02 OKT Hasil Timus Bab IX Pasal 141-146 (BAB IX) KEK

BahanTimus-Timsin,01Oktober2020(Pasal140-145)
1
BABIX
KAWASANEKONOMI
BagianKesatu
Umum
Pasal141
Untukmenciptakanpekerjaandanmempermudahpelakuusahadalam
melakukaninvestasi,Undang-Undanginimengubah,menghapus,atau
menetapkanpengaturanbarubeberapaketentuanyangdiaturdalam:
a. Undang-UndangNomor39Tahun2009tentangKawasanEkonomi
Khusus(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor
147,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5066);
b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
PeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun
2000tentangKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas
menjadiUndang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun2000Nomor251,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor4053)sebagaimana diubah dengan Undang
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan
2007tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor36Tahun
2000tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
Undang Nomor1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
BebasdanPelabuhanBebasmenjadiUndang-Undang(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor130,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4775);dan
c. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan
2000tentangKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas
Sabang MenjadiUndang-Undang (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun2000Nomor252,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor4054).
Pasal142
KawasanEkonomiterdiridari:
a. KawasanEkonomiKhusus;dan
b. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas.
BagianKedua
KawasanEkonomiKhusus
Pasal143
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor39 Tahun 2009

2
tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor147,Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5066)diubah:
1. KetentuanPasal1angka5,angka6,danangka7diubahsehingga
Pasal1berbunyisebagaiberikut:
Pasal1
DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:
1. Kawasan EkonomiKhusus yang selanjutnya disebutKEK
adalahkawasandenganbatastertentudalam wilayahhukum
NegaraKesatuanRepublikIndonesiayangditetapkanuntuk
menyelenggarakan fungsiperekonomian dan memperoleh
fasilitastertentu.
2. Zonaadalahareadidalam KEKdenganbatastertentuyang
pemanfaatannyasesuaidenganperuntukannya.
3. Dewan Nasionaladalah dewan yang dibentuk ditingkat
nasionaluntukmenyelenggarakanKEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk ditingkat
provinsi,ataulebihdarisatuprovinsi,untukmembantuDewan
NasionaldalampenyelenggaraanKEK.
5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas
menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya,
pelayanan,danpengawasandiKEK.
6. Badan Usahaadalah badan usahayang menyelenggarakan
kegiatanusahaKEK.
7. PelakuUsahaadalahpelakuusahayangmenjalankankegiatan
usahadiKEK.
2. KetentuanPasal3diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal3
(1) KegiatanusahadiKEKterdiriatas:
a. produksidanpengolahan;
b. logistikdandistribusi;
c. pengembanganteknologi;
d. pariwisata;
e. pendidikan;
KeputusanPanja:
DisetujuiPanja18/09/20Pukul14.53
Dicantumkandengansyarattertentu,yangakandibahas
dalamklasterpendidikan.
f. kesehatan;
Dicantumkandengansyarattertentu,yangakandibahas
dalamklasterkesehatan.
g. energi;dan/atau
h. ekonomilain.
(2) Kegiatanekonomilainsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufhditetapkanolehDewanNasional.

3
Catatan:
DisetujuiPanjaPukul20.45
TETAP
Ditambahkanpenjelasanpasalterkaitkegiatanekonomilain.
UsulanRumusan:
PenjelasanAyat2:
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekonomilain” adalah
kegiatan ekonomiyang dimasa depan mempunyainilai
ekonomistrategis.Pertimbangan Dewan Nasionaldalam
menetapkankegiatanekonomilainadalah:
a. merupakankegiatanyangbernilaiekonomitinggi;dan
b. memilikidayasainginternasional.
(3) PelaksanaanKegiatanusahasebagaimanadimaksudpada
ayat(1)sesuaidenganzonasidiKEK.
(4) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufehanyadapatdilakukanpada
KEKyangdiusulkanPemerintahPusatataubadanusahamilik
negara.
Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat(1)hurufe hanya dapatdilakukan
berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pemerintah
pusat
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja22.57
(5) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)huruffsesuaidenganpersyaratan
yangditetapkanolehPemerintahPusat.
Catatan:
MenindaklanjutiputusanPanjapadaPasal3ayat(1)huruff
(6) Didalam KEK dapatdibangun fasilitas pendukung dan
perumahanbagipekerja.
(7) Didalam setiapKEKdisediakanlokasiuntukusahamikro,
kecil,menengah,dankoperasi,baiksebagaiPelakuUsaha
maupun sebagaipendukung kegiatan perusahaan yang
beradadidalamKEK.
Pasal4
LokasiyangdapatdiusulkanuntukmenjadiKEKmemenuhikriteria:

4
a. sesuaidengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak
berpotensimengganggukawasanlindung;
b. mempunyaibatasyangjelas;dan
c. lahanyangdiusulkanmenjadiKEKtelahdikuasaisebagian
atauseluruhnya.
Catatan:
Reformulasirumusan
Lahan yang dikuasai paling sedikit 50% dari yang
direncanakan.
UsulanRumusan:
lahanyangdiusulkanmenjadiKEKpalingsedikit50% (lima
puluhpersen)dariyangdirencanakantelahdikuasaisebagian
atauseluruhnya.
Penjelasan:
Putusan panja agarmereformulasirumusan Lahan yang
dikuasaipalingsedikit50%dariyangdirencanakan.
PengusulKEKwajibtelahmemilikidanataumengusailahan
palingsedikit50persendariluaslahanyangdiusulkanuntuk
ditetapkansebagaiKEK.
Memilikidapatberupa:kepemilikanhakatastanahberupa
HGBatauHakPengelolaan.
Pasal5
(1) PembentukanKEKdiusulkankepadaDewanNasionaloleh:
a. BadanUsaha;atau
b. PemerintahDaerah.
(2) BadanUsahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa
terdiriatas:
a. badanusahamiliknegara;
b. badanusahamilikdaerah;
c. koperasi;
d. badanusahaswastaberbentukperseroanterbatas;atau
e. badanusahapatunganataukonsorsium.
(3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
hurufbterdiriatas:
a. pemerintahprovinsi;atau
b. pemerintahkabupaten/kota.
Pasal6
(1) Usulansebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(1)harus
memenuhikriteriasebagaimanadimaksuddalamPasal4.
(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilengkapi
persyaratanpalingsedikit:

5
a. petalokasipengembangansertaluasareayangdiusulkan
yangterpisahdaripermukimanpenduduk;
b. rencanatataruangKEKyangdiusulkandilengkapidengan
pengaturanzonasi;
c. rencanadansumberpembiayaan;
d. persetujuanLingkungan;
e. hasilstudikelayakanekonomidanfinansial;
f. jangkawaktusuatuKEKdanrencanastrategis;dan
g. penguasaanlahanatassebagianatauseluruhdarilahan
usulanKEK.
Catatan:
Reformulasirumusan
Lahan yang dikuasaipaling sedikit 50% dariyang
direncanakan.
UsulanRumusan:
penguasaanlahanyangdikuasaipalingsedikit50%(lima
puluhpersen)dariyangdirencanakan.
6. DiantaraPasal8danPasal9disisipkan1(satu)pasalyakniPasal
8Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal8A
PemerintahDaerahwajibmendukungKEKyangtelahditetapkan
sebagaimanadimaksuddalamPasal7danPasal8.
Catatan:
Ditambahkanfrasa“PemerintahPusat”
UsulanRumusan:
PemerintahPusatdanPemerintahDaerahwajibmendukungKEK
yangtelahditetapkansebagaimanadimaksuddalam Pasal7dan
Pasal8.
Pasal10
SetelahKEKditetapkan:
a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai
pembangundanpengelolaKEK;
b. PemerintahPusatatauPemerintahDaerahsebagaipengusul
menetapkanBadanUsahauntukmembangundanmengelola
KEK.
Catatan:
TETAP

6
SinkronisasidalamTIMUS/TIMSIN
8. KetentuanPasal11dihapus.
Pasal13
(1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan
infrastrukturdidalamKEKdapatbersumberdari:
a. PemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerah;
b. swasta;
c. kerjasamaantaraPemerintahPusat,PemerintahDaerah,
danswasta;dan/atau
d. sumberlainyangsahsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
(2) DewanNasionaldapatmenetapkankebijakantersendiridalam
kerjasamaantaraPemerintahPusat,PemerintahDaerah,dan
swastadalam pembangunandanpemeliharaaninfrastruktur
didalamKEK.
Pasal16
(1) DewanNasionaldiketuaiolehmenteriyangmengoordinasikan
urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan
beranggotakan menteridan kepala lembaga pemerintah
nonkementerian.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibentukSekretariat
JenderalDewanNasional.
(3) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat
JenderalDewanNasionaldiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal17
DewanNasionalbertugas:
a. menetapkanstrategidankebijakanumum pembentukandan
pengembanganKEK;
b. membentukAdministrator;
c. menetapkanstandarpengelolaandiKEK;
d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk
dijadikanKEK;
e. memberikanrekomendasipembentukanKEK;
f. mengkajidanmerekomendasikanlangkahpengembangandi
wilayahyangpotensinyabelumberkembang;
g. menyelesaikanpermasalahanstrategisdalam pelaksanaan,
pengelolaan,danpengembanganKEK;dan
h. memantau dan mengevaluasikeberlangsungan KEK serta
merekomendasikan langkah tindak lanjut hasilevaluasi
kepadaPresiden,termasukmengusulkanpencabutanstatus
KEK.
Pasal19

