Tugas individu ini membahas tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mulai dari pengertian NPWP, fungsinya, tata cara pendaftaran, ketentuan untuk wajib pajak yang pindah, penghapusan NPWP, penerbitan secara jabatan, dan sanksi terkait NPWP."

1. TUGAS INDIVIDU
"PRAKTIKUM KOMPUTER"
OLEH :
ROYEN ALLER
1201134856
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2013

2. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................2
BAB 1 PENDAHULUAN ...........................................................................3
1.1 Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ....................................3
BAB II LANDASAN TEORI ......................................................................7
1. Tata cara Pendaftaran NPWP ...................................................................7
2. Wajib Pajak Pindah ..................................................................................9
3. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya ................................................9
4. Penerbitan NPWP Secara Jabatan ...........................................................10
5. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP ...............................................10
BAB III PENUTUP ....................................................................................17
KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................17
2

3. BAB I
PENDAHULUAN
1.1.
Pengertian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
Nomor Pokok Wajib Pajak terdiri dari 15 digit dengan penjelasan sebagai
berikut :
 Dua digit pertama menunjukkan jenis wajib pajak:
- kode 01, 02, 21, 31 adalah menunjukan Wajib Pajak Badan
- kode 00, 20 adalah menunjukan Wajib Pajak Bendahara
- kode 04, 05, 06, 07, 08, 24, 25, 26, 31, 34 , 35, 36, 47, 48,49, 57, 58, 67, 67,
77, 78, 79, 87, 88, 89, 97 adalah menunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Tujuh digit selanjutnya menunjukkan nomor tertentu yang dikeluarkan oleh
kantor pajak.
 Tiga digit selanjutnya menunjukan kode Kantor Pelayanan Pajak contoh 521
untuk KPP Pratama Purwokerto
 Tiga digit berikutnya menunjukan kode cabang contoh 001 berarti cabang
pertama, 000 berarti sebagai wajib pajak pusat. Contoh : 01. 123. 456. 7 521.000
Artinya : Wajib Pajak Badan pusat di KPP Pratama Purwokerto
3

4. Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut merupakan suatu sarana dalam
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor
Pokok Wajib Pajak. Selain itu, Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi
perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap
Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib
Pajak dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan
berdasarkan undang-undang tanpa timbal balik secara langsung. Penerimaan negara
dari pajak merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan
pembangunan. Adapun selain untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas umum,
dana pajak juga dapat dialokasikan untuk membiayai dana sosial dalam hal ini untuk
membantu program pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan
dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang. Jadi dalam
hal ini pajak juga dapat berperan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang
berlandaskan asas keadilan.
Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat
Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proposional dalam
kehidupannya dan telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara.
Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak serta keikutsertaan
masyarakat dari berbagai kalangan. Mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu
besar, pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan gerakan sadar dan peduli pajak,
yang mendorong masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif mendukung
program yang sedang gencar disosialisasikan tersebut.
4

5. Dengan semakin berkembangnya zaman menuntut pula perkembangan di
bidang perpajakan. Reformasi pajak yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada tahun
1983 yang lalu, telah memberikan perubahan yang konstruktif bagi perpajakan
Indonesia yang mampu menunjukkan fungsinya sebagai salah satu sumber
penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk
meningkatkan penerimaan negara tersebut maka pemerintah memberlakukan suatu
kebijakan berupa keharusan dalam kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
bagi masyarakat sebagai identitas wajib pajak yang memiliki banyak fungsi dalam
bidang perpajakan maupun dalam bidang lainnya, salah satunya di bidang pajak
adalah dalam hal pembayaran pajak. Dengan kebijakan tersebut diharapkan dapat
menarik minat masyarakat dalam ikut berpartisipasi, sadar dan peduli terhadap
perpajakan Indonesia. Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu
sumber pendapatan negara yang utama. Apabila kebijakan tersebut berhasil menarik
minat masyarakat maka wajib pajak pun akan bertambah, sehingga diharapkan
pendapatan negara pun akan semakin meningkat.
Penulis melakukan penelitian dan pembahasan atas kebijakan tersebut karena
dengan melakukan penelitian dan pembahasan diharapkan para pembaca dan
masyarakat mengetahui kelebihan serta kegunaan kepemilikan NPWP sehingga
masyarakat dapat mengerti dan tidak perlu ragu lagi dalam mendaftarkan diri sebagai
wajib pajak. Pada saat ini masih banyak timbul keraguan dan kurangnya pengetahuan
masyarakat dalam bidang perpajakan.
Yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan diri
sebagai wajib pajak. Dalam melakukan penelitian, penulis memilih KPP (Kantor
Pelayanan Pajak) Pratama Jakarta Matraman sebagai objek penelitian untuk
mengadakan penelitian dan juga pengamatan dikarenakan KPP merupakan pusat
melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan administratif dan pemeriksaan
5

