1. KATA PENGANTAR
Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi atas tersusunnya Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2011. Petunjuk Teknis ini
merupakan implementasi dari amanat Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, Kementerian Teknis membuat petunjuk penggunaan DAK.
DAK Bidang Kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai
kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas
pembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang ditetapkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2011. RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan
Presiden RI Nomor 29 Tahun 2010, merupakan acuan bagi Kementerian, lembaga
Pemerintah-Non Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk
dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.
Kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam
pembangunan kesehatan yakni menyediakan pelayanan kesehatan yang merata,
terjangkau dan berkualitas, salah satunya melalui pembiayaan yang bersumber dari
DAK Bidang Kesehatan.
Saya berharap DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 dapat memberi daya ungkit
yang nyata terhadap prioritas dan fokus pemerintah dalam pembangunan kesehatan di
daerah. Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang kesehatan ini, menjelaskan secara
rinci penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011. DAK Bidang Kesehatan Tahun
2011 terdiri dari 3 subbidang, yaitu: pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan
rujukan, dan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1)
Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas; (2) Pembangunan Pos
Kesehatan Desa; (3) Pengadaan Peralatan kesehatan termasuk Sistem Informasi
Kesehatan Daerah (SIKDA); (4) Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak.
Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan Pengadaan
Peralatan Kesehatan untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif (PONEK) di RS; (2) Pembangunan, perbaikan Bank Darah RS (BDRS)
dan Pemenuhan Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan dan
Pengadaan peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4) Peningkatan Fasilitas
Tempat Tidur Kelas III RS; (5) Pemenuhan peralatan laboratorium klinik di
Laboratorium Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota; dan (6) Instalasi Pengolahan
Air Limbah (IPAL) di RS Pemerintah Daerah. Pelayanan kefarmasian, meliputi kegiatan:
(1) Penyediaan Obat terutama Obat Generik dan Perbekalan Kesehatan; (2)
Pembangunan baru dan Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3)
Pengadaan sarana pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota.
i
2. Peraturan Menteri Keuangan No.216/PMK.07/2010 menetapkan DAK Bidang
Kesehatan tahun 2011 diperuntukkan bagi 397 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kesehatan dasar; 440 Dinas
Kesehatan mendapat alokasi anggaran untuk subbidang pelayanan kefarmasian; 23
Provinsi dan 256 Kabupaten/Kota mendapatkan subbidang pelayanan kesehatan
rujukan. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, subbidang pelayanan kesehatan rujukan
diperuntukkan bagi 48 RSUD Provinsi, 260 RSUD Kabupaten/Kota dan 54 Laboratorium
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Akhir kata, semoga Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun
2011 dapat secara optimal digunakan di daerah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu
melimpahkan rahmat dan hidayah bagi kita dalam melaksanakan pembangunan
kesehatan di Indonesia yang kita cintai.
Jakarta, 17 Desember 2010
MENTERI KESEHATAN,
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
ii
3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1810/Menkes/SK/XII/2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2010 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;
b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
216/PMK.07/2010 perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang–undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2011;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 72 Tahun 2004 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokas Khusus (DAK);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang
Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus
Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
5. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2011.
Kedua : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Ketiga : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar
digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota
dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang
Kesehatan Tahun Anggaran 2011;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2010
MENTERI KESEHATAN,
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH
6. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI iii
DAFTAR ISI vii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. TUJUAN 3
C. RUANG LINGKUP 3
D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN 4
BAB II KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2011 5
A. KEBIJAKAN UMUM 5
B. KEBIJAKAN KHUSUS 6
BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS 7
A. PERENCANAAN 7
B. PELAKSANAAN 7
BAB IV SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR 8
A. PUSKESMAS 8
B. PUSKESMAS PERAWATAN 11
C. POSKESDES 17
D. SISTEM INFORMASI KESEHATAN DAERAH 19
E. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK 21
BAB V SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 23
A. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN
PERALATAN KESEHATAN UNTUK PROGRAM PONEK
DI RS 23
B. BANK DARAH RUMAH SAKIT DAN UNIT TRANSFUSI DARAH
DI RUMAH SAKIT 28
vii
7. C. PENINGKATAN FASILITAS INSTALASI GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT 36
D. PENINGKATAN FASILITAS TEMPAT TIDUR KLASIII RS 42
E. PENGADAAN PERALATAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM KLINIK DI LABORATORIUM
DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 44
F. PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH
(IPAL) DAN PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNGNYA
DI RS PEMERINTAH 45
BAB VI SUBBIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN 49
A. PENYEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 49
B. PEMBANGUNAN BARU DAN REHABILITASI INSTALASI
FARMASI KABUPATEN/KOTA 51
C. PENGADAAN SARANA PENDUKUNG INSTALASI FARMASI
KABUPATEN/KOTA 53
BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 55
A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI 55
B. PELAPORAN 56
C. FORMAT LAPORAN TRIWULANAN 59
BAB VIII PENUTUP 64
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 : DEFINISI OPERASIONAL
LAMPIRAN 2 : STANDAR PERALATAN DAN LOGISTIK POSKESDES
LAMPIRAN 3 : DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL
viii
8. LAMPIRAN 4 : DAFTAR NAMA PULAU TERLUAR BERPENDUDUK YANG
BERBATASAN DENGAN NEGARA TETANGGA
LAMPIRAN 5 : DAFTAR 101 PUSKESMAS PRIORITAS PROGRAM YANKES
DTPK
LAMPIRAN 6 : PERALATAN LIVE SAVING PUSKESMAS TERPENCIL DI DTPK
LAMPIRAN 7 : PERALATAN PUSKESMAS DENGAN RAWAT INAP (PONED
SET)
LAMPIRAN 8 : RUANG PERSALINAN PUSKESMAS NON PERAWATAN
LAMPIRAN 9 : PERALATAN PUSKESMAS NON RAWAT INAP (SET
PERALATAN BERSALIN)
LAMPIRAN 10 : DAPUR GIZI PADA PUSKESMAS PERAWATAN
LAMPIRAN 11 : STANDAR INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT
LAMPIRAN 12 : CONTOH PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK
LAMPIRAN 13 : ALOKASI DAK KESEHATAN TAHUN 2011
ix
9. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua
komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan
yang dilaksanakan harus dapat menjamin bahwa manfaatnya dapat diterima
oleh semua pihak, berdampak adil bagi perempuan dan laki-laki (responsif
gender).
Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pada
pasal 2 dan 3 dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan
dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan,
penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan
nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pembangunan kesehatan
bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan
menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat, yang diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan
pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan
secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.
Pembangunan bidang kesehatan juga menjadi perhatian penting dalam
komitmen internasional, yang dituangkan dalam Millennium Development
Goals (MDGs). Dalam MDGs terdapat tujuan yang terkait langsung dengan
bidang kesehatan yaitu target 4 (menurunkan angka kematian anak), target 5
(meningkatkan kesehatan ibu) dan target 6 (memerangi HIV dan AIDS, TB
dan Malaria serta penyakit lainnya), serta 2 target lainnya yang tidak terkait
langsung yaitu target 1 (menanggulangi kemiskinan dan kelaparan) dan target
3 (mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan).
Kementerian Kesehatan telah menyusun strategi untuk pencapaian target-
target tersebut.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
1
10. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, perlu adanya
pembiayaan kesehatan, yang bertujuan untuk penyediaan pembiayaan
kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi,
teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya
guna.
Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai salah satu sumber
penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diantaranya untuk
meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah baik
pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan
kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah Pusat memberikan
anggaran pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan merupakan prioritas nasional.
DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu
mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai
dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional tahun 2011 yang
ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011.
RKP Tahun 2011 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29
Tahun 2010, merupakan acuan bagi kementerian, lembaga Pemerintah-Non
Kementerian dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia
usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.
DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 difokuskan pada pelayanan kesehatan
dasar (Puskesmas dan Poskesdes); pelayanan kefarmasian untuk
Kabupaten/Kota; dan pelayanan kesehatan rujukan (RS
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Laboratorium Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota).
Buku Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
berisi penjelasan rinci pemanfaatan DAK, dilengkapi informasi dalam
pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan di daerah dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan
Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011.
Selanjutnya buku petunjuk teknis ini menjadi pedoman pelaksanaan DAK
Bidang Kesehatan Tahun 2011.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
2
11. B. TUJUAN
1. Umum
Membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan
urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan kesehatan
nasional tahun 2011.
2. Khusus
Meningkatkan pemerataan, jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
di Puskesmas dan Poskesdes, Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, serta penyediaan
dan pengelolaan obat generik dan perbekalan kesehatan.
C. RUANG LINGKUP
DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 diarahkan untuk kegiatan:
1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi kegiatan: (1) Pembangunan,
Peningkatan, Perbaikan dan Perluasan Puskesmas khususnya di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); (2)
Pembangunan Pos Kesehatan Desa; (3) Pengadaan peralatan
kesehatan termasuk Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA); (4)
Pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan.
2. Pelayanan kesehatan rujukan, meliputi kegiatan: (1) Pembangunan dan
Pengadaan Peralatan Kesehatan Untuk Program Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) di RS; (2)
Pembangunan, Perbaikan Bank Darah RS (BDRS) dan Pemenuhan
Peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS; (3) Pembangunan dan
Pengadaan Peralatan Instalasi Gawat Darurat RS (IGD RS); (4)
Peningkatan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS; (5) Pemenuhan
Peralatan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan (6)
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS.
3. Pelayanan Kefarmasian dapat dimanfaatkan untuk: (1) Penyediaan
Obat dan Perbekalan Kesehatan; (2) Pembangunan Baru dan
Rehabilitasi Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota; (3) Pengadaan
Sarana Pendukung Instalasi Farmasi di Kabupaten/Kota.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
3
12. D. PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
1. Pengalokasian
Penghitungan alokasi DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011, dilakukan
melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:
a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
Penentuan kelayakan daerah penerima DAK menggunakan
Indeks Fiskal Wilayah (IFW) dengan bobot 50% dan IT (Indeks
Teknis) dengan bobot 50%.
b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah
1) Penentuan besaran alokasi daerah penerima DAK
menggunakan IFW dengan bobot 20% dan IT dengan
bobot 80%.
2) IFW ditentukan berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria
Khusus merupakan kewenangan dari Kementerian
Keuangan, sedangkan IT ditentukan berdasarkan data dan
indeks teknis merupakan kewenangan dari Kementerian
Kesehatan.
3) Usulan ruang lingkup kegiatan dan besaran alokasi DAK
kemudian dibahas dan diputuskan bersama antara
pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Transfer ke
Daerah DPR RI.
4) Kaidah-kaidah mengenai mekanisme pengalokasian DAK
dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2005.
2. Penyaluran
DAK Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2011 disalurkan melalui
mekanisme transfer yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan
dan ketentuan peraturan yang berlaku lainnya.
a. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan
pelayanan kefarmasian untuk Kabupaten/Kota, disalurkan
melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
b. Penyediaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan rujukan disalurkan melalui SKPD Rumah
Sakit Umum atau Khusus Provinsi/Kabupaten/Kota dan SKPD
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
4
13. BAB II
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011
A. Kebijakan Umum
1. Kebijakan DAK Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan penurunan Angka
Kematian Ibu (AKI) dengan jaminan persalinan di sarana kesehatan
milik pemerintah dan Angka Kematian Bayi (AKB), perbaikan status gizi
masyarakat, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan, melalui
peningkatan sarana dan prasarana di Puskesmas dan Poskesdes,
Rumah Sakit dan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
serta penyediaan dan pengelolaan obat terutama obat generik dan
perbekalan kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan penduduk
miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan
kepulauan.
2. DAK Bidang Kesehatan merupakan bantuan kepada daerah tertentu,
untuk mendanai dukungan pelayanan kesehatan yang merupakan
kewenangan dan tanggung jawab daerah ke arah peningkatan
jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan.
