlaku.
(3)Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkanolehPemerintahPusat.
(4)KetentuanlebihlanjutmengenaiakreditasiRumahSakitsebagaimana
dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)diaturdengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal54
(1)PemerintahPusatdanPemerintahDaerahdengannorma,standar,
prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah Sakit
denganmelibatkanorganisasiprofesi,asosiasiperumahsakitan,dan
organisasikemasyarakatanlainnyasesuaidengantugasdanfungsi
masing-masing.
(2)Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diarahkanuntuk:
a. pemenuhankebutuhanpelayanankesehatanyangterjangkauoleh
masyarakat;
b. peningkatanmutupelayanankesehatan;
c. keselamatanpasien;
d. pengembanganjangkauanpelayanan;dan
e. peningkatankemampuankemandirianRumahSakit.
(3)Dalam melaksanakan tugas pengawasan,Pemerintah Pusatdan
Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya mengangkat
tenagapengawassesuaikompetensidankeahliannya.
(4)Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakanpengawasanyangbersifatteknismedisdanteknis
perumahsakitan.

308
(5)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan,Pemerintah Pusat
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)dapatmengenakan
sanksiadministratifberupa:
a.teguran;
b.tegurantertulis;
c.denda;dan/atau
d.pencabutanPerizinanRumahSakit.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenaipembinaan dan pengawasan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),ayat(3),ayat(4),serta
kriteria, jenis, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
sebagaimana dimaksud pada.ayat(5) diaturdengan Peraturan
Pemerintah.
DisetujuiTimus22.01
Pasal62
SetiaporangyangdengansengajamenyelenggarakanRumahSakittidak
memilikiPerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal25
ayat(1)yangmengakibatkantimbulnyakorban/kerusakanterhadapK3L,
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama2(dua)tahundandenda
palingbanyakRp7.000.000.000,00-(tujuhmiliarrupiah).
Pasal64
Psikotropika(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor10Tambahan
Catatan:Pemerintahmembuatrumusanterkaitpihakyangbolehmelakukan
produksi,impor(contohnya:industrifarmasiagarpengertiannyatidakrancu
denganpabrikobattradisionalapabilamenggunakanfrasa“pabrikobat”).
Pasal5
Psikotropikahanyadapatdiproduksiolehindustrifarmasiyangtelah
Catatan:Frasa“pabrikobat”diusulkandigantidengan“industrifarmasi”
sesuairekomendasidariDPRdankonsistensidenganpengaturanDIM
4977danDIM4979.
Pasal9
(1)Psikotropikadalambentukobatjadihanyadapatdiedarkansetelah
memenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat

309
Pasal16
(1)EksporPsikotropikahanyadapatdilakukanolehindustrifarmasi
ataupedagangbesarfarmasiyangtelahmemenuhiPerizinan
BerusahadariPemerintahPusat
(2)ImporPsikotropikahanyadapatdilakukanoleh:
a. Industrifarmasiataupedagangbesarfarmasiyangtelah
memenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat;
b. Lembagapenelitianataulembagapendidikan.
(3)Lembagapenelitiandan/ataulembagapendidikansebagaimana
dimaksudpadaayat(2)hurufbdilaranguntukmengedarkan
psikotropikayangdiimpornya.
(4)KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahadiaturdengan
Pasal18
(1)Untuk dapatmemperoleh suratpersetujuan eksporatau surat
persetujuanimpor,eksportiratauimportirsebagaimanadimaksud
dalamPasal17mengajukanpermohonankepadaPemerintahPusat.
(2)Permohonan untuk memperoleh surat persetujuan ekspor
psikotropikadilampiridengansuratpersetujuanImporpsikotropika
yangtelahmendapatpersetujuandaridan/ataudikeluarkanoleh
pemerintahnegarapengimporpsikotropika.
(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaisuratpersetujuanekspordansurat
persetujuanimpordiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal19
PemerintahPusatmenyampaikansuratpersetujuanimporterkaitimpor
psikotropikakepadapemerintahnegarapengeksporpsikotropika.
Pasal20
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ekspor atau impor
psikotropikadiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal21
(1) Setiappengangkutaneksporpsikotropikawajibdilengkapidengan
surat persetujuan ekspor psikotropika yang dikeluarkan oleh