7
(1) DewanKawasandapatdibentukpadaprovinsiyangsebagian
wilayahnyaditetapkansebagaiKEKsesuaikebutuhan.
Catatan:
TETAP
Direformulasidisinkronisasidengan KU dalam DIM 6681
(Pasal1angka4)
UsulanRumusan:
DewanKawasandapatdibentuksesuaikebutuhanditingkat
provinsiyangsebagianwilayahnyaditetapkansebagaiKEK.
(2) DewanKawasandapatdibentukpadaprovinsiyangsebagian
wilayahnyaditetapkansebagaiKEKsesuaikebutuhan.
Catatan:
TETAP
Direformulasidisinkronisasidengan KU dalam DIM 6681
(Pasal1angka4)
UsulanRumusan:
Dalam halsuatuKEKwilayahnyamencakuplebihdari1(satu)
provinsidapatdibentuk1 (satu)DewanKawasan dengan
melibatkanprovinsiyangbersangkutan.
(3) DewanKawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
ayat(2)diusulkan oleh Dewan Nasionalkepada Presiden
untukditetapkandenganKeputusanPresiden.
(4) DewanKawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan
ayat(2)bertanggungjawabkepadaDewanNasional.
(5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan,
dibentukSekretariatDewanKawasan.
Pasal21
DewanKawasanbertugas:
a. melaksanakan strategidan kebijakan umum yang telah
ditetapkan oleh Dewan Nasionaldalam pembentukan dan
pengembanganKEK;
b. mengawasipelaksanaantugasAdministratorKEK;
Catatan:
Reformulasi“membantudewannasionaldalam mengawasi
pelaksanaantugasAdministratorKEK”

8
UsulanPenyempurnaan:
membantuDewanNasionaldalam mengawasipelaksanaan
tugasAdministratorKEK;
c. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan
dalampelaksanaankegiatanKEKdiwilayahkerjanya;
d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan
Nasionalsetiapakhirtahun;dan
e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat
permasalahanstrategiskepadaDewanNasional.
Pasal22
(1) Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksuddalam
Pasal21,DewanKawasandapat:
a. meminta penjelasan Administrator KEK mengenai
penyelenggaraanPerizinanBerusaha,perizinanlainnya,
pelayanan,danpengawasandiKEK;
b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi
PemerintahPusatatauparaahlisesuaidengankebutuhan;
dan/atau
c. melakukankerjasamadenganpihaklainsesuaidengan
kebutuhan.
(2) Ketentuan lebih lanjutmengenaiDewan Kawasan diatur
denganPeraturanPemerintah.
Pasal23
(1) Administratorbertugasuntukmenyelenggarakan:
a. PerizinanBerusahadanperizinanlainnyayangdiperlukan
olehBadanUsahadanPelakuUsaha;
b. pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan
UsahadanPelakuUsaha;dan
Catatan:
Dibuatpenjelasanterkaitcontohpelayanannon-perizinan.
UsulanRumusan:
Penjelasanhurufb:
Yangdimaksuddenganpelayanannonperizinanadalah
segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal,
fasilitasnon-fiskaldaninformasimengenaipenanaman
modal,sesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.

