02 OKT Hasil Timus BAB VIII Pengadaan Lahan Pasal 121-140

BahanTimus-Timsin,01Oktober2020(Pasal120-139F)
1
BABVIII
PENGADAANLAHAN
DisetujuiTimus22.43untukdibawakePanjaJudulBabVIIIsemula
menjadiPENGADAANTANAH
Semuafrasapengadaanlahanmenjadipengadaantanah
BagianKesatu
Umum
Pasal121
Dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran dalam
pengadaanlahanuntukkepentinganpenciptaankerja,Undang-Undang
inimengubah,menghapus,ataumenetapkanpengaturanbarubeberapa
ketentuanyangdiaturdalam:
a. Undang-UndangNomor2Tahun2012tentangPengadaanTanah
BagiPembangunanUntukKepentinganUmum (LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun2012Nomor22,TambahanLembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5280);
b. Undang-Undang Nomor41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
LahanPertanianPanganBerkelanjutan(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2009Nomor149,TambahanLembaranNegara
RepublikIndonesiaNomor5068).
BagianKedua
PengadaanTanahBagiPembangunan
UntukKepentinganUmum
Pasal122
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan
Umum (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2012Nomor22,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5280)diubah:
1. KetentuanPasal8diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut:
Pasal8
(1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasaiObjek
PengadaanTanahuntukKepentinganUmum wajibmematuhi
ketentuandalamUndang-Undangini.
(2) Dalam hal rencana pengadaan tanah, terdapat objek
pengadaantanahyangmasukdalam kawasanhutan,tanah
kasdesa,tanahwakaf,tanahulayat/tanahadat,dan/atau
tanah asetPemerintah Pusat,Pemerintah Daerah,Badan
UsahaMilikNegara,atauBadanUsahaMilikDaerah,proses
penyelesaian statusnya harus dilakukan sampaidengan
penetapanlokasi.
(3) Penyelesaian perubahan kawasan hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melaluimekanisme
pelepasanKawasanHutanatauPinjam PakaiKawasanHutan
sesuaiketentuanperaturanperundang-undangandibidang

2
kehutanan.
Catatan:UUKehutananmenggunakanistilahpinjampakai.
(4) Perubahan obyek pengadaan tanah yang masuk dalam
kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
khususnyauntukproyekprioritasPemerintahPusat,dilakukan
melaluimekanisme:
a. pelepasanKawasanHutan,dalam halpengadaantanah
dilakukanolehinstansi;atau
b. pelepasanKawasanHutanatauPinjam PakaiKawasan
Hutan,dalam halpengadaan tanah dilakukan oleh
swasta.
Pasal10
TanahuntukKepentinganUmum sebagaimanadimaksuddalam
Pasal4ayat(1)digunakanuntukpembangunan:
a. pertahanandankeamanannasional;
b. jalanumum,jalantolterowongan,jalurkeretaapi,stasiun
keretaapidanfasilitasoperasikeretaapi;
c. waduk,bendungan,bendung,irigasi,saluranairdansanitasi
danbangunanpengairanlainnya;
d. pelabuhan,bandarudara,danterminal;
e. infrastrukturminyak,gas,danpanasbumi;
f. pembangkit,transmisi,gardu,jaringan,dan/ataudistribusi
tenagalistrik;DisetujuiTimus22.45
g. jaringantelekomunikasidaninformatikapemerintah;
h. tempatpembuangandanpengolahansampah;
i. rumahsakitPemerintahPusatatauPemerintahDaerah;
j. fasilitaskeselamatanumum;
k. tempat pemakaman umum Pemerintah Pusat atau
PemerintahDaerah;
l. fasilitassosial,fasilitasumumdanruangterbukahijaupublik;
Penjelasanhurufl:Fasilitassosialdigunakanantaralain
untukkepentingankeagamaanatauberibadah.
m. cagaralamdancagarbudaya;
n. KantorPemerintahPusat,PemerintahDaerah,atauDesa;
o. penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau
konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat
berpenghasilanrendahdenganstatussewatermasukuntuk
pembangunanrumahumumdanrumahkhusus;
p. prasaranapendidikanatausekolahPemerintahPusatatau
PemerintahDaerah;
q. prasarana olahraga Pemerintah Pusatatau Pemerintah
Daerah;
r. pasarumumdanlapanganparkirumum;