6. pajak terhadap Wajib Pajak di berbagai bidang perpajakan baik pajak langsung
maupun pajak tidak langsung lainnya yang berada dalam wilayah wewenangnya
berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan
meningkatkan
menyadari
kesadaran
bahwa
pentingnya
masyarakat
untuk
kepemilikan
menjadi
wajib
NPWP
guna
pajak
dalam
menyelesaikan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan penghasilan pajak
akan semakin efektif.
6

7. BAB II
LANDASAN TEORI
Bab ini berisi mengenai teori-teori dan referensi-referensi yang diperoleh dari
hasil penelitian literatur yang akan digunakan sebagai landasan yang terkait dibidang
Pajak, khususnya yang terkait dengan kepemilikan NPWP dan juga Pajak
Penghasilan.
Nomor Pokok Wajib Pajak biasa disingkat dengan NPWP adalah nomor
yang diberikan kepada (WP) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Fungsi NPWP
Sarana dalam administrasi perpajakan
Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya.
Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
perpajakan.
1. Tata cara Pendaftaran NPWP
Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran
dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat
dengan melampirkan:
7

8. 1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
bagi penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan
tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa
bagi orang asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;
2. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari
instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk WP Badan :
1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan
penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari
salah seorang pengurus aktif;
3. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
minimal kabupaten
Lurah atau Kepala Desa.
1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:
1. Fotokopi KTP bendaharawan;
2. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
2. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:
1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
8

9. 3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor
ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang
berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari
salah seorang pengurus joint operation.
3. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau
wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan
terdaftar.
4. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat
kuasa khusus.
2. Wajib Pajak Pindah
Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP melaporkan
diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:
1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pindah tempat tinggal atau tempat
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah surat keterangan tempat tinggal
baru atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi
yang berwenang (Lurah atau Kepala Desa)
2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha, Surat keterangan tempat tinggal baru
dari Lurah atau Kepala Desa, atau surat keterangan dari pimpinan instansi
perusahaannya.
3. Wajib Pajak Badan, Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha
adalah surat keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru
dari Lurah atau Kepala Desa.
3. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya
fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
9

10. 2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,
disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila
sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya
warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte
pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang
berwenang;
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya
sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen
yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk
dapat digolongkan sebagai WP;
6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
4. Penerbitan NPWP Secara Jabatan
KPP dapat menerbitkan NPWP secara jabatan, apabila WP tidak
mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Bila berdasarkan data yang dimiliki
Direktorat Jenderal Pajak ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP
maka terhadap wajib pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan NPWP secara
sepihak oleh Direktorat Jenderal Pajak.GHH
5. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP
Setiap
orang
yang
dengan
sengaja
tidak
mendaftarkan
diri
atau
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang bayar. A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20;
10

11. 1)Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua
puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki
NPWP.
2)Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang
seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak.
3)Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
4)Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima
penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor
Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum
pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah
dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi
tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulan-bulan
selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
Pengertian NPWP, Undang Undang Wajib Pajak Indonesia
This entry was posted by Admin | Medan Talk on 29/12/2008 at 8:57 PM
Peraturan baru biasanya langsung membuat panik, takut, dan curiga. Sama
ketika pemerintah mensosialisasikan peraturan baru pembuatan NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak) bagi setiap warganya wajib pajak yang sudah berpenghasilan.
11

