SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
RGS Mitra                       1 of 7




                              UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                       NOMOR 6 TAHUN 2004
                                               TENTANG
                  PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002


                            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


                                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang   :   a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus
                   anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas
                   pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
                b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu
                   menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
                   2002;
Mengingat   :   1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal
                   23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan
                   Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
                2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
                3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
                   Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran
                   Negara Nomor 4149) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21
                   Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang
                   Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4229);
                4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
                   Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
                5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                   4355);

                                                  Dengan persetujuan
                               DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                                   MEMUTUSKAN :
RGS Mitra                     2 of 7

Menetapkan :   UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN
               ANGGARAN 2002.


                                                          Pasal 1
               (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber-
                     sumber :
                     a.   Penerimaan Perpajakan;
                     b.   Penerimaan Negara Bukan Pajak;

               (2) c.     Penerimaan Hibah.
                     Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
                     sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh        triliun delapan puluh tujuh
               (3) miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan
                   rupiah).
                     Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
               (4) b adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus
                   empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh
                     tujuh rupiah).

               (5) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
                   sebesar Rp77.779.085,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu
                     delapan puluh lima rupiah).
                     Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002
                     sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar
                     Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua
                   puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat
               (1) ratus lima puluh satu rupiah).



                                                            Pasal 2
               (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri
                     atas :
                     a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri;
               (3)
                     b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional.
                     Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
                     a adalah sebesar Rp199.512.126.056.204,00 (seratus sembilan puluh sembilan triliun
               (4)
                     lima ratus dua belas miliar seratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus
                     empat rupiah).
                     Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada
               (5)
                     ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp10.575.389.311.405,00 (sepuluh triliun lima ratus
                     tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu
                     empat ratus lima rupiah).
                     Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana
               (1) dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua
RGS Mitra                        3 of 7

      ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam
      puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah).
      Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana
      dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

(2)
                                                Pasal 3
      Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3) (3) terdiri atas :
      a.    Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam;
      b.    Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara;
(4)
      c.    Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.
      Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
      adalah sebesar Rp64.755.091.673.095,00 (enam puluh empat triliun tujuh ratus lima
(5)
      puluh lima miliar sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan
      puluh lima rupiah).
      Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp9.760.206.248.114,00 (sembilan
(6)
      triliun tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan
      ribu seratus empat belas rupiah).
      Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
      (1) huruf c adalah sebesar Rp13.924.705.647.548,00 (tiga belas triliun sembilan ratus
(1) dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima
    ratus empat puluh delapan rupiah).
      Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar
    Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar
(2) tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

      Rincian   Realisasi   Penerimaan     Negara     Bukan   Pajak   Tahun    Anggaran     2002
      sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
(3)

                                                Pasal 4
      Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :
(4)
      a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat;
      b. Dana Perimbangan;
(5) c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang.

      Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      huruf a adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat
      ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh
      ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
      Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
RGS Mitra                      4 of 7

(1) sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh
      enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh
      ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
      Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada
      ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga triliun lima ratus empat
(2)
      puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua
      puluh tujuh rupiah).
      Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana
(3)
      dimaksud         pada   ayat   (2),   ayat     (3)     dan     ayat   (4)   adalah   sebesar
      Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat
    miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu
(4) rupiah).



                                                   Pasal 5

(5) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
    ayat (1) huruf a terdiri atas :
      a. Pengeluaran Rutin;
      b. Pengeluaran Pembangunan.
      Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
      sebesar Rp180.105.525.816.269,00 (seratus delapan puluh triliun seratus lima miliar
      lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh
      sembilan rupiah).
      Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
      adalah sebesar Rp37.324.670.073.966,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh
      empat miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam
      puluh enam rupiah).
      Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan
      sebagaimana        dimaksud    pada    ayat      (2)     dan   ayat   (3)   adalah   sebesar
      Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar
      seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh
      lima rupiah).
      Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun
      Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor
      dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.


                                                   Pasal 6
(1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
      terdiri atas :
      a. Dana Bagi Hasil;
      b. Dana Alokasi Umum;

(2) c. Dana Alokasi Khusus.
RGS Mitra                          5 of 7

      Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar
      Rp24.884.064.256.532,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus delapan puluh empat
(3) miliar enam puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua
      rupiah).
      Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
(4) sebesar Rp69.159.384.522.944,00 (enam puluh sembilan triliun seratus lima puluh
      sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu
      sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
(5) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah
      sebesar Rp613.147.847.303,00 (enam ratus tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh
      juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah).
      Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
      sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar
      Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam
      miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus
(1)
      tujuh puluh sembilan rupiah).