3
s. Kawasan IndustriHulu dan HilirMinyakdan Gas yang
diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,
PemerintahDaerah,badanusahamilikNegara,ataubadan
usahamilikdaerah;
t. Kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau
dikuasaiolehPemerintahPusat,PemerintahDaerah,Badan
Usaha Milik Negara,atau Badan Usaha Milik Daerah;
DisetujuiTimus22.45
u. KawasanIndustriyangdiprakarsaidan/ataudikuasaioleh
PemerintahPusat,pemerintahdaerah,BadanUsahaMilik
Negara,atauBadanUsahaMilikDaerah;DisetujuiTimus
22.45
v. Kawasan Pariwisata yang diprakarsaidan dikuasaioleh
PemerintahPusat,PemerintahDaerah,BadanUsahaMilik
Negara,,atauBadanUsahaMilikDaerah;dan
w. Kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsaidan/atau
dikuasaiolehPemerintahPusat,PemerintahDaerah,Badan
UsahaMilikNegara,atauBadanUsahaMilikDaerah;dan
x. Kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai
dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat,Pemerintah
Daerah,BadanUsahaMilikNegara,atauBadanUsahaMilik
Daerah.
Pasal14
(1) Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan
PengadaanTanahuntukKepentinganUmum denganmelibatkan
kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pertanahan sesuaidengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.
(2) Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)didasarkanatasRencana
TataRuangWilayahdanprioritaspembangunanyangtercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana
Strategis,dan/atau Rencana Kerja Pemerintah/instansiyang
bersangkutan.
Pasal19
(1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal18 ayat(3)dilaksanakan untuk
mendapatkankesepakatanlokasirencanapembangunandari:
a. PihakyangBerhak;
b. Pengelola;dan
c. PenggunaBarangMilikNegara/BarangMilikDaerah.
(2) KonsultasiPublik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

4
dilakukandenganmelibatkanPihakyangBerhak,Pengelola,
pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah dan
masyarakatyang terkena dampak serta dilaksanakan di
tempatrencanapembangunanuntukKepentinganUmumatau
ditempatyangdisepakati.
(3) PelibatanPihakyangBerhak,Pengelola,danpenggunaBarang
MilikNegara/Barang MilikDaerah sebagaimana dimaksud
padaayat(2)dapatdilakukan melaluiperwakilan dengan
suratkuasadaridanolehPihakyangBerhak,Pengelola,dan
pengguna Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah atas
lokasirencanapembangunan.
(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkandalambentukberitaacarakesepakatan.
(5) Atasdasarkesepakatansebagaimanadimaksudpadaayat
(4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan
permohonanpenetapanlokasikepadagubernur.
(6) Gubernurmenetapkanlokasisebagaimanadimaksudpada
ayat(5)dalam waktupalinglama14(empatbelas)harikerja
terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan
penetapanolehInstansiyangmemerlukantanah.
(7) Dalam halPihak yang Berhak,pengelola,dan pengguna
BarangMilikNegara/BarangMilikDaerahtidakmenghadiri
konsultasipubliksetelahdiundang3(tiga)kalisecarapatut,
dianggap menyetujuirencana pembangunan sebagaimana
dimaksudpadaayat(1).
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publik
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)diaturdenganPeraturan
Pemerintah.
5. DiantaraPasal19danPasal20disisipkan3(tiga)pasalyakni:
a. Pasal19Ayangberbunyisebagaiberikut:
Pasal19A
(1) Dalamrangkaefisiensidanefektifitas,pengadaantanahuntuk
kepentinganumum yangluasnyatidaklebihdari5(lima)
hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang
memerlukantanahdenganpihakyangberhak.
(2) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)harussesuaidengankesesuaiantata
ruangwilayah.
Cat:Penyesuaian penempatan Pasal19A dilakukan oleh
Timsin
b. Pasal19Byangberbunyisebagaiberikut:
Pasal19B
Dalamhalpengadaantanahuntukkepentinganumumyangluasnya
kurang dari5 (lima)hektarantara pihakyang berhakdengan

