Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Renstra 2016 2021

428 views

Published on

Renstra 2016 2021

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Renstra 2016 2021

  1. 1. PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR INSPEKTORAT Jl. A. Yani No. 21 A Km. 37,900 Telp. (0511) 4772500 Martapura – Kalimantan Selatan www.inspektorat.banjarkab.go.id; email : inspektoratbanjar@gmail.com
  2. 2. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 1 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya selama jangka waktu 5 (lima) Tahun masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Rencana Strategis (Renstra) SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap SKPD untuk jangka waktu lima Tahun dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis SKPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Rencana Strategis SKPD, penyusunan rancangan Rencana Strategis SKPD, penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis SKPD dan penetapan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk Tahun periode Tahun 2016 – 2021. Selanjutnya keberadaan Renstra SKPD harus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen rencana kerja Tahunan SKPD. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan komitmen yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pembangunan Kabupaten Banjar. Rencana Strategis Inspektorat sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten
  3. 3. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 2 Pemerintah Kabupaten Banjar Banjar, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah”. Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar di susun dengan memperhatikan tuntutan masyarakat atas tata kelola pemerintahan yang bersih dengan didukunga adanya pelayanan prima dan tujuan kedua nawacita Presiden Joko Widodo terhadap pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya yang dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui misi kelima bertekad membangun kepemerintahan yang baik. Untuk mendukung maksud tersebut, diperlukan peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai Aparat Pengawasan internal yang mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (assurance activities); mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar . 1.2 Landasan Hukum Landasan dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banjar adalah : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 No.75, TLNRI No. 4700) 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.. 5. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. 4. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 3 Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, yang diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar
  5. 5. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 4 Pemerintah Kabupaten Banjar 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Banjar ini dimaksudkan untuk : 1. Sebagai pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan adminsitrasi lainnya. 2. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam waktu 5 (lima) Tahun kedepan. 3. Sebagai dasar penilaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator kinerja Kegiatan. Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat adalah : 1. Menjamin keterkaitan dan konsestensi atas perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun anggaran. 2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan. 3. Menjamin terciptanya integritas, sikronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan. 1.4Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banjar ini adalah sebagai berikut: 1. BAB I : PENDAHULUAN, Berisi latar belakang (penjelasan ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD, proses penyusunan dan keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD dan Renja SKPD), landasan hukum yang mengatur tupoksi dan kewenangan SKPD dan keterkaitan SKPD lain dalam
  6. 6. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 5 Pemerintah Kabupaten Banjar penyusunan perencanan dan pengganggaran, maksud dan tujuan serta sistematika penulisannya. 2. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD, Berisi dasar Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD (dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD dan uraian tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar), Sumber Daya SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. 3. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dan penelahaan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencaiaan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bab ini juga memuat telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hibup serta penentuan isu-isu Strategis yang dapat mempengaruhi pelayanan SKPD 4. BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi visi dan misi SKPD dengan mengacu pada visi dan misi RPJMD. 5. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Berisi program-program Inspektorat Kabupaten Banjar. 6. BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 7. BAB VII : PENUTUP.
  7. 7. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 6 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Inspektorat Kabupaten Banjar Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar didasarkan kepada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar diamanatkan bahwa : 1. Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa. 2. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mempunyai fungsi : a. Perencanaan program pengawasan ; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, perekonomian, pendapatan, kekayaan, kesejahteraan sosial, aparatur, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ; d. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan ; e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional 3. Uraian Tugas : a. Inspektur mempunyai tugas :
  8. 8. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 7 Pemerintah Kabupaten Banjar 1) Merumuskan program kerja Inspektorat berdasarkan kebijakan umum Kepala Daerah dan Ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja; 2) Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan pengawasan pemerintah umum, daerah dan desa/ kelurahan yang meliputi inspektur wilayah I, inspektur wilayah II, inspektur wilayah III dan inspektur wilayah IV sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Memonitor dan mengevaluasi hasil pelaksanaan di daerah; 4) Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan di daerah; 5) Membina organisasi, pelaksanaan administrasi dan tatalaksana serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah; 6) Merumuskan jumlah dan mutu serta jenis tenaga yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan di daerah; 7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya; 8) Membuat laporan pertanggungjawaban/ LAKIP kepada Bupati; 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang pengawasan sesuai petunjuk Kepala Daerah. b. Inspektur Pembantu mempunyai tugas : 1) Merencanakan; mengatur dan mengawasi terselenggaranya pembuatan program kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan pembagian wilayah kerja terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan penanganan kasus pengaduan masyarakat; 2) Inspektur pembantu wilayah dapat membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan ada instansi/ satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah dan kecamatan serta desa /
