02 OKT Hasil Timus Pasal 41-45 (Panas Bumi s.d Perdagangan) (1)

BahanTimus-Timsin,2Oktober2020(Pasal41-45)
130
Pasal41
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor21 Tahun 2014
tentangPanasBumi(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014
Nomor217,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
5585)diubah:
1. KetentuanPasal4diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal4
(1) PanasBumimerupakankekayaannasionalyangdikuasaioleh
negaradandipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuran
rakyat.
(2) PenguasaanPanasBumiolehnegarasebagaimanadimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,
pemerintahprovinsi,danpemerintah kabupaten/kotasesuai
dengan kewenangannya dan berdasarkan prinsip
pemanfaatan.
Pasal5
(1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat(2)dilakukan
terhadap:
a. PanasBumiuntukPemanfaatanLangsungyangberada
pada:
1. lintas wilayah provinsitermasuk Kawasan Hutan
produksidanKawasanHutanlindung;
2. KawasanHutankonservasi;
3. kawasankonservasidiperairan;dan
4. wilayahlautlebihdari12(duabelas)mildiukurdari
garispantaikearahlautlepasdiseluruhIndonesia.
b. PanasBumiuntukPemanfaatanTidakLangsungyang
beradadiseluruhwilayahIndonesia,termasukKawasan
Hutanproduksi,KawasanHutanlindung,KawasanHutan
konservasi,danwilayahlaut.
(2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi
sebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat(2)sesuaidengan
norma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
Pemerintah Pusat,dilakukan untukPemanfaatan Langsung
yangberadapada:
a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
termasukKawasanHutanproduksidanKawasanHutan
lindung;dan
b. wilayahlautpalingjauh12(duabelas)mildiukurdari
garispantaikearahlautlepasdan/ataukearahperairan
kepulauan.
(3) PenyelenggaraanPanasBumiolehpemerintahkabupaten/kota
sebagaimanadimaksuddalam Pasal4ayat(2)sesuaidengan

131
Pemerintah Pusat,dilakukan untukPemanfaatan Langsung
yangberadapada:
a. wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan
produksidanKawasanHutanlindung;dan
b. wilayahlautpalingjauh1/3(satupertiga)dariwilayah
lautkewenanganprovinsi.
Pasal6
Kewenangan Pemerintah Pusatdalam penyelenggaraan Panas
BumisebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(1)meliputi:
a. pembuatankebijakannasional;
b. pengaturandibidangPanasBumi;
c. PerizinanBerusahaterkaitPanasBumi;
d. pembuatan norma,standar,pedoman,dan kriteria untuk
kegiatan pengusahaan Panas Bumiuntuk pemanfaatan
langsung;
e. pembinaandanpengawasan;
f. pengelolaandatadaninformasigeologisertapotensiPanas
Bumi;
g. inventarisasidan penyusunan neraca sumber daya dan
cadanganPanasBumi;
h. pelaksanaanEksplorasi,Eksploitasi,dan/ataupemanfaatan
PanasBumi;dan
i. pendorongan kegiatan penelitian, pengembangan, dan
kemampuanperekayasaan.
Pasal7
Kewenanganpemerintahprovinsidalam penyelenggaraanPanas
BumisebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(2)sesuaidengan
norma standar,prosedur,dan kriteria yang ditetapkan oleh
PemerintahPusat,meliputi:
a. pembentukanperaturanperundang-undangandaerahprovinsi
dibidangPanasBumiuntukPemanfaatanLangsung;
b. pemberianPerizinanBerusahaterkaitpemanfaatanlangsung
padawilayahyangmenjadikewenangannya;
c. pembinaandanpengawasan;
d. pengelolaandatadaninformasigeologisertapotensiPanas
Bumipadawilayahprovinsi;dan
e. inventarisasidan penyusunan neraca sumberdaya dan
cadanganPanasBumipadawilayahprovinsi.
Pasal8
Kewenanganpemerintahkabupaten/kotadalam penyelenggaraan
PanasBumisebagaimanadimaksuddalam Pasal5ayat(3)sesuai

132
dengannorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkanoleh
PemerintahPusat,meliputi:
a. pembentukan peraturan perundang-undangan daerah
kabupaten/kotadibidangPanasBumiuntukPemanfaatan
Langsung;
b. pemberianPerizinanBerusahaterkaitpemanfaatanlangsung
padawilayahyangmenjadikewenangannya;
c. pembinaandanpengawasan;
d. pengelolaandatadaninformasigeologisertapotensiPanas
Bumipadawilayahkabupaten/kota;dan
e. inventarisasidan penyusunan neraca sumberdaya dan
cadanganPanasBumipadawilayahkabupaten/kota.
Pasal11
(1) Setiap Orang yang melakukan pengusahaan Panas Bumi
untukPemanfaatanLangsungsebagaimanadimaksuddalam
Pasal9 ayat(1)hurufa wajib terlebih dahulu memiliki
PerizinanBerusahaterkaitpemanfaatanlangsung.
(2) Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
PemerintahPusatuntukpemanfaatanlangsungyangberada
pada:
a. lintas wilayah provinsi termasuk Kawasan Hutan
produksidanKawasanHutanlindung;
b. KawasanHutankonservasi;
c. kawasankonservasidiperairan;dan
d. wilayahlautlebihdari12(duabelas)mildiukurdarigaris
pantaikearahlautlepasdiseluruhIndonesia.
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanolehgubernur
sesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
olehPemerintahPusat,untukPemanfaatanLangsungyang
beradapada:
a. lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi
termasukKawasanHutanproduksidanKawasanHutan
lindung;dan
b. wilayahlautpalingjauh12(duabelas)mildiukurdari
garispantaikearahlautlepasdan/ataukearahperairan
kepulauan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
bupati/walikotasesuainorma,standar,prosedur,dankriteria
yangditetapkanolehPemerintahPusat,untukPemanfaatan
Langsungyangberadapada:
a.wilayah kabupaten/kota termasuk Kawasan Hutan
produksidanKawasanHutanlindung;dan
b.wilayahlautpalingjauh1/3(satupertiga)dariwilayah
lautkewenanganprovinsi.

133
(5) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimanadimaksud pada
ayat(2),ayat(3),dan ayat(4) diberikan berdasarkan
permohonandariSetiapOrang.
(6) PerizinanBerusahaterkaitpemanfaatanlangsungdiberikan
setelahSetiapOrangsebagaimanadimaksudpadaayat(5)
mendapatpersetujuanlingkungansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangandibidangperlindungandan
pengelolaanlingkunganhidup.
7. KetentuanPasal12dihapus.
Pasal15
Ketentuan lebih lanjutmengenainorma,standar,prosedurdan
kriteriapengusahaanPanasBumiuntukPemanfaatanLangsung
sebagaimanadimaksuddalam Pasal11termasukhargaenergi
PanasBumidiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal23
(1) Badan Usaha yang melakukan pengusahaan Panas Bumi
untukPemanfaatanTidakLangsungsebagaimanadimaksud
dalam Pasal9 ayat(1)huruf b wajib terlebih dahulu
memenuhiPerizinanBerusahadibidangPanasBumi.
(2) Perizinan Berusaha dibidang Panas Bumisebagaimana
dimaksud pada ayat(1)diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepadaBadanUsahaberdasarkanhasilpenawaranWilayah
Kerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan
BerusahadibidangPanasBumiuntukPemanfaatanTidak
LangsungdiaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal24
Dalam halkegiatanpengusahaanPanasBumiuntukPemanfaatan
TidakLangsungberadadiKawasanHutan,pemegangPerizinan
BerusahaterkaitPanasBumiwajibmemenuhiPerizinanBerusaha
dibidang kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal36
(1) PemerintahPusatdapatmencabutPerizinanBerusahaPanas

134
Bumisebagaimanadimaksuddalam Pasal33hurufcjika
pelakuusahaPanasBumi:
a. melakukanpelanggaranterhadapsalahsatuketentuan
yangtercantum dalam PerizinanBerusahaterkaitPanas
Bumi;dan/atau
b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Perizinan Berusaha
Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PemerintahPusatterlebihdahulumemberikankesempatan
dalam jangkawaktu6(enam)bulankepadapelakuusaha
Panas Bumiuntuk memenuhikewajiban sesuaidengan
ketentuanyangdiaturdenganUndang-Undangini.
Pasal37
Pemerintah Pusatdapatmembatalkan Perizinan Berusaha di
bidangPanasBumisebagaimanadimaksuddalamPasal33hurufd
jika:
a. PelakuusahaPanasBumimemberikandata,informasi,atau
keteranganyangtidakbenardalampermohonan;atau
b. Perizinan Berusaha bidang Panas Bumidinyatakan batal
berdasarkanputusanpengadilan.
Pasal38
(1) Dalam halPerizinanBerusahaterkaitPanasBumiberakhir
karenaalasansebagaimanadimaksuddalamPasal33,pelaku
usaha Panas Bumiwajib memenuhidan menyelesaikan
segala kewajibannya sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) KewajibanpelakuusahaPanasBumisebagaimanadimaksud
padaayat(1)dinyatakantelahterpenuhisetelahmendapatkan
persetujuandariPemerintahPusat.
(3) Pemerintah Pusat menetapkan persetujuan pengakhiran
PerizinanBerusahaPanasBumisetelahpelakuusahaPanas
BumimelaksanakanpemulihanfungsilingkungandiWilayah
Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud
padaayat(1).
Pasal40
(1) Badan Usahapemegang Perizinan BerusahaterkaitPanas
Bumiyang melanggar atau tidak memenuhiketentuan
sebagaimanadimaksuddalamPasal11,Pasal13ayat(1)atau
ayat(2),Pasal20ayat(2),Pasal23ayat(1),Pasal26ayat(1)
atauayat(2),Pasal27ayat(1)danayat(3),Pasal31ayat(3),
atauPasal32ayat(2)dikenaisanksiadministratif.
(2) Sanksiadministratifsebagaimanadimaksud padaayat(1)