5
instansiyangmemerlukantanahsebagaimanadimaksuddalam
Pasal19Aayat(1),penetapanlokasidilakukanolehBupati/Wali
kota.
Cat:PenyesuaianpenempatanPasal19BdilakukanolehTimsin
c. Pasal19Cyangberbunyisebagaiberikut:
Pasal19C
Setelahpenetapanlokasipengadaantanahtidakdiperlukanlagi
persyaratan:
a. kesesuaiankegiatanpemanfaatanruang;
b. pertimbanganteknis;
c. diluarkawasanhutandandiluarkawasanpertambangan;
d. diluarkawasangambut/sepadanpantai;dan
e. analisismengenaidampaklingkunganhidup.
Cat:Penyesuaian penempatan Pasal19C dilakukan oleh
Timsin
6. KetentuanPasal24diubahsehingga,berbunyisebagaiberikut:
Pasal24
(1) PenetapanlokasipembangunanuntukKepentinganUmum
sebagaimanadimaksuddalamPasal19ayat(6)atauPasal22
ayat(1)diberikanuntukjangkawaktu3(tiga)tahundandapat
diperpanjang1(satu)kaliuntukjangkawaktu1(satu)tahun.
(2) Permohonan Perpanjangan waktu penetapan lokasi
disampaikanpalingsingkat6(enam)bulansebelum masa
berlakupenetapanlokasiberakhir.
Pasal28
(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan,danpemanfaatantanahsebagaimanadimaksud
dalamPasal27ayat(2)hurufameliputikegiatan:
a. pengukurandanpemetaanbidangperbidangtanah;dan
b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek
PengadaanTanah.
(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan,
penggunaan,danpemanfaatantanahsebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilaksanakandalam waktupalinglama30(tiga
puluh)harikerja.
(3) PengumpulandataPihakyangBerhakdanObjekPengadaan
Tanahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukan
olehsurveyorberlisensi.
Pasal34
(1) NilaiGantiKerugianyangdinilaiolehPenilaisebagaimana

6
dimaksud dalam Pasal33 merupakan nilaipada saat
pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk
KepentinganUmumsebagaimanadimaksuddalamPasal26.
(2) Besarnya nilaiGantiKerugian berdasarkan hasilpenilaian
Penilaisebagaimanadimaksudpadaayat(1)disampaikan
kepadaLembagaPertanahandisertaidenganberitaacara.
(3) Besarnyanilaigantikerugiansebagaimanadimaksudpada
ayat(2),dijadikan dasaruntuk menetapkan bentuk ganti
kerugian.
Catatan:Ayat3Pending,ReformulasiRumusan
Pemerintahmengusulkantambahanpengaturanbahwa
“Terkaitnilaiyangsudahditetapkanlembagapenilaibersifat
finaldanmengikat”
(4) Musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana
dimaksudpadaayat(3)dilaksanakanolehKetuaPelaksana
PengadaanTanahbersamadenganPenilaidenganparapihak
yangberhak.
Catatan:Ayat4Pending,ReformulasiRumusan
Pemerintahmengusulkantambahanpengaturanbahwa
“Terkaitnilaiyangsudahditetapkanlembagapenilaibersifat
finaldanmengikat”
Pasal36
(1) PemberianGantiKerugiandapatdiberikandalambentuk:
a. uang;
b. tanahpengganti;
c. pemukimankembali;
d. kepemilikansaham;atau
e. bentuklainyangdisetujuiolehkeduabelahpihak.
(2) KetentuanlebihlanjutmengenaiPemberianGantiKerugian
dalam bentuk tanah pengganti, pemukiman kembali,
kepemilikan saham, atau bentuk lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
10. Penjelasan Pasal40 diubah sebagaimana tercantum dalam
Penjelasan
Catatan:PutusanPanjaRUUCiptaKerjadipending,terkaitgantirugi.
Penjelasan:
Pemberian GantiKerugian pada prinsipnya harus diserahkan
langsungkepadaPihakyangBerhakatasgantikerugian.Apabila
berhalangan,pihakyangBerhakkarenahukum dapatmemberikan
kuasakepadapihaklainatauahliwaris.Penerimakuasahanya
dapatmenerimakuasadarisatuorangyangberhakatasGanti
Kerugian.