                                                Pasal 7
      Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud
(2)
      dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas :
      a. Dana Otonomi Khusus;

(3) b. Dana Penyeimbang;
      Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
      sebesar Rp1.174.940.125.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan
(4) ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
      Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
      sebesar Rp2.372.506.228.027,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus
      enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah).
      Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana
      dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga
(1)
      triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus
      lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah).


                                                Pasal 8
      Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran
      2002 sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun
      lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima
      belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
      ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran
(2) 2002 sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga
      puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu
      empat puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun
RGS Mitra                     6 of 7

       Anggaran 2002 terdapat defisit anggaran sebesar Rp17.106.642.154.590,00 (tujuh
       belas triliun seratus enam miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh
       empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit
       Anggaran.
       Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
       Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber :

(3)
       a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp25.164.198.320.049,00 (dua puluh lima
            triliun seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga
            ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah);
       b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp82.570.389.169,00 (delapan puluh dua
            miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus
            enam puluh sembilan rupiah).

       Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
       Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan
       ayat ini.


                                             Pasal 9
Sisa       Lebih   Pembiayaan     Anggaran     Tahun    Anggaran    2002   adalah    sebesar
Rp8.140.126.554.628,00 (delapan triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam
juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang akan
menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat
dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya.




                                            Pasal 10
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini,
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




                                                  Disahkan di Jakarta
                                                  pada tanggal 2 Maret 2004
                                                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
                                                                   ttd.
                                                   MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
RGS Mitra                    7 of 7

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
       ttd.
BAMBANG KESOWO




                  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 25



Salinan sesuai dengan aslinya
 Deputi Sekretaris Kabinet
   Bidang Hukum dan
  Perundang-undangan,




 Lambock V. Nahattands

                                            Penjelasan >>>

More Related Content

What's hot

Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997khairu_zikri
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahmas_kus
 
Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012gatothp
 
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...Yudhi Aldriand
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahYgrex Thebygdanns
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...Badan Kebijakan Fiskal
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015Adi T Wibowo
 
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsiPA_Klaten
 
Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1dwirizka
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005rumputeki
 
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)kabupaten_pakpakbharat
 

What's hot (19)

Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997Uu no 20 tahun 1997
Uu no 20 tahun 1997
 
Uu 17 2003
Uu 17 2003Uu 17 2003
Uu 17 2003
 
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPeraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
 
Uu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 PjlsUu 28 2003 Pjls
Uu 28 2003 Pjls
 
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerahPp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
Pp 2 tahun_2012_tentang_hibah_daerah
 
Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012Pp no 2_th_2012
Pp no 2_th_2012
 
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
Permendagri no.72 th 2012 tentang biaya operasional dan biaya pendukung penye...
 
PPno 2 2012
PPno 2  2012PPno 2  2012
PPno 2 2012
 
Naskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerahNaskah perjanjian hibah daerah
Naskah perjanjian hibah daerah
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011 – 2015
 
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan keuanganPengelolaan keuangan
Pengelolaan keuangan
 
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
2010 Perubahan penyertaan modal penetapan provinsi
 
UU Nomor 2 Tahun 2010
UU Nomor 2 Tahun 2010UU Nomor 2 Tahun 2010
UU Nomor 2 Tahun 2010
 
Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1
 
Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008Perdirjen 28 2008
Perdirjen 28 2008
 
Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005Perdirjen 66 2005
Perdirjen 66 2005
 
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
No. 1a Tentang pedoman umum penggunaan belanja tidak terduga (btt)
 

Viewers also liked (19)

Uu 04 2001
Uu 04 2001Uu 04 2001
Uu 04 2001
 
Uu 08 2000
Uu 08 2000Uu 08 2000
Uu 08 2000
 
Pengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah IndustriPengelolaan Limbah Industri
Pengelolaan Limbah Industri
 
Uu 04 2002
Uu 04 2002Uu 04 2002
Uu 04 2002
 
Uu 10 2004
Uu 10 2004Uu 10 2004
Uu 10 2004
 
Uu 11 2001
Uu 11 2001Uu 11 2001
Uu 11 2001
 
Uu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 PjlsUu 32 2000 Pjls
Uu 32 2000 Pjls
 
