02 OKT Hasil Timus Pasal 1-41

HasilTimus-Timsin,30September2020(Pasal1-41)
1
RANCANGAN
UNDANG-UNDANGREPUBLIKINDONESIA
NOMOR…TAHUN...
TENTANG
CIPTAKERJA
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
Menimbang : a.bahwauntukmewujudkantujuanpembentukan
PemerintahNegaraIndonesiadanmewujudkan
masyarakatIndonesiayangsejahtera,adil,dan
makmurberdasarkan Pancasila dan Undang-
UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945,Negaraperlumelakukanberbagaiupaya
untuk memenuhi hak warga negara atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaanmelaluiciptakerja;
b.bahwadenganciptakerjadiharapkanmampu
menyeraptenagakerjaIndonesiayangseluas-
luasnya ditengah persaingan yang semakin
kompetitifdantuntutanglobalisasiekonomi;
c.bahwauntukmendukungciptakerjadiperlukan
penyesuaianberbagaiaspekpengaturanyang
berkaitan dengan kemudahan,perlindungan,
dan pemberdayaan usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi, peningkatan
ekosistem investasi,dan percepatan proyek
strategis nasional, termasuk peningkatan
perlindungandankesejahteraanpekerja;
d.bahwa pengaturan yang berkaitan dengan
kemudahan,perlindungan,danpemberdayaan
usahamikro,kecil, menengah,dankoperasi,
peningkatan ekosistem investasi, dan
percepatanproyekstrategisnasional,termasuk
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan
pekerja yang tersebardiberbagaiUndang-
Undangsektorsaatinibelum dapatmemenuhi
kebutuhanhukum untukpercepatanciptakerja
sehinggaperludilakukanperubahan;
e.bahwa upaya perubahan pengaturan yang
berkaitan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan
menengah,peningkatan ekosistem investasi,
dan percepatan proyek strategis nasional,
termasuk peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan pekerja dilakukan melalui
perubahanUndang-Undangsektoralyangbelum

2
mendukung terwujudnya sinkronisasidalam
menjamin percepatan cipta kerja,sehingga
diperlukan terobosan hukum yang dapat
menyelesaikan berbagaipermasalahan dalam
beberapa Undang-Undang ke dalam satu
Undang-Undangsecarakomprehensif;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai
manadimaksudpadahurufa,hurufb,hurufc,
hurufd,danhurufe,perlumembentukUndang-
UndangtentangCiptaKerja;
Mengingat :1.
2.
3.
Pasal4,Pasal5ayat(1),Pasal18,Pasal18A,Pasal
18B,Pasal20,22Dayat(2),Pasal27ayat(2),Pasal
28Dayat(1)danayat(2),danPasal33Undang-
UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
RepublikIndonesiaNomorXVI/MPR/1998tentang
PolitikEkonomidalamrangkaDemokrasiEkonomi;
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
RepublikIndonesiaNomorIX/MPR/2001tentang
PembaruanAgrariadanPengelolaanSumberdaya
Alam;
DenganPersetujuanBersama
DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA
DAN
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANGTENTANGCIPTAKERJA.
BABI
KETENTUANUMUM
Pasal1
DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:
1. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha
kemudahan,perlindungan,danpemberdayaan,usahamikro,kecil,
menengah,dan koperasi,peningkatan ekosistem investasidan
kemudahan berusaha,dan investasi Pemerintah Pusat dan
percepatanproyekstrategisnasional.
2. UsahaMikro,Kecil,danMenengahyangselanjutnyadisingkatUMK-
M adalah usaha mikro,usaha kecil,dan usaha menengah
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang
UsahaMikro,Kecil,danMenengah.
3. Koperasiadalah koperasisebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-UndangtentangPerkoperasian.
4. PerizinanBerusahaadalahlegalitasyangdiberikankepadaPelaku
Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau

3
kegiatannya.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegangkekuasaanpemerintahannegaraRepublikIndonesia
yang dibantu oleh wakilPresiden dan menterisebagaimana
dimaksuddalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesia
Tahun1945.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan
rakyatdaerah menurutasas otonomidan tugas pembantuan
denganprinsipotonomiseluas-luasnyadalam sistem danprinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaan
urusanpemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom.
8. PelakuUsahaadalahorangperseoranganataubadanusahayang
melakukanusahadan/ataukegiatanpadabidangtertentu.
9. BadanUsahaadalahbadanusahaberbentukbadanhukum atau
tidakberbentukbadanhukum yangdidirikandiwilayahNegara
Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau
kegiatanpadabidangtertentu.
10. RencanaDetailTataRuangyangselanjutnyadisingkatRDTRadalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah
kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi
kabupaten/kota.
11. PersetujuanBangunanGedung adalahperizinanyang diberikan
kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru,
mengubah,memperluas,mengurangi,dan/ataumerawatbangunan
gedungsesuaidenganpersyaratanadministratifdanpersyaratan
teknisyangberlaku.
12. HariadalahharikerjasesuaiyangditetapkanolehPemerintah
Pusat.
BABII
ASAS,TUJUAN,DANRUANGLINGKUP
Pasal2
(1) Undang-Undanginidiselenggarakanberdasarkanasas:
a.pemerataanhak;
b.kepastianhukum;
c.kemudahanberusaha;
d.kebersamaan;dan
e.kemandirian.
(2) Selain berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat(1),
penyelenggaraanCiptaKerjadilaksanakanberdasarkanasaslain
sesuaidenganbidanghukumyangdiaturdalamundang-undangyang
bersangkutan.
Pasal3

4
Undang-Undanginidibentukdengantujuanuntuk:
a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan
memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan
terhadap UMK-M dan koperasisertaindustridan perdagangan
nasionalsebagaiupaya untuk dapatmenyerap tenaga kerja
Indonesia yang seluas-luasnya,dengan tetap memperhatikan
keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan
ekonominasional;
b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan,serta
mendapatimbalan dan perlakuan yang adildan layak dalam
hubungankerja;
c. penyesuaianberbagaiaspekpengaturanyangberkaitandengan
keberpihakan,penguatan,dan perlindungan bagiUMK-M dan
koperasisertaindustrinasional;dan
d. penyesuaianberbagaiaspekpengaturanyangberkaitandengan
peningkatan ekosistem investasi,kemudahan dan percepatan
proyek strategis nasionalyang berorientasipada kepentingan
nasionalyangberlandaskanpadailmupengetahuandanteknologi
nasionaldenganberpedomanpadahaluanideologiPancasila.
Pasal4
Dalam rangkamencapaitujuansebagaimanadimaksuddalam Pasal3,
Undang-UndanginimengaturmengenaikebijakanstrategisCiptaKerja
yangmeliputi:
a. peningkatanekosisteminvestasidankegiatanberusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMK-M serta
koperasi;
d. kemudahanberusaha;
e. dukunganrisetdaninovasi;
f. pengadaanlahan;
g. kawasanekonomi;
h. investasiPemerintah Pusatdan percepatan proyek strategis
nasional;
i. pelaksanaanadministrasipemerintahan;dan
j. pengenaansanksi.
Pasal5
(1) RuanglingkupUndang-Undanginimeliputi:
a. peningkatanekosisteminvestasidankegiatanberusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan,perlindungan,danpemberdayaanUMK-M serta
koperasi;
d. kemudahanberusaha;
e. dukunganrisetdaninovasi;
f. pengadaanlahan;
g. kawasanekonomi;
h. investasiPemerintahPusatdanpercepatanproyekstrategis
nasional;

5
i. pelaksanaanadministrasipemerintahan;dan
j. pengenaansanksi.
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi
bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang
bersangkutan.
BABIII
PENINGKATANEKOSISTEMINVESTASI DAN
KEGIATANBERUSAHA
BagianKesatu
Umum
Pasal6
Peningkatanekosistem investasidankegiatanberusahasebagaimana
dimaksuddalamPasal6hurufameliputi:
a. penerapanPerizinanBerusiahaberbasisrisiko;
b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha,
pengadaandanpemanfaatanlahan;
c. penyederhanaanPerizinanBerusahasektor;dan
d. penyederhanaanpersyarataninvestasi.
BagianKedua
PenerapanPerizinanBerusahaBerbasisRisiko
Paragraf1
Umum
Pasal7
(1) PerizinanBerusahaberbasisrisikosebagaimanadimaksuddalam
Pasal7hurufadilakukanberdasarkanpenetapantingkatrisikodan
peringkatskalausahakegiatanusaha.
(2) Penetapantingkatrisikodanperingkatskalausahasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diperolehberdasarkanpenilaiantingkat
bahayadanpotensiterjadinyabahaya.
(3) Penilaiantingkatbahayasebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dilakukanterhadapaspek:
a. kesehatan;
b. keselamatan;
c. lingkungan;
d. pemanfaatandanpengelolaansumberdaya;dan/atau
e. risikovolatilitas.
(4) Untukkegiatantertentu,penilaiantingkatbahaya sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)dapatmencakupaspeklainnyasesuai
dengansifatkegiatanusaha.
(5) Penilaiantingkatbahayasebagaimanadimaksudpadaayat(3)dan
ayat(4)dilakukandenganmemperhitungkan:
a. jeniskegiatanusaha;
b. kriteriakegiatanusaha;

6
c. lokasikegiatanusaha;dan/atau
d. keterbatasansumberdaya.
(6) Penilaianpotensiterjadinyabahayasebagaimanadimaksudpada
ayat(2)meliputi:
a. hampirtidakmungkinterjadi;
b. kemungkinankecilterjadi;
c. kemungkinanterjadi;atau
d. hampirpastiterjadi.
(7) Berdasarkanpenilaiantingkatbahayasebagaimanadimaksudpada
ayat(3),ayat(4),danayat(5),sertapenilaianpotensiterjadinya
bahayasebagaimanadimaksudpadaayat(6),tingkatrisikodan
peringkatskalausahakegiatanusahaditetapkanmenjadi:
a. kegiatanusahaberisikorendah;
b. kegiatanusahaberisikomenengah;atau
c. kegiatanusahaberisikotinggi.
Paragraf2
PerizinanBerusahaKegiatanUsahaBerisikoRendah
Pasal8
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah
sebagaimanadimaksuddalam 8ayat(7)hurufaberupapemberian
nomorinduk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan
kegiatanberusaha.
(2) Nomorinduk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukankegiatanusahadansebagaiidentitasbagi Pelaku
Usahadalampelaksanaankegiatanusahanya.
Paragraf3
PerizinanBerusahaKegiatanUsahaBerisikoMenengah
Pasal9
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah
sebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(7)hurufbmeliputi:
a.kegiatanusahaberisikomenengahrendah;dan
b.kegiatanusahaberisikomenengahtinggi.
(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah
rendahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,berupa:
a. pemberiannomorindukberusaha;dan
b. pernyataansertifikasistandar.
(3) PerizinanBerusahauntukkegiatanusahaberisikomenengahtinggi
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb,berupa:
a. nomorindukberusaha;dan
b. pemenuhansertifikatstandar.
(4) Pernyataansertifikatstandarsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
hurufbmerupakanpernyataanPelakuUsahayangtelahmemenuhi
standarsebelummelakukankegiatanusahanya.
(5) Pemenuhansertifikatstandarsebagaimanadimaksudpadaayat(3)

7
hurufbmerupakankewajibanstandaryangtelahdipenuhioleh
PelakuUsahasebelummelakukankegiatanusahanya.
(6) Dalam halsertifikatstandarsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
hurufbdanayat(3)hurufbdiperlukanuntukstandardisasiproduk,
PemerintahPusatmenerbitkansertifikatstandarberdasarkanhasil
evaluasipemenuhan standaryang wajib dipenuhioleh Pelaku
Usahasebelummelakukankegiatankomersialisasiproduk.
Paragraf4
PerizinanBerusahaKegiatanUsahaBerisikoTinggi
Pasal10
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi
sebagaimanadimaksuddalam Pasal8ayat(7)hurufcberupa
pemberian:
a. nomorindukberusaha;dan
b. izin.
(2) Izin sebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufb merupakan
persetujuanPemerintahPusatuntukpelaksanaankegiatanusaha
yangwajibdipenuhiolehpelakuusahasebelum melaksanakan
kegiatanusahanya.
(3) Dalamhalkegiatanusahaberisikotinggimemerlukanstandardisasi
produk,PelakuUsahadipersyaratkanmemilikisertifikasistandar
yangditerbitkanolehPemerintahPusatberdasarkanhasilevaluasi
pemenuhanstandarsebelum melakukankegiatankomersialisasi
produk.
Paragraf5
Pengawasan
Pasal11
Pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha dilakukan dengan
intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkatrisiko kegiatan usaha
sebagaimanadimaksuddalamPasal8ayat(7).
Paragraf6
PeraturanPelaksanaan
Pasal12
Ketentuan lebih lanjutmengenaiPerizinan Berusaha berbasisrisiko
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 dan tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 diaturdengan Peraturan
Pemerintah.
BagianKetiga
PenyederhanaanPersyaratanDasarPerizinanBerusaha,Pengadaan
Lahan,danPemanfaatanLahan