3. DAK Bidang Kesehatan membantu daerah untuk membiayai kebutuhan
sarana dan prasarana kesehatan yang merupakan urusan daerah dan
sesuai dengan prioritas nasional di bidang kesehatan.
4. DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011 difokuskan pada pelayanan
kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan
kefarmasian.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan, pemerintah daerah harus menyediakan
pembiayaan yang bersumber dari daerah untuk dana pendamping
sebesar 10% sesuai dengan Undang-undang No 33 Tahun 2004 dan
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, biaya operasional, biaya
pemeliharaan/perawatan sarana dan peralatan kesehatan,
ketersediaan tenaga pelaksana, serta aspek lainnya sebagai akibat
pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan.
6. Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kesehatan TA 2011, terdiri dari
anggaran untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan
rujukan dan pelayanan kefarmasian.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur RSUD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
5
14. Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap anggaran DAK Bidang
Kesehatan di wilayah kerjanya.
B. Kebijakan Khusus
Penggunaan DAK Bidang Kesehatan diprioritaskan untuk :
1. Mendukung pencapaian target MDGs No 1, 3 ,4, 5 dan 6
(menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mendorong kesetaraan
gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian
anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV dan AIDS, TB,
Malaria serta penyakit menular lainnya).
2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana
kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
3. Peningkatan pelayanan persalinan normal di Puskesmas.
4. Pembangunan Puskesmas Perawatan Mampu PONED.
5. Pembangunan dapur gizi pada Puskesmas Perawatan.
6. Pembangunan Pos Kesehatan Desa untuk desa yang belum
memilikinya.
7. Penyediaan peralatan pendukung Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
8. Penyediaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak.
9. Meningkatkan Sarana Prasarana dan Pengadaan Peralatan Kesehatan
Untuk Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif
(PONEK) di RS.
10. Pembangunan BDRS dan pemenuhan peralatan UTD di RS.
11. Meningkatkan Fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS.
12. Meningkatkan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS.
13. Pemenuhan Peralatan Pemeriksaan Laboratorium Klinik di
Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
14. Pemenuhan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di RS Pemerintah
Daerah.
15. Penyediaan dan Pengelolaan Obat terutama Obat Generik dan
Perbekalan Kesehatan.
16. Pembangunan Baru, Rehabilitasi dan Perluasan Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota.
17. Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
6
15. BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS
DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011
A. PERENCANAAN
Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 pasal 162, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) harus saling berkoordinasi dalam
penyusunan kegiatannya.
Dalam rangka menjaga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
program kesehatan Kabupaten/Kota dengan Provinsi, Satker Kabupaten/Kota
yang memperoleh alokasi DAK Bidang Kesehatan agar berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan Provinsi.
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang disusun mengacu kepada
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011.
B. PELAKSANAAN TEKNIS
Pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 2011 harus mengacu pada Petunjuk
Teknis DAK Bidang Kesehatan 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kepmenkes).
Penggunaan anggaran DAK Bidang Kesehatan 2011 yang tidak sesuai
dengan Petunjuk Teknis DAK Bidang Kesehatan 2011 menjadi tanggung
jawab Kepala Daerah dan SKPD yang bersangkutan.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
7
16. BAB IV
MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR
A. PUSKESMAS
1. Pembangunan Baru
Pembangunan Puskesmas dapat merupakan pembangunan baru atau
peningkatan dari Puskesmas Pembantu. Pembangunan Puskesmas
ditujukan untuk peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan yang
berkualitas kepada masyarakat. Pembangunan baru Puskesmas
tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan mebeulair serta
rumah dinas petugas kesehatan (dokter/dokter gigi, bidan/perawat) bila
belum ada.
a. Persyaratan Umum
1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas, antara lain pada:
a) Wilayah perbatasan, terpencil, tertinggal dan
kepulauan.
b) Kecamatan pemekaran yang tidak mempunyai
Puskesmas.
c) Kepadatan penduduk tinggi, jumlah penduduk lebih
dari 30.000 penduduk per kecamatan.
d) Wilayah kerja sangat luas.
e) Relokasi Puskesmas yang disebabkan adanya
bencana
alam, jalur hijau, perubahan Rencana Tata
Ruang/Wilayah, atau terjadinya masalah hukum
pada lokasi fisik bangunan.
2) Lokasi Puskesmas:
a) Di area yang mudah terjangkau baik dari segi jarak
maupun sarana transportasi umum dari seluruh
wilayah kerjanya.
b) Pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh daerah.
3) Persyaratan Puskesmas:
a) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas.
b) Tenaga kesehatan disediakan oleh Pemerintah
Daerah.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
8
17. b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Luas lahan, jumlah dan luas ruangan tergantung jenis
pelayanan kesehatan/kegiatan yang dilaksanakan guna
memberikan pelayanan yang optimal.
2) Denah tata-ruang
Denah tata ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran
pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.
2. Peningkatan Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
Pembangunan Puskesmas baru dapat berasal dari peningkatan
Puskesmas Pembantu (Pustu), Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas
tersebut termasuk penyediaan alat kesehatan dan rumah dinas
petugas Puskesmas.
Persyaratan umum dan teknis Pembangunan Puskesmas baru dari
peningkatan Puskesmas Pembantu sama dengan persyaratan umum
dan teknis pembangunan baru Puskesmas.
3. Peningkatan Pelayanan Persalinan Normal di Puskesmas
Dalam upaya meningkatkan pelayanan persalinan normal dan
perawatan bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan,
maka peran Puskesmas sebagai fasiltas kesehatan perlu ditingkatkan
dengan membangun ruang persalinan atau mengoptimalkan fungsi
ruang persalinan di Puskesmas.
Persyaratan umum dan teknis sama dengan persyaratan umum dan
teknis pembangunan baru Puskesmas, ditambah dengan denah tata
ruang khusus untuk ruang persalinan dan ruang pemulihan serta
pedoman alat kesehatan sesuai dengan lampiran 8 dan lampiran 9.