135
berupa:
a.peringatantertulis;
b.penghentiansementaraseluruhkegiatan;
c.dendaadministrasi;dan/atau
d.pencabutanPerizinanBerusaha.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteria,jenis,besarandenda,
dantatacarapengenaansanksiadministratifsebagaimana
dimaksudpadaayat(2)diaturdalamPeraturanPemerintah.
Pasal42
(1) Dalam halakanmenggunakanbidang-bidangtanahnegara,
hakatastanah,tanahulayat,dan/atauKawasanHutandi
dalam WilayahKerja,pemegangPerizinanBerusahaterkait
pemanfaatanlangsungataupemegangPerizinanBerusaha
terkait panas bumi harus terlebih dahulu melakukan
penyelesaianpenggunaanlahandenganpemakaitanahdi
atas tanah negara atau pemegang hak atau Perizinan
Berusaha dibidang kehutanan sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
(2) Dalam halPemerintah Pusatmelakukan Eksplorasiuntuk
menetapkan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal17ayat(1),sebelum melakukanEksplorasi,Menteri
melakukanpenyelesaianpenggunaanlahandenganpemakai
tanahdiatastanahnegaraataupemeganghakatauPerizinan
Berusaha dibidang kehutanan sesuaidengan ketentuan
(3) Penyelesaiansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat
(2)dilakukansecaramusyawarahdanmufakatdengancara
jualbeli,tukar-menukar,gantirugiyanglayak,pengakuanatau
bentukpenggantianlainkepadapemakaitanahdiatautanah
negaraataupemeganghak.
(4) Dalam halkegiatanpengusahaanPanasBumidilakukanoleh
badanusahamiliknegarayangmendapatpenugasankhusus
dariPemerintah,penyediaantanahdilakukansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.
(1) PemegangPerizinanBerusahaterkaitpemanfaatanlangsung
atau Pemegang Perizinan Berusaha terkaitPanas Bumi
sebelum melakukanpengusahaanPanasBumidiatastanah
negara,hak atas tanah,tanah ulayat,dan/atau Kawasan
Hutanharus:
a.memperlihatkan:
1. Perizinan Berusaha terkaitpemanfaatan langsung
atausalinanyangsah;atau
2. PerizinanBerusahaterkaitpanasbumiatausalinan
yangsah;
b.memberitahukanmaksuddantempatkegiatanyangakan

136
dilakukan;dan
c.melakukanpenyelesaianataujaminanpenyelesaianyang
disetujuioleh pemakaitanah diatas tanah negara
dan/ataupemeganghaksebagaimanadimaksuddalam
Pasal42.
(2) Jika pemegang Perizinan Berusaha terkaitpemanfaatan
langsungataupemegangPerizinanBerusahaterkaitpanas
bumitelah memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud
padaayat(1),pemakaitanahdiatastanahnegaradan/atau
pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Perizinan
Berusaha terkaitpemanfaatan langsung atau pemegang
PerizinanBerusahaterkaitpanasbumiuntukmelaksanakan
pengusahaanPanasBumidiatastanahyangbersangkutan.
Pasal46
SetiapOrangdilarangmenghalangiataumerintangipengusahaan
Panas Bumiyang telah memegang Perizinan Berusaha terkait
Panas Bumidan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana
dimaksuddalamPasal42.
Pasal47
Pelaku Usaha Pemanfaatan Langsung berhak melakukan
pengusahaanPanasBumisesuaidenganPerizinanBerusahayang
diberikan.
Pasal48
PelakuusahaPemanfaatanLangsungwajib:
a. memahamidanmenaatiperaturanperundang-undangandi
bidangkeselamatandankesehatankerjasertaperlindungan
danpengelolaanlingkunganhidupdanmemenuhistandar
yangberlaku;
b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan,
penanggulangan,danpemulihanfungsilingkunganhidup.
Pasal49
PelakuUsahaPemanfaatanLangsungwajibmemenuhikewajiban
berupa:
a. pajakdaerah;dan
b. retribusidaerah.
Pasal50
(1) Setiap orang Pemegang Perizinan Berusaha terkait
PemanfaatanLangsungyangtidakmemenuhiataumelanggar

137
ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal48hurufb,
hurufc,atauhurufdatauPasal49ayat(1)dikenaisanksi
administratif.
berupa:
a.peringatantertulis;
b.penghentian sementara seluruh kegiatan pengusahaan
PanasBumiuntukPemanfaatanLangsung;dan/atau
c.pencabutanPerizinanBerusaha.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengenaansanksi
administratifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat
(2)diaturdalamPeraturanPemerintah.
Pasal56
(1) BadanUsahapemegangPerizinanBerusahaterkaitPanas
Bumiyang melanggar atau tidak memenuhiketentuan
sebagaimanadimaksuddalamPasal52ayat(1)hurufb,huruf
c,hurufd,hurufg,hurufh,hurufi,atauhurufj,Pasal53ayat
(1),atau Pasal54 ayat(1)atau ayat(4)dikenaisanksi
administratif.
berupa:
a. peringatantertulis;
b. penghentiansementaraseluruhkegiatanEksplorasi,
c. Eksploitasi,danpemanfaatan;dan/atau
d. pencabutanPerizinanBerusaha.
dimaksudpadaayat(2)diaturdalamPeraturanPemerintah.
Pasal59
(1) Pemerintahmelakukanpembinaandanpengawasanterhadap
penyelenggaraanPanasBumiuntukpemanfaatanlangsung.
(2) Ketentuanlebihlanjutmengenaipembinaandanpengawasan
penyelenggaraanPanasBumiuntukPemanfaatanLangsung
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal67
SetiapOrangyangdengansengajamelakukanpengusahaanPanas
Bumiuntuk Pemanfaatan Langsung tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) yang
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan Kesehatan,
Keselamatan,Keamanan,danLingkungan(K3L),dipidanadengan
pidanapenjarapalinglama2(dua)tahunataupidanadendapaling

138
banyakRp6.000.000.000,00(enammiliarrupiah).
Pasal68
Setiap Orang yang memilikiPerizinan Berusaha yang dengan
sengajamelakukanpengusahaanPanasBumiuntukPemanfaatan
Langsung tidak pada lokasiyang ditetapkan dalam Perizinan
Berusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal13ayat(1)yang
pidanapenjarapalinglama2(dua)tahun6(enam)bulanatau
pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar
rupiah).
Pasal69
Setiap Orang yang memiliki Perizinan Berusaha terkait
Pemanfaatan Langsung yang dengan sengaja melakukan
pengusahaanPanasBumiyangtidaksesuaidenganperuntukannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang
mengakibatkantimbulnyakorban/kerusaknterhadap Kesehatan,
pidanapenjarapalinglama3(tiga)tahunataupidanadendapaling
banyakRp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah).
Pasal70
BadanUsahapemilikPerizinanBerusahaterkaitPanasBumiyang
dengan sengaja melakukan Eksplorasi,Eksploitasi,dan/atau
pemanfaatanbukanpadaWilayahKerjasebagaimanadimaksud
dalam Pasal20ayat(2)dipidanadengandendapalingbanyak
Rp70.000.000.000,00(tujuhpuluhmiliarrupiah).
Pasal71
BadanUsahayangdengansengajamelakukanpengusahaanPanas
Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung tanpa Perizinan
BerusahadibidangPanasBumisebagaimanadimaksuddalam
Pasal23ayat(1)yangmengakibatkantimbulnyakorban/kerusakan
terhadap Kesehatan,Keselamatan,Keamanan,dan Lingkungan
(K3L), dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp50.000.000.000,00(limapuluhmiliarrupiah).
Pasal72
BadanUsahapemilikPerizinanBerusahaterkaitPanasBumiyang
dengansengajamenggunakanPerizinanBerusahaterkaitPanas
Bumitidaksesuaidenganperuntukannyasebagaimanadimaksud
dalam Pasal26ayat(1)dipidanadenganpidanadendapaling
banyakRp100.000.000.000,00(seratusduapuluhmiliarrupiah).

139
Pasal73
SetiapOrangyangdengansengajamenghalangiataumerintangi
pengusahaanPanasBumiterhadappemegangPerizinanBerusaha
terkaitPanas Bumisebagaimana dimaksud dalam Pasal46
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama7(tujuh)tahunatau
pidana denda paling banyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh
miliarrupiah).
Pasal42
tentangKetenagalistrikan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2009 Nomor133,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5052)diubah:
1. Ketentuan Pasal1 angka 10 dan angka 12 diubah,angka 11
dihapussehinggaPasal1berbunyisebagaiberikut:
Pasal1
DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:
1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut
penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha
penunjangtenagalistrik.
2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energisekunderyang
dibangkitkan,ditransmisikan,dandidistribusikanuntuksegala
macamkeperluan,tetapitidakmeliputilistrikyangdipakaiuntuk
komunikasi,elektronika,atauisyarat.
3. Usahapenyediaantenagalistrikadalahpengadaantenagalistrik
meliputipembangkitan,transmisi,distribusi,dan penjualan
tenagalistrikkepadakonsumen.
4. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi
tenagalistrik.
5. Transmisitenagalistrikadalahpenyalurantenagalistrikdari
pembangkitankesistem distribusiataukekonsumen,atau
penyalurantenagalistrikantarsistem.
6. Distribusitenagalistrikadalahpenyalurantenagalistrikdari
sistemtransmisiataudaripembangkitankekonsumen.
7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli
tenagalistrikdaripemegang izin usahapenyediaan tenaga
listrik.
8. Usahapenjualantenagalistrikadalahkegiatanusahapenjualan
tenagalistrikkepadakonsumen.
9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana
pengembangansistem penyediaantenagalistrikyangmeliputi
bidangpembangkitan,transmisi,dandistribusitenagalistrik
yangdiperlukanuntukmemenuhikebutuhantenagalistrik.
10.PerizinanBerusahaterkaitketenagalistrikanadalahperizinan

