1. AGENDA REFORMASI TATA PEMERINTAHAN DASAR
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
Keikutsertaan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam program Urban Sector Development
Reform Project (USDRP) Bank Dunia pada Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan
mewajibkan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melaksanakan reformasi tata
pemerintahan dasar yang merupakan bagian dari komponen reformasi pembangunan
perkotaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Program Urban Sector Development Reform Project (USDRP) Bank Dunia mendorong
Pemerintah Kota Palangka Raya untuk melaksanakan Pembaruan Tata Pemerintahan dengan
tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan dan
pengembangan ekonomi lokal.
Program USDRP terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Komponen Investasi Perkotaan : Pembangunan Pertokoan Pasar Kahayan.
2. Komponen Pembaruan Tata Pemerintahan Dasar:
 Pembaruan Bidang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas (TPA).
 Pembaruan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Pembaruan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
 Pembaruan Bidang Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan
Pengelolaan Aset Daerah/Generic Capacity Building (GCB).
 Pembaruan Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
I. Pembaruan Bidang Transparansi, Partispasi dan Akuntabilitas (TPA).
 Latar Belakang dan Tujuan.
Pembaruan di Bidang Transparansi,Partispasi dan Akuntabilitas (TPA) bertujuan
agar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat lebih lagi dalam mewujudkan tata
pemerintahan yang baik melalui peningkatan akses masyarakat kepada
dokumen-dokumen publik, keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat dalam
pengambilan keputusan, perencanaan dan penganggaran pembangunan,
perbaikan penanganan keluhan serta peningkatan pelayanan publik.
Transparansi : Penyelengaraan pemerintahan yang didasarkan kepada
keterbukaan serta pemberian akseskepada masyarakatuntuk dapatmemperoleh
informasi mengenai keputusan publik dan berbagai kegiatan pembangunan.
Partisipasi : Penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan
masyarakatdalam berbagai keputusan publikdan kegiatan pembangunan, mulai
dari perencanaan, penganggarandan pemantauan terhadap setiap hasil kegiatan
pembangunan.
Akuntabilitas : Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
II. Pembaruan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Latar Belakang dan Tujuan.
Pembaruan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggalian sumber dana dan
pemanfaatannya bagi kepentingan pelayanan publik dan pembangunan
perkotaan serta menjadikan pengelolaan keuangan lebih mudah dipahami, mudah
dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan terhadap Pemerintah Kota
Palangka Raya.
Dengan pembaruan pengelolaan keuangan daerah diharapkan dilakukan
pembenahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan
pengelolaan keuangan termasuk pula dalam pengelolaan aset daerah.
III. Pembaruan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
 Latar Belakang dan Tujuan.
Pembaruan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan dalam rangka
pembaruan dalam proses pengadaan dengan menerapkan prinsip-prinsip
keadilan, akuntabilitas, transparansi, kompetisi, efisiensi dan efektifitas serta
keterbukaan, dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik,
pemberdayaanperusahaan lokaluntuk lebih mampu bersaing secara luas, dan
meningkatkan efisiensi sumber daya pembangunan.
Tujuan pembaruan di bidang pengadaan barang dan jasa yaitu: (1)
profesionalisme dalam pengadaan dan penanganan keluhan; (2) pelaksanaan
pengadaan secara tepatwaktu;(3) Auditdalam pengadaan;(4) Publikasi dalam
pengadaan.
IV. Pembaruan Bidang Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan
Pengelolaan Aset Daerah/Generic Capacity Building (GCB).
 Latar Belakang dan Tujuan.
Pengembangan Kapasitasdan pengelolaanaset(GCB) dilakukan dalam rangka
menyempurnakan pengelolaan asetinvestasi secara profesional sehingga dapat
memberikan manfaat dalam peningkatan peayanan publik.
V. Pembaruan Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
 Latar Belakang dan Tujuan
Pembaruan di Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal bertujuan menjalin
kerja sama kolektif antara pemerintah, dunia usaha, serta sektor non-
pemerintah dan masyarakat untuk memanfaatkan secara optimal sumber
daya yangdimiliki dalamupaya menciptakan perekonomian lokal yang kuat,
mandiri dan berkelanjutan.
PROGRESS PELAKSANAAN AGENDA REFORMASI TATA
PEMERINTAHAN DASAR PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.
Progress Pelaksanaan Pembaruan Tata Pemerintahan Dasar Pemerintah Kota Palangka
Raya sampai bulan Maret 2012,untuk masing-masing bidang pembaruan yaitu sebagai
berikut:
I. Pembaruan Bidang Transparansi, Partispasi dan Akuntabilitas (TPA).
a. Penyebaran Dokumen Dan Informasi Publik.
Pemanfaatan fungsi Website dan Media Cetak (Kalteng Post, Palangka
Post, Tabengan dan Buletin Kota Cantik).