310
PemerintahPusat.
(2) Setiappengangkutanimporpsikotropikawajibdilengkapidengan
SuratPersetujuan EksporPsikotropika yang dikeluarkan oleh
pemerintahnegarapengekspor.
Pasal22
(1) Eksportirpsikotropikawajibmemberikansuratpersetujuanekspor
psikotropika yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusatdan surat
persetujuanimporpsikotropikayangditerbitkanolehpemerintah
negarapengimporkepadaorang yang bertanggung jawab atas
perusahaanpengangkutanekspor.
(2) Orang yang bertanggung jawab atasperusahaan pengangkutan
eksporwajibmemberikansuratpersetujuaneksporpsikotropika
yangditerbitkanolehPemerintahPusatdansuratpersetujuanimpor
psikotropikayangditerbitkanolehpemerintahnegarapengimpor
kepadapenanggungjawabpengangkut.
(3) Penanggung jawab pengangkut ekspor psikotropika wajib
membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat
persetujuaneksporpsikotropikayangditerbitkanolehPemerintah
Pusatdansuratpersetujuanimporpsikotropikayangditerbitkan
olehpemerintahnegarapengimpor.
(4) Penanggungjawabpengangkutimporpsikotropikayangmemasuki
wilayahRepublikIndonesiawajibmembawadanbertanggungjawab
atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika yang
diterbitkanolehPemerintahPusatdansuratpersetujuanekspor
psikotropikayangditerbitkanolehpemerintahnegarapengekspor.
Pasal65
Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor143,Tambahan
Catatan:Pemerintahperlumerumuskansiapayangbolehmelakukan
produksi,impor(contohnya:industrifarmasiagarpengertiannyatidakrancu
denganpabrikobattradisionalapabilamenggunakanfrasa“pabrikobat”).
Pasal11
(1) Industrifarmasitertentudapatmemproduksinarkotikasetelah

311
(2) Pemerintah Pusatmelakukan pengendalian terhadap produksi
NarkotikasesuaidenganrencanakebutuhantahunanNarkotika
sebagaimanadimaksuddalamPasal9.
(3) PemerintahPusatmelakukanpengawasanterhadapbahanbaku,
prosesproduksi,danhasilakhirdariproduksiNarkotikasesuai
dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana
dimaksuddalamPasal9.
(4) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapemberianPerizinan
Berusaha,pengendalian,danpengawasansebagaimanadimaksud
padaayat(1),ayat(2),danayat(3)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal15
(1) Industrifarmasidan/atauPerusahaanpedagangbesarfarmasi
milik negara dapat melaksanakan impor narkotika setelah
Catatan:Berdasarkan rekomendasiBPOM,tidakmenggunakan
katapenghubung“dan/atau”melainkan“atau”sajakarenasuatu
kegiatanimportasinarkotikatidakdapatdilakukanolehindustri
farmasi dan perusahaan pedagang besar farmasi secara
bersamaan.
(2) Dalam keadaan tertentu,Pemerintah Pusat dapat memberi
PerizinanBerusahakepadaperusahaanselainperusahaanmilik
negarasebagaimanadimaksudpadaayat(1)yangmemenuhi
PerizinanBerusaha.
(3) KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal16
(1) ImportirNarkotikaharusmemilikiSuratPersetujuanImporyang
diterbitkanolehPemerintahPusatuntuksetiapkalimelakukan
imporNarkotika.
(2) SuratPersetujuanImporNarkotikasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diberikan berdasarkan hasilauditPemerintah Pusat
terhadap rencana kebutuhan dan realisasiproduksidan/atau
penggunaanNarkotika.
(3) SuratPersetujuanImporNarkotikaGolonganIdalam jumlahyang