140
untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
untukkepentinganumum,usahapenyediaantenagalistrikuntuk
kepentingansendiri,dan/atau usahajasapenunjang tenaga
listrik.
11.Dihapus.
12.Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah
sebagaitempatbadan usaha melakukan usaha distribusi
dan/ataupenjualantenagalistrik.
13.Gantirugihakatastanahadalahpenggantianataspelepasan
ataupenyerahanhakatastanahberikutbangunan,tanaman,
dan/ataubendalainyangterdapatdiatastanahtersebut.
14.Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada
pemeganghakatastanahberikutbangunan,tanaman,dan/atau
bendalainyangterdapatdiatastanahtersebutkarenatanah
tersebutdigunakansecaratidaklangsunguntukpembangunan
ketenagalistrikantanpadilakukanpelepasanataupenyerahan
hakatastanah.
15.PemerintahPusatyangselanjutnyadisebutPemerintahadalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahnegaraRepublikIndonesiasebagaimanadimaksud
dalam Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945.
16.PemerintahDaerahadalahgubernur,bupati,atauwalikota,dan
perangkatdaerahsebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan
Daerah.
17.Menteri adalah menteri yang membidangi urusan
ketenagalistrikan.
18.Setiaporangadalahorangperoranganataubadanbaikyang
berbadanhukummaupunyangbukanberbadanhukum.
Pasal3
(1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomidaerah
sesuaidengannorma,standar,prosedurdankriteriayang
ditetapkanolehPemerintahPusat.
(2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan
melaksanakanusahapenyediaantenagalistrik.
Pasal4
(1) PelaksanaanusahapenyediaantenagalistrikolehPemerintah
PusatdanPemerintahDaerahdilakukanolehbadanusaha

141
miliknegaradanbadanusahamilikdaerah
(2) Badanusahamilikdaerah,Badanusahaswasta,koperasi,dan
swadaya masyarakat dapat berpartisipasidalam usaha
penyediaantenagalistrik.
(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal3ayat(1),Pemerintahdanpemerintahdaerah
menyediakandanauntuk:
a. kelompokmasyarakattidakmampu;
b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di
daerahyangbelumberkembang;
c. pembangunan tenaga listrik didaerah terpencildan
perbatasan;dan
d. pembangunanlistrikperdesaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dana
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal5
(1) KewenanganPemerintahdibidangketenagalistrikanmeliputi:
a. penetapankebijakanketenagalistrikannasional;
b. penetapan peraturan perundang-undangan dibidang
ketenagalistrikan;
c. penetapan standar,pedoman,dan kriteria dibidang
ketenagalistrikan;
d. penetapanpedomanpenetapantariftenagalistrikuntuk
konsumen;
e. penetapanrencanaumumketenagalistrikannasional;
f. penetapanwilayahusaha;
g. penetapanPerizinanBerusahaterkaitjualbelitenaga
listriklintasnegara
h. PerizinanBerusahapenyediaantenagalistrik;
i. penetapan tariftenaga listrik untuk konsumen dari
pemegangPerizinanBerusahapenyediaantenagalistrik
untukkepentinganumum;
j. penetapanpersetujuanhargajualtenagalistrikdansewa
jaringantenagalistrikdaripemegangPerizinanBerusaha
penyediaantenagalistrikuntukkepentinganumum;
k. penetapanpersetujuanpenjualankelebihantenagalistrik
daripemegangPerizinanBerusahapenyediaantenaga
listrikuntukkepentingansendiri;
l. penetapan Perizinan Berusaha untuk kegiatan jasa
penunjangtenagalistrik;
m. penetapan Perizinan Berusaha terkait usaha jasa
penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan
usaha milik negara atau penanam modal
asing/mayoritassahamnyadimilikiolehpenanam modal
asing;
n. penetapan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan

142
jaringantenagalistrikuntukkepentingantelekomunikasi,
multimedia, dan informatika pada jaringan milik
pemegangPerizinanBerusahaterkaitpenyediaantenaga
listrik atau Perizinan Berusaha terkaitoperasiyang
ditetapkanolehPemerintah;
o. pembinaandanpengawasankepadabadanusahadi
bidangketenagalistrikan;
p. pengangkataninspekturketenagalistrikan;
q. pembinaan jabatan fungsional inspektur
ketenagalistrikan untukseluruh tingkatpemerintahan;
dan
r. penetapan sanksiadministratifkepada badan usaha
yangizinnyaditetapkanolehPemerintah.
(2) Kewenanganpemerintahprovinsidibidangketenagalistrikan
meliputi:
a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang
ketenagalistrikan;
b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah
provinsi;
c. pembinaandanpengawasankepadabadanusahadi
bidang ketenagalistrikan yang Perizinan Berusahanya
ditetapkanolehpemerintahprovinsi;
d. pengangkataninspekturketenagalistrikanuntukprovinsi;
dan
e. penetapan sanksiadministratifkepada badan usaha
yangizinnyaditetapkanolehpemerintahprovinsi.
(3) Kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang
ketenagalistrikanmeliputi:
a.penetapanperaturandaerahkabupaten/kotadibidang
ketenagalistrikan;
b.penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah
kabupaten/kota;
c.pembinaandanpengawasankepadabadanusahadi
bidangketenagalistrikanyangizinnyaditetapkanoleh
pemerintahkabupaten/kota;
d.pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk
kabupaten/kota;dan
e.penetapan sanksiadministratifkepada badan usaha
yangizinnyaditetapkanolehpemerintahkabupaten/kota.

143
Pasal7
(1) Rencana umum ketenagalistrikan nasional disusun
berdasarkankebijakanenerginasionaldanditetapkanoleh
PemerintahPusat.
(2) Rencana umum ketenagalistrikan nasionalsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)disusundenganmengikutsertakan
pemerintahdaerah.
(3) Ketentuanmengenaipedomanpenyusunanrencanaumum
ketenagalistrikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur
denganPeraturanPemerintah.
Pasal10
(1) Usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentinganumum
sebagaimanadimaksuddalam Pasal9hurufameliputijenis
usaha:
a. pembangkitantenagalistrik;
b. transmisitenagalistrik;
c. distribusitenagalistrik;dan/atau
d. penjualantenagalistrik.
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukansecara
terintegrasi.
secara terintegrasisebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dilakukanoleh1(satu)badanusahadalam 1(satu)wilayah
usaha.
(4) Dalam halusaha pembangkitan,transmisi,distribusi,dan
penjualandilakukansecaraterintegrasi,usahapembangkitan
dan/atautransmisidapatdilakukandiluarwilayahusahanya.
dengan jenis usaha distribusi tenaga listrik dan/atau
penjualantenagalistrikdilakukanoleh1(satu)badanusaha
dalam1(satu)WilayahUsaha.
(6) KetentuanlebihlanjutmengenaiWilayahUsahasebagaimana
dimaksudpadaayat(3),ayat(4),danayat(5)diaturdengan
PeraturanPemerintah.
Pasal11
sebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)dilaksanakan
olehbadanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerah,
badanusahaswasta,koperasi,danswadayamasyarakatyang
berusahadibidangpenyediaantenagalistrik.
(2) Badanusahamiliknegarasebagaimanadimaksudpadaayat
(1)diberiprioritas pertama melakukan usaha penyediaan
tenagalistrikuntukkepentinganumum.
(3) Badanusahamiliknegara,badanusahamilikdaerah,badan

144
usaha swasta,koperasi,dan swadaya masyarakatdalam
melakukanusahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingan
umumwajibmengutamakanprodukdanpotensidalamnegeri.
(4) Untukwilayahyangbelum mendapatkanpelayanantenaga
listrik,PemerintahPusatmemberikesempatankepadabadan
usahamilikdaerah,badanusahamilikswasta,ataukoperasi
sebagaipenyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik
terintegrasi.
(5) Dalam haltidakadabadanusahamilikdaerah,badanusaha
swasta,ataukoperasiyangdapatmenyediakantenagalistrik
diwilayahtersebut,PemerintahPusatwajibmenugasibadan
usahamiliknegarauntukmenyediakantenagalistrik.
Pasal13
(1) Usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingansendiri
sebagaimanadimaksuddalam pasal12dilaksanakanhanya
untukpemakaiansendiri.
(2) Usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingansendiri
dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat,
pemerintahdaerah,badanusahamiliknegara,badanusaha
milikdaerah,badanusahaswasta,koperasi,perseorangan,
danlembaga/badanusahalainnya.
(3) InstansiPemerintahPusat,pemerintahdaerah,badanusaha
miliknegara,badanusahamilikdaerah,badanusahaswasta,
koperasi,perseorangan,danlembaga/badanusahalainnya
dalam melaksanakanusahapenyediaantenagalistrikuntuk
kepentingansendiriwajibmengutamakanprodukdanpotensi
dalamnegeri.
Pasal16
(1) Usahajasapenunjangtenagalistriksebagaimanadimaksud
dalamPasal15hurufameliputi:
a. konsultasidalambidanginstalasitenagalistrik;
b. pembangunandanpemasanganinstalasitenagalistrik;
c. pemeriksaandanpengujianinstalasitenagalistrik;
d. pengoperasianinstalasitenagalistrik;
e. pemeliharaaninstalasitenagalistrik;
f. penelitiandanpengembangan;
g. pendidikandanpelatihan;
h. laboratorium pengujianperalatandanpemanfaattenaga
listrik;
i. sertifikasiperalatandanpemanfaattenagalistrik;
j. sertifikasikompetensitenagateknikketenagalistrikan;
k. sertifikasibadanusahajasapenunjangtenagalistrik;dan
l. usahajasalainyangsecaralangsungberkaitandengan
(2) Usahajasapenunjangtenagalistriksebagaimanadimaksud

145
padaayat(1)dilaksanakanolehbadanusahamiliknegara,
badan usaha milik daerah,badan usaha swasta,badan
layanan umum,dan koperasiyang memilikisertifikasi,
klasifikasi,dankualifikasi.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaisertifikasi,klasifikasi,dan
kualifikasiusahajasapenunjangtenagalistrikdiaturdengan
Pasal18
Usahapenyediaantenagalistrikdanusahapenunjangtenagalistrik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 dilaksanakan setelah
mendapatkanPerizinanBerusaha.
Pasal19
(1) PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal18,
diberikankepadabadanusahauntukkegiatan:
a. usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentinganumum;
b. usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingansendiri;
dan
c. usahajasapenunjangtenagalistrik.
(2) PerizinanBerusahauntukkegiatanpenyediaantenagalistrik
untukkepentinganumum sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufatermasukuntukkegiatanjualbelilintasnegara.
(3) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan usaha
penyediaantenagalistrikuntukkepentinganumum,usaha
penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri,dan
usahajasapenunjangtenagalistrikwajibmemenuhiPerizinan
Berusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1).
Pasal21
(1) PemerintahatauPemerintahDaerahmenetapkanPerizinan
Berusahasesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayang
(2) Pemerintah menetapkan norma,standar,prosedur,dan
kriteriaberkaitandenganPerizinanBerusaha.
Pasal22
PerizinanBerusahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingan
sendirisebagaimanadimaksuddalam Pasal19ayat(1)hurufb
diwajibkan untuk pembangkittenaga listrik dengan kapasitas
tertentuyangdiaturdenganPeraturanPemerintah.