8
Paragraf1
Umum
Pasal13
PenyederhanaanpersyaratandasarPerizinanBerusahadanpengadaan
lahansebagaimanadimaksuddalamPasal7hurufbmeliputi:
a. kesesuaiankegiatanpemanfaatanruang;
b. persetujuanlingkungan;dan
c. PersetujuanBangunanGedungdansertifikatlaikfungsi.
Paragraf2
KesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang
Pasal14
(1) Kesesuaiankegiatanpemanfaatanruangsebagaimanadimaksud
dalam Pasal14 hurufa merupakan kesesuaian rencana lokasi
kegiatandan/atauusahanyadenganRDTR.
(2) PemerintahDaerahwajibmenyusundanmenyediakanRDTRdalam
bentukdigitaldansesuaistandar.
(3) PenyediaanRDTRdalambentukdigitalsebagaimanadimaksudpada
ayat(2)dilakukansesuaidenganstandardandapatdiaksesdengan
mudaholehmasyarakatuntukmendapatkaninformasimengenai
kesesuaian rencana lokasikegiatan dan/atau usahanya dengan
RDTR.
(4) Pemerintah Pusatwajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk
digitalsebagaimana dimaksud pada ayat(2)ke dalam sistem
PerizinanBerusahasecaraelektronik.
(5) Dalam halPelakuUsahamendapatkaninformasirencanalokasi
kegiatanusahanyasebagaimanadimaksudpadaayat(2)telah
sesuaidengan RDTR,Pelaku Usaha mengajukan permohonan
kesesuaiankegiatanpemanfaatanruanguntukkegiatanusahanya
melalui Perizinan Berusaha secara elektronik sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)denganmengisikoordinatlokasiyang
diinginkan untuk memperoleh konfirmasikesesuaian kegiatan
pemanfaatanruang.
(6) Setelahmemperolehkonfirmasikesesuaiankegiatanpemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4),Pelaku Usaha
mengajukanpermohonanPerizinanBerusaha.
Pasal15
(1) Dalam halPemerintahDaerahbelum menyusundanmenyediakan
RDTR sebagaimanadimaksuddalam Pasal15ayat(2),Pelaku
Usahamengajukanpermohonanpersetujuankesesuaiankegiatan
pemanfaatanruanguntukkegiatanusahanyakepadaPemerintah
PusatmelaluiPerizinanBerusahasecaraelektroniksesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
(2) Pemerintah Pusatdalam memberikan persetujuan kesesuaian
kegiatanpemanfaatanruangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

9
dilakukansesuaidenganrencanatataruang.
(3) Rencanatataruangsebagaimanadimaksudpadaayat(2)terdiri
atas:
a.rencanatataruangwilayahnasional(RTRWN);
b.rencanatataruangpulau/kepulauan;
c.rencanatataruangkawasanstrategisnasional;
d.rencanatataruangwilayahprovinsi;dan/atau
e. rencanatataruangwilayahkabupaten/kota.
Pasal16
Dalam rangkapenyederhanaanpersyaratandasarPerizinanBerusaha
sertauntukmemberikankepastiandankemudahanbagiPelakuUsaha
dalam memperolehkesesuaiankegiatanpemanfaatanruang,Undang-
Undanginimengubah,menghapus,dan/ataumenetapkanpengaturan
barubeberapaketentuanyangdiaturdalam:
a. Undang-UndangNomor26tahun2007tentangPenataanRuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor68, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725);
b. Undang-Undang Nomor27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
WilayahPesisirdanPulau-PulauKecil(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4739)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor1Tahun2014tentangPerubahanAtasUndang-
UndangNomor27Tahun2007tentangPengelolaanWilayahPesisir
dan Pulau-Pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5490);
c. Undang-UndangNomor32tahun2014tentangKelautan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor294,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5603);dan
d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor49,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5214).
Pasal17
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor26 tahun 2007
tentangPenataanRuang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725)
diubah:
1. KetentuanPasal1angka23,angka24,angka29,danangka30
dihapus,danangka32diubahsehinggaPasal1berbunyisebagai
berikut:
Pasal1
1. Ruangadalahwadahyangmeliputiruangdarat,ruanglaut,dan
ruang udara,termasukruang didalam bumisebagaisatu
kesatuanwilayah,tempatmanusiadanmakhluklainhidup,
melakukankegiatan,danmemeliharakelangsunganhidupnya.

10
2. Tataruangadalahwujudstrukturruangdanpolaruang.
3. Strukturruangadalahsusunanpusat-pusatpermukimandan
sistem jaringanprasaranadansaranayangberfungsisebagai
pendukungkegiatansosialekonomimasyarakatyangsecara
hierarkismemilikihubunganfungsional.
4. Polaruangadalahdistribusiperuntukanruangdalam suatu
wilayahyangmeliputiperuntukanruanguntukfungsilindung
danperuntukanruanguntukfungsibudidaya.
5. Penataanruangadalahsuatusistem prosesperencanaantata
ruang,pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
6. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang
meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan
pengawasanpenataanruang.
7. PemerintahPusatadalahPresidenRepublikIndonesiayang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh wakilPresiden dan menteri
sebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangDasarNegara
RepublikIndonesiaTahun1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan
daerahotonom.
9. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan
landasan hukum bagiPemerintah,pemerintah daerah,dan
masyarakatdalampenataanruang.
10. Pembinaanpenataanruangadalahupayauntukmeningkatkan
kinerjapenataanruangyangdiselenggarakanolehPemerintah,
pemerintahdaerah,danmasyarakat.
11. Pelaksanaanpenataanruangadalahupayapencapaiantujuan
penataanruangmelaluipelaksanaanperencanaantataruang,
pemanfaatanruang,danpengendalianpemanfaatanruang.
12. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar
penyelenggaraan penataan ruang dapatdiwujudkan sesuai
denganketentuanperaturanperundangundangan.
13. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk
menentukan strukturruang dan pola ruang yang meliputi
penyusunandanpenetapanrencanatataruang.
14. Pemanfaatanruangadalahupayauntukmewujudkanstruktur
ruangdanpolaruangsesuaidenganrencanatataruangmelalui
penyusunandanpelaksanaanprogrambesertapembiayaannya.
15. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkantertibtataruang.
16. Rencanatataruangadalahhasilperencanaantataruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsurterkaityang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspekadministratifdan/atau aspek
fungsional.
18. Sistem wilayahadalahstrukturruangdanpolaruangyang

11
mempunyaijangkauanpelayananpadatingkatwilayah.
19. Sistem internalperkotaanadalahstrukturruangdanpolaruang
yangmempunyaijangkauanpelayananpadatingkatinternal
perkotaan.
20. Kawasanadalahwilayahyangmemilikifungsiutamalindung
ataubudidaya.
21. Kawasanlindungadalahwilayahyangditetapkandenganfungsi
utamamelindungikelestarianlingkunganhidupyangmencakup
sumberdayaalamdansumberdayabuatan.
22. Kawasanbudidayaadalahwilayahyangditetapkandengan
fungsiutama untukdibudidayakan atas dasarkondisidan
potensisumberdayaalam,sumberdayamanusia,dansumber
dayabuatan.
23. Kawasanperdesaanadalahwilayahyangmempunyaikegiatan
utama pertanian,termasukpengelolaan sumberdaya alam
dengansusunanfungsikawasansebagaitempatpermukiman
perdesaan,pelayananjasapemerintahan,pelayanansosial,dan
kegiatanekonomi.
24. Kawasanagropolitanadalahkawasanyangterdiriatassatu
ataulebihpusatkegiatanpadawilayahperdesaansebagai
sistem produksipertaniandanpengelolaansumberdayaalam
tertentuyangditunjukkanolehadanyaketerkaitanfungsional
danhierarkikeruangansatuansistem permukimandansistem
agrobisnis.
25. Kawasanperkotaanadalahwilayahyangmempunyaikegiatan
utama bukan pertanian dengan susunan fungsikawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan,pemusatan dan
distribusipelayananjasapemerintahan,pelayanansosial,dan
kegiatanekonomi.
26. Kawasanmetropolitanadalahkawasanperkotaanyangterdiri
atas sebuah kawasan perkotaan yang berdirisendiriatau
kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di
sekitarnyayangsalingmemilikiketerkaitanfungsionalyang
dihubungkandengansistem jaringanprasaranawilayahyang
terintegrasidengan jumlah penduduk secara keseluruhan
sekurang-kurangnya1.000.000(satujuta)jiwa.
27. Kawasanmegapolitanadalahkawasanyangterbentukdari2
(dua)ataulebihkawasanmetropolitanyangmemilikihubungan
fungsionaldanmembentuksebuahsistem.
28. Kawasan strategis nasionaladalah wilayah yang penataan
ruangnyadiprioritaskankarenamempunyaipengaruhsangat
penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan.
29. Kawasan strategis provinsiadalah wilayah yang penataan
ruangnyadiprioritaskankarenamempunyaipengaruhsangat
penting dalam lingkup provinsiterhadap ekonomi,sosial,
budaya,dan/ataulingkungan.
30. Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang
penataanruangnyadiprioritaskankarenamempunyaipengaruh

12
sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap
ekonomi,sosial,budaya,dan/ataulingkungan.
31. Ruangterbukahijauadalahareamemanjang/jalurdan/atau
mengelompok yang penggunaannya lebih bersifatterbuka,
tempattumbuhtanaman,baikyangtumbuhsecaraalamiah
maupunyangsengajaditanam,denganmempertimbangkan
aspekfungsiekologis,resapanair,ekonomi,sosialbudaya,dan
estetika.
32. KesesuaianKegiatanPemanfaatanRuangadalahkesesuaian
antararencanakegiatanpemanfaatanruangdenganrencana
tataruang.
33. Orangadalahorangperseorangandan/ataukorporasi.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandalambidangpenataanruang.
2. KetentuanPasal5diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal5
(1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiriatas sistem
wilayahdansisteminternalperkotaan.
(2) Penataanruangberdasarkanfungsiutamakawasanterdiri
ataskawasanlindungdankawasanbudidaya.
(3) Penataanruangberdasarkanwilayahadministratifterdiriatas
penataan ruang wilayah nasional,penataan ruang wilayah
provinsi,danpenataanruangwilayahkabupaten/kota.
(4) Penataanruangberdasarkankegiatankawasanterdiriatas
penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang
kawasanperdesaan.
(5) Penataan ruang dilakukan berdasarkan nilai strategis
kawasanstrategisnasional.
Pasal6
(1) Penataanruangdiselenggarakandenganmemperhatikan:
a. kondisifisikwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia
yangrentanterhadapbencana;
b. potensisumberdayaalam,sumberdayamanusia,dan
sumberdayabuatan,kondisiekonomi,sosial,budaya,
politik,hukum,pertahanan keamanan,dan lingkungan
hidupsertailmupengetahuandanteknologisebagaisatu
kesatuan;dan
c. geostrategi,geopolitik,dangeoekonomi.
(2) Penataanruang wilayahnasional,penataanruang wilayah
provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
dilakukansecaraberjenjangdankomplementer.
(3) Penataan ruang wilayah secara berjenjang sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)dilakukandengancararencanatata
ruangwilayahnasionaldijadikanacuandalam penyusunan
rencanatataruangwilayahprovinsidankabupaten/kota,dan
rencana tata ruang wilayah provinsimenjadiacuan bagi