7
Yangberhakantaralain:
a. pemeganghakatastanah;
b. pemeganghakpengelolaan;
c. nadzir,untuktanahwakaf;
d. pemiliktanahbekasmilikadat;
e. masyarakathukumadat;
f. pihakyangmenguasaitanahnegaradenganitikadbaikantara
laintanahterlantar,tanahbekashakbarat.
g. pemegangdasarpenguasaanatastanah;dan/atau
h. pemilikbangunan,tanamanataubendalainyangberkaitan
dengantanah.
Yang dimaksud dengan “pihak yang menguasaitanah negara
denganitikadbaik”adalah:
1. penguasaan tanah yang diakuioleh peraturan perundang-
undangan;
2. tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat,
kelurahan/desaatauyangdisebutdengannamalain,atau
pihaklain ataspenguasaan Tanah baiksebelum maupun
selamapengumumanberlangsung;dan
3. penguasaandibuktikandengankesaksiandari2(dua)orang
saksiyangdapatdipercaya;
Padaketentuannya,GantiKerugiandiberikankepadapemegang
HakatasTanah.Untukhakgunabangunanatauhakpakaiyang
beradadiatastanahyangbukanmiliknya,GantiKerugiandiberikan
kepada pemegang hak guna bangunan atau hak pakaiatas
bangunan,tanaman,ataubendalainyangberkaitandengantanah
yang dimilikiatau dipunyainya,sedangkan GantiKerugian atas
tanahnya diberikan kepada pemegang hak milik atau hak
pengelolaan.GantiKerugianatastanahhakulayatdiberikandalam
bentuktanahpengganti,permukimankembali,ataubentuklain
yangdisepakatiolehmasyarakathukum adatyangbersangkutan.
Pihakyangmenguasaitanahnegarayangdapatdiberikan
GantiKerugianadalahpemakaitanahnegarayangsesuaidengan
atautidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan.
Misalnya,bekaspemeganghakyangtelahhabisjangkawaktunya
yang masih menggunakan atau memanfaatkan tanah yang
bersangkutan,pihakyangmenguasaitanahnegaraberdasarkan
sewa-menyewa, atau pihak lain yang menggunakan atau
memanfaatkan tanah negara bebas dengan tidak melanggar
ketentuanperaturanperundang-undangan.
Yangdimaksuddengan"pemegangdasarpenguasaanatastanah"
adalahpihakyangmemilikialatbuktiyangditerbitkanolehpejabat
yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan yang

8
bersangkutanatastanahyangbersangkutan,misalnyapemegang
aktajualbeliatasHakatasTanah yang belum dibaliknama,
pemegangaktajualbeliatashakmilikadatyangbelum diterbitkan
sertifikat,danpemegangsuratizinmenghuni.
Bangunan,tanaman,ataubendalainyangberkaitandengantanah
yangbelum atautidakdipunyaidenganHakatasTanah,Ganti
Kerugiandiberikankepadapemilikbangunan,tanaman,ataubenda
lainyangberkaitandengantanah.
Pasal42
(1) Dalam halPihak yang berhak menolak bentuk dan/atau
besarnya gantikerugian berdasarkan hasilmusyawarah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal37,atau putusan
pengadilannegeri/MahkamahAgungsebagaimanadimaksud
dalam Pasal38,gantikerugiandititipkandipengadilannegeri
setempat.
(2) Penitipangantikerugianselainsebagaimanadimaksudpada
ayat(1),dilakukanjugaterhadap:
a. pihak yang berhak menerima gantikerugian tidak
diketahuikeberadaannya;atau
b. obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti
kerugian:
1) sedangmenjadiobyekperkaradipengadilan;
2) masihdipersengketakankepemilikannya;
3) diletakkansitaolehpejabatyangberwenang;atau
4) menjadijaminandiBank.
(3) Pengadilannegeripalinglamadalam jangkawaktu14(empat
belas)harikerjawajibmenerimapenitipangantikerugian
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2).
Catatan:Ayat3Pending,terkaitgantirugi
Pasal46
(1) PelepasanObjekPengadaanTanahsebagaimanadimaksud
dalam Pasal45ayat(1)danayat(2)tidakdiberikanGanti
Kerugian,kecuali:
a. Objek Pengadaan Tanah yang dipergunakan sesuai
dengantugasdanfungsipemerintahan;
b. Objek Pengadaan Tanah yang dimiliki/dikuasaioleh
BadanUsahaMilikNegara/BadanUsahaMilikDaerah;
dan/atau
c. ObjekPengadaanTanahkasdesa;
(2) GantiKerugianatasObjekPengadaanTanahsebagaimana
dimaksudpadaayat(1)hurufadiberikandalam bentuktanah
dan/ataubangunanataurelokasi.
(3) pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk

9
sebagaimanadimaksuddalamPasal36.
(4) GantiKerugian atas Objek Pengadaan Tanah Kas Desa
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufcdapatdiberikan
dalambentuksebagaimanadimaksuddalamPasal36.
(5) NilaiGantiKerugiansebagaimanadimaksudpadaayat(2)dan
ayat(3)didasarkan atas hasilpenilaian GantiKerugian
sebagaimanadimaksuddalamPasal34ayat(2).
(6) NilaiGantiKerugianatasobjekpengadanantanahberupa
harta benda wakafditentukan sama dengan nilaihasil
penilaianPenilaiatashartabendawakafyangdiganti
BagianKetiga
PerlindunganLahanPertanianPanganBerkelanjutan
Pasal123
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor41 Tahun 2009
tentangPerlindunganLahanPertanianPanganBerkelanjutan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149,Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5068)diubah:
Pasal44
(1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagaiLahan Pertanian
PanganBerkelanjutandilindungidandilarangdialihfungsikan.
(2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek
StrategisNasional,Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdialihfungsikan,
dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Catatan:
DisetujuiPanja16/09/20Pukul10.48
KembalikeUUeksistingdenganreformulasirumusan,serta
keterkaitannyadengankepentinganumum.Diusulkan:
(3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai
LahanPertanianPanganBerkelanjutan untukkepentingan
umum sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hanyadapat
dilakukandengansyarat:
a. dilakukankajiankelayakanstrategis;
b. disusunrencanaalihfungsilahan;
c. dibebaskankepemilikanhaknyadaripemilik;dan
d. disediakan lahan penggantiterhadap Lahan Pertanian
PanganBerkelanjutanyangdialihfungsikan.
(4) Dalam halterjadibencanasehinggapengalihanfungsilahan
untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan

10
sebagaimanadimaksudpadaayat (3)hurufadanhurufb
tidakdiberlakukan.
(5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian
PanganBerkelanjutanyangdialihfungsikanuntukinfrastruktur
akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukanpalinglama24(duapuluhempat)bulansetelahalih
fungsidilakukan.
(6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang
dialihfungsikansebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufc
dilakukan dengan pemberian gantirugisesuaidengan
2. KetentuanPasal73diubahsehinggaberbunyisebagaiberkut:
Pasal73
Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan
pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak
sesuaidenganketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal44
ayat(1)dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat1(satu)
tahundanpalinglama5(lima)tahundan/ataudendapalingsedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah).
BagianKeempat
Pertanahan
Paragraf1
BankTanah
Pasal124
(1) PemerintahPusatmembentukbadanbanktanah.
(2) Badan banktanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
merupakanbadankhususyangmengelolatanah.
(3) Kekayaan badan banktanah merupakan kekayaan negara
yangdipisahkan.
(4) Badan bank tanah berfungsimelaksanakan perencanaan,
perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
pendistribusiantanah.
Catatan:
DisetujuiPanja16/09/20Pukul10.48
KembalikeUUeksistingdenganreformulasirumusan,serta
keterkaitannyadengankepentinganumum.
Pasal125
(1) Badan bank tanah menjamin ketersediaan Tanah dalam
rangkaekonomiberkeadilan,untuk:
a. kepentinganumum;

