Pernyataan sikap atas tindakan pemerintah melakukan pembubaran ormas tanpa mekanisme peradilan

1. Pernyatan Sikap
Atas Tindakan Pemerintah Melakukan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan
(Ormas) Tanpa Mekanisme Peradilan
Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Surat Keputusan
Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian
Kegiatan Front Pembela Islam. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada 30 Desember 2020 di Kantor Kemenko
Polhukam.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan
Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam Nomor 220-4780 Tahun
2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun
2020, Nomor KB/3/XII/2020, Nomor 320 Tahun 2020 pada intinya memuat tujuh diktum
yang menguraikan latar belakang pelarangan dan penghentian kegiatan Front Pembela Islam.
Dalam SKB tersebut diuraikan bahwa Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak
terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Hal
tersebut mempertimbangkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 01-00-
00/010/D.III.4/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Surat Keterangan Terdaftar Front
Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019.
Hingga SKB diterbitkan pada 30 Desember 2020, Front Pembela Islam belum memenuhi
persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut sehingga, terhitung sejak 21 Juni 2019,
Front Pembela Islam dianggap bubar. Adapun dalam huruf e dan f Pertimbangan SKB juga
dimuat bahwa pengurus dan/atau anggota FPI telah terlibat dalam tindak pidana dan
melakukan pelanggaran ketentuan hukum. Dengan demikian, SKB yang ditandatangani oleh
enam kementerian/lembaga menetapkan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut,
serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam sebagai organisasi kemasyarakatan.
Kendati demikian, prosedur dan landasan atas keputusan dilarangnya organisasi
kemasyarakatan tersebut tidak merefleksikan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945. Tidak selarasnya muatan SKB tersebut
dapat ditinjau dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

2. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”) yang
menghapuskan mekanisme peradilan dalam proses pembubaran organisasi kemasyarakatan.
Dalam prinsipnya, demokrasi merupakan salah satu dari 12 (dua belas) prinsip negara hukum
sebagaimana diuraikan oleh Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H. Beliau memaparkan bahwa
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan
diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara
bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pasalnya, hukum memang tidak
dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi
menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan demikian,
negara hukum yang dikembangkan adalah negara hukum yang demokratis1
.
Hal ini menjadi ironi ketika SKB yang diterbitkan guna melarang kegiatan Front Pembela
Islam juga memuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(“UU HAM”) dalam konsideran Mengingat. Padahal, dalam Pasal 3 Ayat (2) UU HAM
diuraikan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum yang sama di depan hukum.” Poin tersebut
menjadi wujud dari pertentangan ketika dibersamai dengan UU Ormas yang dapat
membubarkan organisasi kemasyarakatan melalui Menteri Hukum dan HAM, tanpa putusan
pengadilan. Dengan demikian, negara dapat secara sewenang-wenang membubarkan
organisasi kemasyarakatan tanpa pengawasan atau proses pengadilan sebagaimana hal
tersebut dapat dilihat dari prosedur pelarangan dan pembubaran Front Pembela Islam melalui
SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan
Front Pembela Islam.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) juga telah mengeluarkan aturan teknis
implementasi kebijakan terkait SKB tersebut dalam bentuk Maklumat Kapolri No.
1/Mak/I/2021 tentang Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan
Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Aturan ini jauh lebih problematis karena dalam poin
2d normanya berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten
terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Padahal, mengakses konten internet
adalah bagian dari hak atas informasi yang dijamin oleh ketentuan Pasal 28F UUD 1945 serta
Pasal 14 UU HAM. Aturan Maklumat Kapolri a quo tentu saja akan dijadikan aparat penegak
hukum untuk melakukan tindakan-tindakan represif dan pembungkaman, khususnya dalam
ranah elektronik.
Berdasarkan uraian di atas yang meninjau kembali tindakan Pemerintah Republik Indonesia
dalam penerbitan Surat Keputusan Bersama tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol
1 Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), hlm.
205.

3. dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam, BEM UI menyatakan sikap
sebagai berikut:
1. mendesak negara untuk mencabut SKB tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol
dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan
terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan
FPI;
2. mengecam segala tindakan pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh negara tanpa
proses peradilan sebagaimana termuat dalam UU Ormas;
3. mengecam pemberangusan demokrasi dan upaya pencederaian hak asasi manusia sebagai
bagian dari prinsip-prinsip negara hukum;
4. mendesak negara, dalam hal ini pemerintah, tidak melakukan cara-cara represif dan
sewenang-wenang di masa mendatang; dan
5. mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawal pelaksanaan prinsip-prinsip
negara hukum, terutama perlindungan hak asasi manusia dan jaminan demokrasi oleh
negara.
Narahubung: Fajar (087857209422)