13
penyusunanrencanatataruangkabupaten/kota.
(4) Penataanruangwilayahsecarakomplementersebagaimana
dimaksudpadaayat(2)merupakanpenataanruangwilayah
nasional,penataan ruang wilayah provinsi,dan penataan
ruang wilayah kabupaten/kota yang disusun saling
melengkapisatusamalaindan bersinergisehinggatidak
terjaditumpangtindihpengaturanrencanatataruang.
(5) Penataan ruang wilayah nasionalmeliputiruang wilayah
yurisdiksidanwilayahkedaulatannasionalyangmencakup
ruangdarat,ruanglaut,danruangudara,termasukruangdi
dalambumisebagaisatukesatuan.
(6) Penataanruangwilayahprovinsidankabupaten/kotameliputi
ruangdarat,ruanglaut,danruangudara,termasukruangdi
dalambumisebagaisatukesatuan.
(7) Ruanglautdanruangudara,pengelolaansumberdayanya
diaturdenganUndang-Undangtersendiri.
(8) Dalam halterjadiketidaksesuaianantarapolaruangrencana
tataruangdengankawasanhutan,izindan/atauhakatas
tanah,penyelesaianketidaksesuaiantersebutdiaturdalam
PeraturanPemerintah.
Pasal8
(1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan
penataanruangmeliputi:
a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap
pelaksanaanpenataanruangwilayahnasional,provinsi,
dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan
penataanruangkawasanstrategisnasional;
b. pemberianbantuanteknisbagipenyusunanrencanatata
ruangwilayahprovinsi,wilayahkabupaten/kota,danRDTR;
c. pembinaanteknisdalam kegiatanpenyusunanrencana
tataruangwilayahprovinsi,rencanatataruangwilayah
kabupaten/kota,danRDTR;
d. pelaksanaanpenataanruangwilayahnasional;
e. pelaksanaanpenataanruangkawasanstrategisnasional;
dan
f. kerja sama penataan ruang antarnegara dan
memfasilitasikerjasamapenataanruangantarprovinsi.
(2) WewenangPemerintahPusatdalam pelaksanaanpenataan
ruangnasionalmeliputi:
a. perencanaantataruangwilayahnasional;
b. pemanfaatanruangwilayahnasional;dan
c. pengendalianpemanfaatanruangwilayahnasional.
(3) WewenangPemerintahPusatdalam pelaksanaanpenataan
ruangkawasanstrategisnasionalmeliputi:
a. penetapankawasanstrategisnasional;
b. perencanaantataruangkawasanstrategisnasional;
c. pemanfaatanruangkawasanstrategisnasional;dan

14
d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis
nasional.
(4) Dalam rangkapenyelenggaraanpenataanruang,Pemerintah
Pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman
bidangpenataanruang.
(5) Dalam pelaksanaanwewenangsebagaimanadimaksudpada
ayat(1),ayat(2),ayat(3),danayat(4),PemerintahPusat:
a. menyebarluaskaninformasiyangberkaitandengan:
1. rencanaumum danrencanarincitataruangdalam
rangkapelaksanaanpenataanruangwilayahnasional;
dan
2. pedomanbidangpenataanruang.
b. menetapkanstandarpelayananminimalbidangpenataan
ruang.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan
penyelenggaraan penataan ruang diaturdengan Peraturan
Pemerintah.
Pasal9
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh
PemerintahPusat.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaitugasdantanggungjawab
penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud
padaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal10
Wewenangpemerintahdaerahprovinsidalam penyelenggaraan
penataanruangmeliputi:
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan
kabupaten/kota;
b. pelaksanaanpenataanruangwilayahprovinsi;dan
c. kerjasamapenataanruangantarprovinsidanpemfasilitasan
kerjasamapenataanruangantarkabupaten/kota.
Pasal11
Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
penyelenggaraanpenataanruangmeliputi:
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan
kawasanstrategiskabupaten/kota;
b. pelaksanaanpenataanruangwilayahkabupaten/kota;
c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
kabupaten/kota;dan
d. kerjasamapenataanruangantarkabupaten/kota.

15
Pasal14
(1) Perencanaantataruangdilakukanuntukmenghasilkan:
a. rencanaumumtataruang;dan
b. rencanarincitataruang.
(2) Rencanaumum tataruangsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufasecarahierarkiterdiriatas:
a. rencanatataruangwilayahnasional;
b. rencanatataruangwilayahprovinsi;dan
c. rencanatataruangwilayahkabupatendanrencanatata
ruangwilayahkota.
(3) Rencanarincitataruangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufbterdiriatas:
a. rencanatataruang pulau/kepulauan dan rencanatata
ruangkawasanstrategisnasional;dan
b. RDTRkabupaten/kota.
hurufb disusun sebagaiperangkatoperasionalrencana
umumtataruang.
hurufadisusunapabila:
a. rencanaumum tataruangbelum dapatdijadikandasar
dalam pelaksanaanpemanfaatanruangdanpengendalian
pemanfaatanruang;dan/atau
b. rencana umum tata ruang yang mencakup wilayah
perencanaanyangluasdanskalapetadalam rencana
umumtataruangtersebutmemerlukanperinciansebelum
dioperasionalkan.
(6) Ketentuanlebihlanjutmengenaiketelitianpetarencanatata
ruangsebagaimanadimaksudpadaayat(5)hurufbdiatur
denganPeraturanPemerintah.
9. DiantaraPasal14danPasal15disisipkan1(satu)pasalyakni
Pasal14Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal14A
(1) Pelaksanaanpenyusunanrencanatataruangsebagaimana
dimaksuddalamPasal14dilakukandenganmemperhatikan:
a. dayadukungdandayatampunglingkunganhidupdan
kajianlingkunganhidupstrategis;
b. kedetailaninformasitataruangyangakandisajikanserta
kesesuaianketelitianpetarencanatataruang.
(2) Penyusunankajianlingkunganhidupstrategissebagaimana
dimaksud pada ayat(1)hurufa dilakukan dalam proses
penyusunanrencanatataruang.
(3) Pemenuhan kesesuaian ketelitian petarencanatata ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufb dilakukan
melaluipenyusunanpetarencanatataruangdiatasPeta
Dasar.
(4) Dalam halPetaDasarsebagaimanadimaksudpadaayat(3)

16
belum tersedia,penyusunan rencana tata ruang dilakukan
denganmenggunakanPetaDasarlainnya.
Pasal17
(1) Muatanrencanatataruangmencakup:
a. rencanastrukturruang;dan
b. rencanapolaruang.
(2) Rencanastrukturruangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufa meliputirencana sistem pusatpermukiman dan
rencanasistemjaringanprasarana.
(3) Rencanapolaruangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufbmeliputiperuntukankawasanlindungdankawasan
budidaya.
(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)meliputiperuntukan
ruanguntukkegiatanpelestarianlingkungan,sosial,budaya,
ekonomi,pertahanan,dankeamanan.
(5) Dalam rangkapelestarianlingkungansebagaimanadimaksud
padaayat(4),padarencanatataruangwilayahditetapkan
luaskawasanhutandanpenutupanhutanuntuksetiappulau,
DAS, provinsi, kabupaten/kota, berdasarkan kondisi
biogeofisik,iklim,penduduk,dan keadaan sosialekonomi
masyarakatsetempat.
(6) Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan
keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan
antarkegiatankawasan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara penyusunan
rencanatataruangyangberkaitandenganfungsipertahanan
dankeamanansebagaisubsistem rencanatataruangwilayah
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal18
(1) Penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau
kabupaten/kotadanRDTRterlebihdahuluharusmendapat
persetujuansubstansidariPemerintahPusat.
(2) Sebelum diajukanpersetujuansubstansikepadaPemerintah
Pusat, RDTR kabupaten/kota yang dituangkan dalam
rancanganPeraturanKepalaDaerahKabupaten/Kotaterlebih
dahuludilakukankonsultasipubliktermasukdenganDPRD.
(3) Bupati/walikota wajib menetapkan rancangan peraturan
kepaladaerahkabupaten/kotatentangRDTRpalinglama1
(satu)bulansetelahmendapatpersetujuansubstansidari
PemerintahPusat.
(4) Dalam halbupati/walikotatidakmenetapkanRDTRsetelah
jangkawaktusebagaimanayangdimaksudpadaayat(3),
RDTRditetapkanolehPemerintahPusat.
(5) Ketentuan lebih lanjutmengenaimuatan,pedoman,dan

17
tatacarapenyusunanrencanatataruangwilayahprovinsiatau
kabupaten/kotadanRDTRsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal20
(1) RencanaTataRuangWilayahNasionalmemuat:
a. tujuan,kebijakan,danstrategipenataanruangwilayah
nasional;
b. rencanastrukturruangwilayahnasionalyangmeliputi
sistem perkotaannasionalyangterkaitdengankawasan
perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem
jaringanprasaranautama;
c. rencana pola ruang wilayah nasionalyang meliputi
kawasanlindungnasionaldankawasanbudidayayang
memilikinilaistrategisnasional;
d. penetapankawasanstrategisnasional;
e. arahanpemanfaatanruangyangberisiindikasiprogram
utamajangkamenengahlimatahunan;dan
f. arahanpengendalianpemanfaatanruangwilayahnasional
yang berisiindikasiarahan peraturan zonasisistem
nasional, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang,arahaninsentifdandisinsentif,sertaarahansanksi.
(2) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasionalmenjadipedoman
untuk:
a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang
nasional;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
nasional;
c. pemanfaatanruangdanpengendalianpemanfaatanruang
diwilayahnasional;
d. mewujudkanketerpaduan,keterkaitan,dankeseimbangan
perkembangan antarwilayah provinsi,serta keserasian
antarsektor;penetapan lokasidan fungsiruang untuk
investasi;
e. penataanruangkawasanstrategisnasional;dan
f. penataanruangwilayahprovinsidankabupaten/kota.
(3) JangkawaktuRencanaTataRuangWilayahNasionaladalah
20(duapuluh)tahun.
(4) RencanaTataRuang Wilayah Nasionalditinjau kembali1
(satu)kalidalamsetiapperiode5(lima)tahunan.
(5) Peninjauankembalirencanatataruangdapatdilakukanlebih
dari1(satu)kalidalam periode5(lima)tahunapabilaterjadi
perubahanlingkunganstrategisberupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
PeraturanPerundangundangan;
b. perubahanbatasteritorialnegarayangditetapkandengan
undang-undang;
c. perubahanbataswilayahdaerahyangditetapkandengan

18
undang-undang;dan
d. perubahankebijakannasionalyangbersifatstrategis.
(6) RencanaTataRuang WilayahNasionalditetapkandengan
Pasal22
(1) Penyusunanrencanatataruangwilayahprovinsimengacu
pada:
a. RTRWN;
b. pedomanbidangpenataanruang;dan
c. rencanapembangunanjangkapanjangdaerah.
(2) PenyusunanRTRWProvinsiharusmemperhatikan:
a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil
pengkajianimplikasipenataanruangprovinsi;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
ekonomiprovinsi;
c. keselarasanaspirasipembangunanprovinsidan
pembangunankabupaten/kota;
d. dayadukungdandayatampunglingkunganhidup;
e. rencanapembangunanjangkapanjangdaerah;
f. rencanatataruangwilayahprovinsiyangberbatasan;dan
g. rencanatataruangwilayahkabupaten/kota.
Pasal23
(1) Rencanatataruangwilayahprovinsimemuat:
provinsi;
b. rencana strukturruang wilayah provinsiyang meliputi
sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan
dengankawasanperdesaandalam wilayahpelayanannya
dansistemjaringanprasaranawilayahprovinsi;
c. rencana pola ruang wilayah provinsiyang meliputi
kawasanlindungdankawasanbudidayayangmemiliki
nilaistrategisprovinsi;
d. arahanpemanfaatanruangwilayahprovinsiyangberisi
indikasiprogram utamajangkamenengahlimatahunan;
dan
e. arahanpengendalianpemanfaatanruangwilayahprovinsi
yang berisiindikasiarahan peraturan zonasisistem
provinsi, arahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang,arahaninsentifdandisinsentif,sertaarahansanksi.
(2) Rencanatataruangwilayahprovinsimenjadipedomanuntuk:
daerah;
daerah;