146
Pasal23
(1) Pelakuusahauntukkegiatanpenyediaantenagalistrikuntuk
kepentingansendiridapatmenjualkelebihantenagalistrik
untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah
mendapatpersetujuan dariPemerintah atau Pemerintah
Daerahsesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayang
(2) Penjualankelebihantenagalistrikuntukkepentinganumum
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukandalam
halwilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang
PerizinanBerusahauntukkegiatanpenyediaantenagalistrik.
Pasal24
KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahauntukkegiatan
usaha penyediaan tenaga listrikuntukkepentingan umum dan
usahapenyediaantenagalistrikuntukkepentingansendiridiatur
Pasal25
Penetapan Perizinan Berusaha industrijasa penunjang tenaga
listrik untuk industridilaksanakan sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangandibidangperindustrian.
Pasal27
(1) Pelakuusahauntukkegiatanpenyediaantenagalistrikuntuk
kepentinganumum dalam melaksanakanusahapenyediaan
tenagalistriksebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)
berhakuntuk:
a. melintasisungaiatau danau,baikdiatasmaupun di
bawahpermukaan;
b. melintasilaut,baikdiatasmaupundibawahpermukaan;
c. melintasijalanumumdanjalankeretaapi;
d. masuk ke tempat umum atau perorangan dan
menggunakannyauntuksementarawaktu;
e. menggunakantanahdanmelintasdiatasataudibawah
tanah;
f. melintasdiatasataudibawahbangunanyangdibangun
diatasataudibawahtanah;dan
g. memotongdan/ataumenebangtanamanyang
menghalanginya.
(2) Dalam pelaksanaankegiatansebagaimanadimaksudpada
ayat(1),pelaku usaha untukkegiatan penyediaan tenaga
listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan

147
Pasal28
Pelaku usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk
kepentinganumumwajib:
a. menyediakantenagalistrikyangmemenuhistandar
mutudankeandalanyangberlaku;
b. memberikanpelayananyangsebaik-baiknyakepada
konsumendanmasyarakat;
c. memenuhiketentuankeselamatanketenagalistrikan;dan
d. mengutamakanprodukdanpotensidalamnegeri.
Pasal29
(1) Konsumenberhakuntuk:
a. mendapatpelayananyangbaik;
b. mendapattenaga listriksecara terus-menerus dengan
mutudankeandalanyangbaik;
c. memperolehtenagalistrikyangmenjadihaknyadengan
hargayangwajar;
d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada
gangguantenagalistrik;dan
e. mendapatgantirugiapabila terjadipemadaman yang
diakibatkankesalahandan/ataukelalaianpengoperasian
olehpelakuusahauntukpenyediaantenagalistrikuntuk
kepentingan umum sesuaisyaratyang diaturdengan
perjanjianjualbelitenagalistrik.
(2) Konsumenwajib:
a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang
mungkintimbulakibatpemanfaatantenagalistrik;
b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik
konsumen;
c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan
peruntukannya;
d. membayartagihanpemakaiantenagalistrik;dan
e. menaatipersyaratanteknisdibidangketenagalistrikan.
(3) Konsumenbertanggungjawabapabilakarenakelalaiannya
mengakibatkan kerugian pelaku usaha untuk kegiatan
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaitanggungjawabkonsumen
Pemerintah.
Pasal30
(1) Penggunaan tanah oleh pelaku usaha untuk kegiatan
penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya
sebagaimanadimaksuddalam Pasal27dilakukandengan
memberikan gantirugihak atas tanah atau kompensasi

148
kepadapemeganghakatastanah,bangunan,dantanaman
sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
(2) Gantirugihakatastanahsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)diberikanuntuktanahyangdipergunakansecaralangsung
oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan
penyediaantenagalistrikdanbangunansertatanamandiatas
tanah.
(3) Kompensasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikan
untukpenggunaantanahsecaratidaklangsungolehpelaku
usaha untuk kegiatan penyediaan tenaga listrik yang
mengakibatkan berkurangnya nilaiekonomis atas tanah,
bangunan,dantanamanyangdilintasitransmisitenagalistrik.
(4) Ketentuan lebih lanjutmengenaiperhitungan kompensasi
Pemerintah.
(5) Dalam haltanahyangdigunakanpelakuusahauntukkegiatan
penyediaantenagalistrikterdapatbagiantanahyangdikuasai
olehpemeganghakatastanahataupemakaitanahnegara,
sebelum memulaikegiatan,pelaku usaha untuk kegiatan
penyediaantenagalistrikwajibmenyelesaikanmasalahtanah
tersebutsesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangandibidangpertanahan.
(6) Dalam haltanahyangdigunakanpelakuusahauntukkegiatan
penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat,
penyelesaiannyadilakukanberdasarkanketentuanperaturan
perundang-undangan di bidang pertanahan dengan
memperhatikanketentuanhukumadatsetempat.
Pasal32
(1) Penetapandantatacarapembayarangantirugihakatas
tanahataukompensasisebagaimanadimaksuddalam Pasal
30dilakukansesuaidenganketentuanperaturanperundang-
undangan.
(2) Gantirugihakatastanah ataukompensasisebagaimana
dimaksuddalam Pasal30dibebankankepadapelakuusaha
untukkegiatanpenyediaantenagalistrik.
Pasal33
(1) Harga jualtenagalistrikdan sewa jaringan tenagalistrik
ditetapkanberdasarkanprinsipusahayangsehat.
(2) PemerintahatauPemerintahDaerahmemberikanpersetujuan
atashargajualtenagalistrikdansewajaringantenagalistrik
sesuainorma,standar,prosedur,dankriteriayangditetapkan
olehPemerintahPusat.
Pasal34

149
(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya
menetapkan tariftenaga listrik untuk konsumen dengan
persetujuanDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia.
(2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
menetapkan tariftenaga listrik untuk konsumen dengan
persetujuanDewanPerwakilanRakyatDaerahberdasarkan
Pemerintah.
Catatan:
02OKT2020-20. -DisetujuiTimusayat(2)danayat(3),
dihapusdanreformulasipenyesuaianayat(4)danrujukan
pasaluntukdibawakePanja
(3) Dalam halpemerintahdaerahtidakdapatmenetapkantarif
tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemerintah menetapkan tariftenaga listrik untuk daerah
tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
RepublikIndonesia.
(4) Tariftenagalistrikuntukkonsumensebagaimanadimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan
keseimbangankepentingannasional,daerah,konsumen,dan
pelakuusahapenyediaantenagalistrik.
(5) Tariftenagalistrikuntukkonsumensebagaimanadimaksud
padaayat(1)dapatditetapkansecaraberbedadisetiap
daerahdalamsuatuwilayahusaha.
Pasal35
Pelakuusahauntukkegiatanpenyediaantenagalistrikdilarang
menerapkantariftenagalistrikuntukkonsumenyangtidaksesuai
dengan penetapan Pemerintah Pusatsebagaimana dimaksud
dalamPasal34.
Pasal37
Jualbelitenagalistriklintasnegaradilakukanolehpelakuusaha
untukkegiatanpenyediaantenagalistrikberdasarkanPerizinan
Berusaha.
Pasal44
(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi
ketentuankeselamatanketenagalistrikan.
(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)bertujuanuntukmewujudkankondisi:
a. andaldanamanbagiinstalasi;
b. aman daribahaya bagimanusia dan makhluk hidup
lainnya;dan
c. ramahlingkungan.
(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana

150
dimaksudpadaayat(1)meliputi:
a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat
tenagalistrik;
b. pengamananinstalasitenagalistrik;dan
c. pengamananpemanfaattenagalistrik.
(4) Setiapinstalasitenagalistrikyangberoperasiwajibmemiliki
sertifikatlaikoperasi.
(5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib
memenuhiketentuanstandarnasionalIndonesia.
(6) Setiap tenaga teknikdalam usaha ketenagalistrikan wajib
memilikisertifikatkompetensi.
(7) Ketentuanmengenaikeselamatanketenagalistrikan,sertifikat
laik operasi,standar nasionalIndonesia,dan sertifikat
kompetensisebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampai
denganayat(6)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal45
(1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan
telekomunikasi,multimedia,dan informatika hanya dapat
dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan
(2) Pemanfaatanjaringantenagalistriksebagaimanadimaksud
pada ayat(1)hanya dapatdilakukan dengan persetujuan
pemilikjaringan.
(3) Pemilik jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikanlaporankepadaPemerintahPusat.
(4) Ketentuanlebihlanjutmengenaipemanfaatanjaringantenaga
listriksebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),danayat
(3)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal46
(1) Pemerintahdan/atauPemerintahDaerahberdasarkannorma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh
PemerintahPusatmelakukanpembinaandanpengawasan
terhadapusahapenyediaantenagalistrikdalamhal:
a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk
pembangkittenagalistrik;
b. pemanfaatanjaringantenagalistrikuntukkepentingan
telekomunikasi,multimedia,daninformatika;
c. pemenuhankecukupanpasokantenagalistrik;
d. pemenuhanpersyaratanketeknikan;
e. pemenuhanaspekperlindunganlingkunganhidup;
f. pengutamaanpemanfaatanbarangdanjasadalamnegeri;
g. penggunaantenagakerjaasing;
h. pemenuhan tingkatmutu dan keandalan penyediaan
tenagalistrik;
i. pemenuhanpersyaratanperizinan;