9
Contoh pelayanan non perizinan antara lain:pajak,
kepabeanan,cukai,lalulintasbarangdankeimigrasian.
c. pengawasandanpengendalianoperasionalisasiKEK.
(2) Pelaksanaan tugas Administratorsebagaimana dimaksud
padaayat(1)sesuaidengannorma,standar,prosedur,dan
kriteriayangditetapkanolehPemerintahPusat.
CatatanPutusanPanjaagarfrasa“melaluiDewanKawasan”
padaayat(3)digantidenganfrasa“dengantembusankepada
DewanKawasan”.
(3) Dalam halAdministratorbelum mampumenyelenggarakan
perizinandan/ataunonperizinan,Administratordibantuoleh
pejabatataupetugasdarikementerian,lembagapemerintah
nonkementerian,pemerintahprovinsi,dan/ataupemerintah
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Catatan:
DIHAPUS
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)AdministratormenyampaikanlaporankepadaDewan
NasionalmelaluiDewanKawasan.
Catatan:
Frasa“melaluiDewanKawasan”digantidenganfrasa
“dengantembusankepadaDewanKawasan”.
UsualanRumusan:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(1)AdministratormenyampaikanlaporankepadaDewan
NasionaldengantembusankepadaDewanKawasan.
(5) Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(2)disampaikan
juga kepada menteri,kepala lembaga pemerintah non
kementerian,gubernur,dan/ataubupati/walikotayangterkait
sesuaidengankewenangannya.
Catatan:
DIHAPUS
Pasal24
Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian

10
operasionalisasiKEKsebagaimanadimaksuddalam Pasal23ayat
(1)hurufc,Administratorberwenanguntukmendapatkanlaporan
atau penjelasan dariBadan Usaha dan/atau Pelaku Usaha
mengenaikegiatannya.
18. DiantaraPasal24danPasal25disisipkan3(tiga)pasalyakni:
a. Pasal24Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal24A
(1) PelaksanaantugasAdministratordilakukansesuaidengan
tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
(2) Administratordapatdijabatolehaparatursipilnegaraatau
non aparatursipilnegara yang memilikikompetensi,
kualifikasi,danpersyaratanlainyangdipilihsecaraselektif
sesuaidengankriteriadankualifikasiyangditentukanoleh
DewanNasional.
b. Pasal24Byangberbunyisebagaiberikut:
Pasal24B
KetentuanlebihlanjutmengenaiAdministratorsebagaimana
dimaksuddalam Pasal23,Pasal24,danPasal24Adiatur
c. Pasal24Cyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal24C
(1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan
keuanganBadanLayananUmum.
Catatan:
DitambahkanpenjelasanpolapengelolaankeuanganBLU.
UsulanRumusan:
Penjelasanayat1:
Yangdimaksuddengan“polapengelolaankeuanganBadan
LayananUmum”,adalahpolapengelolaankeuanganyang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehatuntuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskankehidupanbangsa.
(2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdengan

11
PeraturanPemerintah.
Pasal25
(1) DewanNasional,SekretariatJenderalDewanNasional;Dewan
Kawasan,danAdministratorKEK memperolehpembiayaan
yangbersumberdari:
Catatan:
Ditambahkanfrasa“sekretariatdewankawasan”
UsulanRumusan:
DewanNasional,SekretariatJenderalDewanNasional,Dewan
Kawasan,SekretariatDewanKawasan,danAdministratorKEK
memperolehpembiayaanyangbersumberdari:
a. AnggaranPendapatandanBelanjaNegara;
b. AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah;dan/atau
c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal26
(1) BadanUsahayangmelakukanpembangunandanpengelolaan
KEKsebagaimanadimaksuddalamPasal10,bertugas:
a. membangundanmengembangkansaranadanprasarana
didalamKEK;
b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan sarana dan
prasaranakepadapelakuusaha;dan
c. menyelenggarakanpromosi.
(2) Penyelenggaraanpromosisebagaimanadimaksudpadaayat
(2)hurufc,dapatdilakukansecaraterpadudenganpromosi
yangdilaksanakanolehkementerian/lembagapemerintahnon
kementeriandan/atauPemerintahDaerahterkait.
Pasal27
(1) Didalam KEKberlakuketentuanlaranganimpordanekspor
yang diaturberdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Catatan:

12
MenindaklanjutiCatatanPutusanPanjapadaayat(2)yaitu:
ReformulasirumusanDIM 6809-6813(Pasal27ayat(1)–
ayat(5))
Rumusanusulan:
penjelasanayat(1):
Larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
narkotikagolonganIdansenjatakimia.
(2) Atasimporbarang keKEK belum diberlakukan ketentuan
pembatasan.
Catatan:
Reformulasirumusan
DIM6809-6813(Pasal27ayat(1)–ayat(5))
UsulanRumusan:
Atas barang yang dimasukkan ke dalam KEK tidak
diberlakukanketentuanpembatasanimpor.
AlternatifPenjelasanayat(2)ke-1:
Penjelasanayat(2):
PadawilayahyangtidakditetapkansebagaiKEK,terdapat
ketentuanmengenaipembatasanimpor.Namun,ketentuan
mengenai pembatasan impor tersebut tidak dapat
diberlakukanbagibarangyangdimasukkankedalam KEK
mengingatbarangyangdimasukkankedalam KEKdigunakan
sebagaibahanbakuuntukprodukyangberorientasiekspor.
ApabilapembatasanimpordiberlakukandiKEK,makadapat
mengurangidayasaingKEK.
AlternatifPenjelasanayat(2)ke-2:
Penjelasanayat(2):
PadawilayahyangtidakditetapkansebagaiKEK,terdapat
ketentuanmengenaipembatasanimpor.Namun,ketentuan
mengenai pembatasan impor tersebut tidak dapat
diberlakukanbagibarangyangdimasukkankedalam KEK
mengingatbarangyangdimasukkankedalam KEKdigunakan
untukpembangunandanpengoperasianKEK.sebagaibahan
baku untuk produk yang berorientasi ekspor. Apabila
pembatasan impor diberlakukan di KEK, maka dapat
mengurangidayasaingKEK.
(3) BagibarangyangmembahayakanKesehatan,Keselamatan,
KeamanandanLingkungan(K3L)dapatdikenaipembatasan

13
apabilabarangdimaksudbukanmerupakanbahanbakubagi
kegiatan usaha dan institusiteknisterkaitsecara khusus
memberlakukanketentuanpembatasandiKEK.
(4) Pelaksanaanketentuanmengenaiimpordanekspordilakukan
melaluisistemelektronikyangterintegrasisecaranasional.
(5) PemerintahPusatmengembangkansistem elektronikyang
terintegrasisecara nasionalsebagaimana dimaksud pada
ayat(4).
Pasal30
(1) SetiapwajibpajakyangmelakukankegiatanusahadiKEK
diberikanfasilitasPajakPenghasilan.
(2) Selain fasilitasPajakPenghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat(1),dapatdiberikan tambahan fasilitas Pajak
PenghasilansesuaidenganjeniskegiatanusahadiKEK.
(3) KetentuanlebihlanjutmengenaipemberianfasilitasPajak
Penghasilansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)
diaturdenganatauberdasarkanPeraturanPemerintah.
Pasal32
(1) ImporbarangkeKEKdiberikanfasilitasberupa:
CatatanPutusanPanjaagarmereformulasirumusanterkait
klasifikasipembebasan.
a. pembebasanataupenangguhanbeamasuk;
Reformulasirumusanterkaitklasifikasipembebasan.
Usulan:
Pembebasankhususbarangmodalataupenangguhan
beamasuk;
UsulanRumusanPemerintah:
pembebasanbeamasukatasbarangmodaldanbahan
bakuusahahabispakai;
UsulanPenjelasanhurufa:
Yangdimaksuddengan‘bahanbakuusahahabispakai’
adalahadalahbarangyangwaktupenggunaannyarelatif
singkatsertaakanhilangkeberadaandan/ataufungsinya
jikasudahdipergunakan,yangdigunakandalam proses
produksiyangmenghasilkanbarangdan/ataujasa.
b. pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut

14
merupakanbahanbakuataubahanpenolongproduksi;
c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilaiatau Pajak
Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang
Mewahuntukbarangkenapajak;dan
d. tidakdipungutPajakPenghasilanimpor.
(2) PenyerahanBarangKenaPajakberwujuddariTempatLain
Dalam Daerah Pabean,Kawasan Perdagangan Bebasdan
PelabuhanBebas,danTempatPenimbunanBerikatkeKEK
diberikanfasilitastidakdipungutPajakPertambahanNilai
atau Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas
BarangMewah.
(3) PemanfaatanBarangKenaPajaktidakberwujudsertaJasa
KenaPajakdiKEK diberikanfasilitastidakdipungutPajak
PertambahanNilaiatauPajakPertambahanNilaidanPajak
PenjualanatasBarangMewah.
(4) PenyerahanBarangKenaPajakberwujud,BarangKenaPajak
tidakberwujud,danJasaKenaPajakdariKEKkeTempatLain
Dalam DaerahPabeandikenaiPajakPertambahanNilaiatau
PajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarang
Mewah kecualiditujukan ke Kawasan atau pihak yang
mendapatkanfasilitasPajakPertambahanNilaiatauPajak
PertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarangMewah.
(5) KetentuanmengenaikriteriadanrincianBarangKenaPajak
berwujud,BarangKenaPajaktidakberwujuddan/atauJasa
KenaPajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),
dan ayat(3)diaturdengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
25. DiantaraPasal32danPasal33disisipkan1(satu)pasalyakni
Pasal32Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal32A
(1) Imporbarang konsumsike KEK yang kegiatan utamanya
bukanproduksidanpengolahandiberikanfasilitas:
Catatan:
Ditambahkanpenjelasanterkait:
Pembatasan berdasarkan positif list (kalau ada barang
lokalnya,janganmenjadipositivelist).
UsulanRumusanPenjelasanayat(1):
Yangdimaksuddengan“barangkonsumsi”mencakupantara
lain:
a. barangkonsumsiyangdiperlukanolehPelakuUsahadi
KEKyangkegiatanutamanyabukanproduksidan
pengolahandalammenjalankanusahanya;
b. waktupenggunaannyarelatifsingkat;