11
b. kepentingansosial;
c. kepentinganpembangunannasional;
d. pemerataanekonomi;
e. konsolidasilahan;dan
f. ReformaAgraria.
Penjelasanhuruff:
Reformaagrariadalam kerangkabanktanahtidaktermasuk
reformaagrariakawasanhutan.
(2) Ketersediaantanahuntukreformaagrariasebagaimanaayat
(1)huruffpalingsedikit30(tigapuluh)persendaritanah
negarayangdiperuntukkanuntukbanktanah.
Catatan:
Kesepakatan DPR-Pemerintah tanggal 24/09/2020 Pukul
20.58WIB
Pasal126
Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifattransparan,akuntabel,dannonprofit.
Pasal127
Sumberkekayaanbadanbanktanahdapatberasaldari:
a. AnggaranPendapatandanBelanjaNegara;
b. Pendapatansendiri;
Catatan:Perlukonfirmasiterkaitpenjelasannirlaba;
Usulanrumusan:
Salah satu sumberKekayaan Badan BankTanah berasaldari
pendapatansendirisepanjangpendapatantersebutdikelolasecara
wajardantidakberorientasimengejarkeuntungan.
c. Penyertaanmodalnegara;dan
d. sumberlainyangsahsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.
Pasal128
(1) Tanahyangdikelolabadanbanktanahdiberikanhakpengelolaan.
(2) Hakatastanahdiatashakpengelolaansebagaimanadimaksud
padaayat(1)dapatdiberikanhakgunausaha,hakgunabangunan,
danhakpakai.
(3) Jangka waktu hak guna bangunan diatas hak pengelolaan
sebagaimanadimaksudayat(2)dapatdiberikanperpanjangandan
pembaharuanhakapabilasudahdigunakandan/ataudimanfaatkan
sesuaidengantujuanpemberianhaknya.
(Rumusanayat(3)inidisetujuiPanja24/09/2020Pukul21.18)
(4) Dalam rangkamendukunginvestasi,pemeganghakpengelolaan
badanbanktanahdiberikankewenanganuntuk:
a. melakukanpenyusunanrencanainduk;
(DisetujuiPanja16/09/20Pukul15.09Kata“zonasi”diganti

12
dengan kata “induk”, sehingga berbunyi: melakukan
penyusunanrencanainduk)
b. membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/
persetujuan;
c. melakukanpengadaantanah;dan
d. menentukantarifpelayanan.
(5) Penggunaandan/ataupemanfaatantanahdiatashakpengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat(2)pemerintah melakukan
pengawasan dan pengendalian sesuaiketentuan perundang-
undangan.
(Rumusanayat(5)inimerupakantambahandandisetujuiPanja
24/09/20Pukul21.18)
Pasal129
Ketentuanlebihlanjutmengenaipembentukanbadanbanktanah
diaturdenganPeraturanPemerintah.
Paragraf2
PenguatanHakPengelolaan
Pasal130
HakPengelolaanmerupakanHakMenguasaidariNegarayang
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada
pemeganghaknya.
Pasal131
(1) SebagiankewenanganHakMenguasaidariNegaraberupaTanah
dapatdiberikanHakPengelolaankepada:
a. instansiPemerintahPusat;
b. PemerintahDaerah;
c. Badanbanktanah;
d. BadanUsahaMilikNegara/BadanUsahaMilikDaerah;
e. Badanhukummiliknegara/daerah;atau
f. BadanhukumyangditunjukolehPemerintahPusat.
(2) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberikankewenanganuntuk:
a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan
pemanfaatanTanahsesuaidenganrencanatataruang;
b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian
tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau
dikerjasamakandenganpihakketiga;dan
c. menentukantarifdanmenerimauangpemasukan/gantirugi
dan/atauuangwajibtahunandaripihakketigasesuaidengan
perjanjian.
(3) PemberianHakPengelolaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diberikanatasTanahNegaradengankeputusanpemberianhakdi
atasTanahNegara.
(4) HakPengelolaandapatdilepaskankepadapihakyangmemenuhi
syarat.