151
j. penerapantariftenagalistrik;dan
k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha
penunjangtenagalistrik.
(2) Dalam melakukanpengawasansebagaimanadimaksudpada
ayat(1),Pemerintahdan/atauPemerintahDaerahdapat:
a. melakukaninspeksipengawasandilapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang
ketenagalistrikan;
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan
pelaksanaanusahadibidangketenagalistrikan;dan
d. memberikansanksiadministratifterhadappelanggaran
ketentuanPerizinanBerusaha.
(3) Dalam melaksanakanpengawasanketeknikansebagaimana
dimaksudpadaayat(1),Pemerintahdan/atauPemerintah
Daerah dibantu oleh inspekturketenagalistrikan dan/atau
PenyidikPegawaiNegeriSipil.
(4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan
pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)kepadapemerintahdaerah.
Pasal48
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksuddalam Pasal16ayat(3),Pasal17ayat(3),Pasal19
ayat(2),Pasal22,Pasal23ayat(3),Pasal27ayat(2),Pasal
28,Pasal30ayat(1),Pasal33ayat(3),Pasal35,Pasal37,
Pasal42,Pasal44ayat(4)atauayat(5),atauPasal45ayat(3)
dikenaisanksiadministratif.:
a. tegurantertulis;
b. pembekuankegiatansementara;
c. denda;dan/atau
d. pencabutanPerizinanBerusaha.
(2) Setiaporangyangmendirikanbangunanataumembiarkan
bangunandan/ataumenanamkembalitanaman,yang:
a.telahdiberikangantirugisebagaimanadimaksuddalam
Pasal30 ayat(2)dan/atau kompensasisebagaimana
dimaksuddalamPasal30ayat(3);
b.berpotensimasuk ke ruang bebas atau jarak bebas
minimumjaringantenagalistrik;dan
c.berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau
mengganggukeandalanpenyediaantenagalistrik,
dikenaisanksiadministratif.
dimaksudpadaayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.

152
Pasal49
(1) Setiaporangyangmelakukanusahapenyediaantenagalistrik
untuk kepentingan umum tanpa Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal19 ayat(2) yang
Keselamatan,Keamanan,dan Lingkungan (K3L),dipidana
denganpidanapenjarapalinglama3(tiga)tahundandenda
palingbanyakRp3.000.000.000,00(tigamiliarrupiah).
(2) Setiaporangyangmelakukanusahapenyediaantenagalistrik
untukkepentingansendiriyangterhubungdenganjaringan
tenagalistrik(ongrid)tanpaPerizinanBerusahasebagaimana
dimaksud dalam Pasal22 yang mengakibatkantimbulnya
korban/kerusakanKesehatan,Keselamatan,Keamanan,dan
Lingkungan (K3L),dipidana dengan pidana denda paling
banyakRp4.000.000.000,00(empatmiliarrupiah).
(3) Setiap orang yang menjualkelebihan tenaga listrikuntuk
dimanfaatkanbagikepentinganumum tanpapersetujuandari
Pemerintah Pusatatau pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal23 ayat(3)yang mengakibatkan
timbulnya korban/kerusakan Kesehatan, Keselamatan,
Keamanan,danLingkungan(K3L),dipidanadenganpidana
penjarapalinglama2(dua)tahundandendapalingbanyak
Rp2.000.000.000,00(duamiliarrupiah).
Pasal50
(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan
ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal44
ayat(1)yang mengakibatkan matinya seseorang karena
tenagalistrik,dipidanadenganpidanapenjarapalinglama10
(sepuluh)tahundandendapalingbanyakRp500.000.000,00
(limaratusjutarupiah).
(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha penyediaan
tenagalistrikdipidanadenganpidanapenjarapalinglama10
(sepuluh)tahundandendapalingbanyakRp1.000.000.000,00
(satumiliarrupiah).
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemegang Perizinan Berusaha penyediaan tenaga listrik
diwajibkanuntukmemberigantirugikepadakorban.
(4) Penetapandantatacarapembayarangantirugisebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
33. DiantaraPasal50danPasal51disisipkan(1)satupasalbaruyakni
Pasal51Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal51A
Setiap orang yang mendirikan bangunan atau membiarkan
bangunandan/ataumenanamkembalitanaman,yangtelah:

153
a. diberikangantirugisebagaimanadimaksuddalam Pasal30
ayat(2)dan/ataukompensasisebagaimanadimaksuddalam
Pasal30ayat(3);
b. masukkeruangbebasataujarakbebasminimum jaringan
tenagalistrik;dan/atau
c. membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu
keandalanpenyediaantenagalistrik,
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama3(tiga)tahundan
dendapalingbanyakRp1.000.000.000,00(satumiliarrupiah).
Pasal54
(1) Setiap orang yang mengoperasikaninstalasitenagalistrik
tanpasertifikatlaikoperasisebagaimanadimaksuddalam
Pasal44 ayat(4)yang mengakibatkan timbulnya korban,
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)tahun
ataudendapalingbanyakRp500.000.000,00(limaratusjuta
rupiah).
(2) Ketentuansanksipidanasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
tidakberlakuuntukinstalasilistrikrumahtanggamasyarakat.
(3) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat
dioperasikantanpasertifikatlaikoperasi,dampakyangtimbul
akibatketiadaan sertifikatlaik operasimenjaditanggung
jawabpenyediatenagalistrik.
Catatan:
02OKT2020-20.-disetujuidihapusuntukdibawakePanjaPasal54
ayat(2)
Paragraf6
Ketenaganukliran
Pasal44
Untukmemberikankemudahanbagimasyarakatterutamapelakuusaha
dalam mendapatkanPerizinanBerusahadarisektorKetenaganukliran,
beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor10 Tahun 1997
tentangKetenaganukliran(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
1997Nomor23,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
3676)diubah:
1. DiantaraPasal2danPasal3disisipkan1(satu)pasalyakniPasal
2Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal2A
Pemerintah Pusatberwenang memberikan Perizinan Berusaha
terkaitketenaganukliran.
Pasal4
(1) PemerintahPusatmembentukBadanPengawasyangberada
dibawahdanbertanggungjawablangsungkepadaPresiden,

154
yangbertugasmelaksanakanpengawasanterhadapsegala
kegiatanpemanfaatantenaganuklir.
(2) Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksudpadaayat
(1),BadanPengawasmenyelenggarakanperaturan,perizinan,
daninspeksi.
Pasal9
(1) BahanGalianNuklirdikuasaiolehnegara.
(2) PemerintahPusatmenetapkanwilayahusahapertambangan
Bahan Galian Nuklirsesuaidengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaibahangaliannuklirdiatur
4. DiantaraPasal9dan10disisipkan1(satu)pasalyakniPasal9A
yangberbunyisebagaiberikut:
Pasal9A
(1) Pemerintah Pusatdapatmenetapkan badan usaha yang
melakukan kegiatan pertambangan Bahan Galian Nuklir
sebagaimanadimaksuddalamPasal9.
(2) Kegiatanpertambangan,sebagaimanadimaksudpadaayat
(1),dapatdilakukanolehBadanUsahaMilikNegara(BUMN)
yang bekerja sama dengan sesama Badan Usaha Milik
Swasta(BUMS).
Catatan:
Disetujuitimusayat(2)BUMNdenganBUMS
(3) Badanusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajib
memenuhiPerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
(4) PertambanganBahanGalianNuklirsebagaimanadimaksud
padaayat(1)termasukpertambanganyangmenghasilkan
mineralikutanradioaktif.
(5) Badanusahaterkaitpertambanganmineraldanbatubarayang
menghasilkan Mineral Ikutan Radioaktif sebagaimana
dimaksudpadaayat(4)wajibmemilikiPerizinanBerusaha
dariPemerintahPusat.
(6) Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usaha
menemukan MineralIkutan Radioaktifwajib mengalihkan
kepada Negara atau Badan Usaha Milik Negara sesuai
(7) KetentuanlebihlanjutmengenaipertambanganBahanGalian
NuklirdanMineralIkutanRadioaktifdiaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal14
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir

155
dilaksanakanolehBadanPengawas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakanmelaluiperaturan,perizinan,daninspeksi.
Pasal17
(1) Setiapkegiatanpemanfaatantenaganuklirwajibmemenuhi
PerizinanBerusahadariPemerintahPusat,kecualidalam hal
tertentuyangdiaturdenganPeraturanPemerintah.
(2) Pembangunandanpengoperasianreaktornuklirdaninstalasi
nuklir lainnya serta dekomisioning reaktor nuklir wajib
(3) Syarat-syaratdantatacaraPerizinanBerusahasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)danayat(2)diaturlebihlanjutdengan
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)dan
Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(3)diatur
Catatan:
Pasal17 Ayat(3)diusulkan untuk dihapus karena redundent
denganayat(4).
Pasal20
(1) Inspeksi terhadap instalasi nuklir dan instalasi yang
memanfaatkanradiasipengiondilaksanakanolehPemerintah
Pusat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenaiinspeksisebagaimana
Pasal25
(1) PemerintahPusatmenyediakantempatpenyimpananlestari
limbahradioaktiftingkattinggi.
(2) Penentuan tempat penyimpanan lestari sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehPemerintahsetelah
mendapatpersetujuan Dewan Perwakilan RakyatRepublik
Indonesia.
Pasal41
(1) Barangsiapamembangun,mengoperasikan,memanfaatkan
dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklir tanpa
PerizinanBerusahasebagaimanadimaksuddalam Pasal17
ayat(2)dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling banyak