312
sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan
pengembanganilmupengetahuandanteknologi.
(4) SuratPersetujuanImporsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
disampaikankepadapemerintahnegarapengekspor.
Pasal18
(1) IndustrifarmasiatauPerusahaanpedagangbesarfarmasidapat
melaksanakan ekspornarkotika setelah memenuhiPerizinan
BerusahadariPemerintahPusat.
Pasal19
(1) EksportirNarkotikaharusmemilikiSuratPersetujuanEksporyang
diterbitkanolehPemerintahPusatuntuksetiapkalimelakukan
eksporNarkotika.
(2) Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus
melampirkan suratpersetujuan yang diterbitkan oleh negara
pengimpor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenaiSurat Persetujuan Ekspor
Narkotikasebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)diatur
Catatan:
DiusulkanketentuanPasal19ayat(3)(DIM 5020)dihapuskarena
ketentuan pendelegasian mengenaiSuratPersetujuan Ekspor
NarkotikadenganPeraturanPemerintahtelahdiaturdalam Pasal
22(DIM5022)
Pasal22
KetentuanlebihlanjutmengenaisyaratdantatacaramemperolehSurat
Persetujuan Impor dan Surat Persetujuan Ekspor diatur dengan
Pasal24

313
(1) SetiappengangkutanimporNarkotikawajibdilengkapidengan
dokumenatausuratpersetujuaneksporNarkotikayangsahsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinegara
pengekspor dan Surat Persetujuan Impor Narkotika yang
diterbitkanolehPemerintahPusat.
(2) SetiappengangkutaneksporNarkotikawajibdilengkapidengan
surat persetujuan ekspor Narkotika yang diterbitkan oleh
PemerintahPusatdandokumenatauPerizinanBerusahaterkait
imporNarkotikayangsahsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangandinegarapengimpor.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaidokumenatausuratpersetujuan
ekspordanimpornarkotikasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
danayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal26
(1) EksportirNarkotikawajibmemberikanSuratPersetujuanEkspor
NarkotikayangditerbitkanolehPemerintahPusatdandokumen
atauSuratPersetujuanImporNarkotikayangsahsesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangandinegarapengimpor
kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan
pengangkutanekspor.
(2) Orangyangbertanggungjawabatasperusahaanpengangkutan
eksporwajib memberikan SuratPersetujuan EksporNarkotika
yangditerbitkanolehPemerintahPusatdandokumenatauSurat
PersetujuanImporNarkotikayangsahsesuaidenganketentuan
peraturan perundang-undangan dinegara pengimporkepada
penanggungjawabpengangkut.
(3) PenanggungjawabpengangkuteksporNarkotikawajibmembawa
dan bertanggung jawab atas kelengkapan SuratPersetujuan
EksporNarkotikayang diterbitkan olehPemerintah Pusatdan
dokumenatauSuratPersetujuanImporNarkotikayangsahsesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinegara
pengimpor.
Pasal36
(1) Narkotikadalam bentukobatjadihanyadapatdiedarkansetelah
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaisyaratdantatacaraPerizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diaturdengan

314
Pasal39
(1)NarkotikahanyadapatdisalurkanolehIndustriFarmasi,pedagang
besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi
pemerintahsesuaidenganketentuandalamUndang-Undangini.
(2)IndustriFarmasi,pedagangbesarfarmasi,dansaranapenyimpanan
sediaanfarmasipemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
wajibmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
Pasal66
Pangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2012 Nomor227,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5360)diubah:
1. KetentuanPasal1angka7diubahsehinggaPasal1berbunyisebagai
berikut:
Pasal1
DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasaldarisumberhayati
produk pertanian,perkebunan,kehutanan,perikanan,peternakan,
perairan,dan air,baik yang diolah maupun tidak diolah yang
diperuntukkan sebagaimakanan atau minuman bagikonsumsi
manusia,termasukbahantambahanPangan,bahanbakuPangan,
dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan,dan/ataupembuatanmakananatauminuman.
2. KedaulatanPanganadalahhaknegaradanbangsayang secara
mandirimenentukan kebijakan Pangan yang menjamin hakatas
Panganbagirakyatdanyangmemberikanhakbagimasyarakatuntuk
menentukansistem Panganyangsesuaidenganpotensisumber
dayalokal.
3. KemandirianPanganadalahkemampuannegaradanbangsadalam
memproduksiPanganyangberanekaragam daridalam negeriyang
dapatmenjaminpemenuhankebutuhanPanganyangcukupsampai
ditingkatperseorangandenganmemanfaatkanpotensisumberdaya
alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara
bermartabat.