4. Rehabilitasi Puskesmas
Rehabilitasi Puskesmas ditujukan menunjang dan meningkatkan
pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
9
18. Rehabilitasi Puskesmas termasuk puskesmas pembantu hanya
ditujukan untuk Puskesmas dan puskesmas pembantu dengan kondisi
rusak berat termasuk di dalamnya rumah dinas dokter/dokter gigi dan
perawat/bidan.
Untuk Rehabilitasi Puskesmas Pembantu diperbolehkan jika seluruh
Puskesmas di Kabupaten/Kota telah mempunyai fasilitas untuk
menolong persalinan.
a. Persyaratan Umum
Puskesmas dengan kondisi rusak berat diproritaskan pada:
1) Puskesmas di perbatasan, kepulauan.
2) Puskesmas yang rusak karena bencana alam pada tahun
berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
b. Persyaratan Teknis
1) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran
pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.
2) Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang
dihasilkan oleh wilayah setempat.
5. Perluasan Puskesmas
Guna menunjang dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang
berkualitas di Puskesmas, dapat dilaksanakan perluasan fisik
bangunan Puskesmas. Perluasan dilaksanakan pada bangunan yang
membutuhkan perluasan berupa penambahan ruangan, perluasan
ruangan. Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai berikut:
a. Persyaratan Umum
Adanya kebutuhan:
1) Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar
lebih optimal.
2) Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak memungkinkan
untuk peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis
pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
10
19. fisik bangunan, antara lain berupa penambahan
ruangan untuk:
a) Pelayanan Persalinan.
b) Pemulihan dan perawatan bayi baru lahir.
c) Pelayanan gawat darurat/emergency.
d) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan
kran air serta pembuangan air kotor.
e) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai
upaya promotif dan preventif.
f) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan
sebagai upaya promotif dan penggalangan
kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat
digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas.
2) Denah tata-ruang
Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran
pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.
3) Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang
dihasilkan oleh wilayah setempat.
4) Peralatan kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada
buku Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008 serta lampiran
pedoman yang disempurnakan.
B. PUSKESMAS PERAWATAN
Pembangunan Puskesmas Perawatan dapat dilaksanakan melalui
pembangunan baru atau peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas
Perawatan.
1. Pembangunan Baru
Pembangunan baru Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
yang bermutu dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang perlu
dirawat. Pembangunan baru Puskesmas Perawatan terutama
diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terpencil, kepulauan dan
perbatasan. Pembangunan Puskesmas Perawatan tersebut termasuk
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
11
20. peralatan kesehatan dan rumah dinas petugas kesehatan Puskesmas,
penyediaan sarana dan peralatan perawatan PONED (Pelayanan
Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar) serta dapur gizi.
a. Persyaratan Umum
Pembangunan Puskesmas baru harus mempertimbangkan
ketersediaan tenaga kesehatan, selain itu memenuhi
persyaratan antara lain:
1) Pembangunan baru Puskesmas Perawatan, diutamakan
pada 101 Puskesmas Prioritas Nasional di wilayah
terpencil, tertinggal, kepulauan dan perbatasan dengan
negara lain.
2) Lokasi bangunan baru Puskesmas Perawatan di lokasi
strategis.
3) Lokasi Puskesmas berada dalam waktu tempuh lebih dari
2 jam ke Rumah Sakit.
4) Kabupaten pemekaran yang belum memiliki Rumah Sakit.
5) Puskesmas yang mempunyai rumah dinas yang ditempati
oleh dokter dan perawat/bidan.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis
pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan, dengan luas
sesuai ketentuan. Pembangunan Puskesmas Perawatan,
sarana dan peralatan PONED, rumah dokter/dokter gigi,
perawat dan bidan harus berada dalam satu lokasi.
2) Denah tata-ruang
a) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007
serta lampiran pedoman yang disempurnakan dan
pedoman program.
b) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi
Dapur Gizi dan peralatannya yang mengacu pada
lampiran 10.
c) Setiap Puskesmas Perawatan harus dilengkapi
dengan UGD yang dapat memberikan pelayanan
PONED. Pelayanan PONED mengacu pada buku
acuan Pelatihan Pelayanan Obstetri Neonatal
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
12
21. Emergensi Dasar, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
d) Khusus wilayah terpencil dan kepulauan, Ruang
Rawat Inap minimal 2 tempat tidur.
3) Peralatan kesehatan
Kebutuhan minimal peralatan kesehatan mengacu pada
buku Pedoman Peralatan, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2008 serta lampiran
pedoman yang disempurnakan buku acuan Pelatihan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di DTPK
Peningkatan menjadi Puskesmas Perawatan dilaksanakan dalam
rangka pengembangan pelayanan dan rujukan kesehatan dan
dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas dokter/dokter gigi,
bidan/perawat bila belum ada.
a. Persyaratan Umum
1) Kebutuhan akan adanya Puskesmas Perawatan, antara
lain:
a) Puskesmas di wilayah terpencil, tertinggal,
kepulauan, Perbatasan.
b) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia Rumah
Sakit.
c) Peningkatan kebutuhan akan pelayanan rujukan
tetapi daerah belum mampu membangun Rumah
Sakit.
2) Lokasi Puskesmas:
a) Wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan dan
kepulauan.
b) Waktu tempuh lebih dari 2 jam dengan
menggunakan sarana transportasi yang tersedia.
3) Persyaratan Puskesmas:
a) Tidak digunakan untuk menjadikan Puskesmas
Perawatan pra Rumah Sakit.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
13
22. b) Ketersediaan tenaga kesehatan oleh Pemerintah
Daerah.
c) Letaknya strategis dari Puskesmas di sekitarnya.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis pelayanan/
kegiatan yang dilaksanakan mengacu kepada Pedoman
Tata Ruang Puskesmas Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat tahun 2007.
2) Denah tata-ruang pada pembangunan baru Puskesmas
Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang
Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat tahun 2007.
3) Peralatan kesehatan Puskesmas Perawatan mengacu
pada buku Pedoman Peralatan Puskesmas Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
3. Rehabilitasi Puskesmas Perawatan
Rehabilitasi Puskesmas Perawatan ditujukan menunjang dan
meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas
Perawatan.