Uu 29 1999
Uu 29 1999Uu 29 1999
Uu 29 1999
 
Kronologis Kasus Nelayan Tradisional Bengkalis
Kronologis Kasus Nelayan Tradisional BengkalisKronologis Kasus Nelayan Tradisional Bengkalis
Kronologis Kasus Nelayan Tradisional Bengkalis
 
Uu 09 2001
Uu 09 2001Uu 09 2001
Uu 09 2001
 
Uu 29 2003 Pjls
Uu 29 2003 PjlsUu 29 2003 Pjls
Uu 29 2003 Pjls
 
Uu 27 2000 Pjls
Uu 27 2000 PjlsUu 27 2000 Pjls
Uu 27 2000 Pjls
 
Uu 13 2001
Uu 13 2001Uu 13 2001
Uu 13 2001
 
Uu 22 2000 Pjls
Uu 22 2000 PjlsUu 22 2000 Pjls
Uu 22 2000 Pjls
 
Uu 07 2001
Uu 07 2001Uu 07 2001
Uu 07 2001
 
Uu 02 2004
Uu 02 2004Uu 02 2004
Uu 02 2004
 
Uu 30 2004
Uu 30 2004Uu 30 2004
Uu 30 2004
 
Uu 09 1980
Uu 09 1980Uu 09 1980
Uu 09 1980
 
Perkap No8 Ham Bahasa Signed
Perkap No8 Ham Bahasa SignedPerkap No8 Ham Bahasa Signed
Perkap No8 Ham Bahasa Signed
 

Similar to Uu 06 2004

Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Pemdes Wonoyoso
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 Pemdes Wonoyoso
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...iniPurwokerto
 
Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)rachmat k yusna
 
1. perpres nomor 54 tahun 2020
1. perpres nomor 54 tahun 20201. perpres nomor 54 tahun 2020
1. perpres nomor 54 tahun 2020adminrepublikaid
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...iniPurwokerto
 
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
Pmk 37   2012 - sb 2013 revPmk 37   2012 - sb 2013 rev
Pmk 37 2012 - sb 2013 revwinart000
 
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Permadi Adizah Putra
 
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfPerda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfDiskominfoPB
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Pemerintah Rembang
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...iniPurwokerto
 
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...Oswar Mungkasa
 
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfPerbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfdiskominfopb1
 

Similar to Uu 06 2004 (20)

Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021 Perpres Nomor 104 Tahun 2021
Perpres Nomor 104 Tahun 2021
 
Uu 03 2000
Uu 03 2000Uu 03 2000
Uu 03 2000
 
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2021
 
Uu 35 2000
Uu 35 2000Uu 35 2000
Uu 35 2000
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MOD...
 
Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)Permen no.37 2007(final)
Permen no.37 2007(final)
 
1. perpres nomor 54 tahun 2020
1. perpres nomor 54 tahun 20201. perpres nomor 54 tahun 2020
1. perpres nomor 54 tahun 2020
 
Pp 16 2000
Pp 16 2000Pp 16 2000
Pp 16 2000
 
Pergub_DKI_124_2020.pdf
Pergub_DKI_124_2020.pdfPergub_DKI_124_2020.pdf
Pergub_DKI_124_2020.pdf
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO... PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MO...
 
PERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdfPERDA X 30 EKS.pdf
PERDA X 30 EKS.pdf
 
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
Pmk 37   2012 - sb 2013 revPmk 37   2012 - sb 2013 rev
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
 
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
Pergub No. 1 Tahun 2022 ttg Perub Atas Pergub 48 Tahun 2021 ttg Penjabaran AP...
 
Uu 24 2002
Uu 24 2002Uu 24 2002
Uu 24 2002
 
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdfPerda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
Perda Pendapatan dan Belanja Tahun 2023.pdf
 
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2005
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG ANGGARAN PENDA...
 
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman ...
 
