pemutakhiran data pemilih

1. KALENDER PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017
No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
1. Penyusunan Daftar
Pemilih oleh KPU
Kabupaten
a. KPU Kab menyusun
Daftar Pemilih berdasar
DP4 dan mengabaikan
Daftar Pemilih pada
Pemilu terakhir;
b. KPU Kab menyusun
Daftar Pemilih dengan
mengabaikan maksimal
jumlah Pemilih 800
orang tiap TPS;
c. KPU Kab menyusun
Daftar Pemilih dengan
tidak memperhatikan
aspek kemudahan
Pemilih, aspek
geografis wilayah
Pemilih serta aspek
jarak dan waktu
tempuh Pemilih ke
TPS;
d. KPU Kab menyusun
Daftar Pemilih dengan
menggabungkan
Pemilih antar
desa/kelurahan atau
sebutan lain;
e. KPU Kab menyusun
Daftar Pemilih dengan
tidak memetakan
Pemilih dalam TPS 0
ke TPS-TPS yang ada
dan tidak melibatkan
PPK dan PPS;
f. KPU tidak membuka
a. Memastikan KPU Kab
menyusun Daftar
Pemilih berdasar DP4
dan memperhatikan
Daftar Pemilih pada
Pemilu terakhir;
b. Memastikan KPU Kab
menyusun Daftar
Pemilih dengan
memperhatikan jumlah
Pemilih 800 orang tiap
TPS;
c. Memastikan KPU Kab
menyusun Daftar
Pemilih dengan
memperhatikan aspek
kemudahan Pemilih,
aspek geografis
wilayah Pemilih serta
aspek jarak dan waktu
tempuh Pemilih ke
TPS;
d. Memastikan KPU Kab
menyusun Daftar
Pemilih dengan tidak
menggabungkan
Pemilih antar
desa/kelurahan atau
sebutan lain;
e. Memastikan KPU Kab
menyusun Daftar
Pemilih dengan
memetakan Pemilih
dalam TPS 0 ke TPS-
TPS yang ada dengan
melibatkan PPK/PPS;
f. Memastikan KPU
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Penyusunan Daftar
Pemilih oleh KPU
Kabupaten;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Penyusunan Daftar
Pemilih oleh KPU
Kabupaten;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU agar
menginstruksikan
kepada KPU Kab
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Penyusunan
Daftar Pemilih oleh
KPU Kabupaten serta
memberikan akses
data dan informasi
kepada Bawaslu dan
Panwaskab untuk
melakukan
pengawasan;
b. Pengawasan Melekat
atas pelaksanaan
Penyusunan Daftar
Pemilih oleh KPU
Kabupaten untuk
memastikan KPU Kab
melakukan penyusunan
sesuai dengan tata
cara yang diatur;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi pada
analisis akurasi dan
validitas serta
keterpenuhan aspek
data dan informasi
Pemilih dalam Daftar
Pemilih.
a. Dalam hal ditemukan
adanya hal-hal yang
tidak sesuai dengan
syarat dan tata cara
penyusunan Daftar
Pemilih, maka
Panwaskab
merekomendasikan
saran/perbaikan kepada
KPU Kab;
b. Dalam hal hasil analisis
ditemukan adanya
Pemilih yang tidak lagi
memenuhi syarat
berdasarkan data
Pemilih pada Pemilihan
terakhir, maka
Panwaskab
merekomendasikan
pencoretan yang
bersangkutan pada sub
tahapan Coklit kepada
KPU Kab;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
1

2. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
akses data dan
informasi kepada
Pengawas Pemilu.
membuka akses data
dan informasi kepada
Pengawas Pemilu.
2. Pencocokan dan
Penelitian Daftar
Pemilih
a. PPDP yang diangkat
tidak mengetahui
baca, tulis, dan hitung;
b. PPS tidak memberikan
Bimtek kepada PPDP
sehingga tidak
mengetahui tata cara
Pencocokan dan
Penelitian Daftar
Pemilih;
c. PPDP tidak turun ke
lapangan namun
hanya update data
berdasar data RT/RW
setempat;
d. PPDP tidak
memberikan tanda
bukti terdaftar kepada
Pemilih (Form Model
AA.1-KWK);
e. PPDP tidak
menempelkan stiker
Coklit di rumah Pemilih
yang telah didaftar
(Form Model AA.2-
KWK);
f. PPDP tidak mencoret
Pemilih yang tidak lagi
memenuhi syarat;
g. PPDP tidak mencatat
Pemilih yang telah
memenuhi syarat
namun belum terdaftar.
a. Memastikan PPDP
yang diangkat
mengetahui baca, tulis,
dan hitung;
b. Memastikan PPS
memberikan Bimtek
kepada PPDP
sehingga PPDP
mengetahui tata cara
Pencocokan dan
Penelitian Daftar
Pemilih;
c. Memastikan PPDP
turun ke lapangan dan
tidak hanya update
data berdasar data
RT/RW setempat;
d. Memastikan PPDP
memberikan tanda
bukti terdaftar kepada
Pemilih (Form Model
AA.1-KWK);
e. Memastikan PPDP
menempelkan stiker
Coklit di rumah Pemilih
yang telah didaftar
(Form Model AA.2-
KWK).
f. Memastikan PPDP
mencoret Pemilih yang
tidak lagi memenuhi
syarat;
g. Memastikan PPDP
mencatat Pemilih yang
telah memenuhi syarat
namun belum terdaftar.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pencocokan dan
Penelitian Daftar
Pemilih;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pencocokan dan
Penelitian Daftar
Pemilih.
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/peringatan dini
kepada KPU terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan sub
tahapan Pencocokan
dan Penelitian Daftar
Pemilih; dan
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
pengawasan pada aspek
ketatatan dan kepatuhan
PPDP dalam
melaksanakan
Pencocokan dan
Penelitian Daftar Pemilih.
c. Pengawasan Audit
dengan cara uji petik
50% jumlah TPS tiap
desa/kel untuk
mendapatkan hasil
pemutakhiran yang telah
dilakukan oleh PPDP.
a. Dalam hal ditemukan
kesaahan pada data
Pemilih, PPDP
melakukan perbaikan;
b. PPDP mencoret
Pemilih tidak
memenuhi syarat, yaitu:
- Telah meninggal
dunia;
- Pindah domisili;
- TNI/Polri
- Belum 17 tahun/
belum menikah pada
hari H;
- Telah dipastikan
tidak ada
keberadaannya;
- Terganggu jiwa/
ingatannya;
- Telah dicabut hak
pilihnya; dan
- Bukan penduduk
daerah Pemilihan.
c. Dalam hal ditemukan
Pemilih penyandang
cacat, PPDP mencatat
jenis diabilitas.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
Pengawasan.
2

3. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
3. Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel
a. PPS tidak menyusun
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran
berdasarkan Coklit
PPDP;
b. PPS tidak menyusun
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran
menggunakan Formulir
Model A1.1-KWK;
c. PPS tidak melakukan
Pleno Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
d. PPS tidak
mengundang PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon pada
Pleno Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
e. PPS tidak
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai dengan data
autentik dan bukti
tertulis;
f. PPS tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.1-
KWK) kepada PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon.
a. Memastikan PPS
menyusun Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran
berdasarkan Coklit
PPDP;
b. Memastikan PPS
menyusun Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran
menggunakan Formulir
Model A1.1-KWK;
c. Memastikan PPS
melakukan Pleno
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
d. Memastikan PPS
mengundang PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon pada
Pleno Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
e. Memastikan PPS
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai dengan data
autentik dan bukti
tertulis;
f. Memastikan PPS
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.1-
KWK) kepada PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan PPS
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapituasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPS dalam
proses Rekapituasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek Hasil
Pemutakhiran yang
dilakukan oleh PPDP
dengan Hasil
Pengawasan PPL.
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel, PPL
harus memiliki Hasil
Pengawasan
berdasarkan uji petik
50% jumlah TPS tiap
desa/kel dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa terhadap
hasil pengawasan
tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel oleh
PPS ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan, PPL
harus menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal belum
terbentuk PPL pada
saat Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel,
Panwaskab dapat
membuat kelompok
kerja dengan
melibatkan pemantau
dan/atau kampus untuk
mengawasi
pelaksanaan sub
tahapan ini.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
3

4. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
pengawasan.
4. Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Kecamatan
a. PPK tidak melakukan
Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran sesuai
waktu tahapan;
b. PPK tidak
mengundang
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
c. PPK tidak memberikan
kesempatan dan tidak
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai dengan data
autentik dan bukti
tertulis;
d. PPK tidak menyusun
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran
menggunakan Formulir
Model A1.2-KWK;
e. PPK tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.2-
KWK) kepada
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
a. Memastikan PPK
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran sesuai
waktu tahapan;
b. Memastikan PPK
mengundang
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
c. Memastikan PPK
memberikan
kesempatan dan
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai dengan data
autentik dan bukti
tertulis;
d. Memastikan PPK
menyusun
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran
menggunakan Formulir
Model A1.2-KWK;
e. Memastikan PPK
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.2-
KWK) kepada
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Kecamatan;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Kecamatan;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada PPK melalui
KPU Kab terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan PPK
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapituasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Kecamatan;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPK dalam
proses Rekapituasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Desa/Kel dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan.
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Kecamatan,
Panwascam harus
memiliki Formulir Model
A1.1-KWK setiap
Desa/Kel dan telah
melakukan rekapitulasi
terhadap data tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Kecamatan
oleh PPK ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Rekapitulasi
Panwascam, maka
Panwascam harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal belum
terbentuk Panwascam
pada saat Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Kecamatan,
Panwaskab dapat
membuat kelompok
kerja dengan
melibatkan pemantau
dan/atau kampus untuk
mengawasi
pelaksanaan sub
tahapan ini.
4

5. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
5. Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS di
Kabupaten
a. KPU Kab tidak
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS
sesuai waktu tahapan;
b. KPU Kab tidak
mengundang
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS;
c. KPU Kab tidak
memberikan
kesempatan dan tidak
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai dengan data
autentik dan bukti
tertulis;
d. KPU Kab tidak
menyusun
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS
menggunakan Formulir
Model A1.3-KWK;
e. KPU Kab tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.3-
KWK) kepada
a. Memastikan KPU Kab
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan KPU Kab
mengundang
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS;
c. Memastikan KPU Kab
memberikan
kesempatan dan
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai dengan data
autentik dan bukti
tertulis;
d. Memastikan KPU Kab
menyusun
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS
menggunakan Formulir
Model A1.3-KWK;
e. Memastikan KPU Kab
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.3-
KWK) kepada
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS di
Kabupaten;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS di
Kabupaten;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada KPU Kab
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan KPU
Kab terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapituasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS di
Tingkat Kabupaten;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU Kab
dalam proses
Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten;
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS di
Tingkat Kabupaten,
Panwaskab harus
memiliki Formulir Model
A1.2-KWK setiap
Kecamatan dan telah
melakukan rekapitulasi
terhadap data tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran/
Penetapan DPS di
Tingkat Kabupaten oleh
KPU Kab ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Rekapitulasi
Panwaskab, maka
Panwaskab harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal
rekomendasi/masukan
yang disampaikan
kepada KPU Kab tidak
ditindaklanjuti maka
Panwaskab
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
5

6. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon;
f. KPU Kab tidak
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPS kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon;
f. Memastikan KPU Kab
tidak menyerahkan
softcopy by name by
addres DPS kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
jenis informasi data
Pemilih dan
kemungkinan Pemilih
ganda dalam DPS.
menggunakan Form A
pengawasan.
6. Rekapitulasi DPS di
Provinsi
a. KPU Prov tidak
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPS
sesuai waktu tahapan;
b. KPU Prov tidak
mengundang Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
DPS;
c. KPU Prov tidak
memberikan
kesempatan dan tidak
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai data autentik
dan bukti tertulis;
d. KPU Prov tidak
menyusun
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
menggunakan Formulir
Model A1.4-KWK;
e. KPU Prov tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.4-
KWK) kepada Bawaslu
a. Memastikan KPU Prov
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPS
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan KPU Prov
mengundang Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
DPS;
c. Memastikan KPU Prov
memberikan
kesempatan dan
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai data autentik
dan bukti tertulis;
d. Memastikan KPU Prov
menyusun
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
menggunakan Formulir
Model A1.4-KWK;
e. Memastikan KPU Prov
menyampaikan salinan
Rekapitulasi Daftar
Pemilih Sementara
(Formulir Model A1.4-
KWK) kepada Bawaslu
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
di Provinsi;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
di Provinsi.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU terkait dengan
ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Rekapituasi DPS di
Tingkat Provinsi;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
proses Rekapitulasi
DPS;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten dengan
Rekapitulasi di Prov.
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
jenis informasi data
Pemilih dan
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPS di
Tingkat Provinsi,
Bawaslu Prov harus
memiliki Formulir Model
A1.3-KWK setiap
Kabupaten dan telah
melakukan rekapitulasi
terhadap data tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPS di
Tingkat Provinsi oleh
KPU Prov ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Rekapitulasi Bawaslu
Prov, maka Bawaslu
Prov harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal
rekomendasi/masukan
yang disampaikan
kepada KPU Prov tidak
ditindaklanjuti maka
Bawaslu Prov
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
6

7. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon;
f. KPU Prov tidak
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPS kepada Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon;
f. Memastikan KPU Prov
tidak menyerahkan
softcopy by name by
addres DPS kepada
Bawaslu Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
kemungkinan Pemilih
ganda dalam DPS.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
7. Pengumuman dan
Tanggapan DPS
a. PPS tidak
mengumumkan DPS
sesuai waktu tahapan;
b. PPS mengumumkan
hanya sebagian dari
TPS yang ada dalam
wilayah desa/kel;
c. PPS tidak
mengumumkan DPS
pada tempat-tempat
yang mudah
dijangkau;
d. PPS tidak
menindaklanjuti
masukan/tanggapan/
usulan perbaikan yang
disampaikan;
e. PPS tidak mengisi
formulir
tanggapan/masukan
menggunakan Form
Model A2-KWK;
f. PPS tidak memberikan
tanda bukti telah
diterima usulan
perbaikan identitas
dan/atau telah
terdaftar sebagai
Pemilih.
a. Memastikan PPS
mengumumkan DPS
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan PPS
mengumumkan
seluruh TPS yang ada
dalam wilayah
desa/kel;
c. Memastikan PPS
mengumumkan DPS
pada tempat-tempat
yang mudah
dijangkau;
d. Memastikan PPS
menindaklanjuti
masukan/tanggapan/
usulan perbaikan yang
disampaikan;
e. Memastikan PPS
mengisi formulir
tanggapan/masukan
menggunakan Form
Model A2-KWK;
f. Memastikan PPS
memberikan tanda
bukti telah diterima
usulan perbaikan
identitas dan/atau
telah terdaftar sebagai
Pemilih.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman dan
Tanggapan DPS;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman dan
Tanggapan DPS;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini agar
KPU Prov dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan PPS
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Pengumuman
dan Tanggapan DPS;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPS dalam
menerima dan
manindaklanjuti
masukan/tanggapan/
usulan perbaikan yang
disampaikan;
c. Pengawasan Audit
dengan cara
melakukan
penelusuran ke tempat-
tempat dimana PPS
mengumumkan DPS.
a. Dalam hal PPS tidak
mengumumkan DPS,
Panwascam/PPL
memberikan
rekomendasi
administrasif kepada
PPS agar segera
mengumumkan DPS
paling lama 1x24 jam;
b. Dalam hal PPS tidak
menindaklanjuti
masukan/tanggapan/
usulan perbaikan, maka
Panwascam/PPL
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
7

8. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
8. Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Desa/Kel
a. PPS tidak menyusun
DPSHP sesuai waktu
tahapan;
b. PPS tidak menyusun
DPSHP menggunakan
Formulir Model A3.1-
KWK;
c. PPS tidak melakukan
Pleno Rekapitulasi
DPSHP;
d. PPS tidak
mengundang PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon pada
Pleno Rekapitulasi
DPSHP;
e. PPS tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPSHP
(Formulir Model A3.1-
KWK) kepada PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon.
a. Memastikan PPS
menyusun DPSHP
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan PPS
menyusun DPSHP
menggunakan Formulir
Model A3.1-KWK;
c. Memastikan PPS
melakukan Pleno
Rekapitulasi DPSHP;
d. Memastikan PPS
mengundang PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon pada
Pleno Rekapitulasi
DPSHP;
e. Memastikan PPS
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPSHP
(Formulir Model A3.1-
KWK) kepada PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP) di
Tingkat Desa/Kel;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Desa/Kel;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan PPS
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
DPS Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Desa/Kel;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPS dalam
proses Rekapitulasi
DPS Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Desa/Kel;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek Hasil Perbaikan
DPS yang dilakukan
oleh PPS dengan Hasil
Pengawasan PPL.
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan (DPSHP) di
Tingkat Desa/Kel, PPL
harus memiliki Hasil
Pengawasan
berdasarkan laporan/
temuan dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa hasil
pengawasan tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan (DPSHP)
oleh PPS ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan, PPL
harus menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal belum
terbentuk PPL pada
saat Rekapituasi Daftar
Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Desa/Kel,
Panwaskab dapat
membuat kelompok
kerja dengan
melibatkan pemantau
dan/atau kampus untuk
mengawasi
pelaksanaan sub
tahapan ini.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
9. Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Kecamatan
a. PPK tidak menyusun
DPSHP sesuai waktu
tahapan;
b. PPK tidak menyusun
a. Memastikan PPK
menyusun DPSHP
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan PPK
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan (DPSHP) di
Tingkat Kecamatan,
8

9. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
DPSHP menggunakan
Formulir Model A3.2-
KWK;
c. PPK tidak melakukan
Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP;
d. PPK tidak
mengundang
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP;
e. PPK tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPSHP
(Formulir Model A3.2-
KWK) kepada
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
menyusun DPSHP
menggunakan Formulir
Model A3.2-KWK;
c. Memastikan PPK
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP;
d. Memastikan PPK
mengundang
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP;
e. Memastikan PPK
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPSHP
(Formulir Model A3.2-
KWK) kepada
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP) di
Tingkat
Kecamatan;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Kecamatan;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada PPK melalui
KPU Kab terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan PPK
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
DPS Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Tingkat
Kecamatan;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPK dalam
proses Rekapitulasi
DPS Hasil Perbaikan
(DPSHP) di Kec;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Desa/Kel dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan.
Panwascam harus
memiliki Formulir Model
A3.1-KWK setiap
Desa/Kel dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa terhadap
hasil pengawasan
tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan (DPSHP)
oleh PPK ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan,
Panwascam harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal belum
terbentuk Panwascam
pada saat Rekapituasi
Daftar Pemilih Hasil
Pemutakhiran di
Tingkat Kecamatan,
Panwaskab dapat
membuat kelompok
kerja dengan
melibatkan pemantau
dan/atau kampus untuk
mengawasi
pelaksanaan sub
tahapan ini.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
10. Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP)/Penetapan
DPT di Tingkat
Kabupaten
a. KPU Kab tidak
menyusun DPSHP/
Penetapan DPT sesuai
waktu tahapan;
b. KPU Kab tidak
menyusun DPSHP/
a. Memastikan KPU Kab
menyusun DPSHP/
Penetapan DPT sesuai
waktu tahapan;
b. Memastikan KPU Kab
menyusun DPSHP/
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan
(DPSHP)/Penetapan
DPT di Tingkat
Kabupaten, Panwaskab
9

10. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Penetapan DPT
menggunakan Formulir
Model A3.3-KWK;
c. KPU Kab tidak
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP/
Penetapan DPT;
d. KPU Kab tidak
mengundang
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP/
Penetapan DPT;
e. KPU Kab tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPSHP/
Penetapan DPT
(Formulir Model A3.3-
KWK) kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon;
f. KPU Kab tidak
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPT kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Penetapan DPT
menggunakan Formulir
Model A3.3-KWK;
c. Memastikan KPU Kab
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP/
Penetapan DPT;
d. Memastikan KPU Kab
mengundang
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPSHP/
Penetapan DPT;
e. Memastikan KPU Kab
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPSHP/
Penetapan DPT
(Formulir Model A3.3-
KWK) kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon;
f. Memastikan KPU Kab
tidak menyerahkan
softcopy by name by
addres DPT kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
(DPSHP)/
Penetapan DPT di
Tingkat
Kabupaten;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPS
Hasil Perbaikan
(DPSHP)/
Penetapan DPT di
Tingkat Kabupaten;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
kepada KPU Kab
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan KPU
Kab terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
DPS Hasil Perbaikan
(DPSHP)/Penetapan
DPT di Tingkat
Kabupaten;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU Kab
dalam proses
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan
(DPSHP)/Penetapan
DPT di Tingkat
Kabupaten;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten;
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
jenis informasi data
Pemilih dan
kemungkinan masih
adanya Pemilih ganda
dalam DPT.
harus memiliki Formulir
Model A3.2-KWK setiap
Kecamatan dan telah
melakukan rekapitulasi
terhadap data tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPS Hasil
Perbaikan
(DPSHP)/Penetapan
DPT di Tingkat
Kabupaten oleh KPU
Kab ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Rekapitulasi
Panwaskab, maka
Panwaskab harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal
rekomendasi/masukan
yang disampaikan
kepada KPU Kab tidak
ditindaklanjuti maka
Panwaskab
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
11. Rekapitulasi DPT di
Provinsi
a. KPU Prov tidak
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPT
a. Memastikan KPU Prov
melakukan Rapat
Pleno Terbuka
Rekapitulasi DPT
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPT di
Tingkat Provinsi,
Bawaslu Prov harus
10

11. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
sesuai waktu tahapan;
b. KPU Prov tidak
mengundang Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
DPT;
c. KPU Prov tidak
memberikan
kesempatan dan tidak
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai data autentik
dan bukti tertulis;
d. KPU Prov tidak
menyusun
Rekapitulasi DPT
menggunakan Formulir
Model A3.4-KWK;
e. KPU Prov tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPT
(Formulir Model A3.4-
KWK) kepada Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Paslon;
f. KPU Prov tidak
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPT kepada Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan KPU Prov
mengundang Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Terbuka Rekapitulasi
DPT;
c. Memastikan KPU Prov
memberikan
kesempatan dan
menindaklanjuti
masukan yang dapat
disertai data autentik
dan bukti tertulis;
d. Memastikan KPU Prov
menyusun
Rekapitulasi DPT
menggunakan Formulir
Model A3.4-KWK;
e. Memastikan KPU Prov
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPT
(Formulir Model A3.4-
KWK) kepada Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Paslon;
f. Memastikan KPU Prov
tidak menyerahkan
softcopy by name by
addres DPT kepada
Bawaslu Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Rekapitulasi DPT
di Provinsi;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPT
di Provinsi.
KPU terkait dengan
ketaatan dan
kepatuhan terhadap
proses pelaksanaan
sub tahapan
Rekapituasi DPT di
Tingkat Provinsi;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU dalam
proses Rekapitulasi
DPT;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Provinsi.
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
jenis informasi data
Pemilih dan
kemungkinan masih
adanya Pemilih ganda
dalam DPT.
memiliki Formulir Model
A3.3-KWK setiap
Kabupaten dan telah
melakukan rekapitulasi
terhadap data tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPT di
Tingkat Provinsi oleh
KPU Prov ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Rekapitulasi Bawaslu
Prov, maka Bawaslu
Prov harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
c. Dalam hal
rekomendasi/masukan
yang disampaikan
kepada KPU Prov tidak
ditindaklanjuti maka
Bawaslu Prov
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
12. Pengumuman DPT
oleh PPS
a. PPS tidak
mengumumkan DPT
sesuai waktu tahapan;
b. PPS mengumumkan
hanya sebagian dari
TPS yang ada dalam
wilayah desa/kel;
a. Memastikan PPS
mengumumkan DPT
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan PPS
mengumumkan
seluruh TPS yang ada
dalam wilayah
desa/kel;
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
DPT;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini agar
KPU Prov dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
a. Dalam hal PPS tidak
mengumumkan DPT,
Panwascam/PPL
memberikan
rekomendasi
administrasif kepada
PPS agar segera
mengumumkan DPT
11

12. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
c. PPS tidak
mengumumkan DPT
pada tempat-tempat
yang mudah
dijangkau.
c. Memastikan PPS
mengumumkan DPT
pada tempat-tempat
yang mudah
dijangkau.
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
DPT;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan PPS
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Pengumuman
DPT;
b. Pengawasan Audit
dengan cara
melakukan
penelusuran ke tempat-
tempat dimana PPS
mengumumkan DPT.
paling lama 1x24 jam;
b. Dalam hal PPS tidak
menindaklanjuti, maka
Panwascam/PPL
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
13. Pendaftaran dan
Penyusunan DPTb-1
a. PPS tidak
mendaftarkan Pemilih
yang telah memenuhi
syarat dan dapat
menunjukkan KTP,
KK, Paspor, atau
Identitas Lainnya;
b. PPS tidak mencatat
NKK dan NIK Pemilih
DPTb-1 saat didaftar
pada Form Model
A.Tb1-KWK;
c. PPS tidak memeriksa
keterpenuhan syarat
Pemilih DPTb-1 seperti
TNI/Polri aktif, domisili
bukan pada desa/kel
bersangkutan, usia
belum 17 tahun, dan
belum 17 tahun tetapi
sudah/pernah
menikah;
d. PPS mendaftar
Pemilih yang
sebelumnya telah ada
dalam DPT.
a. Memastikan PPS
mendaftarkan Pemilih
yang telah memenuhi
syarat dan dapat
menunjukkan KTP,
KK, Paspor, atau
Identitas Lainnya;
b. Memastikan PPS
mencatat NKK dan
NIK Pemilih DPTb-1
saat didaftar pada
Form Model A.Tb1-
KWK;
c. Memastikan PPS
memeriksa keterpenu-
han syarat Pemilih
DPTb-1 seperti
TNI/Polri aktif, domisili
bukan pada desa/kel
bersangkutan, usia
belum 17 tahun, dan
belum 17 tahun tetapi
sudah/pernah
menikah;
d. Memastikan PPS tidak
mendaftar Pemilih
yang sebelumnya telah
ada dalam DPT.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Pendaftaran dan
Penyusunan
DPTb-1;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan Pendafta-
ran dan Penyusu-
nan DPTb-1;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU Prov agar dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Pendaftaran
dan Penyusunan
DPTb-1;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPS dalam
proses Pendaftaran
dan Penyusunan
DPTb-1;
c. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
jenis informasi data
Pemilih dalam Form
Model A.Tb1-KWK.
a. Dalam hal ditemukan
adanya hal-hal yang
tidak sesuai dengan
syarat dan tata cara
Pendaftaran dan
Penyusunan DPTb-1,
maka Panwascam/PPL
merekomendasikan
saran/perbaikan kepada
PPS;
b. Dalam hal hasil
penelitian ditemukan
adanya Pemilih DPTb-1
yang telah terdaftar
dalam DPT, maka
Panwascam/PPL
merekomendasikan
pencoretan yang
bersangkutan dari
DPTb-1;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
12

13. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
14. Rekapitulasi DPTb-1
di Tingkat Desa/Kel
a. PPS tidak menyusun
DPTb-1 sesuai waktu
tahapan;
b. PPS tidak menyusun
DPTb-1 menggunakan
Formulir Model
A.Tb1.1-KWK;
c. PPS tidak melakukan
Pleno Rekapitulasi
DPTb-1;
d. PPS tidak
mengundang PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon pada
Pleno Rekapitulasi
DPTb-1;
e. PPS tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.1-KWK) kepada
PPL dan Tim
Kampanye Paslon.
a. Memastikan PPS
menyusun DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan PPS
menyusun DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.1-KWK;
c. Memastikan PPS
melakukan Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
d. Memastikan PPS
mengundang PPL dan
Tim Kampanye
Pasangan Calon pada
Pleno Rekapitulasi
DPTb-1;
e. Memastikan PPS
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.1-KWK) kepada
PPL dan Tim
Kampanye Paslon.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Desa/Kel;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPTb-
1 di Tingkat
Desa/Kel;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan PPS
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Desa/Kel;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPS dalam
proses Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Desa/Kel;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek Hasil
Pendaftaran dan
Penyusunan DPTb-1
yang dilakukan oleh
PPS dengan Hasil
Pengawasan PPL.
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Desa/Kel, PPL
harus memiliki Hasil
Pengawasan
berdasarkan laporan/
temuan dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa hasil
pengawasan tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Desa/Kel oleh
PPS ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan, PPL
harus menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
15. Rekapitulasi DPTb-1
di Tingkat
Kecamatan
a. PPK tidak menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. PPK tidak menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.2-KWK;
a. Memastikan PPK
menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan PPK
menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.2-KWK;
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Kecamatan;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada PPK melalui
KPU Kab terkait
dengan ketaatan dan
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Kecamatan,
Panwascam harus
memiliki Formulir Model
A.Tb1.1-KWK setiap
Desa/Kel dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa terhadap
13

14. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
c. PPK tidak melakukan
Pleno Rekapitulasi
DPTb-1;
d. PPK tidak
mengundang
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
e. PPK tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.2-KWK) kepada
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
c. Memastikan PPK
melakukan Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
d. Memastikan PPK
mengundang
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
e. Memastikan PPK
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.2-KWK) kepada
Panwascam dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPTb-
1 di Tingkat
Kecamatan;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
kepatuhan PPK
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Kecamatan;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan PPK dalam
proses Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Kecamatan;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Desa/Kel dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan.
hasil pengawasan
tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Kecamatan
oleh PPK ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan,
Panwascam harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
16. Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
di Tingkat
Kabupaten
a. KPU Kab tidak
menyusun
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. KPU Kab tidak
menyusun
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.3-KWK;
c. KPU Kab tidak
melakukan Pleno
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1;
d. KPU Kab tidak
mengundang
PanwasKab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
a. Memastikan KPU Kab
menyusun
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan KPU Kab
menyusun
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.3-KWK;
c. Memastikan KPU Kab
melakukan Pleno
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1;
d. Memastikan KPU Kab
mengundang
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
di Tingkat
Kabupaten;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
di Tingkat
Kabupaten;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU agar dapat
menginstruksikan
kepada KPU Kab
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan KPU
Kab terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1 di
Tingkat Kabupaten;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU Kab
dalam proses
Rekapitulasi/
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Kabupaten,
Panwaskab harus
memiliki Formulir Model
A.Tb1.2-KWK setiap
Kecamatan dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa terhadap
hasil pengawasan
tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Kabupaten oleh
KPU Kab ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan,
Panwaskab harus
menyampaikan
14

15. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1;
e. KPU Kab tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.3-KWK) kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
f. KPU Kab tidak
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPTb-1 kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1;
e. Memastikan KPU Kab
menyampaikan salinan
Rekapitulasi/
Penetapan DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.3-KWK) kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
f. Memastikan KPU Kab
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPTb-1 kepada
Panwaskab dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Penetapan DPTb-1 di
Tingkat Kabupaten;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
Rekapitulasi di Tingkat
Kecamatan dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten;
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
jenis informasi data
Pemilih dalam Formulir
Model A.Tb1-KWK.
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
17. Rekapitulasi DPTb-1
di Tingkat Provinsi
a. KPU Prov tidak
menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. KPU Prov tidak
menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.4-KWK;
c. KPU Prov tidak
melakukan Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
d. KPU Prov tidak
mengundang Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
e. KPU Prov tidak
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.4-KWK) kepada
Bawaslu Prov dan Tim
a. Memastikan KPU Prov
menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
sesuai waktu tahapan;
b. Memastikan KPU Prov
menyusun
Rekapitulasi DPTb-1
menggunakan Formulir
Model A.Tb1.4-KWK;
c. Memastikan KPU Prov
melakukan Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
d. Memastikan KPU Prov
mengundang Bawaslu
Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon pada Pleno
Rekapitulasi DPTb-1;
e. Memastikan KPU Prov
menyampaikan salinan
Rekapitulasi DPTb-1
(Formulir Model
A.Tb1.4-KWK) kepada
Bawaslu Prov dan Tim
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Provinsi;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Rekapitulasi DPTb-
1 di Tingkat
Provinsi.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini kepada
KPU Prov terkait
dengan ketaatan dan
kepatuhan KPU Prov
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Rekapitulasi
DPTb-1 di Tingkat
Provinsi;
b. Pengawasan Melekat
dengan substansi
ketaatan dan
kepatuhan KPU Prov
dalam proses
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Provinsi;
c. Pengawasan Literatur
dengan substansi
pengawasan pada
aspek kesesuaian
antara Hasil
a. Sebelum menghadiri
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Provinsi,
Bawaslu Prov harus
memiliki Formulir Model
A.Tb1.3-KWK setiap
Kabupaten dan telah
melakukan rekapitulasi
serta analisa terhadap
hasil pengawasan
tersebut;
b. Terhadap hasil
Rekapitulasi DPTb-1 di
Tingkat Provinsi oleh
KPU Prov ditemukan
ketidaksesuaian
dengan Hasil
Pengawasan, Bawaslu
Prov harus
menyampaikan
keberatan disertai
dengan bukti yang ada;
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
15

16. No Waktu Sub Tahapan Titik Rawan
Fokus
Pengawasan
Pengawasan
KeteranganHulu/Ide/
Pemikiran
Tengah/
Aktualisasi Ide
Hilir/
Pelaksanaan
Kampanye Pasangan
Calon.
f. KPU Prov tidak
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPTb-1 kepada
Bawaslu Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Kampanye Pasangan
Calon.
f. Memastikan KPU Prov
menyerahkan softcopy
by name by addres
DPTb-1 kepada
Bawaslu Prov dan Tim
Kampanye Pasangan
Calon.
Rekapitulasi di Tingkat
Kabupaten dengan
Rekapitulasi di Tingkat
Provinsi;
d. Pengawasan
Investigasi dengan
melakukan penelitian
terhadap kelengkapan
jenis informasi data
Pemilih dalam Formulir
Model A.Tb1-KWK.
pengawasan.
18. Pengumuman DPTb-
1 oleh PPS
a. PPS tidak
mengumumkan DPTb-
1 sesuai waktu
tahapan;
b. PPS mengumumkan
hanya sebagian dari
TPS yang ada dalam
wilayah desa/kel;
c. PPS tidak
mengumumkan DPTb-
1 pada tempat-tempat
yang mudah
dijangkau.
a. Memastikan PPS
mengumumkan DPTb-
1 sesuai waktu
tahapan;
b. Memastikan PPS
mengumumkan
seluruh TPS yang ada
dalam wilayah
desa/kel;
c. Memastikan PPS
mengumumkan DPTb-
1 pada tempat-tempat
yang mudah
dijangkau.
a. Pembuatan alat
kerja/instrumen
pengawasan sub
tahapan Pengumu-
man DPTb-1;
b. Evaluasi atau
pengujian hasil
pengawasan sub
tahapan
Pengumuman
DPTb-1;
c. Supervisi alat
kerja/instrumen
pengawasan.
a. Pengawasan Layar
dengan substansi
saran/himbauan/
peringatan dini agar
KPU Prov dapat
menginstruksikan
kepada PPS melalui
KPU Kab dan PPK
terkait dengan ketaatan
dan kepatuhan PPS
terhadap proses
pelaksanaan sub
tahapan Pengumuman
DPTb-1;
b. Pengawasan Audit
dengan cara
melakukan
penelusuran ke tempat-
tempat dimana PPS
mengumumkan DPTb-
1.
a. Dalam hal PPS tidak
mengumumkan DPTb-
1, Panwascam/PPL
memberikan
rekomendasi
administrasif kepada
PPS agar segera
mengumumkan DPTb-1
paling lama 1x24 jam;
b. Dalam hal PPS tidak
menindaklanjuti, maka
Panwascam/PPL
menindaklanjuti sesuai
dengan tata cara
penanganan dan
penindakan
pelanggaran.
Aktifitas pengawasan
menggunakan Form A
pengawasan.
16