15
c. tidakditujukanuntukpenggunaandiluarKEK;dan
JenisdanjumlahnyadiusulkanolehAdministrordandisetujui
olehDewanNasional.
a. bagibarangkonsumsiyangbukanBarangKenaCukai
denganjumlahdanjenistertentusesuaidenganbidang
usahanyadiberikanfasilitaspembebasanbeamasukdan
tidakdipungutpajakdalamrangkaimpor;dan
Catatan:
PENDING
DIM6830-6833
b. bagibarangkonsumsiyangberupaBarangKenaCukai
dikenakancukaidandiberikanfasilitaspembebasanbea
masukdantidakdipungutpajakdalamrangkaimpor.
Catatan:
PENDING
DIM6830-6833
(2) Barangkonsumsiasalimporyangdikeluarkanketempatlain
dalam daerah pabean,dilunasibea masuk,pajak dalam
rangkaimpor,dan/ataucukaibagiBarangKenaCukai.
Catatan:
PENDING
DIM6830-6833
Pasal33A
(1) Administratordapatditetapkan untukmelakukan kegiatan
pelayanan kepabeanan mandiriberdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh menteriyang menyelenggarakan urusan
pemerintahandibidangkeuangan.
(2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di
dalamKEK,menggunakanteknologiinformasiyangterhubung
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandibidangkeuangan.
Catatan:

16
DisesuaikandenganusulanFPNasdem.
UsulanRumusan:
Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di
dalam KEK,dilakukansecaramanualdan/ataumenggunakan
teknologiinformasiyangterhubungdengankementerianyang
menyelenggarakanurusanpemerintahandibidangkeuangan.
Pasal35
(1) SetiapwajibpajakyangmelakukanusahadiKEKdiberikan
insentifberupapembebasanataukeringananpajakdaerah
dan retribusidaerah sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupa
penguranganBeaPerolehanHakatasTanahdanBangunan
danpenguranganPajakBumidanBangunan.
(3) Selaininsentifpajakdaerahdanretribusidaerahsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat
memberikanfasilitasdankemudahanlain.
Pasal36
(1) DiKEK diberikan kemudahan,percepatan,dan prosedur
khusus dalam memperoleh hak atas tanah,pemberian
perpanjangan,dan/ataupembaharuannya.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan menteriyang menyelenggarakan urusan
pemerintahandibidangagraria/pertanahansetelahmendapat
persetujuandariDewanNasional.
Pasal37A
(1) Tanahdalam KEKdapatditetapkansebagaiinsentifkepada
PelakuUsaha.
(2) DewanNasionaldapatmenetapkanacuanhargajualatau
sewatanahdiKEK.
Catatan:
DIHAPUS
DIM6845dan6846
Pasal38

17
(1) DiKEK diberikan kemudahan dan keringanan dibidang
Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha,
perindustrian,perdagangan,kepelabuhan,dan keimigrasian
bagiorangasing,sertadiberikanfasilitaskeamanan.
(2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan
sebagaimanadimaksud padaayat(1)diaturdengan atau
berdasarkanPeraturanPemerintah.
Pasal38A
TerhadapKEKyangmenyelenggarakankegiatanusahayangterkait
denganperindustrian,penetapanKEKsekaligussebagaipenetapan
kawasanindustrisebagaimanadimaksuddalam Undang-Undang
tentangperindustrian.
Pasal40
(1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal30sampaidenganPasal39,Badan
UsahadanPelakuUsahadiKEKdapatdiberikanfasilitasdan
kemudahanlainyangditetapkanolehDewanNasional.
(2) Ketentuan mengenaibentuk fasilitas dan kemudahan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pemberiannyadiaturolehinstansiyangberwenang.
Pasal41
Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang
mempunyaijabatansebagaidireksiataukomisarisdiberikansekali
danberlakuselamaTKAyangbersangkutanmenjadidireksiatau
komisaris.
Catatan:
Reformulasirumusansesuaidenganklastertenagakerja
UsulanRumusanPenjelasan:
Ketentuaninidiperlukandalam rangkameningkatkandayasaing
KEK.
Pasal43
(1) Dalam KEK dapatdibentukLembagaKerjaSamaTripartit
Khususolehgubernur.
Catatan:
TETAP