Rehabilitasi Puskesmas Perawatan hanya ditujukan untuk Puskesmas
Perawatan dengan kondisi rusak berat termasuk di dalamnya rumah
dinas dokter/dokter gigi dan perawat/bidan.
a. Persyaratan Umum
Puskesmas Perawatan dengan kondisi rusak berat diproritaskan
pada:
1) Puskesmas perawatan di perbatasan, kepulauan.
2) Puskesmas perawatan yang rusak karena bencana alam
pada tahun berjalan dan 1 (satu) tahun sebelumnya.
b. Persyaratan Teknis
1) Denah tata-ruang Puskesmas mengacu pada buku
Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal
Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta lampiran
pedoman yang disempurnakan dan pedoman program.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
14
23. 2) Rehabilitasi dapat menggunakan bahan bangunan yang
dihasilkan oleh wilayah setempat.
4. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan Mampu
PONED
Upaya yang dapat dilakukan adalah pemberdayaan pelayanan di
tingkat dasar yaitu penyediaan Puskesmas PONED. Setiap
peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan mampu
PONED dilengkapi dengan penyediaan alat dan rumah dinas
dokter/dokter gigi dan bidan/perawat bila belum ada.
a. Persyaratan Umum
1) Kebutuhan adanya peningkatan Puskesmas Perawatan
menjadi Puskesmas Perawatan Mampu PONED, antara
lain:
a) Kabupaten pemekaran yang belum tersedia rumah
sakit.
b) Menyediakan layanan rujukan kegawatdaruratan
obstetri neonatal, termasuk penanganan
penyulit/komplikasi obstetri neonatal yang tidak
dapat ditangani di tingkat Poskesdes, Puskesmas
Pembantu dan Puskesmas.
2) Lokasi Puskesmas (harus memenuhi satu atau lebih
persyaratan di bawah ini):
a) Waktu tempuh ke Rumah Sakit terdekat lebih dari 2
jam dengan menggunakan sarana transportasi yang
tersedia.
b) Pada jalur lalu lintas ramai dekat dengan
pemukiman.
c) Daerah pariwisata dan kawasan industri.
d) Daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan.
3) Persyaratan Puskesmas
a) Merupakan Puskesmas perawatan.
b) Telah tersedia tenaga kesehatan yang telah
mengikuti pelatihan penanganan kegawatdaruratan
obstetri neonatal di tingkat pelayanan
dasar/PONED, yang terdiri dari 1 orang Dokter, 1
orang Bidan dan 1 orang Perawat.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
15
24. c) Adanya telaahan kebutuhan Puskesmas Mampu
PONED.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan mengacu pada buku Pedoman
Tata Ruang Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat Tahun 2007.
2) Denah tata ruang pada pembangunan baru Puskesmas
Perawatan mengacu pada buku Pedoman Tata Ruang
Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat Tahun 2007.
3) Peralatan Puskesmas PONED mengacu pada buku
Pedoman Peralatan Puskesmas, Direktorat Jenderal Bina
Kesehatan Masyarakat Tahun 2007.
4) Tenaga kesehatan yang telah dilatih PONED tidak boleh
pindah selama minimal 2 tahun.
5. Perluasan Puskesmas Perawatan
Perluasan Puskesmas Perawatan menunjang serta meningkatkan
pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas, perlu adanya
perluasan fisik. Perluasan dilaksanakan pada bangunan/sarana yang
membutuhkan perluasan. Persyaratan perluasan fisik, adalah sebagai
berikut:
a. Persyaratan Umum
Adanya kebutuhan:
1) Tambahan ruangan untuk meningkatkan pelayanan agar
lebih optimal.
2) Peningkatan pelayanan akan tetapi tidak untuk menjadi
Rumah Sakit.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Jumlah sarana dan ruangan tergantung jenis
pelayanan/kegiatan yang dibutuhkan. Perluasan sarana
fisik bangunan, antara lain berupa penambahan ruangan
untuk:
a) Pelayanan Gawat Darurat/emergency.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
16
25. b) Pelayanan laboratorium yang dilengkapi dengan
kran air serta pembuangan air kotor.
c) Pelayanan konsultasi yang dibutuhkan sebagai
upaya promotif dan preventif.
d) Pelayanan penyuluhan dan ruang pertemuan
sebagai upaya promotif dan penggalangan
kemitraan dengan berbagai pihak terkait serta dapat
digunakan untuk kegiatan Lokakarya Mini
Puskesmas.
e) Dapur Gizi.
2) Denah tata-ruang
Rancangan tata-ruang/bangunan agar memperhatikan
fungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan dan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender mengacu
pada buku Pedoman Tata Ruang Puskesmas, Direktorat
Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2007 serta
lampiran pedoman yang disempurnakan dan pedoman
program. Untuk dapur gizi mengikuti denah tata ruang
sesuai dengan lampiran 10.
3) Perluasan dapat menggunakan bahan bangunan yang
dihasilkan oleh wilayah setempat.
4) Peralatan kesehatan mengacu pada pembangunan baru
Puskesmas Perawatan mengacu pada buku Pedoman
Peralatan Puskesmas Direktorat Jenderal Bina Kesehatan
Masyarakat tahun 2008. Untuk peralatan dapur gizi sesuai
dengan lampiran 10.