13
Pasal132
(1) PenyerahanpemanfaatanbagianTanahHakPengelolaankepada
pihakketigasebagaimanadimaksuddalam Pasal130ayat(2)
hurufbdilakukandenganperjanjianpemanfaatanTanah.
(2) DiatasTanahHakPengelolaanyangpemanfaatannyadiserahkan
kepadapihakketigabaiksebagianatauseluruhnya,dapatdiberikan
HakGunaUsaha,HakGunaBangunan,dan/atauHakPakaisesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.
(3) Jangka waktu hak guna bangunan diatas hak pengelolaan
sebagaimanadimaksudayat(2)dapatdiberikanperpanjangandan
pembaharuanhakapabilasudahdigunakandan/ataudimanfaatkan
sesuaidengantujuanpemberianhaknya.
(DisetujuiPanja24/09/20Pukul21.18)
(4) Penggunaandan/ataupemanfaatantanahdiatashakpengelolaan
sebagaimana dimaksud pada ayat(2)pemerintah melakukan
pengawasan dan pengendalian sesuaiketentuan perundang-
undangan.
(DisetujuiPanja24/09/20Pukul21.18)
(5) Dalam halHakAtasTanahyangberadadiatasHakPengelolaan
telahberakhir,tanahnyakembalimenjadiTanahHakPengelolaan.
Catatan:
Ayat(4)lamamenjadiAyat(5)baru
Pasal133
(1) Dalam keadaantertentu,PemerintahPusatdapatmembatalkan
dan/ataumencabutHakPengelolaansebagianatauseluruhnya.
(2) Tata cara pembatalan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai
denganketentuanperaturan-perundang-undangan.
Catatan:PerlukonfirmasiterkaitpendalamanputusanMK.
Pasal134
(1) Dalam halbagianbidangTanahHakPengelolaandiberikandengan
HakMilik,bagianbidangTanahHakPengelolaantersebuthapus
dengansendirinya.
(2) HakMiliksebagaimanadimaksudpadaayat(1),hanyadiberikan
untukkeperluanrumahumumdankeperluantransmigrasi.
Catatan:PerlukonfirmasiterkaitpendalamanputusanMK.
Pasal135
Dalam rangkapengendalianpemanfaatanhakatastanahdiatasHak
Pengelolaan,dalam waktutertentudilakukanevaluasipemanfaatanhak
atastanah.
Catatan:PerlukonfirmasiterkaitpendalamanputusanMK
Pasal136
Ketentuan lebih lanjut mengenaiHak Pengelolaan diatur dengan

14
PeraturanPemerintah.
Paragraf3
SatuanRumahSusununtukOrangAsing
Pasal137
HakMilikatasSatuanRumahSusunyangselanjutnyadisebutHakMilik
Sarusunmerupakanhakkepemilikanatassatuanrumahsusunyang
bersifatperseoranganyangterpisahdenganhakbersamaatasbagian
bersama,bendabersama,dantanahbersama.
Catatan:MaterimuatanUU tentang satuanrusundalam RUU akan
disesuaikandenganmateriDIM6646-6658.(Pasal136–Pasal138)
Pasal138
(1) HakMilikSarusundapatdiberikankepada:
a. warganegaraIndonesia;
Catatan:MaterimuatanUUtentangsatuanrusundalam RUUakan
disesuaikandenganmateriDIM6646-6658.(Pasal136–
Pasal138)
b. badanhukumIndonesia;
Pasal138)
c. warganegaraasingyangmempunyaiizinsesuaiketentuan
peraturanperundang-undangan;
disesuaikan dengan materi DIM 6646-6658. Perlu
pendalamanterkaitkepemilikanolehWNAdanapabila
sarusundibeliolehWNIbagaimanastatusnya.
d. badanhukum asingyangmempunyaiperwakilandiIndonesia;
atau
e. perwakilan negara asing dan lembaga internasionalyang
beradaataumempunyaiperwakilandiIndonesia
Pasal138)
(2) HakMilikSarusundapatberalihataudialihkandandijaminkan.
(3) HakMilikSarusunsebagaimanadimaksudpadaayat(3)dapat
dijaminkan dengan dibebanihak tanggungan sesuaidengan