18
SubstansiUUeksistingdiNSPK
1. TugasLembagaKerjaSamaTripartitKhususyaitu:
a. melakukankomunikasidankonsultasimengenaiberbagai
masalahketenagakerjaan;
b. melakukandeteksidiniterhadapkemungkinantimbulnya
permasalahanketenagakerjaan;dan
c. memberikansarandanpertimbanganmengenailangkah
penyelesaianpermasalahan.
2. Keanggotaanlembagasebagaimanadimaksudpadaangka1
terdiriatasunsurPemerintah,unsurpemerintahdaerah,unsur
serikatpekerja/serikatburuh,danunsurasosiasipengusaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaiLembaga Kerja Sama
Pemerintah.
Pasal47
Pada perusahaan yang telah terbentuk serikatpekerja/serikat
buruhdibuatperjanjiankerjabersamaantaraserikatpekerja/serikat
buruhdanpengusaha.
Pasal48
(1) PadasaatUndang-Undanginiberlaku,sebagianatauseluruh
KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas,yaitu
Batam,Bintan,dan Karimun,yang dibentuk berdasarkan
Undang-UndangNomor36Tahun2000tentangPenetapan
Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor1
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
PelabuhanBebasMenjadiUndang-Undang(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053)
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor44
Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
PenggantiUndang-Undang Nomor1 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor36 Tahun 2000
tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-
UndangNomor1Tahun2000tentangKawasanPerdagangan
BebasdanPelabuhanBebasMenjadiUndang-UndangMenjadi
Undang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2007 Nomor130,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4775),sebelum atausesudahjangkawaktu
yangditetapkanberakhir,dapatditetapkanmenjadiKEK.

19
(2) Penetapan sebagian atau seluruh Kawasan Perdagangan
Bebasdan Pelabuhan BebasBatam,Bintan,dan Karimun
menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkanusulanDewanKawasanPerdaganganBebasdan
PelabuhanBebasBatam,Bintan,danKarimun.
(3) Dalam halKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebassebagaimanadimaksudpadaayat(1)tidakditetapkan
menjadiKEK,KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhan
Bebas berakhirsesuaidengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.
(4) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK
Pemerintah.
Catatan:Secarateknikperundang-undangan,ketentuanayat
(4)idealnyadigabungdenganketentuanayat(6)karenasama-
sama mengatur pendelegasian pengaturan ke dalam
PeraturanPemerintah.
(5) Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebasyang
tidakditetapkanmenjadiKEKsebagaimanadimaksudpada
ayat(3)yanglokasinyaterpisahdaripermukimanpenduduk,
dapat diterapkan ketentuan lalu lintas barang dan/atau
diberikanfasilitasdankemudahanKEK.
(6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan
ketentuanlalulintasbarangdan/ataupemberianfasilitasdan
kemudahanKEKsebagaimanadimaksudpadaayat(4)diatur
BagianKetiga
KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas
Paragraf1
Umum
Pasal144
(1) KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebassebagaimana
dimaksuddalamPasal141hurufbterdiridari:
a. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas;
b. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebasSabang.
(2) KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebassebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufaterdiridari:
a. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebasBatam;
b. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebasBintan;
dan
c. KawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebasKarimun.