C. POS KESEHATAN DESA
1. Pembangunan Baru
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam
rangka memberdayakan masyarakat di bidang kesehatan. Namun
karena kemampuan masyarakat sebagian besar terbatas, maka
pemerintah membantu pembangunan fisik Poskesdes, dengan
mempertimbangkan persyaratan sebagai berikut:
a. Persyaratan Umum
Pembangunan baru Poskesdes adalah pada setiap desa
yang belum ada bangunan Poskesdes dengan persyaratan:
1) Masyarakatnya tidak mampu membangun secara
swadaya.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
17
26. 2) Tersedia tanah/lahan yang tidak bermasalah
3) Lokasi Poskesdes:
a) Mempertimbangkan ketersediaan lahan yang
berada di tengah pemukiman.
b) Mudah dijangkau oleh masyarakat (transportasi).
c) Mempertimbangkan keamanan petugas kesehatan.
d) Mempertimbangkan jarak antar fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas bangunan:
a) Luas ruangan/bangunan sesuai dengan kondisi
tanah setempat dengan memperhatikan kebutuhan
minimal pelayanan/kegiatan dan kesetaraan gender
laki–laki dan perempuan.
b) Jumlah ruangan dan sarana yang dibutuhkan
tergantung jenis pelayanan/kegiatan yang
dilaksanakan, minimal terdapat ruang persalinan
dan pelayanan KIA-KB.
c) Pembangunan baru Poskesdes dapat
menggunakan bahan bangunan yang berasal dari
daerah setempat.
2) Denah tata-ruang
Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap
memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan
kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraaan
gender.
3) Peralatan kesehatan
Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes
mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat
Jenderal. Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.
2. Pengalihan Polindes menjadi Poskesdes
Pembangunan Poskesdes dapat berasal dari pengalihan bangunan
Pondok Bersalin Desa (Polindes).
Pembangunan fisik yang dilaksanakan terbatas pada penambahan
bagian Polindes yang sudah ada.
a. Persyaratan Umum
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
18
27. Polindes yang sudah ada di desa ditingkatkan menjadi
Poskesdes.
b. Persyaratan Teknis
1) Luas lahan dan bangunan
Penambahan ruangan tergantung jenis
pelayanan/kegiatan yang dilaksanakan. Guna
meningkatkan fungsi pelayanannya, luas lahan yang
diperlukan untuk peningkatan Polindes menjadi
Poskesdes, minimal dengan rincian kebutuhan tata
ruangnya adalah sebagai berikut:
a) Ruang untuk fungsi pelayanan dan atau
administrasi.
b) Ruang untuk tempat tinggal tenaga kesehatan.
2) Penambahan ruangan pada Pengalihan Polindes menjadi
Poskesdes dapat menggunakan bahan bangunan yang
dihasilkan oleh wilayah setempat.
3) Denah tata-ruang
Rancangan tata-ruang/bangunan Poskesdes agar tetap
memperhatikan fungsinya sebagai sarana pelayanan
kesehatan dan memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender.
4) Peralatan kesehatan
Kebutuhan jenis dan jumlah peralatan minimal Poskesdes
mengacu pada buku Petunjuk Teknis Pengembangan dan
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa, Direktorat
Jenderal. Bina Kesehatan Masyarakat tahun 2006.
D. PENGADAAN SIK DAERAH
Dalam upaya mewujudkan Sistem Informasi Kesehatan yang evidence based
di Indonesia, dikembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA)
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengadaan
peralatan sistem informasi kesehatan melalui DAK bertujuan untuk memacu
Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota khususnya di Puskesmas
sehingga mampu menyediakan data/informasi yang cepat, akurat, dan
mutakhir.
Adanya peralatan sistem informasi kesehatan di Puskesmas diharapkan akan
mempercepat pelayanan kesehatan atau manajemen pasien di Puskesmas,
serta mendukung administrasi Puskesmas berbasis bukti secara berkala,
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
19
28. sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dan
Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat (Nasional).
1. Persyaratan Umum
Pengadaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) Daerah
diprioritaskan di Puskesmas non perawatan di Seluruh Indonesia
dengan persyaratan:
a. Di Puskesmas tersedia aliran listrik/genset untuk menghidupkan
personal komputer.
b. Di Puskesmas tersedia tenaga atau operator yang akan
mengoperasikan komputer.
c. Di Puskesmas tersedia biaya pemeliharaan komputer serta biaya
operasionalnya (kertas, tinta printer, honor petugas, listrik).
d. Merencanakan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
tahapan selanjutnya.
2. Persyaratan Teknis
Pengadaan komputer beserta printer peralatan SIK untuk Puskesmas
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Spesifikasi peralatan:
1) Corporate Desktop PC.
2) Intel Pentium Dual-Core Processor.
3) Minimum 1 GB Memory DDR-2 SDRAM.
4) Minimum 160 GB harddrive, 7200 RPM.
5) Integrated 10/100/1000 LAN.
6) Windows XP Professional, Vista atau Linux.
7) LCD Monitor 17 inch.
8) CPU dan Monitor satu merk.
9) Printer Deksjet/Inkjet.
b. Pengadaan software pengolah data, pengolah kata dan penyajian
(misalnya microsoft excell, microsoft word dan microsoft power
point, atau open office)
c. Kursus atau pengenalan komputer untuk tenaga pengelola
komputer agar mampu menggunakan paket software tersebut
diatas.
d. Data entri laporan sesuai formulir yang telah ditetapkan dengan
menggunakan excel, dapat juga dibuatkan program aplikasi
sederhana lain.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
20
29. e. Mengolah data yang telah di entri dalam bentuk tabel, grafik,
peta dan narasi yang disajikan secara bulanan, triwulan, tahunan
dan data sewaktu.
f. Mengirim laporan ke Dinas Kesehatan Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan CD ataupun flashdisk.
3. Acuan
a. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 844/MENKES/SK/X/2006
tentang Penetapan Standar Kode Data Bidang Kesehatan.
b. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 837/MENKES/VII/2007
Tentang Pengembangan SIKNAS Online Sistem Informasi
Kesehatan Nasional.
E. PERALATAN PROMOSI KESEHATAN BERGERAK (MOBILE HEALTH
PROMOTION KIT)
Kegiatan DAK Bidang Kesehatan tahun 2011 dapat digunakan untuk
pengadaan Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak (Mobile Health Promotion
Kit) di Puskesmas.
Tujuan kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan promosi
kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dalam rangka
pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan di daerah serta
melengkapi kebutuhan sarana/peralatan para pengelola program promosi
kesehatan di Puskesmas dalam upaya mencapai target Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS).