12. Reaksi ini berpangkal dari ketidaktahuan masyarakat terhadap kebijakan itu. Berikut
ini informasi seputar pajak dan NPWP, yang dijawab oleh Djoko Slamet
Surjoputro, Direktur Penyuluhan Perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak.
Mengapa NPWP Baru Diwajibkan?
NPWP adalah kewajiban yang sudah lama ada dan diatur dalam UndangUndang Pajak. Awalnya,karyawan yang penghasilannya dari satu sumber/istrinya,
tidak diwajibkan. Kini, tiap orang yangberpenghasilan di atas PTKP (Penghasilan
Tidak Kena Pajak) wajib memiliki NPWP. Mulai 2009, Besar PTKP ini Rp. 15,84
juta/tahun atau Rp 1,32 juta/bulan. Semua hak dan kewajiban wajib pajak akan
dicatat dan disimpan dalam sistem administrasi berbasis TI (Teknologi Informasi).
NPWP inilah yang menjadi identitas pencatatan data tiap wajib pajak. Makanya, tiap
nomor itu unik dan tak ada yang kembar.
Adakah Sanksi Bagi Yang Tidak Punya NPWP?
Bila sampai batas akhir yang ditentukan (31 Desember 2008) terbukti bahwa
seorang wajib pajak sengaja tidak mengurus NPWP, sanksi terberatnya adalah
pidana. Untuk mempermudah pendaftaran, kami membuka pendaftaran online lewat
e-registration di www.pajak.go. id. Atau, para wajib pajak juga bisa mengurusnya
langsung di Kantor Pelayanan Pajak, atau mendatangi gerainya di sejumlah mal atau
tempat strategis di Seluruh Indonesia. Mereka yang tak memiliki NPWP akan
menerima pemotongan pajak 20% lebih tinggi untuk PPh 21 (potongan pendapatan
yang dilakukan oleh pemberi kerja) bagi karyawan. Sanksi ini akan makin besar
(sampai 100%) pada mereka yang memiliki usaha jasa persewaan atau rekanan
pemerintah.
Apa Saja kegunaan NPWP?
12

13. NPWP menjadi identitas penting untuk kegiatan ekonomi lain. Memohon
kartu kredit dari bank, membuka deposito, atau membeli properti (rumah, rusunawa,
rusunami) juga membutuhkan NPWP sebagai alat penjaminan atau prasyarat. Mulai
tahun depan, fasilitas bebas fiskal sudah bisa dinikmati oleh para pemilik NPWP.
Bebas Fiskal Ini Untuk Seluruh Anggota Keluarga?
Peraturan pemerintah ini sedang dalam tahap penggodokan. Mungkin bisa
dari batasan usia. Tapi, peraturan ini tidak kaku. Artinya, jika anak itu masih dalam
tanggungan orangtua, akan dipertimbangkan.
Dalam Satu Keluarga, Suami-Istri Wajib Punya?
Digabung dengan NPWP salah satu pasangan, atau masing-masing, tak
masalah. Kedua pilihan ini tidak memiliki perbedaan dalam pajak terutangnya (besar
pajak yang harus disetor ke pemerintah). Sebab, saat penghitungan pajak, penghasilan
tetap digabung, atau dibagi secara proporsional, bila memiliki NPWP berbeda (UU
PPh tahun 2000). Bedanya, jika terpisah, masing-masing wajib membuat SPT sendiri.
Bila pasangan itu nantinya bercerai, maka mereka bisa mengurus pemisahan NPWP
di kantor pajak setempat. Atau, jika masih lajang Anda sudah memiliki NPWP, maka
NPWP ini dapat dipertahankan, alias tak perlu digabung dengan suami.
Jika Tak Berpenghasilan Tetap, Apakah Harus Punya NPWP?
Tak masalah. Laporkan perkembangan keuangan Anda secara transparan
dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Tulis apa adanya, termasuk ketika
13

14. pendapatan Anda turun naik. Bahkan, jika tahun tersebut Anda sama sekali tak punya
pendapatan, tulis saja nihil. Tapi, laporan ini akan melalui tahap verifikasi, sebelum
disetujui.
Saya Sudah Punya NPWP, Tapi Perusahaan Mengurus Juga Kolektif. Apakah
Saya Dipungut Pajak Dua Kali?
Tidak, karena data Anda masih tersimpan di kantor pajak. Tapi, Anda bisa
melapor ke kantor pajak untuk menghapus salah satunya. Anda juga tidak perlu
mengurus yang baru saat pindah kerja. Seandainya ada perubahan nominal gaji,
laporkan saja dalam SPT.
Pada Pertengahan Tahun Mengalami Kebangkrutan, Apakah Di Akhir Tahun
Harus Tetap Membayar Pajak?
Laporkan saja kondisi Anda ini kepada otoritas pajak, disertai permohonan
untuk menyetop PPh Pasal 25 (Cicilan Pajak Penghasilan) , pajak penghasilan yang
disetor per bulan. Permohonan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian.
Jadi, berlaku self assessment, artinya tiap wajib pajak harus proaktif melapor,
menghitung, dan membayar sendiri kewajiban pajaknya.
Bekerja di Lembaga Internasional Yang Pendapatannya Tak Kena Pajak,
Apakah Harus Mengurus NPWP?
Dalam undang-undang perpajakan, kasus seperti ini diatur melalui azas
resiprokal atau timbal balik. Pembebasan pajak ini hanya berlaku untuk lembagalembaga internasional, yang namanya tercantum sebagai non-subjek pajak. Daftar
nama ini mengacu pada peraturan menteri keuangan. Tapi, hal ini hanya berlaku
14