Uu 01 2002 Pjls
Uu 01 2002 PjlsUu 01 2002 Pjls
Uu 01 2002 Pjls
 
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdfPerbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
Perbub Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023.pdf
 

More from People Power

Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by TyaPeople Power
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninPeople Power
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...People Power
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPeople Power
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASIPeople Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
 

More from People Power (20)

Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 

Uu 06 2004

  • 1. RGS Mitra 1 of 7 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap akhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggung-jawaban Pemerintah sesuai konstitusi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Undang-undang tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2002; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010); 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4149) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4229); 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :
  • 2. RGS Mitra 2 of 7 Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002. Pasal 1 (1) Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2002 diperoleh dari sumber- sumber : a. Penerimaan Perpajakan; b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; (2) c. Penerimaan Hibah. Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh (3) miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah). Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (4) b adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). (5) Realisasi Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp77.779.085,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah). Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat (1) ratus lima puluh satu rupiah). Pasal 2 (2) Realisasi Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas : a. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri; (3) b. Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional. Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp199.512.126.056.204,00 (seratus sembilan puluh sembilan triliun (4) lima ratus dua belas miliar seratus dua puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus empat rupiah). Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada (5) ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp10.575.389.311.405,00 (sepuluh triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima rupiah). Jumlah Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana (1) dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp210.087.515.367.609,00 (dua
  • 3. RGS Mitra 3 of 7 ratus sepuluh triliun delapan puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus sembilan rupiah). Rincian Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. (2) Pasal 3 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) (3) terdiri atas : a. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam; b. Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara; (4) c. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya. Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp64.755.091.673.095,00 (enam puluh empat triliun tujuh ratus lima (5) puluh lima miliar sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah). Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp9.760.206.248.114,00 (sembilan (6) triliun tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus empat belas rupiah). Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp13.924.705.647.548,00 (tiga belas triliun sembilan ratus (1) dua puluh empat miliar tujuh ratus lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebesar Rp88.440.003.568.757,00 (delapan puluh delapan triliun empat ratus empat puluh miliar (2) tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Rincian Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. (3) Pasal 4 Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 terdiri atas : (4) a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; b. Dana Perimbangan; (5) c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang. Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
  • 4. RGS Mitra 4 of 7 (1) sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga triliun lima ratus empat (2) puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah). Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana (3) dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu (4) rupiah). Pasal 5 (5) Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Pengeluaran Rutin; b. Pengeluaran Pembangunan. Realisasi Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp180.105.525.816.269,00 (seratus delapan puluh triliun seratus lima miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah). Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp37.324.670.073.966,00 (tiga puluh tujuh triliun tiga ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah). Jumlah Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp217.430.195.890.235,00 (dua ratus tujuh belas triliun empat ratus tiga puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah). Rincian Realisasi Pengeluaran Rutin dan Realisasi Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Sektor dan Subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. Pasal 6 (1) Realisasi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas : a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; (2) c. Dana Alokasi Khusus.
  • 5. RGS Mitra 5 of 7 Realisasi Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp24.884.064.256.532,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus delapan puluh empat (3) miliar enam puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah). Realisasi Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah (4) sebesar Rp69.159.384.522.944,00 (enam puluh sembilan triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). (5) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp613.147.847.303,00 (enam ratus tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah). Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebesar Rp94.656.596.626.779,00 (sembilan puluh empat triliun enam ratus lima puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus (1) tujuh puluh sembilan rupiah). Pasal 7 Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud (2) dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas : a. Dana Otonomi Khusus; (3) b. Dana Penyeimbang; Realisasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp1.174.940.125.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar sembilan (4) ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Realisasi Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar Rp2.372.506.228.027,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah). Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebesar Rp3.547.446.353.027,00 (tiga (1) triliun lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah). Pasal 8 Dengan jumlah realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp298.527.596.715.451,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun lima ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), lebih kecil dari jumlah realisasi Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran (2) 2002 sebesar Rp315.634.238.870.041,00 (tiga ratus lima belas triliun enam ratus tiga puluh empat miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu empat puluh satu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), dalam Tahun
  • 6. RGS Mitra 6 of 7 Anggaran 2002 terdapat defisit anggaran sebesar Rp17.106.642.154.590,00 (tujuh belas triliun seratus enam miliar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah), yang dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran. Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber : (3) a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp25.164.198.320.049,00 (dua puluh lima triliun seratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah); b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih sebesar Rp82.570.389.169,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Rincian Realisasi Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam penjelasan ayat ini. Pasal 9 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2002 adalah sebesar Rp8.140.126.554.628,00 (delapan triliun seratus empat puluh miliar seratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah) yang akan menambah Sisa Anggaran Lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya, dan dapat dipergunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran tahun-tahun berikutnya. Pasal 10 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
  • 7. RGS Mitra 7 of 7 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lambock V. Nahattands Penjelasan >>>