Peralatan promosi kesehatan bergerak merupakan kendaraan bermotor roda
2 yang dimodifikasi dan didesain menjadi satu kesatuan dengan peralatan
audio visual aid (AVA) sehingga memiliki fungsi sebagai sarana pendukung
dalam penyebaran informasi kesehatan, tempat media-media untuk
melakukan penyuluhan kesehatan, serta sarana untuk melakukan kampanye
dan pameran kesehatan.
1. Persyaratan Umum
a. Peralatan promosi kesehatan bergerak diperuntukkan bagi
Puskesmas.
b. Pengadaan peralatan promosi kesehatan bergerak dilakukan
berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional,
kondisi dan letak geografis serta topografi daerah.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
21
30. c. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengalokasikan
biaya operasional Peralatan Promosi Kesehatan Bergerak yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan diketahui oleh
Bupati/Walikota.
d. Membuat surat pernyataan untuk tidak mengalihfungsikan
peralatan promosi kesehatan bergerak (mobile health promotion
kit) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dan
diketahui oleh Bupati/Walikota.
e. Tersedia tenaga yang mampu menyelenggarakan kegiatan dan
mengoperasikan peralatan promosi kesehatan bergerak (mobile
health promotion kit).
2. Persyaratan Teknis
a. Pengadaan peralatan harus memperhatikan mutu, kemudahan
penggunaan dan pemeliharaan serta perbaikan peralatan
promosi kesehatan bergerak.
b. Peralatan promosi kesehatan bergerak berupa kendaraan roda 2
berkapasitas minimal 110 cc yang telah dimodifikasi menjadi
satu kesatuan dengan peralatan, contoh desain kendaraan
sesuai dengan lampiran 12. Adapun peralatannya terdiri dari:
1) LCD Projector dengan pencahayaan minimal 2000
lumens.
2) Stereo Sound System.
3) Pemutar VCD/DVD dan Karaoke yang kompatibel dengan
berbagai media, memiliki microphone tanpa kabel.
4) Generator set mini, dengan daya output mak: 0.85
KVA/850 Watt, memiliki voltase: AC 220 V/1 Phase/DC
12V/8.3A, memiliki kapasitas tangki bahan bakar: 4,5 L.
5) Video Kamera dengan media penyimpan gambar DVD.
3. Acuan
a. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.
1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan
Promosi Kesehatan di Daerah.
b. Keputusan Menteri Kesehatan No. 585/MENKES/SK/V/2007
tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan di Puskesmas.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
22
31. BAB V
MENU DAK BIDANG KESEHATAN TA 2011
SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
A. PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PENGADAAN PERALATAN
KESEHATAN UNTUK PROGRAM PONEK DI RUMAH SAKIT
1. Persyaratan umum
a. Ada dokter jaga yang terlatih di UGD untuk mengatasi kasus
emergensi baik secara umum maupun emergency obstetrik -
neonatal.
b. Dokter, bidan dan perawat telah mengikuti pelatihan tim PONEK
di rumah sakit meliputi resusitasi neonatus, kegawat-daruratan
obstetrik dan neonatus.
c. Tersedia kamar operasi yang siap (siaga 24 jam) untuk
melakukan operasi, bila ada kasus emergensi obstetrik atau
umum.
d. Adanya dukungan semua pihak dalam tim pelayanan PONEK,
antara lain dokter kebidanan, dokter anak, dokter / petugas
anestesi, dokter penyakit dalam, dokter spesialis lain serta dokter
umum, bidan dan perawat.
e. Tersedia pelayanan darah yang siap 24 jam.
f. Mempunyai prosedur pendelegasian wewenang tertentu.
2. Persyaratan Teknis
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
1) Rancangan denah dan tata ruang maternal dan neonatal
harus memenuhi beberapa persyaratan teknis sesuai
dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi
Komprehensif (PONEK) 24 Jam di Rumah Sakit.
2) Persyaratan yang harus diperhatikan:
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
23
32. a) Ruang Maternal
(1) Kamar bersalin:
(a) Lokasi berdekatan dengan kamar
operasi dan IGD.
(b)
2
Luas minimal 6 m per orang.
(c)
2
Paling kecil, ruangan berukuran 12 m .
(d) Harus ada tempat untuk isolasi ibu di
tempat terpisah.
(e) Tiap ibu bersalin harus punya privasi
agar keluarga dapat hadir.
(f) Ruangan bersalin tidak boleh
merupakan tempat lalu lalang orang.
(g) Bila kamar operasi juga ada dalam
lokasi yang sama, upayakan tidak
melintas pada ruang bersalin.
(h) Minimal 2 kamar bersalin terdapat pada
setiap rumah sakit umum.
(i) Kamar bersalin terletak sangat dekat
dengan kamar neonatal, untuk
memudahkan transportasi bayi dengan
komplikasi ke ruang rawat.
(j) Idealnya sebuah ruang bersalin
merupakan unit terintegrasi: kala 1,
kala 2 dan kala 3 yang berarti setiap
pasien diperlakukan utuh sampai kala 4
bagi ibu bersama bayinya secara
privasi. Bila tidak memungkinkan, maka
diperlukan dua kamar kala 1 dan
sebuah kamar kala 2.
(k) Kamar bersalin harus dekat dengan
ruang jaga perawat (nurse station) agar
memudahkan pengawasan ketat
setelah pasien partus sebelum dibawa
ke ruang rawat (post partum).
Selanjutnya bila diperlukan operasi,
pasien akan dibawa ke kamar operasi
yang berdekatan dengan kamar
bersalin.
(l) Harus ada kamar mandi/toilet yang
berhubungan dengan kamar bersalin.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
24
33. (m) Ruang postpartum harus cukup luas,
2
standar 8 m per tempat tidur (bed).
(n) Ruang tersebut terpisah dari fasilitas:
toilet, kloset, lemari.
(o) Pada ruang dengan banyak tempat
tidur, jarak antar tempat tidur minimal 1
meter.
(p) Jumlah tempat tidur per ruangan
maksimum 4 buah.
(q) Tiap ruangan harus mempunyai
jendela sehingga cahaya dan udara
cukup.