15. untuk lembaganya, sedangkan karyawan WNI yang bekerja di situ tetap diharuskan
membayar pajak layaknya warga negara Indonesia yang lain.
Apakah Penghapusan Pajak Terutangnya Juga Termasuk Sebagai Satu Bentuk
Kebijakan Sunset Policy?
Kebijakan penghapusan sanksi pajak ini hanya berlaku sekali saja di tahun ini,
tepatnya berlaku dari 1 Januari 2008 hingga 31 Desember 2008. Makanya, kami
menyebutnya dengan istilah Sunset Policy. Jadi, yang dihapus adalah sanksi pajak
per bulan yang sebesar 2% itu. Tapi, pokok pajak per tahunnya harus tetap dilunasi.
Apakah WNA Juga Merupakan Wajib Pajak?
WNA yang tinggal di Indonesia selama 183 hari berturut-turut, secara
otomatis menjadi subjek pajak dalam negeri dan terkena world wide income. Jadi,
semua penghasilan dari usaha di luar negeri menjadi objek pajak juga. Tapi,
penghasilan yang sudah dipotong pajak luar negeri bisa dikreditkan atau dikurangkan
pada total pajak terutang yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dengan
demikian, tak terjadi double taxation alias pajak berganda. Jadi, jika suami Anda
adalah WNA, suami harus tetap memiliki NPWP, meskipun ia tidak memiliki
pekerjaan atau bisnis di Indonesia. Sementara itu, Anda boleh ikut NPWP suami, atau
memiliki sendiri.
Saya di Entertainmet, Apa Beresiko Double Taxation? Selain Membayar Lewat
Production House (PH), Ada Pula Pajak Perseorangan.
Anda harus meminta bukti dari PH yang memperkerjakan Anda. Jika tidak,
Anda tidak bisa membuktikan bahwa potongan tersebut disetorkan kepada negara.
15

16. Jangan-jangan, malah masuk kantong sendiri. Sertakan bukti pemotongan tadi dalam
SPT Anda, untuk dikreditkan dari pajak terutang yang harus. Anda bayar tahun itu.
Semua transaksi direkam melalui sistem teknologi informasi canggih. Kalau PH
Anda belum menyetor, pasti akan ketahuan.
Serba-Serbi Sunset Policy:
Sunset Policy merupakan bentuk kebijakan pemberian fasilitas perpajakan
yang hanya berlaku dari 1 Januari 2008-31 Desember 2008. Bentuk fasilitasnya
berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan, berupa bunga sebesar 2% per
bulan (Pasal 37 A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
Selain terbuka bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP, Sunset Policy ini juga
dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak perseorangan yang belum memiliki NPWP.
Berikut langkah-langkahnya:
1. Daftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) di wilayah tinggal, atau dapat pula melalui e-registration di
www.pajak.go. id
2. Mengisi SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya (sejak
memperoleh penghasilan di atas PTKP).
3. Melunasi pajak yang harus dibayar berdasarkan SPT Tahunan PPh ke Bank
Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat
Setoran Pajak (SSP).
4. Menyampaikan SPT Tahunan PPh yang dilampiri dengan SSP, paling lambat 31
Maret 2009 ke KPP Domisili (KPP tempat wajib pajak terdaftar
16

17. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya.
B. SARAN
NPWP menjadi identitas penting untuk kegiatan ekonomi lain. Memohon
kartu kredit dari bank, membuka deposito, atau membeli properti (rumah, rusunawa,
rusunami) juga membutuhkan NPWP sebagai alat penjaminan atau prasyarat. Mulai
tahun depan, fasilitas bebas fiskal sudah bisa dinikmati oleh para pemilik NPWP.
Sehingga disarankan untuk semua warga negara indonesia dan juga yang tinggal di
negeri ini untuk memiliki NPWP yang jelas, dan secara tidak langsung membantu
perkembangan negara ini.
17