19
dalamwilayahprovinsi;
perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta
keserasianantarsektor;
e. penetapanlokasidanfungsiruanguntukinvestasi;dan
f. penataanruangwilayahkabupaten/kota.
(3) Jangkawakturencanatataruangwilayahprovinsiadalah20
(duapuluh)tahun.
(4) RTRW Provinsiditinjaukembali1(satu)kalidalam setiap
periode5(lima)tahunan.
(5) PeninjauankembaliRTRW Provinsidapatdilakukanlebihdari
1(satu)kalidalam periode5(lima)tahunapabilaterjadi
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
undang-undang;
undang-undang;dan
(6) RTRWProvinsiditetapkandenganPeraturanDaerahProvinsi.
(7) PeraturanDaerahProvinsisebagaimanadimaksudpadaayat
(6)wajibditetapkanpalinglama2(dua)bulanterhitungsejak
mendapatpersetujuansubstansidariPemerintahPusat.
(8) Dalam halPeraturanDaerahProvinsisebagaimanadimaksud
padaayat(7)belum ditetapkan,GubernurmenetapkanRTRW
Provinsipalinglama3(tiga)bulanterhitungsejakmendapat
(9) Dalam halRTRW Provinsisebagaimanadimaksudpadaayat
(8)belumditetapkanolehGubernur,RTRWProvinsiditetapkan
olehPemerintahPusatpalinglama4(empat)bulanterhitung
sejakmendapatpersetujuansubstansidariPemerintahPusat.
15. KetentuanPasal24dihapus.
Pasal25
(1) Penyusunanrencanatataruangwilayahkabupatenmengacu
pada:
a. RencanaTataRuangWilayahNasionaldanrencanatata
ruangwilayahprovinsi;
b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan
ruang;dan
c. rencanapembangunanjangkapanjangdaerah.
(2) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus
memperhatikan:
a. perkembangan permasalahan provinsi dan hasil
pengkajianimplikasipenataanruangkabupaten;
b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan

20
ekonomikabupaten;
c. keselarasanaspirasipembangunankabupaten;
d. dayadukungdandayatampunglingkunganhidup;
e. rencanapembangunanjangkapanjangdaerah;dan
f. rencanatataruangwilayahkabupatenyangberbatasan.
Pasal26
(1) RTRWkabupatenmemuat:
kabupaten;
b. rencanastrukturruangwilayahkabupatenyangmeliputi
sistem perkotaan diwilayahnya yang terkaitdengan
kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana
wilayahkabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi
kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya
kabupaten;
d. arahanpemanfaatanruangwilayahkabupatenyangberisi
indikasiprogram utamajangkamenengahlimatahunan;
dan
e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
kabupatenyangberisiketentuanumum peraturanzonasi,
ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,
ketentuaninsentifdandisinsentif,sertaarahansanksi.
(2) RTRWkabupatenmenjadipedomanuntuk:
daerah;
daerah;
diwilayahkabupaten;
antarsektor;dan
e. penetapanlokasidanfungsiruanguntukinvestasi.
(3) RTRW kabupatenmenjadidasaruntukKesesuaianKegiatan
PemanfaatanRuangdanadministrasipertanahan.
(4) Jangkawakturencanatataruangwilayahkabupatenadalah
20(duapuluh)tahun.
(5) RTRW kabupatenditinjaukembali1(satu)kalipadasetiap
periode5(lima)tahunan.
(6) PeninjauankembaliRTRW kabupatendapatdilakukanlebih
dari1(satu)kalidalam periode5(lima)tahunapabilaterjadi
a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
Undang-Undang;

21
Undang-Undang;dan
(7) RTRW kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten.
(8) PeraturanDaerahKabupatensebagaimanadimaksudpada
ayat(6)wajibditetapkanpalinglama2(dua)bulansetelah
mendapatpersetujuansubstansidariPemerintahPusat.
(9) Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana
dimaksudpadaayat(7)belum ditetapkan,Bupatimenetapkan
RTRW kabupatenpalinglama3(tiga)bulansetelahmendapat
(10)Dalam halRTRW kabupatensebagaimanadimaksudpada
ayat(9)belum ditetapkan oleh Bupati,RTRW kabupaten
ditetapkan oleh Pemerintah Pusatpaling lama 4 (empat)
bulan setelah mendapat persetujuan substansi dari
PemerintahPusat.
19. DiantaraPasal34danPasal35ditambah1(satu)pasalyakni
Pasal34A
(1) Dalam halterdapatperubahan kebijakan nasionalyang
bersifatstrategissebagaimanadimaksud dalam Pasal21
ayat(5)hurufd,Pasal23ayat(5)hurufd,danPasal26ayat(6)
hurufdbelum dimuatdalam rencanatataruangdan/atau
rencanazonasi,pemanfaatanruangtetapdapatdilaksanakan.
(2) Pelaksanaankegiatanpemanfaatanruang
sebagaimanadimaksudpadaayat(1),dilakukandenganatau
tanparekomendasipemanfaatanruangdariPemerintahPusat.
Pasal35
Pengendalianpemanfaatanruangdilakukanmelalui:
a. ketentuanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang;
b. pemberianinsentifdandisinsentif;dan
c. pengenaansanksi.
Pasal37
(1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal35 diterbitkan oleh
PemerintahPusat.
(2) PersetujuanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuangyang
tidaksesuaidenganrencanatataruangwilayahdibatalkan
olehPemerintahPusat.
dikeluarkandan/ataudiperolehdengantidakmelaluiprosedur
yangbenar,bataldemihukum.

22
diperoleh melaluiproseduryang benartetapikemudian
terbuktitidak sesuaidengan rencana tata ruang wilayah,
dibatalkanolehPemerintahPusat.
(5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan
persetujuansebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat
(4),dapatdimintakan gantikerugian yang layak kepada
instansipemberipersetujuan.
(6) Kegiatanpemanfaatanruangyangtidaksesuailagiakibat
adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat
dibatalkanolehPemerintahPusatdenganmemberikanganti
kerugianyanglayak.
(7) Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang dilarang
menerbitkanPersetujuanKesesuaianKegiatanPemanfaatan
Ruangyangtidaksesuaidenganrencanatataruang.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan
persetujuanKesesuaianKegiatanPemanfaatanRuangdan
tatacarapemberiangantikerugianyanglayaksebagaimana
dimaksudpadaayat(5)danayat(6)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal48
(1)Penataanruangkawasanperdesaandiarahkanuntuk:
a.pemberdayaanmasyarakatperdesaan;
b.pertahanankualitaslingkungansetempatdanwilayahyang
didukungnya;
c.konservasisumberdayaalam;
d.pelestarianwarisanbudayalokal;
e.pertahanankawasanlahanabadipertanianpanganuntuk
ketahananpangan;dan
f.penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan-
perkotaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan terhadap
kawasan lahan abadi pertanian pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat(1)hurufe diaturdengan Undang-
Undang.
(c) Penataanruangkawasanperdesaandiselenggarakanpada:
a.kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah
kabupaten;atau
b.kawasanyangsecarafungsionalberciriperdesaanyang
mencakup2(dua)ataulebihwilayahkabupatenpadasatu
ataulebihwilayahprovinsi.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaipenataanruangkawasan
perdesaandiaturdenganPeraturanPemerintah.

23
Pasal60
Dalampenataanruang,setiaporangberhakuntuk:
a. mengetahuirencanatataruang;
b. menikmatipertambahannilairuangsebagaiakibatpenataan
ruang;
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang
timbulakibatpelaksanaankegiatanpembangunanyangsesuai
denganrencanatataruang;
d. mengajukan tuntuan kepada pejabatberwenang terhadap
pembangunanyangtidaksesuaidenganrencanatataruangdi
wilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan
penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan yang
tidak sesuaidengan rencana tata ruang kepada pejabat
berwenang;dan
f. mengajukangugatangantikerugiankepadaPemerintahPusat,
Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan
pemanfaatanruangapabilakegiatanpembangunanyangtidak
sesuaidenganrencanatataruangmenimbulkankerugian.
Pasal61
Dalampemanfaatanruang,setiaporangwajib:
a. menaatirencanatataruangyangtelahditetapkan;
b. memanfaatkanruangsesuaidenganrencanatataruang;
c. mematuhiketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan
KesesuaianKegiatanPemanfaatanRuang;dan
d. memberikanaksesterhadapkawasanyangolehketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik
umum.
Pasal62
Setiaporangyangtidakmenaatirencanatataruangyangtelah
ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi
administratif.
Pasal65

24
(1) PenyelenggaraanpenataanruangdilakukanolehPemerintah
denganmelibatkanperanmasyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilakukan,antaralain,melalui:
a. partisipasidalampenyusunanrencanatataruang;
b. partisipasidalampemanfaatanruang;dan
c. partisipasidalampengendalianpemanfaatanruang.
(3) Masyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)
terdiriatasorangperseorangandanpelakuusaha.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacaradanbentukperan
masyarakatdalam penataanruangsebagaimanadimaksud
padaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal69
(1) Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau
kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan
tanpamemilikipersetujuankesesuaianpemanfaatanruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 huruf a yang
mengakibatkan perubahan fungsiruang,dipidana dengan
pidanapenjarapalinglama3(tiga)tahundandendapaling
banyakRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).
(2) Jikatindakpidanasebagaimanadimaksud padaayat(1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau
kerusakanbarang,pelakudipidanadenganpidanapenjara
paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00(duamiliarlimaratusjutarupiah).
(3) Jikatindakpidanasebagaimanadimaksud padaayat(1)
mengakibatkan kematian orang,pelaku dipidana dengan
pidanapenjarapalinglama15(limabelas)tahundandenda
palingbanyakRp8.000.000.000,00(delapanmiliarrupiah).
Pasal70
(1) Setiaporangyangmemanfaatkanruangtidaksesuaidengan
Persetujuan Kesesuaian Tata Ruang daripejabatyang
berwenangsebagaimanadimaksuddalam Pasal61hurufb
yang mengakibatkan perubahan fungsiruang,dipidana
denganpidanapenjarapalinglama3(tiga)tahundandenda
palingbanyakRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).
(2) Jikatindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau
kerusakanbarang,pelakudipidanadenganpidanapenjara
paling lama 4 (empat)tahun dan denda paling banyak
Rp2.500.000.000,00(duamiliarlimaratusjutarupiah).
(3) Jikatindakpidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
mengakibatkan kematian orang,pelaku dipidana dengan
pidanapenjarapalinglama15(limabelas)tahunataudenda
palingbanyakRp8.000.000.000,00(delapanmiliarrupiah).

25
Pasal71
Setiap orang yang tidak mematuhiketentuan yang ditetapkan
dalam persyaratanpersetujuankesesuaiankegiatanpemanfaatan
ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal61 hurufc yang
mengakibatkanperubahanfungsiruang,dipidanadenganpidana
penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak
Rp1000.000.000,00(satumiliarrupiah).
Pasal74
(1) Dalam haltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal69,Pasal70,Pasal71,danPasal72dilakukanoleh
suatukorporasi,selainpidanapenjaradandendaterhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasiberupa pidana denda dengan pemberatan 1/3
(sepertiga)kalidaripidanadendasebagaimanadimaksud
dalamPasal69,Pasal70,Pasal71,danPasal72.
(2) Selainpidanadendasebagaimanadimaksudpadaayat(1),
korporasidapatdijatuhipidanatambahanberupa:
a.pencabutanperizinanberusaha;dan/atau
b.pencabutanstatusbadanhukum.
Pasal75
(1) Setiaporangyangmenderitakerugianakibattindakpidana
sebagaimanadimaksuddalam Pasal69,Pasal70,Pasal71,
danPasal72,dapatmenuntutgantikerugiansecaraperdata
kepadapelakutindakpidana.
(2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidenganhukum
acaraperdata.
Pasal18
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor27 Tahun 2007
tentangPengelolaanWilayahPesisirdanPulau-PulauKecil(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor84,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor4739)sebagaimanatelahdiubahdengan
Undang-UndangNomor1Tahun2014tentangPerubahanAtasUndang-
UndangNomor27Tahun2007tentangPengelolaanWilayahPesisirdan
Pulau-Pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5490)diubah:
1. KetentuanPasal1angka14danangka17diubah,angka18dan
angka 18A dihapus,serta diantara angka 14 dan angka 15,

