Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru bertugas membantu Walikota dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu. Fungsinya meliputi perencanaan, kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan administrasi terkait penanaman modal dan pelayanan perijinan di kota Banjarbaru.

1. INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU
TUGAS : Membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru
FUNGSI : 1. penyusunan perencanaan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
2. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
3. pembinaan, pengendalian, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
4. pelaksanaan administrasi dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu dan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas fungsinya.
Makna Indikator :
Cara Perhitungan Indikator :
Makna Indikator :
Cara Perhitungan Indikator :
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1
Realisasi Investasi PMA
Untuk mengetahui persentase capaian kerja kinerja
pertahun,yaitu: Angka Realisasi Investasi (Rp.)
Untuk mengetahui persentase capaian kerja kinerja
pertahun,yaitu: Angka Realisasi Investasi (Rp.)
Realisasi Investasi PMDN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 ESELON II
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru
CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA SUMBER DATA
Dinas PM & PTSP
Dinas PM & PTSP
Realisasi Investasi PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri)
Meningkatnya Realisasi Investasi
Daerah Realisasi Investasi PMA (Penanam Modal Asing)

2. PENJELASAN
(Makna Indikator, alasan Pemilihan Indikator dan
Cara Perhitungan Indikator)
Makna Indikator :
Alasan Pemilihan :
Cara Perhitungan Indikator :
Nilai Skor Kepatuhan Standart
Pelayanan Versi Ombudsman
Makna Indikator : Nilai kepatuhan terhadap pelayanan
publik menunjukan bahwa kinerja DPM & PTSP dalam
memenuhi standar kepatuhan telah sesuai dengan yang
diharapkan oleh masyarakat.
Alasan Pemilihan :Skor kepatuhan terhadap Standar
pelayanan publik dan kompetensi penyelenggara sesuai
Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Ombudsman) Cara
Perhitungan Indikator : Nilai ini muncul berdasarkan
penilaian dari Ombudsman Republik Indonesia pada setiap
tahun penyelenggaraan pelayanan
WALIKOTA BANJARBARU
H. NADJMI ADHANI
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Dr. Hj. Rahmah Khairita, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199003 2 003
Terwujudnya Kepuasan
Masyarakat Dalam Pelayanan
Perijinan dan Penanaman Modal
Dinas PM & PTSPIndeks Kepuasan Masyarakat
Dengan penyelesaian aduan/keluhan masyarakat
tentang pelayanan perijinan maka diharapkan terjadi
perbaikan/peningkatan kualitas pelayanan publik,
khususnya pelayanan perijinan dan tercapainya tingkat
kepuasan masyarakat yang di inginkan
Dengan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat
kepada pengunjung/pengguna pelayanan perijinan
Kepala DPM & PTSP Kota Banjarbaru,
Dengan adanya indikator tersebut, dapat diketahui
sejauhmana layanan yang diberikan dan tetap
terlaksana pelayanan perijinan dan pelayanan perijinan
tertentu secara cepat, mudah, murah, transparan dan
pasti.
2.
SUMBER DATA