Dokumen tersebut membahas mengenai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi orang pribadi, termasuk pengertian, dasar hukum, contoh perhitungan, dan tarif PTKP berdasarkan status pernikahan dan jumlah tanggungan untuk tahun 2022."

1. Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda
dengan Memahami Penghasilan Tidak
Kena Pajak Orang Pribadi Bagi Mahasiswa
Baru STIE Petra Bitung
Oleh:
Friska Langelo,S.E.,M.S.A
2022
PENGAMBDIAN KEPADA MASYARAKAT

2. Latar Belakang
Kaum muda merupakan generasi bangsa yang memerlukan wawasan pajak. Banyaknya
masyarakat di berbagai bidang yang belum mengetahui akan pemahaman penghasilan
tidak kena pajak disebabkan belum disosialisasikan dengan masif kepada masyarakat.
Sosialisasi yang dilakukan hanya berkisar kepada lembaga usaha dan orang pribadi yang
bisa dijadikan objek pajak menurut Undang-Undang. Sosialisasi belum menyebar bagi
kaum muda pada lembaga pendidikan seperti SMA, SMK maupun ke pihak Universitas
agar mereka paham dan mengerti mengenai PTKP dan perhitungannya. Pemahaman ini
akan tertanam di benak siswa atau mahasiswa ketika mereka kelak sudah menjadi wajib
pajak.
Dengan adanya kegiatan PKM para peserta (dalam hal ini, khususnya bagi Mahasiswa
Baru STIE Petra Bitung) memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu membuat
tingkatan penghasilan tidak kena pajak, serta penghitungan tentang kasus penghasilan
tidak kena pajak, sehingga dapat dipraktekkan dan diaplikasikan di lingkungan sekitar.

3. APA ITU PTKP ?
PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak
adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi
yang dibebaskan dari PPh Pasal 21 yang
berlaku pada tahun tersebut. Dalam menghitung
PPh 21, PTKP ini berfungsi sebagai pengurang
penghasilan neto wajib pajak. Hal ini tertera
dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan No.36
Tahun 2008.

4. Pada 2022 ini, acuan dari penghitungan PPh 21 adalah
PTKP 2022.
Adapun prinsip dari penggunaan PTKP secara umum
adalah sebagai berikut:
• Apabila
penghasilan
melebihi PTKP,
maka penghasilan
neto setelah
dikurangi PTKP
akan menjadi dasar
penghitungan PPh
• Apabila penghasilan
tidak melebihi PTKP,
wajib pajak pribadi tidak
akan dikenakan pajak
penghasilan pasal 21.

5. Dasar Hukum
• Hukum yang mendasari pembahasan tentang
PTKP ini adalah Undang-Undang Harmonisasi
Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab III pasal
7. Sebagai tindak lanjut dari aturan tersebut, ada
aturan yang lebih rinci terkait penghasilan tidak
kena pajak yang disebut sebagai PTKP 2022.

6. APA ITU UU HPP?
UU HPP adalah bagian dari
reformasi bidang perpajakan
dengan tujuan mendukung
percepatan pembangunan nasional
serta pemulihan ekonomi.
Secara umum, UU HPP berisi
mengenai penetapan peraturan
baru yang berlaku dalam waktu
dekat, sehingga peraturan
perpajakan diharapkan lebih adil
untuk masyarakat Indonesia

7. PEMANFAATAN UU HPP BAGI PAJAK ORANG PRIBADI
Memudahkan masyarakat
dengan NIK ssebagai
pengganti NPWP untuk WP
OP & mempermudah
pemerintah
WP OP UMKM yang
memiliki bruto sampai
dengan 500 juta setahun
tidak membayar PPH
Mempermudah
pemerintah dalam
memantau administrasi
wajib pajak orang
pribadi
Tarif PPH OP tertinggi
ditunjukan untuk
pengusaha kena pajak
diatas 5 miliar

8. PTKP berlaku untuk seluruh wajib
pajak orang pribadi yang memiliki
penghasilan. Namun, tentu setiap wajib
pajak ada yang telah memiliki
tanggungan. Pada dasarnya, yang
menjadi tanggungan PTKP adalah
sebagai berikut:
• Keluarga yang sedarah yang meliputi
orang tua kandung, saudara
kandung, anak kandung, dan anak
angkat.
• Keluarga semenda yang meliputi
mertua, anak tiri dan ipar.
Adapun jumlah maksimal anggota
keluarga yang menjadi tanggungan PTKP
tersebut adalah 3 orang untuk setiap
keluarga. Apabila lebih dari 3 orang, maka
tidak akan ada penyesuaian PTKP untuk
Tanggungan PTKP
Lalu, untuk siapa sajakah
PTKP ini berlaku?

9. HUBUNGAN KELUARGA
10
KE
SAM
PING
IPAR WP
10
KE
SAM
PING
10 KE ATAS
10 KE ATAS
AYAH
+
IBU
MERTUA
WP
SAUDARA
KANDUNG
10 KE BAWAH
10 KE BAWAH
ANAK
KANDUNG
ANAK
TIRI WP
WP + ISTRI
SEMENDA
SEDARAH
SEDARAH SEMENDA

10. Perubaha
n Tarif
PTKP
● Penetapan tarif PTKP 2021 ini
berdasarkan pada PMK No.
101/PMK.010/2016 yang diterbitkan
oleh Menteri Keuangan. Sedangkan
untuk penetapan tarif PTKP untuk
pegawai yang menerima upah secara
mingguan, harian, atau berstatus
tidak tetap, diatur dalam PMK No.
102/PMK.010/2016.
● Dalam periode waktu tertentu, tarif
PTKP PPh 21 ini bisa saja berubah.
Maka dari itu, penting bagi wajib
pajak untuk tahu nilai PTKP terbaru.