315
4. KetahananPanganadalahkondisiterpenuhinyaPanganbaginegara
sampaidengan perseorangan,yang tercermin daritersedianya
Panganyangcukup,baikjumlahmaupunmutunya,aman,beragam,
bergizi,merata,dan terjangkau serta tidakbertentangan dengan
agama,keyakinan,danbudayamasyarakat,untukdapathidupsehat,
aktif,danproduktifsecaraberkelanjutan.
5. KeamananPanganadalahkondisidanupayayangdiperlukanuntuk
mencegahPangandarikemungkinancemaranbiologis,kimia,dan
bendalainyangdapatmengganggu,merugikan,danmembahayakan
kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan,danbudayamasyarakatsehinggaamanuntukdikonsumsi.
6. ProduksiPangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan,
menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas,
mengemaskembali,dan/ataumengubahbentukPangan.
7. Catatan:Pasal1angka7berdasarkanputusanrapatPanjamasih
berstatuspending karena Pemerintah diminta untukmenyiapkan
kembaliusulan penyempurnaannya,yang dapatmengakomodir
keputusanWTO sekaligusmemberikankeberpihakanbagiPetani,
Nelayan,danUMKsertakepentinganNasional.
UsulanRumusanPemerintah:
Ketersediaan Pangan adalah kondisitersedianya Pangan darihasil
produksidalam negeri,Cadangan Pangan Nasional,dan Impor
Pangan.
8. CadanganPanganNasionaladalahpersediaanPangandiseluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi
manusia dan untuk menghadapimasalah kekurangan Pangan,
gangguanpasokandanharga,sertakeadaandarurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang
dikuasaidandikelolaolehPemerintah.
10.CadanganPanganPemerintahProvinsiadalahpersediaanPangan
yangdikuasaidandikelolaolehpemerintahprovinsi.
11.CadanganPanganPemerintahKabupaten/Kotaadalahpersediaan
Panganyangdikuasaidandikelolaolehpemerintahkabupaten/kota.
12.CadanganPanganPemerintahDesaadalahpersediaanPanganyang
dikuasaidandikelolaolehpemerintahdesa.
13.Cadangan Pangan Masyarakatadalah persediaan Pangan yang
dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang,
komunitas,danrumahtangga.
14.PenyelenggaraanPanganadalahkegiatanperencanaan,pelaksanaan,

316
dan pengawasan dalam penyediaan,keterjangkauan,pemenuhan
konsumsiPangan dan Gizi,serta keamanan Pangan dengan
melibatkanperansertamasyarakatyangterkoordinasidanterpadu.
15.PanganPokokadalahPanganyangdiperuntukkansebagaimakanan
utamasehari-harisesuaidenganpotensisumberdayadankearifan
lokal.
16.PenganekaragamanPanganadalahupayapeningkatanketersediaan
dankonsumsiPanganyangberagam,bergiziseimbang,danberbasis
padapotensisumberdayalokal.
17.PanganLokaladalahmakananyangdikonsumsiolehmasyarakat
setempatsesuaidenganpotensidankearifanlokal.
18.PanganSegaradalahPanganyangbelum mengalamipengolahan
yangdapatdikonsumsilangsungdan/atauyangdapatmenjadibahan
bakupengolahanPangan.
19.PanganOlahanadalahmakananatauminumanhasilprosesdengan
caraataumetodetertentudenganatautanpabahantambahan.
20.PetaniadalahwarganegaraIndonesia,baikperseoranganmaupun
besertakeluarganyayangmelakukanusahatanidibidangPangan.
21.NelayanadalahwarganegaraIndonesia,baikperseoranganmaupun
beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan
penangkapanikan.
22.Pembudi Daya Ikan adalah warga negara Indonesia, baik
perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata
pencahariannyamembesarkan,membiakkan,dan/ataumemelihara
ikandansumberhayatiperairanlainnyasertamemanenhasilnya
dalamlingkunganyangterkontrol.
23.Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian
kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan,
termasukpenawaranuntukmenjualPangandankegiatanlainyang
berkenaandenganpemindahtangananPangandenganmemperoleh
imbalan.
24.EksporPanganadalahkegiatanmengeluarkanPangandaridaerah
pabean negara Republik Indonesia yang meliputiwilayah darat,
perairan,danruangudaradiatasnya,tempat-tempattertentudiZona
EkonomiEksklusif,danlandaskontinen.
25.ImporPangan adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam
daerah pabean negara RepublikIndonesiayang meliputiwilayah
darat,perairan,danruangudaradiatasnya,tempat-tempattertentudi
ZonaEkonomiEksklusif,danlandaskontinen.