(r) Harus ada fasilitas untuk cuci tangan
pada tiap ruangan.
(s) Tiap pasien harus punya akses ke
kamar mandi privasi tanpa ke koridor.
(t) Kamar periksa/diagnostik harus
mempunyai luas sekurang-kurangnya
2
11 m dan berisi: tempat tidur
pasien/obsgin, kursi pemeriksa, lampu
sorot, troli alat, lemari obat kecil, USG
mobile dan troli emergensi
(u) Ada ruang perawat (nurse station).
(v) Ruang isolasi bagi kasus infeksi perlu
disediakan seperti pada kamar
bersalin.
(w) Ruang tindakan operasi/kecil
darurat/one day care: untuk kuret,
penjahitan dan sebagainya.
(x) Ruang tunggu bagi keluarga pasien.
(2) Unit Perawatan Intensif/Eklampsia/Sepsis
(a) Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin, atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.
(b)
2
Paling kecil, ruangan berukuran 18 m .
(c) Di ruang dengan beberapa tempat
tidur, sedikitnya ada jarak antara
ranjang satu dengan ranjang lainnya.
(d) Ruangan harus dilengkapi paling
sedikit enam steker listrik yang
dipasang dengan tepat untuk peralatan
listrik.
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
25
34. b) Ruangan Neonatal
(1) Unit Perawatan Intensif
(a) Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.
2
(b) Minimal ruangan berukuran 18 m .
(c) Di ruangan dengan beberapa tempat
tidur sedikitnya ada jarak antar ranjang.
(d) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di
area terpisah.
(e) Ruang harus dilengkapi paling sedikit 6
steker yang dipasang dengan tepat
untuk peralatan listrik.
(2) Unit Perawatan Khusus
(a) Unit ini harus berada di samping ruang
bersalin atau setidaknya jauh dari area
yang sering dilalui.
(b)
2
Minimal ruangan berukuran 12 m .
(c) Harus ada tempat untuk isolasi bayi di
tempat terpisah.
(d) Paling sedikit harus ada jarak antara
inkubator dengan tempat tidur bayi.
(3) Area laktasi.
2
Minimal ruangan berukuran 6 m .
(4) Area pencucian incubator.
2
Minimal ruangan berukuran 6-8 m .
Dalam rangka penyelenggaraan PONEK, perlu mempertimbangkan
kebutuhan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:
Adanya pemisahan visual antara ruang bersalin satu dengan
yang lainnya.
Sarana, prasarana dan peralatan yang ada harus
mempertimbangkan ergonomis dan kemudahan aksesibilitas
bagi ibu hamil
b. Jenis Peralatan PONEK
1) PERALATAN NEONATAL
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
26
35. No. Jenis Peralatan Jmlh minimal
1. Inkubator baby 5
2. Infant Warmer 2
3. Pulse Oxymeter Neonatus 3
4. Phototherapy 2
5. Syringe Pump 4
6. Infant resuscitation dan Emergensi Set 1
7. CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) w/
1
Medical air Compressor
8. Flow meter 1
9. Infuse Pump 1
10 Neonatus Resusitation and Emergensi Set 1
2) PERALATAN MATERNAL
No. Jenis Peralatan Jmlh minimal
1. Kotak Resusitasi berisi: 1
- Bilah Laringoskop 1
- Balon 1
- Bola lampu laringskop ukuran dewasa 1
- Batre AA (cadangan) untuk bilah laringoskop 1
- Bola lampu laringoskop cadangan 1
- Selang reservoar oksigen 1
- Masker oksigen 1
- Pipa endotrakeal 1
- Plester 1
- Gunting 1
- Kateter penghisap 1
- Naso gastric tube 1
- Alat suntik 1, 21/2, 3, 5, 10, 20, 50 cc 1
- Ampul Epinefrin / Adrenalin 1
- NaCL 0,9% / larutan Ringer Asetat / RL 1
- MgSO4 1
- Sodium bikarbonat 8,4% 1
- Kateter Vena 1
- Infus Set 1
2. Ekstraktor vakum delivery 1
3. Inkubator baby 1
4. Infant Warmer 1
5. Forceps naegele 1
6. AVM (Aspirasi Vakum Manual) 1
7. Pompa vakum listrik 1
8. Monitor denyut jantung/pernapasan 1
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
27
36. 9. Foetal Doppler 1
10. Set Sectio Saesaria 1
3. Acuan
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24
Jam di Rumah Sakit.
B. BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS) DAN UNIT TRANSFUSI DARAH DI
RUMAH SAKIT
Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS) adalah salah satu instalasi
di RS yang mempunyai peran sebagai penyedia darah transfusi yang aman
(lulus skreening IMLTD) dengan tugas antara lain melakukan rekruitmen
donor sukarela, melakukan seleksi donor, melakukan penyadapan darah
donor, melakukan skreening terhadap penyakit Infeksi Menular Lewat
Transfusi Darah (IMLTD), melakukan penyimpanan darah sebagai stock,
melakukan pemeriksaan golongan darah, crossmatch, mengirim darah
transfusi yang telah aman ke bagian lain/ruangan lain atau Rumah Sakit lain
yang membutuhkan, memantau reaksi transfusi yang terjadi serta melakukan
pencatatan dan pelaporan.
1. Pembangunan Baru
Pembangunan baru Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit (UTD di RS)
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan darah di
rumah sakit khususnya dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit
pada umumnya.
a. Persyaratan Umum
Pembangunan fasilitas UTD di RS mengacu pada persyaratan
umum sebagai berikut:
1) Tidak terdapat UTD PMI yang dapat memasok kebutuhan
darah aman di Rumah Sakit yang bersangkutan
2) Terdapat Rumah Sakit Pemerintah di Kabupaten/Kota
setempat
3) Tidak boleh dijadikan sumber PAD, atau profit center di
RS karena pelayanan darah harus bersifat nirlaba
4) Dinas Kesehatan setempat mempunyai sistem
pengawasan dan pembinaan pelayanan transfusi darah
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2011
A
BAK
AD
TI
HUS
28