156
Rp.10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah)
(2) Barangsiapamelakukanperbuatansebagaimanadimaksud
dalam Pasal17ayat(2)yangmenimbulkankerugiannuklir
dipidanadenganpidanapenjaraseumurhidupataupidana
penjarapalinglama15(limabelas)tahundandendapaling
banyakRp.20.000.000.000,00(duapuluhmiliarrupiah)
(3) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar denda
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)atauayat(2),dipidana
dengankurunganpalinglama1(satu)tahun.
Paragraf7
Perindustrian
Pasal43
Untukmemberikankemudahanbagimasyarakatterutamapelakuusaha
dalam mendapatkanPerizinanBerusahadankemudahanpersyaratan
investasidarisektorPerindustrian,beberapaketentuandalam Undang-
Undang3Tahun2014tentangPerindustrian(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2014Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor5492)diubah:
Pasal50
(1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan,
pengembangan,danpengawasanStandardisasiIndustri.
(2) StandardisasiIndustridiselenggarakan dalam wujud SNI,
spesifikasiteknis,dan/ataupedomantatacara.
(3) SNI,spesifikasiteknis,dan/ataupedomantatacaraberlakudi
seluruhwilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia.
Pasal53
(1) SetiapOrangdilarang:
a. membubuhkantandaSNIatautandakesesuaianpada
barang dan/atau Jasa Industriyang tidak memenuhi
ketentuanSNI,spesifikasiteknis,dan/ataupedomantata
cara;atau
b. memproduksi,mengimpor,dan/ataumengedarkanbarang
dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasiteknis,dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukansecarawajib.
(2) PemerintahPusatdapatmenetapkanpengecualianatasSNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukansecarawajibsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)hurufbuntukimporbarangtertentu.
Pasal57
(1) Penerapan SNIsecara sukarela sebagaimana dimaksud
dalam Pasal51danpemberlakuanSNI,spesifikasiteknis,

157
dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melaluipenilaian
kesesuaian.
(2) PenilaiankesesuaianSNIyangditerapkansecarasukarela
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanolehlembaga
penilaiankesesuaianyangtelahterakreditasi.
(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilakukanolehlembaga
penilaiankesesuaianyangtelahterakreditasidanterdaftar
olehPemerintahPusat.
terhadap lembaga penilaian kesesuaian diatur dengan
Pasal59
(1) PemerintahPusatmengawasipelaksanaanseluruhrangkaian
penerapanSNIsebagaimanadimaksuddalam Pasal51ayat
(2)danayat(3)danpemberlakuanSNI,spesifikasiteknis,
dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana
dimaksuddalamPasal52.
(2) Dalammelaksanakankewenanganpengawasansebagaimana
dimaksudpadaayat(1),PemerintahPusatdapatbekerjasama
denganlembagaterakreditasi.
Pasal84
(1) IndustriStrategisdikuasaiolehnegara.
(2) IndustriStrategissebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiri
atasIndustriyang:
a. memenuhikebutuhanyangpentingbagikesejahteraan
rakyatataumenguasaihajathiduporangbanyak;
b. meningkatkanataumenghasilkannilaitambahsumber
dayaalamstrategis;dan/atau
c. mempunyaikaitandengankepentinganpertahananserta
keamanannegara.
(3) Penguasaan IndustriStrategis oleh negara sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilakukanmelalui:
a. pengaturankepemilikan;
b. penetapankebijakan;
c. pengaturanPerizinanBerusaha;
d. pengaturanproduksi,distribusi,danharga;dan
e. pengawasan.
(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)hurufadilakukanmelalui:
a. penyertaanmodalseluruhnyaolehPemerintahPusat;
b. pembentukanusahapatunganantaraPemerintahPusat
danswasta;atau

158
c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modalasing
sesuaiketentuanperaturanperundang-undangan.
(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)hurufbpalingsedikitmeliputi:
a. penetapanjenisIndustriStrategis;
b. pemberianfasilitas;dan
c. pemberiankompensasikerugian.
(6) Perizinan Berusaha terkaitIndustriStrategis sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)hurufcdiberikanolehPemerintah
Pusat.
(7) Pengaturan produksi,distribusi,dan harga sebagaimana
dimaksud pada ayat(3)hurufd dilakukan paling sedikit
denganmenetapkanjumlahproduksi,distribusi,danharga
produk.
(8) Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufe
meliputipenetapan IndustriStrategis sebagaiobjek vital
nasionaldanpengawasandistribusi.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis
Pemerintah.
Pasal101
(1) SetiapkegiatanIndustriwajibmemenuhiPerizinanBerusaha
(2) KegiatanusahaIndustrisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
meliputi:
a. Industrikecil;
b. Industrimenengah;dan
c. Industribesar.
(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan
Berusahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)wajib:
a. melaksanakan kegiatan usaha Industrisesuaidengan
PerizinanBerusahayangdimiliki;dan
b. menjaminkeamanandankeselamatanalat,proses,hasil
produksi,penyimpanan,sertapengangkutan.
Pasal104
SetiapPerusahaanIndustriyangmemenuhiPerizinanBerusaha
sebagaimanadimaksuddalam Pasal101ayat(3)dapatmelakukan
perluasansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
Pasal105
(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industriwajib memenuhi
PerizinanBerusahadariPemerintahPusat.

159
(2) Perusahaan Kawasan Industriwajib memenuhistandar
KawasanIndustriyangditetapkanolehPemerintahPusat.
(3) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan
perluasanwajibmemilikiPerizinanBerusahadaripemerintah
pusat.
10. DiantaraPasal105danPasal106disisipkan1(satu)pasalbaru
yakni,Pasal105Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal105A
PerizinanBerusahauntukkegiatanusahakawasanindustriyang
berada dikawasan ekonomikhusus dilakukan sesuaidengan
norma,standar,peraturandanketentuanprosedurdankriteriadi
bidang kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan dengan
pemerintahpusat.
Pasal106
(1) PerusahaanIndustriyangakanmenjalankanIndustriwajib
berlokasidiKawasanIndustri.
(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dikecualikanbagiPerusahaanIndustri
yang akan menjalankan Industridan berlokasididaerah
kabupaten/kotayang:
a. belummemilikiKawasanIndustri;
b. telahmemilikiKawasanIndustritetapiseluruhkaveling
IndustridalamKawasanIndustrinyatelahhabis;
c. merupakan zona industri dalam Kawasan ekonomi
khusus.
(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasidiKawasan
Industrisebagaimanadimaksudpadaayat(1)jugaberlaku
bagi:
a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak
berpotensimenimbulkanpencemaranlingkunganhidup
yangberdampakluas;atau
b. IndustriyangmenggunakanBahanBakukhususdan/atau
prosesproduksinyamemerlukanlokasikhusus.
(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)danPerusahaanIndustrimenengah
sebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufawajibberlokasi
dikawasanperuntukanIndustri.
(5) Industrisebagaimanadimaksudpadaayat(3)ditetapkanoleh
PemerintahPusat.
Pasal108
KetentuanlebihlanjutmengenaipemberianPerizinanBerusaha
untukUsahaIndustrisebagaimanadimaksuddalam Pasal101,
Pasal104,Pasal105dankewajibanberlokasidiKawasanIndustri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara

160
pengenaansanksiadministratifdanbesarandendaadministratif
sebagaimanadimaksuddalam Pasal107diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
Pasal115
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan,danpengawasanpembangunanIndustri.
(2) Peransertamasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diwujudkandalambentuk:
a. pemberiansaran,pendapat,danusul;dan/atau
b. penyampaianinformasidan/ataulaporan.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaiperan serta masyarakat
dalam pembangunanIndustrisebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal117
(1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan
pengendalianterhadapkegiatanusahaIndustridankegiatan
usahaKawasanIndustri.
(2) Pengawasandanpengendaliansebagaimanadimaksudpada
ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan
kepatuhanterhadapperaturandibidangPerindustrianyang
dilaksanakan oleh Perusahaan Industridan Perusahaan
KawasanIndustri.
(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan dibidang
PerindustrianyangdilaksanakanolehPerusahaanIndustridan
PerusahaanKawasanIndustrisebagaimanadimaksudpada
ayat(2)palingsedikitmeliputi:
a. sumberdayamanusiaIndustri;
b. pemanfaatansumberdayaalam;
c. manajemenenergi;
d. manajemenair;
e. SNI,spesifikasiteknis,dan/ataupedomantatacara;
f. DataIndustridanDataKawasanIndustri;
g. standarIndustriHijau;
h. standarKawasanIndustri;
i. perizinanIndustridanperizinanKawasanIndustri;dan
j. keamanandankeselamatanalat,proses,hasilproduksi,
penyimpanan,danpengangkutan.
(4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)Pemerintah Pusat
dapatbekerjasamadenganlembagaterakreditasi.
(5) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapengawasandan
pengendalian usaha Industridan usaha Kawasan Industri
Paragraf8

161
Perdagangan,MetrologiLegal,JaminanProdukHalal,danStandardisasi
danPenilaianKesesuaian
Pasal44
UntukmemberikankemudahanbagimasyarakatterutamaPelakuUsaha
dalam mendapatkan Perizinan Berusaha darisektorperdagangan,
metrologilegal,jaminanprodukhalal,danstandardisasidanpenilaian
kesesuaian, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau
menetapkanpengaturanbarubeberapaketentuanyangdiaturdalam:
a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor45,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5512);
b. Undang-Undang Nomor2 Tahun1981 tentang MetrologiLegal
(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1981 Nomor11,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3193);
c. Undang-UndangNomor33Tahun2014tentangJaminanProduk
Halal(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor
295,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5604);
dan
d. Undang-UndangNomor20Tahun2014tentangStandardisasidan
PenilaianKesesuian(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun
2014Nomor216,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor5584).
Pasal45
tentangPerdagangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014
Nomor45,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5512)
diubah:
Pasal6
(1) SetiapPelakuUsahawajibmenggunakanataumelengkapi
labelberbahasaIndonesiapadaBarangyangdiperdagangkan
didalamnegeri.
(2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikenakan sanksi
administratif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan atau
kelengkapan label berbahasa Indonesia diatur dengan
Pasal11
KetentuanlebihlanjutmengenaiDistribusiBarangdiaturdengan
Pasal14