317
26.PeredaranPanganadalahsetiapkegiatanatauserangkaiankegiatan
dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik
diperdagangkanmaupuntidak.
27.BantuanPanganadalahBantuanPanganPokokdanPanganlainnya
yang diberikan oleh Pemerintah,Pemerintah Daerah,dan/atau
masyarakatdalam mengatasiMasalahPangandanKrisisPangan,
meningkatkanaksesPanganbagimasyarakatmiskindan/ataurawan
PangandanGizi,dankerjasamainternasional.
28.MasalahPanganadalahkeadaankekurangan,kelebihan,dan/atau
ketidakmampuanperseoranganataurumahtanggadalammemenuhi
kebutuhanPangandanKeamananPangan.
29.Krisis Pangan adalah kondisikelangkaan Pangan yang dialami
sebagianbesarmasyarakatdisuatuwilayahyangdisebabkanoleh,
antaralain,kesulitandistribusiPangan,dampakperubahaniklim,
bencanaalam danlingkungan,dankonfliksosial,termasukakibat
perang.
30.Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan
mempertahankan kondisiPangan yang sehatdan higienis yang
bebasdaribahayacemaranbiologis,kimia,danbendalain.
31.PersyaratanSanitasiadalahstandarkebersihandankesehatanyang
harusdipenuhiuntukmenjaminSanitasiPangan.
32.IradiasiPanganadalahmetodepenangananPangan,baikdengan
menggunakanzatradioaktifmaupunakseleratoruntukmencegah
terjadinyapembusukandankerusakan,membebaskanPangandari
jasadrenikpatogen,sertamencegahpertumbuhantunas.
33.Rekayasa GenetikPangan adalah suatu prosesyang melibatkan
pemindahangen(pembawasifat)darisuatujenishayatikejenis
hayatilainyangberbedaatausamauntukmendapatkanjenisbaru
yangmampumenghasilkanprodukPanganyanglebihunggul.
34.PanganProdukRekayasaGenetikadalahPanganyangdiproduksi
atau yang menggunakan bahan baku,bahan tambahan Pangan,
dan/ataubahanlainyangdihasilkandariprosesrekayasagenetik.
35.KemasanPanganadalahbahanyangdigunakanuntukmewadahi
dan/ataumembungkusPangan,baikyang bersentuhanlangsung
denganPanganmaupuntidak.
36.Mutu Pangan adalah nilaiyang ditentukan atas dasarkriteria
keamanandankandunganGiziPangan.
37.Giziadalahzatatausenyawayangterdapatdalam Panganyang
terdiriataskarbohidrat,protein,lemak,vitamin,mineral,serat,air,dan

318
komponenlainyangbermanfaatbagipertumbuhandankesehatan
manusia.
38.SetiapOrangadalahorangperseoranganataukorporasi,baikyang
berbadanhukummaupunyangtidakberbadanhukum.
39.PelakuUsahaPanganadalahSetiapOrangyangbergerakpadasatu
ataulebihsubsistem agribisnisPangan,yaitupenyediamasukan
produksi,prosesproduksi,pengolahan,pemasaran,perdagangan,
danpenunjang.
40.PemerintahPusat,selanjutnyadisebutPemerintah,adalahPresiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan
negaraRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam Undang-
UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
41.Pemerintah Daerah adalah gubernur,bupatiatau walikota,dan
perangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahandaerah.
Catatan:Pasal14berdasarkanputusanrapatPanjamasihberstatus
pendingkarenaPemerintahdimintauntukmenyiapkankembaliusulan
penyempurnaannya, yang dapat mengakomodir keputusan WTO
sekaligusmemberikankeberpihakanbagiPetani,Nelayan,danUMKserta
kepentinganNasional.
Pasal14
(1)SumberpenyediaanPangandiprioritaskanberasaldari:
a. ProduksiPangandalamnegeri;
b. CadanganPanganNasional;dan/atau
c. ImporPangan.
(2)SumberpenyediaanPangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dilaksanakandenganmemperhatikankepentinganPetani,Nelayan,
PembudiDayaIkan,danPelakuUsahaPanganmikro dankecil,
melaluikebijakantarifdannontarif.
DisetujuiTimus22.03
Pasal15