 Publikasi progam pembangunan daerah
Website Kota Palangka Raya : www.palangkaraya.go.id
Website Bappeda Kota Palangka Raya :
www.bappeda.palangkaraya.go.id
 Publikasi rencana umumpengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota
Palangka Raya Tahun 2012.
 Publikasi ringkasan RPJMD 2008 – 2013.
 Publikasi ringkasan APBD tahun 2012.
 Publikasi ringkasan realisasi APBD tahun sebelumnya.
 Publikasi pemenang kontrak/lelang untuk tahun 2011.
b. Penanganan Keluhan.
 Penanganan keluhan sudah berjalan dan dikoordinasi oleh Bidang
Humas Setda Kota Palangka Raya.
 Sudah ada prosedur pencatatan dan distribusi keluhan di Media Cetak
melalui Bagian Humas Setda Kota Palangka Raya
 Program Walikota menjawab keluhan melalui TVRI Kalteng/RRI.
 Penyebarluasan informasi publikmelalui forum Dialog interaktif di RRI
secara berkala, Dialog interaktif di TVRI (DPRD) setiap minggu,
Program Walikota Menyapa di RRI, Ekspose bergilir setiap SKPD
lingkup pemerintah kota di media cetak.
 Penyusunan draft Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi
pengaduan dan keluhan masyarakat. secara terpadu.
 Untuk mekanisme penanganan keluhan telah dibentuk saluran infrormasi
dan penanganan pengaduan berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Palangka Raya Nomor 271 Tahun 2010 tentang Saluran Informasi dan
Penanganan Pengaduan Masyarakat Kota Palangka Raya
c. Partisipasipublikdalam penyusunanperaturandaerahdanperencanaan
pembangunan.
 Forum SKPD dan Musrenbang.
 Anggaran indikatifuntuk pembiayaan kegiatan pembangunan diusulkan
melalui proses perencanaan partisipatif dan melalui pelibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan baik melalui forum
musrenbang kelurahan maupun kecamatan.
 Untuk mekanisme blockgrant, Dinas PUKota Palangka Raya dijadikan
percontohan untuk alokasi block grant ke Kecamatan.
d. Peraturan Daerah.
 Rencana tindak agenda reformasi Kota Palangka Raya yang telah
ditetapkan melalui Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun
2005 tanggal 7 November 2005 tentang Rencana Tindak Transparansi
Dan Partispasi, Rencana Tindak Pembaruan Manajemen Keuangan
Daerah, Rencana TindakPembaruan Pengadaan Barang dan Jasa Kota
Palangka Raya
 Pembentukan Tim Koordinasi Pembaruan Di Bidang Transparansi,
Partisipasi dan Akuntabilitas Kota Palangka Raya melalui Keputusan
Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2010tanggal 29 Januari 2010.
 Telah dibentuk tim pengelola informasi publik berdasarkan Surat
Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 270 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Tim Pengelola Informasi Publik
II. Pembaruan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 PenerbitanPeraturan Daerah/Regulasi di Bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah.
 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 Pembentukan Tim Koordinasi Pembaruan Pengelolaan Keuangan
Daerah (PPKD) Kota Palangka Raya melalui Keputusan Walikota
Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 27 Januari 2010.
 Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2011
tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran.
 Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 144 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 60
Tahun 2011 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran.
 Penerbitan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2011
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Palangka Ray a.
 Penyusunan draftfinal sistem dan prosesdur penatausahaan, akuntansi
pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
 Telah dibentuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Sistem Informasi Keuangan Daerah melalui SK Walikota Palangka Raya
Nomor 201 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKD).

2.  Telah disusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk: (1) Pajak
Relame; (2) Pajak Penerangan Jalan;(3) PajakRetribusi Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB); (4) Pajak Retribusi Pelayanan Kesehatan; (5) Pajak
Retribusi Ijin Tempat Penjualan Umum; (6) Pajak Retribusi Terminal.
 Publikasi Informasi Keuangan
 Realisasi Anggaran Triwulanmelalui ForumRapatKoordinasi Pengendalian
Pembangunan.
 Publikasi Ringkasan APBD dan Ringkasan Realisasi APBD pada website
Bappeda Kota Palangka Raya.
III. Pembaruan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
a. Penerbitan peraturan/regulasi tentang pembaruan bidang pengadaan
barang dan jasa.
 Telah terbentuk PAU (Procurement Anchor Unit ) sebagai langkah
pembaharuan kelembagaan di bidang pengadaan barang dan jasa yang
dibentuk melalui Keputusan Walikota PalangkaRaya Nomor 53 Tahun 2011
Tentang Pembentukan ProcurementAnchor Unit(PAU)Kota Palangka Raya
Tahun 2011
 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Daerah Kota
Palangka Raya.
 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 05 Tahun 2011 tentang Unit
Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kota Palangka Raya.
 Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Implementasi Sistem e-procurement di Lingkungan Pemerintah Kota
Palangka Raya.
 Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2011 tentang
Penunjukan Personalia pada UnitLayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah
Kota Palangka Raya Tahun 2011.
 Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Palangka Raya.
 Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 264
Tahun 2011 tentang Standarisasi Honorarium Personalia Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Daerah Kota Palangka Raya.
 Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 207
Tahun 2011 tentang Honor Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Barang dan Jasa Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011
 Telah disususun DraftPeraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman
Penilaian Rekanan Jasa Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka
Raya
b. Dana operasional Procurement Anchor Unit (PAU) Kota Palangka Raya.
 Pengalokasian dana operasional Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) telah
dianggarkan pada APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 dan
2012.
c. Terbitnya buletin Pengadaan Barang/PAU.
d. Untuk publikasi informasi daftar pemenang kontrak, rencana pengadaan dan
daftar kontrak sebagian besar sudah dipublikasikan menggunakan website
Bappeda Kota Palangka Raya.
e. Untuk publikasi laporan kemajuan proyek untuk seluruh proyek sudah
dipublikasikan melalui forum Rakordal.
f. Untuk Tahun 2012 untuk pengadaan barang dan jasa direncanakan sudah
menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE).
g. Untuk harga dan satuan yang termonitor bahwa sudah ada harga satuan
triwulanan dari Dinas PU Kota Palangka Raya.
h. Untuk pelibatan masyarakat yang berperan sebagai pemantau independent
bahwa pada pelelangan Pertokoan Pasar Kahayan ada keterwakilan dari
masyarakat (Bpk. Punding.S.IP dan M. Sabrani).
i. Telah disususun Draft Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pedoman
Penilaian Rekanan Jasa Konstruksi Pada Pekerjaan Konstruksi Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka
Raya
j. Pengembangan kapasitas staf pengadaan.
 Pelaksanaan training dan pelatihan PBJ.
 Pengadaan Barang Jasa (PBJ) bahwa pengadaan di Pemko sudah
menggunakan standar bidding Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan 100% Pokja ULP bersertifikat
pengadaan barang dan jasa, untuk PejabatPembuatKomitmen (PPK)baru
sebagian.
 Telah dilaksanakanPelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan
Jasa bagi PNS Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya pada tanggal
8 – 11 November 2011.
IV. Pembaruan Bidang Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas dan
Pengelolaan Aset Daerah/Generic Capacity Building (GCB).
a. Terbitnya Peraturan Daerah/regulasi bidang Penguatan Kelembagaan,
Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan AsetDaerah/Generic Capacity Building
(GCB).
 Sudah terbit Perda Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Pasar
 Sudah terbit Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Pasar Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertanaman Kota
Palangka Raya.
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar, Pasar
Grosir dan Pertokoan.
 SK Walikota Palangka RayaNomor 172 Tahun2011 tentang Pembentukan
Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pasar Kahayan di Kota Palangka
Raya Tahun 2011
 Telah dibentuk pokja pemilihan, penetapan dan pembentukan model
Pengelolaan Pasar Kahayan berdasarkan Surat Keputusan Walikota
Palangka Raya Nomor 172 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pokja
Pengelolaan Pasar Kahayan Kota Palangka Raya Tahun 2011.
 Telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 212
Tahun 2011 tentang Penetapan Koordinator Pengelola Parkir pada Pasar
Kahayan Tradisional Modern Kota Palangka Raya.
b. Pengkajian mengenai sistem pengelolaan pasar dan aset komersial daerah
lainnya.
 Data/informasi dan studi aset dan pengelolaan pasar.
V. Pembaruan Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
 Tersusunnya Baseline data-data pengembangan ekonomi lokal.
 Telah terbentuk Tim Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Palangka Raya y ang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 171
Tahun 2011.
 Tersusunnya Workplan Pemerintah Kota Palangka Rayadalam pengembangan
ekonomi lokal.
 Terlaksannya Focus Group Discussion (FGD) kluster ekonomi unggulan Kota
Palangka Raya.
 Terlaksananya FGD rancangan awal strategi dan agenda program
Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
 Pembentukan forum kemitraan,dan SuratKeputusan Walikota untuk penetapan
forum kemitraan tersebut masih dalam proses.
 Terwujudnya kerjasama dengan RRI Kalteng dalam sosialisasi program
pengembangan ekonomi lokal.
 Terlaksananya Workshop Klaster Ekonomi Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Kota
Palangka Raya pada tanggal 17 Januari 2012.
 Terlaksananya Focus Group Disscussion (FGD) dalam rangka menyusun Rencana Strategi
dan Program serta Action Plan Program PEL pada tanggal 26 Januari 2012
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
PROGRESS AGENDA REFORMASI TATA
PEMERINTAHAN DASAR PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2012