162
(1) Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang
pengembangan,penataandanpembinaanyangsetaradan
berkeadilanterhadappasarrakyat,pusatperbelanjaan,toko
swalayan,dan perkulakan untuk menciptakan kepastian
berusahadanhubungankerjasamayangseimbangantara
pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan
keberpihakankepadakoperasisertausahamikro,kecil,dan
menengah.
(2) Pengembangan,penataan,dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaluipengaturan
Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan
memperhatikanjarakdanlokasipendirian,kemitraan,dan
kerjasamausaha.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaiPerizinan Berusaha,tata
ruang,danzonasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)diatur
Pasal15
(1) GudangsebagaimanadimaksuddalamPasal12ayat(1)huruf
d merupakan salah satu sarana Perdagangan untuk
mendorong kelancaran Distribusi Barang yang
diperdagangkandidalamnegeridankeluarnegeri.
(2) SetiappemilikgudangwajibmemenuhiPerizinanBerusaha
(3) SetiappemilikgudangyangtidakmemilikiPerizinanBerusaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi
administratif.
Pemerintah.
Pasal17
(1) Setiap pemilik,pengelola,atau penyewa Gudang yang
melakukan penyimpanan Barang yang ditujukan untuk
diperdagangkan harus menyelenggarakan pencatatan
administrasipaling sedikit berupa jumlah Barang yang
disimpandanjumlahBarangyangmasukdanyangkeluardari
Gudang.
(2) Setiappemilik,pengelola,ataupenyewaGudangyangtidak
menyelenggarakan pencatatan administratif sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dikenaisanksiadministratif.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaipencatatan administratif
Barangsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdengan
Pasal24

163
(1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha
Perdagangan wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari
PemerintahPusat.
(2) PemerintahPusatdapatmemberikanpengecualianterhadap
kewajiban pemenuhan Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksudpadaayat(1).
(3) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melakukan pemenuhan
Perizinan Berusahasebagaimanadimaksud padaayat(1)
(4) KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahadibidang
Perdagangansebagaimanapadaayat(1)danayat(2)diatur
Pasal30
(1) PemerintahPusatdapatmemintadatadan/atauinformasi
kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang
kebutuhanpokokdan/atauBarangpenting.
(2) PelakuUsahadilarangmelakukanmanipulasidatadan/atau
informasimengenaipersediaan Barang kebutuhan pokok
dan/atauBarangpenting.
Pasal33
(1) Produsen atau Importiryang tidak memenuhiketentuan
pendaftaranBarangsebagaimanadimaksuddalam Pasal32
ayat(1)wajibmenghentikankegiatanPerdaganganBarang
danmenarikBarangdari:
1. distributor;
2. agen;
3. grosir;
4. pengecer;dan/atau
5. konsumen.
(2) PerintahpenghentiankegiatanPerdagangandanpenarikan
dariDistribusiterhadapBarangsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dilakukanolehPemerintahPusat.
(3) Produsen atau Importiryang tidak memenuhiketentuan
administratif.
Pasal37
(1) SetiapPelakuUsahawajibmemenuhiketentuanpenetapan
Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagaiBarang
dan/atauJasayangdibatasiPerdagangannyasebagaimana
dimaksuddalamPasal35ayat(2).
(2) SetiapPelakuUsahayangmelanggarketentuanpenetapan
Barangdan/atauJasasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

164
Pasal38
(1) Pemerintah Pusatmengaturkegiatan Perdagangan Luar
NegerimelaluikebijakandanpengendaliandibidangEkspor
danImpor.
(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diarahkanuntuk:
a. peningkatandayasaingprodukEksporIndonesia;
b. peningkatandanperluasanaksesPasardiluarnegeri;
c. peningkatankemampuanEksportirdanImportirsehingga
menjadiPelakuUsahayangandal;dan
d. peningkatan dan pengembangan produk invensidan
inovasinasionalyangdieksporkeluarnegeri.
(3) KebijakanPerdaganganLuarNegeripalingsedikitmeliputi:
a. peningkatanjumlahdanjenissertanilaitambahproduk
ekspor;
b. pengharmonisasian Standar dan prosedur kegiatan
Perdagangandengannegaramitradagang;
c. penguatan kelembagaan disektorPerdagangan Luar
Negeri;
d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang
PerdaganganLuarNegeri;dan
e. pelindungandanpengamanankepentingannasionaldari
dampaknegatifPerdaganganLuarNegeri.
(4) PengendalianPerdaganganLuarNegerimeliputi:
a. PerizinanBerusaha/persetujuan;
b. Standar;dan
c. pelarangandanpembatasan.
Pasal42
(1) EksporBarang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah
Pemerintah.
Pasal43
(1) EksportirbertanggungjawabsepenuhnyaterhadapBarang
yangdiekspor.
(2) EksportiryangtidakbertanggungjawabterhadapBarangyang
dieksporsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenaisanksi
administratif.
Pasal45
(1) ImporBarang hanya dapatdilakukan oleh Importiryang

165
(2) Dalam halImportidak dilakukan untuk kegiatan usaha,
importirtidakmemerlukanPerizinanBerusaha.
(3) KetentuanlebihlanjutmengenaiPerizinanBerusahadiatur
Pasal46
(1) Importirbertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang
yangdiimpor.
(2) Importiryang tidakbertanggung jawab atasBarang yang
diimporsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenaisanksi
administratif.
Pasal47
(1) SetiapImportirwajibmengimporBarangdalamkeadaanbaru.
(2) Dalam haltertentu Pemerintah Pusatdapatmenetapkan
Barangyangdiimpordalamkeadaantidakbaru.
(3) Ketentuan lebih lanjutmengenaipenetapan Barang yang
diimpordalam keadaantidakbarusebagaimanadimaksud
padaayat(2)diaturdenganPeraturanPemerintah.
Pasal51
(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan
sebagaiBarangyangdilaranguntukdiekspor.
(2) ImportirdilarangmengimporBarangyangditetapkansebagai
Barangyangdilaranguntukdiimpor.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteriabarangyangdilarang
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)ditetapkan
Pasal52
(1) Eksportirdilarang mengeksporBarang yang tidak sesuai
denganketentuanpembatasanBaranguntukdiekspor.
(2) ImportirdilarangmengimporBarangyangtidaksesuaidengan
ketentuanpembatasanBaranguntukdiimpor.
(3) Ketentuanlebihlanjutmengenaikriteriabarangyangdibatasi
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2)diatur
(4) Setiap Eksportir dan/atau Importir yang melakukan
pelanggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1),ayat(2),
danayat(3)dikenaisanksiadministratif.

166
Pasal53
(1) Eksportiryang dikenaisanksiadministratifsebagaimana
dimaksuddalamPasal52ayat(4)terhadapBarangekspornya
dikuasaioleh negara sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Importir yang dikenaisanksiadministratif sebagaimana
dimaksuddalam Pasal52ayat(4)terhadapBarangimpornya
wajib dieksporkembali,dimusnahkan oleh Importir,atau
ditentukanlainolehPemerintahPusat.
Pasal57
(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus
memenuhi:
a. SNIyangtelahdiberlakukansecarawajib;atau
b. persyaratanteknisyangtelahdiberlakukansecarawajib.
(2) PelakuUsahadilarangmemperdagangkanBarangdidalam
negeriyang tidakmemenuhiSNIyang telah diberlakukan
secarawajibataupersyaratanteknisyangtelahdiberlakukan
secarawajib.
(3) Pemberlakuan SNIatau persyaratan teknis sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)ditetapkanolehPemerintahPusat.
(4) Pemberlakuan SNIatau persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
mempertimbangkanaspek:
a. keamanan,keselamatan,kesehatan,danlingkunganhidup;
b. dayasaingprodusennasionaldanpersainganusahayang
sehat;
c. kemampuandankesiapanduniausahanasional;dan/atau
d. kesiapaninfrastrukturlembagapenilaiankesesuaian.
(5) BarangyangtelahdiberlakukanSNIataupersyaratanteknis
secara wajib sebagaimana dimaksud padaayat(1)wajib
dibubuhitandaSNIatautandakesesuaianataudilengkapi
sertifikatkesesuaianyangdiakuiolehPemerintahPusat.
(6) Barang yang diperdagangkandanbelum diberlakukanSNI
secarawajibdapatdibubuhitandaSNIatautandakesesuaian
sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk
penggunaantandaSNIatausertifikatkesesuaian.
(7) Pelaku Usahayang memperdagangkan Barang yang telah
diberlakukanSNIataupersyaratanteknissecarawajib,tetapi
tidakmembubuhitandaSNI,tandakesesuaian,atautidak
melengkapisertifikatkesesuaian sebagaimana dimaksud
padaayat(5)dikenaisanksiadministratif.
Pasal60
(1) PenyediaJasadilarangmemperdagangkanJasadidalam
negeriyangtidakmemenuhiSNI,persyaratanteknis,atau
kualifikasiyangtelahdiberlakukansecarawajib.

167
(2) PemberlakuanSNI,persyaratanteknis,ataukualifikasisecara
wajibsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkanoleh
PemerintahPusat.
(3) PemberlakuanSNI,persyaratanteknis,ataukualifikasisecara
wajibsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukandengan
mempertimbangkanaspek:
a. keamanan,keselamatan,kesehatan,danlingkunganhidup;
b. dayasaingprodusennasionaldanpersainganusahayang
sehat;
c. kemampuandankesiapanduniausahanasional;
d. kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian;
dan/atau
e. budaya,adatistiadat,atautradisiberdasarkankearifan
lokal.
(4) JasayangtelahdiberlakukanSNI,persyaratanteknis,atau
kualifikasisecarawajibsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
wajibdilengkapidengansertifikatkesesuaianyangdiakuioleh
PemerintahPusat.
(5) JasayangdiperdagangkandanmemenuhiSNI,persyaratan
teknis,ataukualifikasiyangbelum diberlakukansecarawajib
dapatmenggunakan sertifikatkesesuaian sesuaidengan
(6) Penyedia Jasa yang memperdagangkan Jasa yang telah
diberlakukanSNI,persyaratanteknis,ataukualifikasisecara
wajib, tetapi tidak dilengkapi sertifikat kesesuaian
administratif.
Pasal61
(1) Tanda SNI,tanda kesesuaian,atau sertifikatkesesuaian
sebagaimanadimaksuddalam Pasal60ayat(4)diterbitkan
olehlembagapenilaiankesesuaianyangterakreditasisesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.
(2) Dalam hal lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana
dimaksud pada ayat(1) belum ada yang terakreditasi,
Pemerintah Pusat dapat menunjuk lembaga penilaian
kesesuaian dengan persyaratan dan dalam jangka waktu
tertentu.
(3) Lembagapenilaiankesesuaiansebagaimanadimaksudpada
ayat(1)dan ayat(2)harus terdaftardilembaga yang
Pasal63
PenyediaJasayangmemperdagangkanJasayangtidakdilengkapi
dengansertifikatkesesuaiansebagaimanadimaksuddalam Pasal
60ayat(4)dikenaisanksiadministratif.