319
(1)Produksi Pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi
kebutuhankonsumsiPangan
(2)Dalam halKetersediaan Pangan untukkebutuhan konsumsidan
cadanganPangansudahtercukupi,kelebihanProduksiPangandalam
negeridapatdigunakanuntukkeperluanlain.
Penjelasanayat2:Yangdimaksuddengan“keperluanlain”adalah
termasukuntukkeperluanekspor.
Pasal36
(1)ImporPangandilakukanuntukmemenuhikebutuhandalamnegeri.
(2)Impor Pangan Pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
konsumsidancadanganpangannasional.
(3)ImporPangandanPanganPokoksebagaimanadimaksudpadaayat
(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan
memperhatikankepentinganPetani,Nelayan,PembudiDayaIkan,
PelakuUsahaPanganmikrodankecil.
Pasal39
PemerintahPusatmenetapkankebijakandanperaturanImporPangan
dalam rangka keberlanjutan usaha tani,Peningkatan kesejahteraan
petani,Nelayan,PembudiDayaIkan,PelakuUsahaPanganmikrodan
kecil.
Pasal68

320
(1) PemerintahPusatdanPemerintahDaerahmenjaminterwujudnya
penyelenggaraanKeamananPangandisetiaprantaiPangansecara
terpadu.
(2) Pemerintah Pusatmenetapkan norma,standar,prosedur,dan
kriteriaKeamananPangan.
(3) Pelaku Usaha Pangan termasuk Usaha Mikro dan Kecilwajib
menerapkan norma,standar,prosedur,dan kriteria Keamanan
Pangansebagaimanadimaksudpadaayat(2).
(4) Penerapannorma,standar,prosedur,dankriteriaKeamananPangan
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)dilakukansecarabertahap
berdasarkanjenisPangandanskalausahaPangan.
(5) PemerintahPusatatauPemerintahDaerahwajib membinadan
mengawasipelaksanaanpenerapannorma,standar,prosedur,dan
kriteriaKeamananPangansebagaimanadimaksudpadaayat(3)
danayat(4).
(6) Ketentuan lebih lanjutmengenainorma,standar,prosedurdan
kriteriakeamananPangantermasukpentahapannyasebagaimana
Pasal72
(1) SetiapOrangyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksud
dalam Pasal64ayat(1),Pasal71ayat(1)atauayat(2),dikenai
(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:
a. denda;
b. penghentiansementaradarikegiatan,produksi,dan/atau
peredaran;
c. penarikanPangandariperedaranolehprodusen;
d. gantirugi;dan/atau
e. pencabutanPerizinanBerusaha.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,dan
tatacarapengenaansanksiadministratifdiaturdalam Peraturan
Pemerintah.

321
Pasal74
(1) PemerintahPusatberkewajibanmemeriksakeamananbahanyang
akan digunakan sebagaibahan tambahan Pangan yang belum
diketahuidampaknyabagikesehatanmanusiadalam kegiatanatau
prosesProduksiPanganuntukdiedarkan.
(2) Pemeriksaankeamananbahantambahansebagaimanadimaksud
pada ayat(1)dilakukan dalam rangka pemenuhan Perizinan
Pasal77
(1) SetiapOrangdilarangmemproduksiPanganyangdihasilkandari
Rekayasa Genetik Pangan yang belum memenuhi Perizinan
(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi
Pangan dilarang menggunakan bahan baku,bahan tambahan
Pangan,dan/ataubahanlainyangdihasilkandariRekayasaGenetik
Panganyangbelum memenuhiPerizinanBerusahadariPemerintah
Pusat.
Pemerintah.
Pasal81
(1) IradiasiPangansebagaimanadimaksuddalamPasal80ayat(1)
dilakukanberdasarkanPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
Pasal88
(1) PelakuUsahaPangandibidangPanganSegarharusmemenuhi
standarKeamananPangandanMutuPanganSegar.
Catatan:PutusanPanjaDPRmerekomendasikandigunakankata“harus”
bagiPelakuUsahajikatidakadasanksipidana.
(2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