15
disesuaikandenganmateriDIM6646-6658.
Pasal139
(1) RumahsusundapatdibangundiatasTanah:
a. HakGunaBangunanatauHakPakaidiatasTanahNegara;
atau
b. HakGuna Bangunan atau HakPakaidiatasTanah Hak
Pengelolaan.
(2) PemberianHakGunaBangunanbagirumahsusundapatdiberikan
sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapat
sertifikatlaikfungsi.
Paragraf4
PemberianHakAtasTanah/HakPengelolaan pada
RuangAtasTanahdanRuangBawahTanah
Pasal140
(1) Tanahatauruangyangterbentukpadaruangatasdan/ataubawah
TanahdandigunakanuntukkegiatantertentudapatdiberikanHak
GunaBangunan,HakPakai,atauHakPengelolaan.
(2) BataskepemilikanTanahpadaruangatasTanaholehpemegang
hak atas tanahnya diberikan sesuaidengan koefisien dasar
bangunan,koefisienlantaibangunan,danrencanatataruangyang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) BataskepemilikanTanahpadaruangbawahTanaholehpemegang
hak atas tanahnya diberikan sesuaidengan batas kedalaman
pemanfaatan yang diatursesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) PenggunaandanpemanfaatanTanahpadaruangatasdan/atau
bawahTanaholehpemeganghakyangberbeda,dapatdiberikan
HakGunaBangunan,HakPakai,atauHakPengelolaan.
(5) KetentuanlebihlanjutmengenaipenggunaanTanahpadaruang
atas Tanah dan/atau ruang dibawah Tanah sebagaimana
dimaksudpadaayat(1),ayat(2),ayat(3),danayat(4)diatur
denganPeraturanPresiden.
Catatan Ayat (4): DIM baru terkait kelembagaan untuk
diformulasikanPemerintah.
UsulanRumusanterkaitkelembagaan:
Pasal140A

16
BadanBankTanahsebagaimanadimaksuddalam Pasal123terdiri
atas:
a.Komite;
b.DewanPengawas;dan
c.BadanPelaksana.
Pasal140B
(1) Komitesebagaimanadimaksuddalam Pasal139Ahurufadiketuai
oleh menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidangpertanahandanberanggotakanparamenteridankepala
yangterkait.
(2) KetuadananggotaKomiteditetapkandenganKeputusanPresiden
berdasarkanusulandarimenteriyangmenyelenggarakanurusan
pemerintahandibidangpertanahan.
Pasal140C
(1) DewanPengawasberjumlahpalingbanyak5(lima)orangyang
terdiri2(dua)orangdariunsuryangditunjukolehPemerintahdan3
(tiga)orangdariunsurprofesional.
(2) Unsurprofesionalberdasarkanprosesseleksiyangdilakukanoleh
PemerintahdandisampaikankepadaDewanPerwakilanRakyat
untukdisetujui.
(3) Dewan Pengawas yang telah disetujuioleh Dewan Perwakilan
Rakyatsebagaimanadimaksudpadaayat(3)ditetapkanolehKetua
Komite.
Pasal140C:
- 7orangDewanPengawasyangterdiriatas4orangunsur
profesionaldan3(tiga)orangdipiliholehPemerintah
- 4(empat)orangyangberasaldariunsurprofesionalproses
seleksi dilakukan oleh Pemerintah untuk kemudian
disampaikankeDPRuntukdipilihdandisetujui.
- JumlahkandidatyangdiajukankeDPR minimal2xjumlah
kandidat
DisetujuiTimusuntukdibawakePanja.
Pasal140D
(1) BadanPelaksanaterdiridariKepaladanDeputi.
(2) JumlahDeputisebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkan
olehKetuaKomite.
(3) KepaladanDeputidiangkatdandiberhentikanolehKetuaKomite.
(4) PengangkatandanpemberhentianKepaladanDeputisebagaimana
dimaksudpadaayat(3)dapatdiusulkanolehDewanPengawas.
Pasal140DDisetujuiTimusuntukdibawakePanja22.49
Pasal140E
KetentuanlebihlanjutmengenaiKomite,DewanPengawas,danBadan
PelaksanadiaturdenganPeraturanPresiden.

17
UsulanRumusantambahan:
Pasal141F
Tanda buktihak atas tanah,satuan rumah susun,HPL,dan hak
tanggungan,termasukakteperalihan hakatastanah dan dokumen
lainnyayangberkaitandengantanahdapatdalambentukelektronik.

02 OKT Hasil Timus BAB VIII Pengadaan Lahan Pasal 121-140

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (17)

Similar to 02 OKT Hasil Timus BAB VIII Pengadaan Lahan Pasal 121-140

Similar to 02 OKT Hasil Timus BAB VIII Pengadaan Lahan Pasal 121-140 (20)

More from glugutharipamungkas

More from glugutharipamungkas (12)

Recently uploaded

Recently uploaded (8)

02 OKT Hasil Timus BAB VIII Pengadaan Lahan Pasal 121-140