Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut undang-undang dan peraturan terkait. Disebutkan pula definisi kepentingan umum serta tahap perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pengadaan tanah.

2. Surabaya, Oktober 2023 2
DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMB. UTK KEPENTINGAN UMUM
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 39
Nomor 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor
19 Nomor 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan
PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
•“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat
dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak dengan penggantian yang layak dan adil”

3. Surabaya, Oktober 2023 3
Kepentingan Umum, meliputi:
1. Pertahanan dan keamanan nasional;
2. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api,
dan fasilitas operasi kereta api;
3. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
4. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
5. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
6. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga
listrik;
7. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
8. Tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
9. Rumah sakit Pemerintah/Pemda;
10. Fasilitas keselamatan umum;
11. Tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemda;
12. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
13. Cagar alam dan cagar budaya;
14. Kantor Pem/Pemda/Desa;
15. Penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta
perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa
termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;
16. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemda;
17. Prasarana olahraga pem/pemda;
18. Pasar umum dan lapangan parkir umum;
19. kawasan Industri Hulu dan Hilir Minyak dan Gas yang diprakarsai danlatau
dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah;
20. kawasan Ekonomi Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah;
21. Kawasan Industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha
Milik Daerah;
22. kawasan Pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah
Fusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha
Milik Daerah;
23. kawasan Ketahanan Pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah; dan
24. kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, atau
Badan Usaha Milik Daerah.
PP 19 TAHUN 2021 PASAL 2

4. Surabaya, Oktober 2023 4
TAHAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMB. UTK
KEPENTINGAN UMUM (SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERUBAHANNYA)
±3-4 bulan hingga
Penetapan Lokasi
±2-3 bulan ±3-4 bulan
±2 minggu
PP 19 TAHUN 2021 PASAL 3

5. Surabaya, Oktober 2023 5
TAHAP PERENCANAAN DAN TAHAP PERSIAPAN

6. PENGATURAN DALAM PP NO. 19 TAHUN 2021 DAN PERMEN
ATR/KA BPN NO. 19 TAHUN 2021
TATA LAKSANA PERENCANAAN
TAHAPAN PERENCANAAN
1. Persiapan
2. Pelaksanaan
3. Penetapan
4. Pengajuan DPPT
5. Perubahan DPPT
• Perencanaan didasarkan pada rencana tata ruang dan
prioritas pembangunan
• Instansi yang memerlukan tanah dapat melibatkan KL di bidang
pertanahan dan instansi terkait
• Masa berlaku DPPT selama 2 tahun
• Instansi yang Memerlukan Tanah dapat menunjuk Lembaga
profesional dan/atau ahli
• Penambahan muatan DPPT : preferensi bentuk Ganti Kerugian
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
6
Sumber: Paparan Dirjen Pengadaan Tanah Kemen ATR/BPN

7. TAHAPAN PERENCANAAN
PENGATURAN DALAM PP NO. 19 TAHUN 2021 DAN
PERMEN ATR/KA BPN NO. 19 TAHUN 2021
• Muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) :
1. Muatan Wajib
2. Muatan Tambahan
• Muatan Wajib Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
1. Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
2. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
3. Prioritas Pembangunan nasional/daerah;
4. Letak tanah;
5. Luas tanah yang dibutuhkan;
6. Gambaran umum status tanah;
7. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
8. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
9. Perkiraan nilai tanah;
10.Rencana penganggaran;
11.Preferensi bentuk Ganti Kerugian;
• Muatan Tambahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT)
Dilakukan apabila Instansi yang Memerlukan tanah memandang perlu menambahkan
muatan DPPT berkaitan dengan preferensi Bentuk Ganti Kerugian
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
7
Sumber: Paparan Dirjen Pengadaan Tanah Kemen ATR/BPN
PERMEN ATR 19 TAHUN 2021 PASAL 5 DAN PASAL 18

8. PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
2
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
8
Sumber: Paparan Dirjen Pengadaan Tanah Kemen ATR/BPN
PERMEN ATR 19 TAHUN 2021 PASAL 20-PASAL 23

9. • Gubernur membentuk tim verifikasi DPPT sejak
diterimanya DPPT
• Tim Verifikasi DPPT melibatkan unsur Pemda dan
dinas teknis terkait
• Verifikasi dilaksanakan paling lama 5 Hari
• Tim Verifikasi DPPT dapat melakukan peninjauan
lokasi rencana pengadaan tanah berdasarkan
kesepakatan dengan Instansi yang Memerlukan Tanah
• Jika materi muatan DPPT telah sesuai dan lengkap
dituangkan dalam lembar verifikasi dan dilaporkan
kepada gubernur/bupati/walikota untuk
ditindaklanjuti dengan pembentukan tim persiapan
Tahapan Persiapan
PENGATURAN DALAM PP NO. 19 TAHUN 2021
DAN PERMEN ATR/KA BPN NO. 19 TAHUN 2021
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
9
Sumber: Paparan Dirjen Pengadaan Tanah Kemen ATR/BPN
PERMEN ATR 19 TAHUN 2021 PASAL 20-PASAL 23

10. Surabaya, Oktober 202310
TAHAP PELAKSANAAN

11. KKPR SEBAGAI SYARAT PEMANFAATAN RUANG

12. PROSES PENERBITAN KKPR

13. PROSES PENERBITAN KKPR

14. TERIMA KASIH