322
kewenangannya wajibmembina,mengawasi,danmemfasilitasi
pengembanganusahaPanganSegaruntukmemenuhipersyaratan
teknisminimalKeamananPangandanMutuPangan,berdasarkan
norma,standar,prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh
PemerintahPusat.
(3) PenerapanstandarKeamananPangandanMutuPanganSegar
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukansecarabertahap
sesuaidenganjenisPanganSegarsertajenisdan/atauskalausaha.
13. DiantaraPasal89danPasal90disisipkansatupasalyakniPasal89A
sehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal89A
(1) SetiapOrangyangmelanggarketentuansebagaimanadimaksud
dalamPasal84ayat(1),Pasal86ayat(2),atauPasal89dikenai
(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupa:
a.denda;
b.penghentiansementaradarikegiatan,produksi,dan/atau
peredaran;
c.penarikanPangandariperedaranolehprodusen;
d.gantirugi;dan/atau
e.pencabutanPerizinanBerusaha.
tatacarapengenaansanksiadministratifdiaturdalam Peraturan
Pemerintah.
Pasal91
(1)Dalam halpengawasankeamanan,mutu,danGizi,setiapPangan
Olahan yang dibuatdidalam negeriatau yang diimporuntuk
diperdagangkan dalam kemasan eceran,Pelaku Usaha Pangan
wajibmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusatatau
Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya berdasarkan
norma,standar,prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh
PemerintahPusat.
(2)KewajibanmemenuhiPerizinanBerusahasebagaimanadimaksud
padaayat(1)dikecualikanterhadapprodukPanganOlahantertentu

323
yangdiproduksiolehUsahaMikrodanKecil.
Pemerintah.
Pasal133
PelakuUsahaPanganyangdengansengajamenimbunataumenyimpan
melebihijumlahmaksimalsebagaimanadimaksud dalam Pasal53
denganmaksuduntukmemperolehkeuntunganyangmengakibatkan
hargaPanganPokokmenjadimahalataumelambungtinggidipidana
denganpidanapenjarapalinglama7(tujuh)tahunataudendapaling
banyakRp150.000.000.000,00(seratuslimapuluhmiliarrupiah).
Pasal134
(1)SetiapOrangyangmelakukanProduksiPanganOlahantertentu
untukdiperdagangkan,yangdengansengajatidakmenerapkan
tatacarapengolahanPanganyangdapatmenghambatproses
penurunanataukehilangankandunganGizibahanbakuPangan
yangdigunakansebagaimanadimaksuddalam Pasal64ayat(1)
yangmengakibatkantimbulnyakorban/kerusakanterhadapK3L,
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1(satu)tahunatau
dendapalingbanyakRp2.000.000.000,00(duamiliarrupiah).
(2)Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)terhadappelanggaranyangdilakukanoleh
setiporangyangmelakukanusahadan/ataukegiatanberisiko
rendahatausedang.
(3)Pelaku usahadan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dikenaisanksisebagaimana
Pasal135
(1)Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses
produksi,penyimpanan,pengangkutan,dan/atauperedaranPangan
yangtidakmemenuhiPersyaratanSanitasiPangansebagaimana
dimaksuddalam Pasal71ayat(2)yangmengakibatkantimbulnya
korban/kerusakanterhadapK3L,dipidanadenganpidanapenjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak

324
Rp4.000.000.000,00(empatmiliarrupiah).
(2)Dikecualikandaripengenaansanksipidanasebagaimanadimaksud
padaayat(1)terhadappelanggaranyangdilakukanolehsetiporang
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berisiko rendah tau
sedang.
(3)Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran
Pasal139
(1)Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir
Panganuntukdikemaskembalidandiperdagangkansebagaimana
dimaksuddalam Pasal84ayat(1),yangmengakibatkantimbulnya
korbangangguan kesehatanmanusia,dipidanadenganpidana
penjarapalinglama4(empat)tahunataudendapalingbanyak
Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah).
sedang.
Pasal140
(1)SetiapOrangyangmemproduksidanmemperdagangkanPangan
yangdengansengajatidakmemenuhistandarKeamananPangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) yang
mengakibatkantimbulnyakorbangangguan kesehatanmanusia,
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama2(dua)tahunatau
dendapalingbanyakRp4.000.000.000,00(empatmiliarrupiah).
sedang.