168
Pasal65
(1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
dan/atauJasadenganmenggunakansistem elektronikwajib
menyediakandatadan/atauinformasisecaralengkapdan
benar.
(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang
dan/atauJasadenganmenggunakansistem elektronikyang
tidaksesuaidengandatadan/atauinformasisebagaimana
dimaksudpadaayat(1).
(3) Penggunaansistem elektroniksebagaimanadimaksudpada
ayat(1)wajibmemenuhiketentuanyangdiaturdalam Undang
-UndangInformasidanTransaksiElektronik.
(4) Datadan/atauinformasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)
palingsedikitmemuat:
a. identitasdanlegalitasPelakuUsahasebagaiprodusenatau
PelakuUsahaDistribusi;
b. persyaratanteknisBarangyangditawarkan;
c. persyaratanteknisataukualifikasiJasayangditawarkan;
d. hargadancarapembayaranBarangdan/atauJasa;dan
e. carapenyerahanBarang.
(5) Dalam halterjadisengketaterkaitdengantransaksidagang
melaluisistem elektronik,orang atau badan usaha yang
sedangbersengketadapatmenyelesaikansengketatersebut
melaluipengadilan atau melaluimekanisme penyelesaian
sengketalainnya.
(6) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
tidakmenyediakandatadan/atauinformasisecaralengkap
dan benarsebagaimana dimaksud pada ayat(1)dikenai
sanksiadministratif.
Pasal74
(1) Pemerintah Pusatmelakukan pembinaan terhadap Pelaku
Usahadalam rangkapengembanganEksporuntukperluasan
aksesPasarbagiBarangdanJasaproduksidalamnegeri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat
berupapemberianinsentif,fasilitas,informasipeluangPasar,
bimbingan teknis,serta bantuan promosidan pemasaran
untukpengembanganEkspor.
(3) PemerintahPusatdapatmengusulkaninsentifsebagaimana
dimaksud pada ayat(2)berupa insentiffiskaldan/atau
nonfiskaldalam upaya meningkatkan daya saing Ekspor
Barangdan/atauJasaproduksidalamnegeri.
(4) PemerintahPusatdalam melakukanpembinaansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dapatbekerjasamadenganpihaklain.
(5) Ketentuan lebih lanjutmengenaipelaksanaan pembinaan

169
Pemerintah.
Pasal77
(1) Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran
dagang dan peserta pameran dagang wajib memenuhi
PerizinanBerusahadariPemerintahPusat.
dagangdenganmengikutsertakanpesertadan/atauproduk
yangdipromosikanberasaldariluarnegeriwajibmemperoleh
persetujuandariPemerintahPusat.
dagangdanpesertapamerandagangyangtidakmemenuhi
Perizinan Berusahasebagaimana dimaksud padaayat(1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pengenaansanksiadministratifsebagaimanadimaksudpada
ayat(3)diaturdenganPeraturanPemerintah.
27. DiantaraPasal77danPasal78disisipkan1(satu)pasalbaruyakni
Pasal77Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal77A
(1) PengenaanSanksiadministratifsebagaimanadimaksuddalam
Pasal6ayat(2),Pasal15ayat(3),Pasal17ayat(2),Pasal24
ayat(3),Pasal32ayat(2),Pasal33ayat(3),Pasal37ayat(2),
Pasal43ayat(2),Pasal46ayat(2),Pasal52ayat(4),pasal57
ayat(7),Pasal60ayat(6),Pasal63,Pasal65ayat(6),atau
Pasal77ayat(4),dapatberupa:
a. Tegurantertulis;
b. Penarikanbarangdaridistribusi;
c. Penghentiansementarakegiatanusaha;
d. PenutupanGudang;
e. Denda;dan/atau
f. Pencabutanperizinanberusaha.
Pasal81
Ketentuan lebih lanjut mengenaitata cara penyelenggaraan,
kemudahan dan keikutsertaan dalam PromosiDagang dalam
rangka kegiatan pencitraan Indonesia diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

170
Pasal98
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempunyai
wewenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan
Perdagangan.
(2) Pengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)sesuai
dengannorma,standar,prosedur,dankriteriayangdiatur
Pasal99
(1) Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal98ayat(1)mempunyai
wewenangmelakukan:
a. pelarangan mengedarkan untuk sementara waktu
dan/atauperintahuntukmenarikBarangdariDistribusi
ataumenghentikankegiatanJasayangdiperdagangkan
tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangandibidangPerdagangan;dan/atau;
b. pencabutanPerizinanBerusaha.
Pasal100
(1) Dalam melaksanakanpengawasansebagaimanadimaksud
dalam Pasal98ayat(1),PemerintahPusatmenunjukpetugas
pengawasdibidangPerdagangan.
(2) Petugas pengawas di bidang Perdagangan dalam
melaksanakan pengawasan harus membawa surattugas
yangsahdanresmi.
(3) PetugasPengawassebagaimanadimaksud padaayat(1)
dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit
melakukanpengawasanterhadap:
a. PerizinanBerusahadibidangPerdagangan;
b. Perdagangan Barang yang diawasi,dilarang,dan/atau
diatur;
c. DistribusiBarangdan/atauJasa;
d. pendaftaranBarangProdukDalam NegeridanasalImpor
yangterkaitdengankeamanan,keselamatan,kesehatan,
danlingkunganhidup;
e. pemberlakuan SNI,persyaratan teknis,atau kualifikasi
secarawajib;
f. PerizinanBerusahaterkaitgudang;dan
g. penyimpananBarangkebutuhanpokokdan/atauBarang
penting.
dalam halmenemukan dugaan pelanggaran kegiatan di
bidangPerdagangandapat:
a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi

171
dan/ataupemusnahanBarang;
b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha
Perdagangan;atau
c. merekomendasikan pencabutan Perizinan Berusaha di
bidangPerdagangan.
(5) Dalam hal melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)ditemukanbuktiawaldugaanterjadi
tindak pidana dibidang Perdagangan,petugas pengawas
melaporkannyakepadapenyidikuntukditindaklanjuti.
dalam melaksanakan kewenangannya dapatberkoordinasi
denganinstansiterkait.
Pasal102
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan
kegiatan Perdagangan dan pengawasan terhadap Barang yang
ditetapkan sebagaiBarang dalam pengawasan diaturdengan
Pasal104
(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidakmenggunakan atau tidak
melengkapilabelberbahasa Indonesia pada Barang yang
diperdagangkan didalam negerisebagaimana dimaksud
dalam Pasal6ayat(1)dipidanadenganpidanapenjarapaling
lama 5 (lima)tahun atau pidana denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00(sepuluhmiliarrupiah).
(2) Dikecualikan daripengenaan sanksipidana sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)terhadappelanggaranyangdilakukan
olehpelakuusahadan/ataukegiatanberisikorendah/sedang
dikenaisanksisebagaimanadimaksuddalam Pasal77Aayat
(1).
(3) Bagipelakuusahadan/ataukegiatansebagaimanadimaksud
padaayat(2)dikenaisanksisebagaimanadimaksuddalam
Pasal77Aayat(1).
Pasal106
(1) PelakuUsahayangmelakukankegiatanusahaPerdagangan
tidakmemilikiPerizinan Berusaha dibidang Perdagangan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal24ayat(1)dipidana
denganpidanapenjarapalinglama4(empat)tahunatau
pidana denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliarrupiah).
(2) Dikecualikan daripengenaan sanksipidana sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)terhadappelanggaranyangdilakukan
olehpelakuusahadan/ataukegiatanberisikorendah/sedang.
(3) Bagipelakuusahadan/ataukegiatansebagaimanadimaksud

172
padaayat(2)dikenaisanksisebagaimanadimaksuddalam
Pasal77Aayat(1).
35. Ketentuan Pasal109 diubah sehingga berbunyisebagai
berikut:
Pasal109
Produsen atau Importiryang memperdagangkan Barang
terkait dengan keamanan,keselamatan,kesehatan,dan
lingkunganhidupyangtidakdidaftarkankepadaPemerintah
Pusatsebagaimanadimaksuddalam Pasal32ayat(1)yang
mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap K3L,
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama1(satu)tahun
dan/atau pidana denda paling banyak
Rp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah).
berikut:
Pasal115
Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang
tidaksesuaidengandatadan/atauinformasisebagaimana
dimaksuddalam Pasal65ayat(2)dipidanadenganpidana
penjarapalinglama12(duabelas)tahundan/ataupidana
dendapalingbanyakRp12.000.000.000,00(duabelasmiliar
rupiah).
berikut:
Pasal116
Setiap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan pameran
dagangdenganmengikutsertakanpesertadan/atauproduk
yang dipromosikan berasaldariluar negeriyang tidak
mendapatkan Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat
sebagaimanadimaksuddalam Pasal77ayat(2)dipidana
denganpidanapenjarapalinglama3(tiga)tahundan/atau
pidanadendapalingbanyakRp5.000.000.000,00(limamiliar
rupiah).

02 OKT Hasil Timus Pasal 41-45 (Panas Bumi s.d Perdagangan) (1)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to 02 OKT Hasil Timus Pasal 41-45 (Panas Bumi s.d Perdagangan) (1)

Similar to 02 OKT Hasil Timus Pasal 41-45 (Panas Bumi s.d Perdagangan) (1) (7)

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (13)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

02 OKT Hasil Timus Pasal 41-45 (Panas Bumi s.d Perdagangan) (1)