11. Dalam periode waktu
tertentu, tarif PTKP
PPh 21 ini bisa saja
berubah. Maka dari
itu, penting bagi
wajib pajak untuk
tahu nilai PTKP
terbaru. Berikut ini
adalah besaran tarif
PTKP orang pribadi:
• Bagi wajib pajak orang pribadi
sebesar Rp54.000.000
• Bagi wajib pajak yang kawin
memperoleh tambahan sebesar
Rp4.500.000
• PTKP bagi istri yang
penghasilannya digabung dengan
penghasilan suami, sebesar
Rp54.000.000
• Bila ada tambahan, maksimal 3
orang untuk tanggungan keluarga
sedarah dalam satu garis
keturunan, semenda, atau anak
angkat, sebesar Rp4.500.000
Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah adalah orang tua
kandung, saudara kandung, dan anak. Sedangkan keluarga semenda
adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

12. I Rp0 – Rp50 juta 5 %
II >Rp50 juta – Rp250 juta 15%
III >Rp250 juta – Rp500 juta 25 %
Berikut ini tarif progresif sesuai dengan UU HPP
PPh 21 yang telah berlaku sejak tahun pajak
2022:
Iv >Rp500 juta – Rp5 miliar
V
30 %
>Rp 5 miliar 35 %
Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), akan ada tambahan 20% lebih tinggi dari tarif

13. Contoh Penghitungan PTKP
Seorang bernama Sari telah menjadi karyawan tetap sebuah perusahaan
bernama PT. Tenaga Dalam dan memiliki penghasilan bersih setiap bulannya
sebesar Rp6.000.000. Status Sari belum menikah atau TK/0 dan tidak memiliki
tanggungan.
Sehingga berikut ini perhitungan PTKP-nya:
Gaji pokok sebesar Rp6.000.000 dikurangi dengan beberapa variabel sesuai
kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku, yakni:
•Biaya jabatan 5% x Rp6.000.000 = Rp 300.000
•Biaya pensiun 1% x Rp6.000.000 = Rp 60.000
Total: Rp 360.000
Maka jumlah penghasilan lainnya adalah sebagai berikut:
•Penghasilan bersih/bulan: Rp5.640.000
•Penghasilan neto/thn: Rp5.640.000 x 12 = Rp67.680.000
•Jumlah PTKP TK/0: (Rp54.000.000)
PTKP/tahun: Rp13.680.000
•Adapun jumlah PPh terutang sebesar 5% x Rp13.680.000 = Rp684.000
•Jumlah PPh 21 untuk masa Rp684.000/12 bulan = Rp57.000

14. Tarif PTKP 2022 Berdasarkan Jumlah
Tanggungan
Setiap wajib pajak dengan beda status memiliki besaran tarif PTKP yang
berbeda-beda.

15. PTKP Kategori TK/0 merupakan kode PTKP untuk pria/wanita
lajang tanpa adanya tanggungan. Tarifnya sebesar
Rp54.000.000 per tahun.
PTKP kategori TK/3 merupakan kode PTKP untuk pria/wanita
lajang dengan 3 tanggungan (orang tua atau anak). Tarifnya
sebesar Rp67.500.000 per tahun.
PTKP kategori TK/1 merupakan kode PTKP untuk pria/wanita
lajang dengan adanya 1 tanggungan (bisa orangtua/anak).
Tarifnya dikenakan sebesar Rp58.500.000 per tahun.
Tarif PTKP Pria/Wanita Lajang dengan Kode
TK (Tidak Kawin)
PTKP kategori TK/2 merupakan kode PTKP untuk pria/wanita
lajang dengan 2 tanggungan (orang tua atau anak). Tarifnya
sebesar Rp63.000.000 per tahun.

16. PTKP Kategori K/0 merupakan kode PTKP untuk
pria/wanita kawin tanpa adanya tanggungan (hanya istri).
Tarif sebesar Rp.58.500.000 per tahun.
PTKP kategori K/3 merupakan kode PTKP untuk
pria/wanita kawin dengan tanggungan 3 (bisa orang tua
atau anak). Tarifnya sebesar Rp72.000.000 per tahun.
PTKP kategori K/1 merupakan kode PTKP untuk
pria/wanita kawin yang telah memiliki 1 tanggungan (bisa
berupa orang utau anak ). Tarifnya sebesar Rp63.000.000
per tahun.
Tarif PTKP Pria/Wanita Kawin dengan Kode K
(Kawin)
PTKP kategori K/2 merupakan kode PTKP untuk pria/wanita
kawin dengan tanggungan 2 (bisa orang tua atau anak).
Tarifnya sebesar Rp67.500.000 per tahun.

17. Tarif
PTKP
Suami
dan Istri
Kode KI
(Kawin +
Istri)
PTKP kategori K/I/0 merupakan kode PTKP untuk
penghasilan suami dan istri yang digabung tanpa
ada tanggungan. Tarifnya sebesar Rp112.500.000
per tahun.
PTKP kategori K/I/1 merupakan kode PTKP untuk
penghasilan suami dan istri yang digabung
dengan 1 tanggungan. Tarifnya sebesar
Rp117.000.000 per tahun.
PTKP kategori K/I/2 merupakan kode PTKP untuk
penghasilan suami dan istri yang digabung dan
memiliki 2 tanggungan. Tarifnya sebesar
Rp121.500.000 per tahun.
PTKP kategori K/I/3 merupakan kodek PTKP
untuk penghasilan suami dan istri yang digabung
dan memiliki 3 tanggungan. Tarifnya sebesar

18. Terima Kasih