325
dimaksuddalamPasal89A.
Pasal141
(1)SetiapOrangyangdengansengajamemperdagangkanPanganyang
tidaksesuaidenganKeamananPangandanMutuPanganyang
tercantum dalam labelKemasanPangansebagaimanadimaksud
dalam Pasal 89 yang mengakibatkan timbulnya gangguan
kesehatanmanusia,dipidanadenganpidanapenjarapalinglama2
(dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00
;kn(empatmiliarrupiah).
yang melakukan usahadan/atau kegiatanberisiko rendah atau
sedang.
dimaksuddalamPasal89A.
Pasal142
(1)Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki
PerizinanBerusahaterkaitPanganOlahanyangdibuatdidalam
negeriatauyangdiimporuntukdiperdagangkandalam kemasan
eceransebagaimanadimaksuddalam Pasal91ayat(1),dipidana
denganpidanapenjarapalinglama2(dua)tahunataudenda
palingbanyakRp.4.000.000.000,00(empatmiliarrupiah).
(2)Dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)terhadappelanggaranyangdilakukanoleh
setiporangyangmelakukanusahadan/ataukegiatanberisiko
rendahatausedang.
DisetujuiPanja24/09/20Pukul10.54
Untukitudiusulkannormabaru,yaitu:
NormaUmumTerkaitSektorPendidikan
Pasal67
(1) Pelaksanaanperizinanpadasektorpendidikandapatdilakukanmelalui

326
PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalamUndang-Undangini.
(2) Ketentuanlebihlanjutpelaksanaanperizinanpadasektorpendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal68
Untukmempermudahpelakuusahaperfilmandalam melakukankegiatan
usaha,undang-undang ini mengubah,menghapus, atau menetapkan
pengaturanbaruyangdiaturdalam Undang-UndangNomor33Tahun2009
tentangPerfilman(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor
141,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5060):
Pasal14
(1)JenisusahaperfilmansebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(2)
wajibmemenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)tidak
termasukPerizinanBerusahaterkaitpertunjukanfilm yangdilakukan
melaluipenyiarantelevisiataujaringanteknologiinformatika
(3)KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanberusahadiaturdengan
Pasal17
(1) Pembuatan film oleh pelaku usahapembuatfilm sebagaimana
dimaksud dalam Pasal16 ayat(3)harus memenuhiPerizinan
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait
pembuatanfilmdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal22
(1) Pembuatan film oleh pihakasing yang menggunakan lokasidi
IndonesiadilakukanberdasarkanpersetujuandariPemerintahPusat
tanpadipungutbiaya.
(2) Pembuatan film yang menggunakan insan perfilman asing
dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaipersetujuanpenggunaanlokasidan

327
insanperfilmanasingsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
ayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah
Pasal78
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal6,Pasal7,Pasal10ayat(1)atauayat(2),Pasal11ayat(1),
Pasal14ayat(1)atauayat(2),Pasal15,Pasal17ayat(1),Pasal20
ayat(1),Pasal21ayat(2),Pasal22ayat(1)atauayat(2),Pasal26
ayat(1),Pasal27ayat(1),Pasal31,Pasal33ayat(1),Pasal39ayat
(1),Pasal43,atauPasal57ayat(1)dikenaisanksiadministratif.
(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksuddalam Pasal78dapat
berupa:
a. tegurantertulis;
b. dendaadministratif;
c. penutupansementara;dan/atau
d. pembubaranataupencabutanPerizinanBerusaha.
tatacarapengenaansanksiadministratifdiaturdenganPeraturan
Pemerintah.

02 OKT Hasil Timus Pasal 60- 68

Recommended

Recommended

More Related Content

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

02 OKT Hasil Timus Pasal 60- 68