26
disisipkan1(satu)angkabaruyaituangka14AsehinggaPasal1
berbunyisebagaiberikut:
Pasal1
1. Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Keciladalah
suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan,
pengawasan,danpengendaliansumberdayapesisirdanpulau-
pulaukecilyangdilakukanolehPemerintahdanPemerintah
Daerah,antarsektor,antaraekosistem daratdanlaut,serta
antarailmupengetahuandanmanajemenuntukmeningkatkan
kesejahteraanrakyat.
2. WilayahPesisiradalahdaerahperalihanantaraEkosistemdarat
danlautyangdipengaruhiolehperubahandidaratdanlaut.
3. PulauKeciladalahpulaudenganluaslebihkecilatausama
dengan 2.000 Km2
(dua ribu kilo meterpersegi)beserta
kesatuanEkosistemnya.
4. SumberDayaPesisirdanPulau-PulauKeciladalahsumberdaya
hayati,sumberdayanonhayati;sumberdayabuatan,danjasa-
jasalingkungan;sumberdayahayatimeliputiikan,terumbu
karang,padanglamun,mangrovedanbiotalautlain;sumber
daya nonhayatimeliputipasir,airlaut,mineraldasarlaut;
sumberdayabuatanmeliputiinfrastrukturlautyangterkait
dengan kelautan dan perikanan,dan jasa-jasa lingkungan
berupakeindahanalam,permukaandasarlauttempatinstalasi
bawahairyangterkaitdengankelautandanperikananserta
energigelombanglautyangterdapatdiWilayahPesisir.
5. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan,
hewan,organismedannonorganismelainsertaprosesyang
menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan,
stabilitas,danproduktivitas.
6. Bioekoregionadalahbentangalam yangberadadidalam satu
hamparankesatuanekologisyangditetapkanolehbatas-batas
alam,sepertidaerahaliransungai,teluk,danarus.
7. PerairanPesisiradalahlautyangberbatasandengandaratan
meliputiperairansejauh12(duabelas)millautdiukurdarigaris
pantai,perairanyangmenghubungkanpantaidanpulau-pulau,
estuari,teluk,perairandangkal,rawapayau,danlaguna.
8. KawasanadalahbagianWilayahPesisirdanPulau¬PulauKecil
yang memilikifungsitertentu yang ditetapkan berdasarkan
kriteriakarakteristikfisik,biologi,sosial,danekonomiuntuk
dipertahankankeberadaannya.
9. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dariWilayah
Pesisiryangditetapkanperuntukkannyabagiberbagaisektor
kegiatan.
10. KawasanStrategisNasionalTertentuadalahKawasanyang
terkaitdengan kedaulatan negara,pengendalian lingkungan
hidup,dan/atausituswarisandunia,yangpengembangannya
diprioritaskanbagikepentingannasional.
11. Zonaadalahruangyangpenggunaannyadisepakatibersama

27
antaraberbagaipemangkukepentingandantelahditetapkan
statushukumnya.
12. Zonasiadalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan
ruangmelaluipenetapanbatas-batasfungsionalsesuaidengan
potensisumberdayadandayadukungsertaproses-proses
ekologis yang berlangsung sebagaisatu kesatuan dalam
Ekosistempesisir.
13. RencanaStrategisadalahrencanayangmemuatarahkebijakan
lintas sektor untuk Kawasan perencanaan pembangunan
melaluipenetapantujuan,sasarandanstrategiyangluas,serta
target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk
memantaurencanatingkatnasional.
14. RencanaZonasiyangselanjutnyadisingkatRZadalahrencana
yangmenentukanarahpenggunaansumberdayasetiapsatuan
perencanaan disertaidengan penetapan strukturdan pola
ruangpadaKawasanperencanaanyangmemuatkegiatanyang
bolehdilakukandantidakbolehdilakukansertakegiatanyang
hanyadapatdilakukansetelahmemperolehPerizinanBerusaha
terkaitPemanfaatanLaut.
15. RencanaPengelolaanadalahrencanayangmemuatsusunan
kerangka kebijakan,prosedur,dan tanggung jawab dalam
rangka pengoordinasian pengambilan keputusan diantara
berbagailembaga/instansipemerintahmengenaikesepakatan
penggunaansumberdayaataukegiatanpembangunandizona
yangditetapkan.
16. Rencana AksiPengelolaan adalah tindak lanjut rencana
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecilyang
memuattujuan,sasaran,anggaran,danjadwaluntuksatuatau
beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk
melaksanakanberbagaikegiatanyangdiperlukanolehinstansi
Pemerintah,PemerintahDaerah,danpemangkukepentingan
lainnyagunamencapaihasilpengelolaansumberdayapesisir
danpulau-pulaukecildisetiapKawasanperencanaan.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
18A.Dihapus.
19. KonservasiWilayahPesisirdanPulau-PulauKeciladalahupaya
pelindungan,pelestarian,danpemanfaatanWilayahPesisirdan
Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin
keberadaan,ketersediaan,dankesinambunganSumberDaya
PesisirdanPulau-PulauKecildengantetapmemeliharadan
meningkatkankualitasnilaidankeanekaragamannya.
20. KawasanKonservasidiWilayahPesisirdanPulau-PulauKecil
adalahkawasanpesisirdanpulaupulaukecildengancirikhas
tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan
WilayahPesisirdanPulau-PulauKecilsecaraberkelanjutan.
21. Sempadan Pantaiadalah daratan sepanjang tepian yang
lebarnyaproporsionaldenganbentukdankondisifisikpantai,
minimal100(seratus)meterdarititikpasangtertinggikearah

28
darat.
22. RehabilitasiSumberDayaPesisirdanPulau-PulauKeciladalah
proses pemulihan dan perbaikan kondisiEkosistem atau
populasiyang telah rusakwalaupun hasilnya berbeda dari
kondisisemula.
23. ReklamasiadalahkegiatanyangdilakukanolehSetiapOrang
dalam rangka meningkatkan manfaatsumberdaya lahan
ditinjaudarisudutlingkungandansosialekonomidengancara
pengurugan,pengeringanlahanataudrainase.
24. DayaDukungWilayahPesisirdanPulau-PulauKeciladalah
kemampuan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Keciluntuk
mendukungperikehidupanmanusiadanmakhlukhiduplain.
25. MitigasiBencana adalah upaya untuk mengurangirisiko
bencana,baiksecarastrukturataufisikmelaluipembangunan
fisikalamidan/ataubuatanmaupunnonstrukturataunonfisik
melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman
bencanadiWilayahPesisirdanPulau-PulauKecil.
26. BencanaPesisiradalahkejadiankarenaperistiwaalam atau
karenaperbuatanSetiapOrangyangmenimbulkanperubahan
sifatfisikdan/atauhayatiPesisirdanmengakibatkankorban
jiwa,harta,dan/ataukerusakandiWilayahPesisirdanPulau-
PulauKecil.
27. Dampak Besaradalah terjadinya perubahan negatiffungsi
lingkungandalam skalayangluasdanintensitaslamayang
diakibatkanolehsuatuusahadan/ataukegiatandiWilayah
PesisirdanPulauPulauKecil.
27A.Dampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai
Strategis adalah perubahan yang berpengaruh terhadap
kondisibiofisik sepertiperubahan iklim,ekosistem,dan
dampaksosialekonomimasyarakatbagikehidupangenerasi
sekarangdangenerasiyangakandatang.
28. Pencemaran Pesisiradalah masuknya atau dimasukkannya
makhlukhidup,zat,energi,dan/ataukomponenlainkedalam
lingkungan Pesisir akibat adanya kegiatan Setiap Orang
sehinggakualitasPesisirturunsampaiketingkattertentuyang
menyebabkanlingkunganPesisirtidakdapatberfungsisesuai
denganperuntukannya.
29. Akreditasiadalahprosedurpengakuansuatukegiatanyang
secara konsisten telah memenuhistandar baku sistem
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecilyang
meliputipenilaian,penghargaan,daninsentifterhadapprogram
pengelolaanyangdilakukanolehMasyarakatsecarasukarela.
30. PemangkuKepentinganUtamaadalahparapenggunaSumber
Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai
kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan
SumberDayaPesisirdanPulau-PulauKecil,sepertinelayan
tradisional,nelayanmodern,pembudidayaikan,pengusaha
pariwisata,pengusahaperikanan,danMasyarakat.
31. PemberdayaanMasyarakatadalahupayapemberianfasilitas,

29
dorongan,atau bantuan kepada Masyarakatdan nelayan
tradisionalagarmampumenentukanpilihanyangterbaikdalam
memanfaatkan SumberDaya Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil
secaralestari.
32. MasyarakatadalahmasyarakatyangterdiriatasMasyarakat
Hukum Adat,MasyarakatLokal,danMasyarakatTradisional
yangbermukimdiwilayahpesisirdanpulau-pulaukecil.
33. MasyarakatHukum Adatadalah sekelompok orang yang
secaraturun-temurunbermukimdiwilayahgeografistertentudi
Negara Kesatuan RepublikIndonesia karena adanya ikatan
padaasalusulleluhur,hubunganyangkuatdengantanah,
wilayah,sumberdayaalam,memilikipranatapemerintahan
adat,dan tatanan hukum adatdiwilayah adatnya sesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.
34. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang
menjalankantatakehidupansehari-hariberdasarkankebiasaan
yangsudahditerimasebagainilai-nilaiyangberlakuumum,
tetapitidaksepenuhnyabergantungpadaSumberDayaPesisir
danPulau-PulauKeciltertentu.
35. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan
tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam
melakukankegiatanpenangkapanikanataukegiatanlainnya
yang sah didaerah tertentu yang berada dalam perairan
kepulauansesuaidengankaidahhukumlautinternasional.
36. KearifanLokaladalahnilai-nilailuhuryangmasihberlakudalam
tatakehidupanMasyarakat.
37. GugatanPerwakilanadalahgugatanyangberupahakkelompok
kecilMasyarakatuntukbertindakmewakiliMasyarakatdalam
jumlahbesardalam upayamengajukantuntutanberdasarkan
kesamaan permasalahan,fakta hukum,dan tuntutan ganti
kerugian.
38. SetiapOrangadalahorangperseoranganataukorporasi,baik
yangberbadanhukummaupunyangtidakberbadanhukum.
39. Dewan Perwakilan Rakyat,selanjutnya disebutDPR,adalah
Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
40. Pemerintah Pusat,selanjutnya disebutPemerintah,adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
41. PemerintahDaerahadalahgubernur,bupati,atauwalikota,dan
perangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan
daerah.
42. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahanolehPemerintahDaerahdanDewanPerwakilan
RakyatDaerahmenurutasasotonomidantugaspembantuan
dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

30
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun1945.
43. MitraBahariadalahjejaringpemangkukepentingandibidang
Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecildalam
penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga,
pendidikan,penyuluhan,pendampingan,pelatihan,penelitian
terapan,danpengembanganrekomendasikebijakan.
pemerintahandibidangkelautandanperikanan.
Pasal7
(1) PerencanaanPengelolaanWilayahPesisirdanPulau-Pulau
KecilsebagaimanadimaksuddalamPasal5,terdiriatas:
a. RencanaZonasiWilayahPesisirdanPulau-PulauKecil
yangselanjutnyadisebutdenganRZWP-3-K;
b. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional yang
selanjutnyadisebutdenganRZKSN;dan
c. Rencana ZonasiKawasan Strategis NasionalTertentu
yangselanjutnyadisebutdenganRZKSNT.
(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K sebagaimana
dimaksud pada ayat(1)hurufa,RZ KSN sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufb,danRZKSNTsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufcditetapkanolehPemerintah
Pusat.
(3) JangkawaktuberlakunyaPerencanaanPengelolaanWilayah
PesisirdanPulau-PulauKecilsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)selama20 (duapuluh)tahundandapatditinjau
kembalisetiap5(lima)tahun.
(4) PeninjauankembaliPerencanaanPengelolaanWilayahPesisir
danPulau-PulauKecilsebagaimanadimaksudpadaayat(3)
dapatdilakukanlebihdari1(satu)kalidalam periode5(lima)
tahunapabilaterjadiperubahanlingkunganstrategisberupa:
a. bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan
Perundangundangan;
undang-undang;
undang-undang;dan
(5) RZKSNsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdanRZ
KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
ditetapkandenganPeraturanPresiden.
(6) PerencanaanPengelolaanWilayahPesisirdanPulau-Pulau
Kecilsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukandengan
melibatkanmasyarakat.
3. DiantaraPasal7dan8disisipkan3(tiga)pasalyakni:
a. Pasal7Ayangberbunyisebagaiberikut:

31
Pasal7A
(1) RZWP-3-KsebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(1)
hurufadiintegrasikankedalam RencanaTataRuang
WilayahProvinsi.
(2) RZKSNsebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(1)
hurufbdiintegrasikankedalam RencanaTataRuang
KawasanStrategisNasional.
(3) RZKSNTsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc
diserasikan,diselaraskan,dan diseimbangkan dengan
rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan
antarwilayah,danrencanatataruanglaut.
(4) Dalam halRZWP-3-Ksebagaimanadimaksudpadaayat
(1)sudahditetapkan,pengintegrasiandilakukanpada
saatpeninjauankembaliRencanaTataRuangWilayah
Provinsi.
(5) Dalam halRZKSNsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
sudahditetapkan,pengintegrasiandilakukanpadasaat
peninjauan kembaliRencana Tata Ruang Kawasan
StrategisNasional.
b. Pasal7Byangberbunyisebagaiberikut:
Pasal7B
PerencanaanPengelolaanWilayahPesisirdanPulau-Pulau
Kecilsebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1)
dilakukandenganmempertimbangkan:
a. keserasian,keselarasan,dankeseimbangandengandaya
dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi
perlindungan,dimensiruangdanwaktu,dimensiteknologi
dansosialbudaya,sertafungsipertahanandankeamanan;
b. keterpaduan pemanfaatan berbagaijenis sumberdaya,
fungsi,estetikalingkungan,dankualitasruangperairandan
sumberdayapesisirdanpulau-pulaukecil;dan
c. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses
Masyarakat dalam pemanfaatan ruang perairan dan
sumberdayapesisirdanpulau-pulaukecilyangmempunyai
fungsisosialdanekonomi.
c. Pasal7Cyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal7C
KetentuanlebihlanjutmengenaiPerencanaanPengelolaan
WilayahPesisirdanPulau-PulauKecilsebagaimanadimaksud
dalam Pasal7,Pasal7A,dan Pasal7B diaturdengan

32
Pasal16
(1) PemanfaatanruangdariPerairanPesisirwajibsesuaidengan
rencanatataruangdan/ataurencanazonasi.
(2) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari
PerairanPesisirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajib
memenuhiPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandiLaut
dariPemerintahPusat.
12. DiantaraPasal16danPasal17disisipkansatupasalyakniPasal
16Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal16A
SetiapOrangyangmemanfaatkanruangdariperairanyangtidak
memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut
sebagaimanadimaksuddalam Pasal16ayat(2),dikenaisanksi
administratif.
13. KetentuanPasal17diubahsehinggaberunyisebagaiberikut:
Pasal17
(1) PemberianPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandiLaut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib
mempertimbangkankelestarianEkosistem perairanpesisir,
Masyarakat,nelayantradisional,kepentingannasional,dan
haklintasdamaibagikapalasing.
(2) PerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandiLauttidakdapat
diberikanpadazonaintidikawasankonservasi.
Pasal17A
(1) Dalam halterdapatkebijakannasionalyangbersifatstrategis
yangbelumterdapatdalamalokasiruangdan/ataupolaruang
dalam rencanatataruangdan/ataurencanazonasi,Perizinan
BerusahaterkaitPemanfaatandiLautsebagaimanadimaksud
dalam Pasal16ayat(1)diberikanolehPemerintahPusat
berdasarkanrencanatataruangwilayahnasionaldan/atau
rencanatataruanglaut.
(2) Dalam halterdapatkebijakannasionalyangbersifatstrategis
tetapirencanatataruangdan/ataurencanazonasibelum
ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah,
PerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandiLautsebagaimana

33
dimaksuddalam Pasal16ayat(1)diberikanolehPemerintah
Pusatberdasarkan rencana tata ruang wilayah nasional
dan/ataurencanatataruanglaut.
(3) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan
perundangan-undanganyangmenjadiacuandalampenetapan
lokasiuntuk kebijakan nasionalyang bersifat strategis
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2),lokasi
untuk kebijakan nasionalyang bersifatstrategis tersebut
dalam rencana tata ruang lautdan/atau rencana zonasi
dilaksanakansesuaidenganperubahanketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal18
Dalam halpemegangPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandi
Lautsebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat(1)tidak
merealisasikankegiatannyadalamjangkawaktupalinglama2(dua)
tahun sejak Perizinan Berusaha terkaitPemanfaatan diLaut
diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan
perizinanberusahanya.
Pasal19
(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya
PerairanPesisirdanperairanpulau-pulaukeciluntukkegiatan:
a.produksigaram;
b.biofarmakologilaut;
c.bioteknologilaut;
d.pemanfaatanairlautselainenergi;
e.wisatabahari;
f.pemasanganpipadankabelbawahlaut;dan/atau
g.pengangkatan benda muatan kapaltenggelam,wajib
memilikiPerizinanBerusaha.
(2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan selain sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diberikansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
(3) Dalam halterdapatkegiatan pemanfaatan sumberdaya
PerairanPesisirdanperairanpulau-pulaukecilyangbelum
diaturberdasarkanketentuansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)danayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal20
(1) Pemerintah Pusatwajib memfasilitasiPerizinan Berusaha
terkaitPemanfaatandiLautkepadaMasyarakatLokaldan
MasyarakatTradisional.
(2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
diberikan kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat
Tradisional,yang melakukan pemanfaatan sumber daya

34
perairanpesisir,untukpemenuhankebutuhanhidupsehari-hari.
Pasal22
(1) KewajibanmemenuhiPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatan
diLautsebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat(1)
dikecualikanbagiMasyarakatHukum Adatdiwilayahkelola
MasyarakatHukumAdat.
(2) MasyarakatHukumAdatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
ditetapkanpengakuannyasesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
19. KetentuanPasal22Adiubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal22A
(1) PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal16
diberikankepada:
a.orangperseoranganwarganegaraIndonesia;
b.korporasiyangdidirikanberdasarkanhukumIndonesia;
c.koperasiyangdibentukolehMasyarakat;atau
d.MasyarakatLokal.
(2) Pemanfaatan ruang perairan pesisiryang dilakukan oleh
instansipemerintah dan tidak termasuk dalam kebijakan
nasionalyang bersifatstrategis diberikan dalam bentuk
konfirmasikesesuaianruanglaut.
20. KetentuanPasal22Bdiubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal22B
OrangperseoranganwargaNegaraIndonesiaataukorporasiyang
didirikanberdasarkanhukumIndonesiadankoperasiyangdibentuk
oleh Masyarakat yang mengajukan pemanfaatan laut wajib
memenuhiPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandilautdari
PemerintahPusat.
21. KetentuanPasal22Cdiubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal22C
Ketentuan lebih lanjut mengenaiPerizinan Berusaha terkait
PemanfaatandilautdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal26A
Dalam rangkapenanamanmodalasing,pemanfaatanpulau-pulau
kecildanpemanfaatanperairandisekitarnyaharusmemenuhi
Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusatdan sesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangandibidangpenanaman
modal.
23. DiantaraPasal26AdanPasal27disispkansatupasalyakniPasal
26Byangberbunyisebagaiberikut:

35
Pasal26B
Setiap Orang yang tidak memilikiPerizinan Berusaha dalam
memanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan
disekitarnyadalam rangkapenanamanmodalasingsebagaimana
dimaksuddalamPasal26Aayat(1)dikenaisanksiadministratif.
Pasal50
PemerintahPusatatauPemerintahDaerahsesuaikewenangannya
memberikan dan mencabut Perizinan Berusaha terkait
PemanfaatandiLautdiwilayahPerairanPesisir.
Pasal51
(1) PemerintahPusatberwenangmenetapkanperubahanstatus
zonaintipadaKawasanKonservasiNasional.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaiperubahanstatuszonainti
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal60
(1) Dalam PengelolaanWilayahPesisirdanPulauPulauKecil,
Masyarakatmempunyaihakuntuk:
a. memperolehaksesterhadapbagianPerairanPesisiryang
sudahmendapatPerizinanBerusahaterkaitpemanfaatan
dilaut;
b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara
tradisionalkedalamRZWP-3-K;
c. mengusulkanwilayahkelolaMasyarakatHukum Adatke
dalamRZWP-3-K;
d. melakukan kegiatan pengelolaan SumberDaya Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecilberdasarkan hukum adatyang
berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan;
e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan
WilayahPesisirdanPulau-PulauKecil;
f. memperoleh informasiberkenaan dengan Pengelolaan
g. mengajukanlaporandanpengaduankepadapihakyang
berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang
berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah
PesisirdanPulau-PulauKecil;
h. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan
yangsudahdiumumkandalamjangkawaktutertentu;
i. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan
pencemaran,pencemaran,dan/atauperusakanWilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan
kehidupannya;

36
j. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap
berbagaimasalahWilayahPesisirdanPulau-PulauKecil
yangmerugikankehidupannya;
k. memperolehgantirugi;dan
l. mendapatpendampingandanbantuanhukum terhadap
permasalahanyangdihadapidalam PengelolaanWilayah
PesisirdanPulau-PulauKecilsesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.
(2) Masyarakatdalam PengelolaanWilayahPesisirdanPulau-
PulauKecilberkewajiban:
a. memberikan informasiberkenaan dengan Pengelolaan
b. menjaga,melindungi,danmemeliharakelestarianWilayah
PesisirdanPulau-PulauKecil;
c. menyampaikanlaporanterjadinyabahaya,pencemaran,
dan/ataukerusakanlingkungandiWilayahPesisirdan
Pulau-PulauKecil;
d. memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah
PesisirdanPulau-PulauKecil;dan/atau
e. melaksanakanprogram PengelolaanWilayahPesisirdan
Pulau-PulauKecilyangdisepakatiditingkatdesa.
Pasal71
Pemanfaatanruangperairandansumberdayapesisirdanpulau-
pulau kecilyang tidak memenuhiPerizinan Berusaha terkait
PemanfaatandiLautyangdiberikansebagaimanadimaksuddalam
Pasal16ayat(2)dikenaisanksiadministratif.
28. DiantaraPasal71dan72disisipkan1(satu)pasalyakniPasal71A
yangberbunyisebagaiberikut:
Pasal71A
(1) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksuddalam Pasal16A,
Pasal26B,danPasal71dapatberupa:
a. peringatantertulis;
b. penghentian sementarakegiatan;
c. penutupanlokasi;
d. pencabutanPerizinanBerusaha;
e. pembatalanPerizinanBerusaha;dan/atau
f. dendaadministratif.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,
dantatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimana
dimaksudpadaayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.
29. DiantaraPasal73dan74disisipkan1(satu)pasalyakniPasal73A
yangberbunyisebagaiberikut:
Pasal73A
Setiap Orang yang memanfaatkan pulau kecildalam rangka

37
penanamanmodalasingyangtidakmemilikiPerizinanBerusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (1) yang
mengakibatkanperubahanfungsiruang,dipidanadenganpidana
penjarapalinglama4(empat)tahundandendapalingbanyak
Rp2.000.000.000,00(duamiliarrupiah).
Pasal75
SetiapOrangyangmemanfaatkanruangdariperairanyangtidak
memiliki Perizinan Berusaha terkait Pemanfaatan di Laut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) yang
mengakibatkanperubahanfungsiruang,,dipidanadenganpidana
penjara paling lama 3 (tiga)tahun dan denda paling banyak
Rp500.000.000,00(limaratusjutarupiah).
31. KetentuanPasal75Adihapus.
Pasal78A
KawasankonservasidiWilayahPesisirdanPulau-PulauKecilyang
telahditetapkanmelaluiperaturanperundang-undangansebelum
Undang-UndangtentangCiptaKerjainiberlakuadalahmenjadi
kewenanganPemerintahPusat.
Pasal19
tentangKelautan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor294,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5603)diubah:
1. KetentuanPasal1angka9danangka12diubahsehinggaPasal1
berbunyisebagaiberikut:
Pasal1
1. Lautadalahruangperairandimukabumiyangmenghubungkan
daratandengandaratandanbentuk-bentukalamiahlainnya,
yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta
segenap unsur terkait,dan yang batas dan sistemnya
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum
internasional.
2. KelautanadalahhalyangberhubungandenganLautdan/atau
kegiatandiwilayahLautyangmeliputidasarLautdantanahdi
bawahnya,kolom airdanpermukaanLaut,termasukwilayah
pesisirdanpulau-pulaukecil.
3. Pulauadalahwilayahdaratanyangterbentuksecaraalamiah
yangdikelilingiairdanberadadiataspermukaanairpada
waktuairpasang.
4. Kepulauanadalahsuatugugusanpulau,termasukbagianpulau
danperairandiantarapulau-pulautersebut,danlain-lainwujud
alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat

38
sehinggapulau-pulau,perairan,danwujudalamiahlainnyaitu
merupakansatukesatuangeografi,ekonomi,pertahanan,dan
keamanansertapolitikyanghakikiatauyangsecarahistoris
dianggapsebagaidemikian.
5. NegaraKepulauanadalahnegarayangseluruhnyaterdiriatas
satuataulebihkepulauandandapatmencakuppulau-pulaulain.
6. PembangunanKelautanadalahpembangunanyangmemberi
arahandalam pendayagunaansumberdayaKelautanuntuk
mewujudkanpertumbuhanekonomi,pemerataankesejahteraan,
danketerpeliharaandayadukungekosistempesisirdanLaut.
7. SumberDayaKelautanadalahsumberdayaLaut,baikyang
dapatdiperbaharuimaupunyangtidakdapatdiperbaharuiyang
memilikikeunggulankomparatifdankompetitifsertadapat
dipertahankandalamjangkapanjang.
8. Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan,
penyediaan,pengusahaan,dan pemanfaatan SumberDaya
KelautansertakonservasiLaut.
9. PengelolaanRuang Lautadalahperencanaan,pemanfaatan,
pengawasan,danpengendalianruanglautyangmerupakan
bagianintegraldaripengelolaantataruang.
10. Pelindungan Lingkungan Lautadalah upaya sistematisdan
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan SumberDaya
Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakanlingkungandiLautyangmeliputikonservasiLaut,
pengendalian pencemaran Laut,penanggulangan bencana
Kelautan,pencegahandanpenanggulanganpencemaran,serta
kerusakandanbencana.
11. PencemaranLautadalahmasukataudimasukkannyamakhluk
hidup,zat,energi,dan/ataukomponenlainkedalamlingkungan
Lautolehkegiatanmanusiasehinggamelampauibakumutu
lingkunganLautyangtelahditetapkan.
12. PemerintahPusatadalahPresidenRepublikIndonesiayang
Indonesia yang dibantu oleh wakilPresiden dan menteri
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadikewenangan
daerahotonom.
pemerintahandibidangKelautan.
Pasal32
(1) Dalam rangka keselamatan pelayaran semua bentuk
bangunandaninstalasidiLauttidakmengganggu,baikAlur
PelayaranmaupunAlurLautKepulauanIndonesia.
(2) Area operasidaribangunan dan instalasidiLauttidak

39
melebihidaerahkeselamatanyangtelahditentukan.
(3) Penggunaanareaoperasionaldaribangunandaninstalasidi
Lautyangmelebihidaerahkeselamatanyangtelahditentukan
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)harusmendapatkan
persetujuandaripihakyangberwenang.
(4) Pendirian dan/atau penempatan bangunan Laut wajib
mempertimbangkan kelestarian sumberdaya pesisirdan
pulau-pulaukecil.
(5) Ketentuan lebih lanjutmengenaikriteria,persyaratan,dan
mekanismependiriandan/ataupenempatanbangunandiLaut
Pasal42
(1) Pengelolaanruanglautdilakukanuntuk:
a. melindungisumberdayadanlingkungandenganberdasar
padadayadukunglingkungandankearifanlokal;
b. memanfaatkanpotensisumberdayadan/ataukegiatandi
wilayahLautyangberskalanasionaldaninternasional;
dan
c. mengembangkan kawasan potensial menjadi pusat
kegiatanproduksi,distribusi,danjasa.
(2) Pengelolaanruanglautmeliputiperencanaan,pemanfaatan,
pengawasan,danpengendalianruanglautyangmerupakan
bagianintegraldaripengelolaantataruang.
(3) Pengelolaanruanglautsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dilaksanakan dengan berdasarkan karakteristik Negara
KesatuanRepublikIndonesiasebagainegarakepulauandan
mempertimbangkan potensisumberdaya dan lingkungan
Kelautan.
Pasal43
(1) Perencanaanruanglautsebagaimanadimaksuddalam Pasal
42ayat(2)meliputi:
a. perencanaantataruanglautnasional;
b. perencanaanzonasiwilayahpesisirdanpulau-pulaukecil;
dan
c. perencanaanzonasikawasanlaut.
(2) Perencanaantataruanglautnasionalsebagaimanadimaksud
padaayat(1)hurufamerupakanprosesperencanaanuntuk
menghasilkan rencana tata ruang laut nasional yang
diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang wilayah
nasional.
(3) Perencanaan zonasiwilayah pesisirdan pulau-pulau kecil
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbdilaksanakan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(4) Perencanaanzonasikawasanlautsebagaimanadimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan perencanaan untuk

40
menghasilkan rencana zonasikawasan strategisnasional,
rencana zonasikawasan strategis nasionaltertentu,dan
rencanazonasikawasanantarwilayah.
(5) Rencanazonasikawasanstrategisnasionaldiintegrasikanke
dalamrencanatataruangkawasanstrategisnasional.
(6) Dalam halperencanaantataruanglautnasionalsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sudah ditetapkan,
pengintegrasian dilakukan pada saatpeninjauan kembali
RencanaTataRuangWilayahNasional.
(7) Dalam halrencana zonasikawasan strategis nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat(4)sudah ditetapkan,
pengintegrasian dilakukan pada saatpeninjauan kembali
rencanatataruangkawasanstrategisnasional.
(8) Ketentuan lebih lanjutmengenaiperencanaan ruang laut
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
5. DiantaraPasal43danPasal44disipkan1(satu)pasalyakniPasal
43Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal43A
(1) Perencanaanruanglautsebagaimanadimaksuddalam Pasal
43ayat(1)dilakukansecaraberjenjangdankomplementer.
(2) Penyusunanperencanaanruanglautyangdilakukansecara
berjenjangdankomplementersebagaimanadimaksudpada
ayat(1)merupakanprosespenyusunanantara:
a. rencanatataruanglaut;
b. RZKAW,RZKSN,danRZKSNT;dan
c. RZWP-3-K.
(3) Perencanaanruanglautsecaraberjenjangdilakukandengan
cararencanatataruanglautsebagaimanadimaksudpada
ayat(2)hurufadijadikanacuandalam penyusunanRZKAW,
RZKSN,RZKSNT,dan RZWP-3-K.
(4) RZKAW,RZKSNdanRZKSNTsebagaimanadimaksudpada
ayat(2)hurufbmenjadiacuanbagipenyusunanRZWP-3-K.
(5) Perencanaanruanglautsecarakomplementersebagaimana
dimaksucdpadaayat(1)merupakanpenataanRencanaTata
Ruang Laut,RZ KAW,RZKSN,RZ KSNT,dan RZWP-3-K
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun saling
melengkapisatusamalaindan bersinergisehinggatidak
terjaditumpangtindihpengaturan.
Pasal47
(1) SetiaporangyangmelakukanpemanfaatanruangLautsecara
menetap diwilayah perairan dan wilayah yurisdiksiwajib
memilikiPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandiLaut.
(2) Perizinan Berusaha terkaitPemanfaatan diLautdilakukan
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

41
(3) SetiaporangyangmelakukanpemanfaatanruangLautsecara
menetapdiwilayahperairandanwilayahyurisdiksiyangtidak
sesuaidenganPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatandiLaut
yangdiberikandikenaisanksiadministratif.
(4) KetentuanmengenaiPerizinanBerusahaterkaitPemanfaatan
diLautyangberadadiwilayahperairandanwilayahyurisdiksi
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dantatacarapengenaan
sanksiadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat(3)
(DitambahnormapengecualianbagiPasal47ayat(1)bagimasyarakat
yangmelakukanpemanfaatandiLautuntukmemenuhikebutuhansehari-
hari)
7. DiantaraPasal47danPasal48ditambah1(satu)pasalyakni
Pasal47A
(1) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana
dimaksuddalam Pasal47diberikanberdasarkanrencanatata
ruangdan/ataurencanazonasi.
(2) Perizinan Berusaha Pemanfaatan di Laut sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diberikanuntukkegiatan:
a. biofarmakologilaut;
b. bioteknologilaut;
c. pemanfaatanairlautselainenergi;
d. wisatabahari;
e. pengangkatanbendamuatankapaltenggelam
f. telekomunikasi;
g. instalasiketenagalistrikan;
h. perikanan;
i. perhubungan;
j. kegiatanusahaminyakdangasbumi;
k. kegiatanusahapertambanganmineraldanbatubara;
l. pengumpulandatadanpenelitian;
m. pertahanandankeamanan;
n. penyediaansumberdayaair;
o. pulaubuatan;
p. dumping;
q. mitigasibencana;dan
r. kegiatanpemanfaatanruanglautlainnya.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikegiatanpemanfaatanruang
lautsebagaimana dimaksud dalam ayat(2)diaturdengan
Pasal48
Setiaporangyangmelakukanpemanfaatansumberdayakelautan
sesuaidenganrencanatataruangdan/ataurencanazonasidapat
diberiinsentifsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

42
undangan.
Pasal49
SetiaporangyangmelakukanpemanfaatanruangLautsecara
menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait
PemanfaatandiLautsebagaimanadimaksuddalam Pasal47ayat
(1)dikenaisanksiadministratif.
10. DiantaraPasal49danPasal50disisipkanduapasalyakniPasal
49AdanPasal49Byangberbunyisebagaiberikut:
Pasal49A
(1) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksuddalam Pasal49
dapatberupa:
a. peringatantertulis;
b. penghentiansementarakegiatan;
c. penutupanlokasi;
d. pembongkaranbangunan;dan/atau
e. dendaadministratif.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,
dantatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal49B
SetiaporangyangmelakukanpemanfaatanruangLautsecara
menetap yang tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait
PemanfaatanDiLautsebagaimanadimaksuddalam Pasal47ayat
(1)yangmengakibatkanperubahanfungsiruang,dipidanadengan
pidanapenjarapalinglama6(enam)tahundanpidanadenda
palingbanyakRp20.000.000.000,00(duapuluhmiliarrupiah).
Pasal20
tentang InformasiGeospasial(Lembaran NegaraRepublikIndonesia
Nomor49,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5214)
diubah:
1. KetentuanPasal1angka12,angka13,danangka14dihapus
sehinggaPasal1berbunyisebagaiberikut:
Pasal1
1. Spasialadalahaspekkeruangansuatuobjekataukejadianyang
mencakuplokasi,letak,danposisinya.
2. Geospasialatauruangkebumianadalahaspekkeruanganyang
menunjukkanlokasi,letak,danposisisuatuobjekataukejadian
yangberadadibawah,pada,ataudiataspermukaanbumiyang
dinyatakandalamsistemkoordinattertentu.
3. DataGeospasialyangselanjutnyadisingkatDG adalahdata
tentang lokasigeografis,dimensiatau ukuran,dan/atau

43
karakteristikobjekalam dan/ataubuatanmanusiayangberada
dibawah,pada,ataudiataspermukaanbumi.
4. InformasiGeospasialyangselanjutnyadisingkatIGadalahDG
yang sudah diolah sehingga dapatdigunakan sebagaialat
bantudalam perumusankebijakan,pengambilankeputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan
ruangkebumian.
5. InformasiGeospasialDasaryang selanjutnyadisingkatIGD
adalahIGyangberisitentangobjekyangdapatdilihatsecara
langsungataudiukurdarikenampakanfisikdimukabumidan
yangtidakberubahdalamwaktuyangrelatiflama.
6. InformasiGeospasialTematikyangselanjutnyadisingkatIGT
adalahIGyangmenggambarkansatuataulebihtematertentu
yangdibuatmengacupadaIGD.
7. Skalaadalahangkaperbandinganantarajarakdalam suatuIG
denganjaraksebenarnyadimukabumi.
8. TitikKontrolGeodesiadalahposisidimukabumiyangditandai
denganbentukfisiktertentuyangdijadikansebagaikerangka
acuanposisiuntukIG.
9. JaringKontrolHorizontalNasionalyangselanjutnyadisingkat
JKHN adalah sebaran titikkontrolgeodesihorizontalyang
terhubungsatusamalaindalamsatukerangkareferensi.
10. Jaring KontrolVertikalNasionalyang selanjutnya disingkat
JKVN adalah sebaran titik kontrolgeodesivertikalyang
11. JaringKontrolGayaberatNasionalyangselanjutnyadisingkat
JKGN adalah sebaran titikkontrolgeodesigayaberatyang
12. PetaRupabumiIndonesiaadalahpetadasaryangmemberikan
informasiyangmencakupwilayahdarat,pantaidanlaut.
13. Dihapus.
14. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
DasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.
15. PemerintahDaerahadalahgubernur,bupatiatauwalikota,dan
perangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggarapemerintahan
daerah.
16. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
mempunyaitugas,fungsi,dankewenanganyangmembidangi
urusantertentudalamhalinibidangpenyelenggaraanIGD.
17. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan lembaga
pemerintahnonkementerian.
18. Setiaporangadalahorangperseorangan,kelompokorang,atau
badanusaha.
19. BadanUsahaadalahbadanusahamiliknegara,badanusaha
milikdaerah,ataubadanusahayangberbadanhukum.