20
Paragraf2
KawasanPerdaganganBebas
danPelabuhanBebas
Pasal145
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor36 Tahun 2000
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang
Nomor1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
PelabuhanBebasmenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2000 Nomor251,Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor4053)sebagaimanadiubahdenganUndang
Undang-UndangNomor44Tahun2007tentangPenetapanPeraturan
PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2007tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1
Tahun2000tentangKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas
menjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2007 Nomor130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4775)diubah:
Pasal6
(1) PresidenmenetapkanDewanKawasanPerdaganganBebas
danPelabuhanBebasdidaerah,yangselanjutnyadisebut
DewanKawasan.
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaipenetapanDewanKawasan
Pemerintah.
Pasal7
(1) DewanKawasanmembentukBadanPengusahaanKawasan
PerdaganganBebasdanPelabuhanBebasyangselanjutnya
disebutBadanPengusahaan.
(2) Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh
DewanKawasan.
(3) Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan
Kawasan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan
Pengusahaan dan,penetapan Kepala dan Anggota Badan
PengusahaandiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal10
(1) UntukmemperlancarkegiatanKawasanPerdaganganBebas
danPelabuhanBebas,BadanPengusahaandiberiwewenang
mengeluarkanPerizinanBerusahadanperizinanlainnyayang
diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan
menjalankan usaha diKawasan Perdagangan Bebas dan
PelabuhanBebas.
(2) Ketentuan lebih lanjutmengenaipelaksanaan wewenang

21
Pemerintah.
Pasal11
(1) Barangyangterkenaketentuanlarangan,dilarangdimasukkan
keKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas.
(2) PemasukandanpengeluaranbarangkedandariKawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat
dilakukanolehpengusahayang telahmemenuhiPerizinan
BerusahadariBadanPengusahaan.
(3) Pengusahasebagaimanadimaksudpadaayat(2)hanyadapat
memasukkanbarangkeKawasanPerdaganganBebasdan
Pelabuhan Bebas yang berhubungan dengan kegiatan
usahanya.
PerdaganganBebasdanPelabuhanBebasmelaluipelabuhan
dan bandarudara yang ditunjuk dan berada dibawah
pengawasan pabean diberikan pembebasan bea masuk,
pembebasanpajakpertambahannilai,danpembebasanpajak
penjualanatasbarangmewah.
(5) Fasilitas sebagaimanan dimaksud ayat(4)termasuk juga
pembebasan cukaisesuaidengan ketentuan perundang-
undangandibidangcukai.
PerdaganganBebasdanPelabuhanBebaskeDaerahPabean
diberlakukantatalaksanakepabeanandibidangimpordan
ekspordanketentuandibidangcukai.
(7) PemasukanbarangkonsumsidariluarDaerahPabeanuntuk
kebutuhanpendudukdiKawasanPerdaganganBebasdan
PelabuhanBebasdiberikanpembebasanbeamasuk,pajak
pertambahannilai,danpajakpenjualanatasbarangmewah.
(8) Jumlahdanjenisbarangyangdiberikanfasilitassebagaimana
dimaksudpadaayat(7)ditetapkanolehBadanPengusahaan.
Paragraf3
KawasanPerdaganganBebas
danPelabuhanBebasSabang
Pasal146
Ketentuan Pasal9 Undang-Undang Nomor37 Tahun 2000 tentang
PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2
Tahun2000tentangKawasanPerdaganganBebasdanPelabuhanBebas
SabangMenjadiUndang-Undang(LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun 2000 Nomor 252,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4054)diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal9
(1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang
dimasukkankeKawasanSabang.
(2) PemasukandanpengeluaranbarangkedandariKawasanSabang

22
hanya dapatdilakukan oleh pengusaha yang telah mendapat
PerizinanBerusahadariBadanPengusahaanKawasanSabang.
(3) Pengusahasebagaimanadimaksuddalam ayat(2)hanyadapat
memasukan barang ke Kawasan Sabang yang berhubungan
dengankegiatanusahanya.
melaluipelabuhandanbandarUdarayangditunjukdanberadadi
bawahpengawasanpabeandiberikanpembebasanbeamasuk,
pembebasan pajak pertambahan nilai,dan pembebasan pajak
penjualanatasbarangmewah.
(5) Fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk juga
pembebasancukaisesuaidenganketentuanperundang-undangan
dibidangcukai.
keDaerahPabeandiberlakukantatalaksanakepabeanandibidang
impordanekspordanketentuandibidangcukai.
(7) Pemasukan barang konsumsidariluarDaerah Pabean untuk
kebutuhanpendudukdiKawasanSabangdiberikanpembebasan
beamasuk,pajakpertambahannilai,danpajakpenjualanatas
barangmewah.
(8) Jumlahdanjenisbarangyangdiberikanfasilitassebagaimana
dimaksuddalam ayat(7)ditetapkanolehBadanPengusahaan
KawasanSabang.

02 OKT Hasil Timus Bab IX Pasal 141-146 (BAB IX) KEK

Recommended

Recommended

More Related Content

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (6)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

02 OKT Hasil Timus Bab IX Pasal 141-146 (BAB IX) KEK