44
Pasal7
(1) Petadasarsebagaimanadimaksuddalam Pasal5hurufb
terdiriatas:
a. garispantai;
b. hipsografi;
c. perairan;
d. namarupabumi;
e. bataswilayah;
f. transportasidanutilitas;
g. bangunandanfasilitasumum;dan
h. penutuplahan.
(2) Petadasarsebagaimanadimaksudpadaayat(1)berupaPeta
RupabumiIndonesia.
(3) PetaRupabumiIndonesiasebagaimanadimaksudpadaayat
(2)mencakup wilayah daratdan wilayah laut,termasuk
wilayahpantai.
Pasal13
(1) Garispantaisebagaimanadimaksuddalam Pasal7hurufa
merupakangarispertemuanantaradaratandenganlautan
yangdipengaruhiolehpasangsurutairlaut.
(2) Garispantaisebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:
a. garispantaipasangtertinggi;
b. garispantaitinggimukaairlautrata-rata;dan
c. garispantaisurutterendah.
(3) Garispantaisebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditentukan
dengan mengacu padaJaringan KontrolVertikalNasional
(JKVN).
Pasal17
(1) IGD diselenggarakansecarabertahapdansistematisuntuk
seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia dan
wilayahyurisdiksinya.
(2) IGD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dimutakhirkan
secaraperiodikdalam jangkawaktutertentuatausewaktu-
waktuapabiladiperlukan.
(3) Pemuktahiran IGD sewaktu-waktu apabila diperlukan
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukandalam hal
terjadibencana alam,perang,pemekaran atau perubahan
wilayahadministratif,ataukejadianlainnyayangberakibat
berubahnyaunsurIGDsebagaimanadimaksuddalam Pasal5
sehingga mempengaruhi pola dan struktur kehidupan
masyarakat.
(4) IGDditetapkanolehPemerintahPusat.
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenainorma,standar,prosedur,

45
kriteria,danjangkawaktupemutakhiranIGD diaturdengan
Pasal18
(1) Peta RupabumiIndonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal7ayat(2)diselenggarakanpadaskala1:1.000,1:5.000,
1:25.000,1:50.000,1:250.000,1:1.000.000.
(2) PetaRupabumiIndonesiaskala1:1.000diselenggarakanpada
wilayahtertentusesuaidengankebutuhan.
(3) PetaRupabumiIndonesiaselainpadaskalasebagaimana
tercantum padaayat(1)dapatdiselenggarakanpadaskala
lainsesuaidengankebutuhan.
Pasal22A
(1) PenyelenggaraanIGDsebagaimanadimaksuddalam Pasal22
ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara
PemerintahPusatdenganbadanusahamiliknegara.
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaikerjasamaPemerintahPusat
denganbadanusahamiliknegarasebagaimanadimaksud
padaayat(1)diaturdenganPeraturanPresiden.
Pasal28
(1) Pengumpulan Data Geospasial harus memperoleh
persetujuandariPemerintahPusatapabila:
a. dilakukandidaerahterlarang;
b. berpotensimenimbulkanbahaya;atau
c. menggunakantenagaasingdanwahanamilikasingselain
satelit.
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkanuntukmenjaminkeselamatandankeamanan
bagipengumpuldatadanbagimasyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara memperoleh
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur
Pasal55
(1) PelaksanaanIGsebagaimanadimaksuddalam Pasal54yang
dilakukanoleh:
a. orangperseoranganwajibmemenuhikualifikasisebagai
tenagaprofesionalyangtersertifikasidibidangIG;
b. kelompok orang wajib memenuhi klasifikasi dan
kualifikasisebagaipenyedia jasa dibidang IG serta
memilikitenagaprofesionalyangtersertifikasidibidang

46
IG;atau
c. badanusahawajibmemenuhipersyaratanadministratif
danpersyaratanteknis.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaipelaksanaan IG yang
dilaksanakanolehorangperseorangan,kelompokorang,dan
badanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur
Paragraf3
PersetujuanLingkungan
Pasal21
Dalam rangka memberikan kemudahan bagipelaku usaha dalam
memperoleh persetujuan lingkungan,Undang-Undang inimengubah,
menghapus,atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan
terkaitPerizinanBerusahayangdiaturdalam Undang-UndangNomor32
Tahun2009tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5059).
Pasal22
tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5059)diubah:
1. KetentuanPasal1angka11,angka12,angka35diubahsehingga
Pasal1berbunyisebagaiberikut:
Pasal1
1. Lingkunganhidupadalahkesatuanruangdengansemuabenda,
daya,keadaan,danmakhlukhidup,termasukmanusiadan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,
kelangsunganperikehidupan,dankesejahteraanmanusiaserta
makhlukhiduplain.
2. Perlindungandanpengelolaanlingkunganhidupadalahupaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan
fungsilingkunganhidupdanmencegahterjadinyapencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi
perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,
pengawasan,danpenegakanhukum.
3. Pembangunanberkelanjutanadalahupayasadardanterencana
yangmemadukanaspeklingkunganhidup,sosial,danekonomi
kedalam strategipembangunan untukmenjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan,danmutuhidupgenerasimasakinidangenerasi
masadepan.

47
4. Rencanaperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupyang
selanjutnyadisingkatRPPLHadalahperencanaantertulisyang
memuatpotensi,masalah lingkungan hidup,serta upaya
perlindungandanpengelolaannyadalamkurunwaktutertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang
merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling
mempengaruhidalam membentukkeseimbangan,stabilitas,
danproduktivitaslingkunganhidup.
6. Pelestarianfungsilingkunganhidupadalahrangkaianupaya
untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya
tampunglingkunganhidup.
7. Dayadukunglingkunganhidupadalahkemampuanlingkungan
hidupuntukmendukungperikehidupanmanusia,makhlukhidup
lain,dankeseimbanganantarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat,energi,dan/atau
komponenlainyangmasukataudimasukkankedalamnya,
9. Sumberdayaalam adalahunsurlingkunganhidupyangterdiri
atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara
keseluruhanmembentukkesatuanekosistem.
10. Kajianlingkunganhidupstrategisyangselanjutnyadisingkat
KLHSadalahrangkaiananalisisyangsistematis,menyeluruh,
dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasidalam pembangunan suatu wilayah dan/atau
kebijakan,rencana,dan/atauprogram.
11. Analisismengenaidampaklingkunganhidupyangselanjutnya
disebutAmdaladalahKajianmengenaidampakpentingpada
lingkunganhidupdarisuatuusahadan/ataukegiatanyang
direncanakan,sebagaiprasyarat atau dasar pengambilan
keputusantentangpenyelenggaraanusahadan/ataukegiatan
sertatermuatdalam PerizinanBerusahaataupersetujuandari
PemerintahPusat.
12. Upayapengelolaanlingkunganhidupdanupayapemantauan
lingkunganhidup yang selanjutnyadisebutUKL-UPLadalah
standardalam pengelolaandanpemantauanterhadapusaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampakpenting terhadap
lingkunganhidupsertatermuatdalam PerizinanBerusahaatau
persetujuandariPemerintahPusat.
13. Bakumutulingkunganhidupadalahukuranbatasataukadar
makhlukhidup,zat,energi,ataukomponenyangadaatauharus
adadan/atauunsurpencemaryangditenggangkeberadaannya
dalam suatusumberdayatertentusebagaiunsurlingkungan
hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannyamakhlukhidup,zat,energi,dan/ataukomponen
lainkedalamlingkunganhidupolehkegiatanmanusiasehingga
melampauibakumutulingkunganhidupyangtelahditetapkan.
15. Kriteriabakukerusakanlingkunganhidupadalahukuranbatas

48
perubahansifatfisik,kimia,dan/atauhayatilingkunganhidup
yangdapatditenggangolehlingkunganhidupuntukdapattetap
melestarikanfungsinya.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadapsifatfisik,kimia,dan/atauhayatilingkunganhidup
sehinggamelampauikriteriabakukerusakanlingkunganhidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung
dan/atautidaklangsungterhadapsifatfisik,kimia,dan/atau
hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku
kerusakanlingkunganhidup.
18. Konservasisumberdayaalamadalahpengelolaansumberdaya
alam untukmenjaminpemanfaatannyasecarabijaksanaserta
kesinambunganketersediaannyadengantetapmemeliharadan
meningkatkankualitasnilaisertakeanekaragamannya.
19. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan
langsungatautidaklangsungolehaktivitasmanusiasehingga
menyebabkanperubahankomposisiatmosfirsecaraglobaldan
selainitujugaberupaperubahanvariabilitasiklim alamiahyang
teramatipadakurunwaktuyangdapatdibandingkan.
20. Limbahadalahsisasuatuusahadan/ataukegiatan.
21. BahanberbahayadanberacunyangselanjutnyadisingkatB3
adalahzat,energi,dan/ataukomponenlainyangkarenasifat,
konsentrasi,dan/ataujumlahnya,baiksecaralangsungmaupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkunganhidup,dan/ataumembahayakanlingkunganhidup,
kesehatan,sertakelangsunganhidupmanusiadanmakhluk
hiduplain.
22. Limbahbahanberbahayadanberacunyangselanjutnyadisebut
LimbahB3adalahsisasuatuusahadan/ataukegiatanyang
mengandungB3.
23. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan,pengolahan,dan/ataupenimbunan.
24. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan,dan/ataumemasukkanlimbahdan/ataubahan
dalam jumlah,konsentrasi,waktu,danlokasitertentudengan
persyaratantertentukemedialingkunganhiduptertentu.
25. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua
pihakataulebihyangtimbuldarikegiatanyangberpotensi
dan/atautelahberdampakpadalingkunganhidup.
26. Dampaklingkunganhidupadalahpengaruhperubahanpada
lingkunganhidupyangdiakibatkanolehsuatuusahadan/atau
kegiatan.
27. Organisasilingkungan hidup adalah kelompok orang yang
terorganisasidanterbentukataskehendaksendiriyangtujuan
dankegiatannyaberkaitandenganlingkunganhidup.
28. Auditlingkunganhidupadalahevaluasiyangdilakukanuntuk
menilaiketaatanpenanggungjawabusahadan/ataukegiatan

49
terhadappersyaratanhukum dankebijakanyangditetapkan
olehpemerintah.
29. Ekoregionadalahwilayahgeografisyangmemilikikesamaan
ciriiklim,tanah,air,flora,danfaunaasli,sertapolainteraksi
manusiadenganalam yangmenggambarkanintegritassistem
alamdanlingkunganhidup.
30. Kearifanlokaladalahnilai-nilailuhuryangberlakudalam tata
kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungidan
mengelolalingkunganhidupsecaralestari.
31. Masyarakathukum adatadalahkelompokmasyarakatyang
secaraturuntemurunbermukim diwilayahgeografistertentu
karenaadanyaikatanpadaasalusulleluhur,adanyahubungan
yangkuatdenganlingkunganhidup,sertaadanyasistem nilai
yangmenentukanpranataekonomi,politik,sosial,danhukum.
32. Setiaporangadalahorangperseoranganataubadanusaha,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
33. Instrumen ekonomilingkungan hidup adalah seperangkat
kebijakanekonomiuntukmendorongPemerintah,pemerintah
daerah,atausetiaporangkearahpelestarianfungsilingkungan
hidup.
34. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas
terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan
masyarakat.
35. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan
LingkunganHidupatauPernyataanKesanggupanPengelolaan
LingkunganHidupyangtelahmendapatkanpersetujuandari
PemerintahPusat.
36. PemerintahpusatyangselanjutnyadisebutPemerintahadalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun1945.
37. PemerintahDaerahadalahgubernur,bupati,atauwalikota,dan
perangkatdaerah sebagaiunsurpenyelenggara pemerintah
daerah.
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkunganhidup.
Pasal20
(1) Penentuanterjadinyapencemaranlingkunganhidupdiukur
melaluibakumutulingkunganhidup.
(2) Bakumutulingkunganhidupmeliputi:
a. bakumutuair;
b. bakumutuairlimbah;
c. bakumutuairlaut;
d. bakumutuudaraambien;

02 OKT Hasil Timus Pasal 1-41

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to 02 OKT Hasil Timus Pasal 1-41

Similar to 02 OKT Hasil Timus Pasal 1-41 (19)

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

02 OKT Hasil Timus Pasal 1-41