  9. 9. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 8 Pemerintah Kabupaten Banjar kelurahan atau sebutan lainnya yang meliputi pengawasan sesuai SK pembagian wilayah kerja dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan bidang masyarakat; 3) Membuat usulan program pengawasan di wilayah kerja; 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan secara terpadu dalam rangka optimalisasi organisasi pelaksanaan tugasnya; 5) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas – tugas pengawasan; 6) Melaksanakan tugas berdasarkan pembagian wilayah kerja/ jadwal PKPT & pemeriksaan khusus sesuai keputusan Inspektur Kabupaten Banjar; 7) Menyusun dan membuat laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melaksanakan expose terhadap hal – hal yang prinsip; 8) Memberikan saran/ telaahan kepada atasan sesuai dengan tugas wilayah kerjanya; 9) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi; 10)Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan atasan. c. Sekretaris mempunyai tugas : 1) Merencanakan , mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan program kerja dan rencana kegiatan pengawasan dan pemutakhiran data, serta pengelolaan keuangan dilingkungan Inspektorat ; 2) Merencanakan , mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan administrasi pengawasan dan pengaduan masyarakat yang mencakup inventarisasi, evaluasi, penilaian dan pelaporan serta pengolahan data statistik hasil pengawasan ;
  10. 10. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 9 Pemerintah Kabupaten Banjar 3) Merencanakan , mengatur dan mengawasi terselenggaranya urusan ketata usahaan , surat menyurat , kepegawaian , perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat ; 4) Memberikan saran / telaahan kepada atasan sesuai bidang tugas 5) Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan evaluasi ; 6) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh atasan 4. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banjar Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang kemudian dilakukan perubahan terakhir Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan kelima Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar. Bagan Struktur Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai berikut :
  11. 11. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 10 Pemerintah Kabupaten Banjar 2.2. Sumber Daya Inspektorat Kabupaten Banjar Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Banjar didukung dengan potensi SDM 40 orang pegawai, pejabat struktural, pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu (auditor, auditor kepegawaian dan pejabat fungsional pengawas pemerintah). Dari seluruh PNS tersebut terbagi dalam jabatan, golongan dan pendidikan ditabelkan sebagai berikut : Tabel 2.2.1 Jabatan, Golongan dan Pendidikan PNS Inspektorat No Jabatan Golongan (orang) Pendidikan (orang) IV III II S2 S1/DIV SLTA 1 Struktural : 1. Esselon II 2. Esselon III 3. Esselon IV 1 5 - - - 3 - - - 1 2 1 - 3 2 - - - 2 Fungsional Auditor 3 11 1 3 9 3 3 Fungsional Auditor Kepegawaian 1 1 - 1 1 - 4 Fungsional P2UPD 1 3 - 1 3 - 5 Fungsional Umum - 8 2 - 8 2 Jumlah 11 26 3 10 25 5 Penjelasan atas tabel diatas, diketahui bahwa berdasarkan beban analisis kerja jumlah pegawai telah mencukupi sesuai dengan kebutuhan pada saat ini. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Banjar telah didukung dengan sarana dan prasarana guna kelancaran tugas dan operasional pengawasan. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten Banjar ditabelkan sebagai berikut :
  12. 12. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 11 Pemerintah Kabupaten Banjar Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Banjar No Jenis Jumlah 1 Tanah 6.279 m2 2 Bangunan Kantor 156 m2 3 Mobil 7 unit 4 Sepeda Motor 5 unit 5 Notebook/Laptop 10 unit 6 Komputer PC 13 unit 7 Printer 14 buah 8 AC 16 unit 9 Meja Kerja 74 buah 10 Kursi Kerja 150 buah 11 Filling 4 buah 12 Kursi Tamu/ Sofa 7 set 13 Mesin Ketik Manual Portable 1 buah 14 Lemari 15 buah 15 Proyektor 3 buah 16 Televisi 2 buah 17 Sound sistem 2 set Penjelasan atas tabel diatas, diketahui bahwa berdasarkan kebutuhan pada saat ini, jumlah sarana dan prasarana yang tersedia telah mencukupi, namun terdapat sejumlah peralatan khususnya kendaraan roda 4 (mobil) sebanyak 2 buah yang kondisi kendaraan kurang layak. 2.3. Kinerja Pelayanan Tahun 2011-2015 Inspektorat Kabupaten Banjar 1. Sasaran Kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis periode Tahun 2011- 2015 sebagai berikut : - Terlaksananya Proses Pengawasan yang efektif obyektif, profesional dan proposional guna dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam rangka memantapkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan prima - Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi
  13. 13. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 12 Pemerintah Kabupaten Banjar 2. Uraian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten diuraikan dalam table- tabel : - Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2011- 2015. - Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan periode Tahun 2011- 2015.
  14. 14. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 13 Pemerintah Kabupaten Banjar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Tersedianya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional (orang) 30 20 22 25 28 30 28 35 30 31 32 140 159 120 111 107 2 Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan (persentasi) 100 100 0 100 100 100 100 0 100 100 100 100 - 100 100 100 3 Terlaksananya sistem pengawasan internal (tahun) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 4 Terselesaikannya kasus pengaduan masyarakat (%x30 kasus) 80 0 80 80 80 80 0 100 100 100 100 - 125 125 125 125 Target Renstra SKPD Tahun ke- 1 2 3 4 No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Targe t SPM Target IKK Target Indikator Lainnya Tabel 2.3.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Inspektorat 2011-2015 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Rasio Capaian (%) Tahun ke- 1 2 3 4 55 Realisasi Capaian Tahun ke- 1 2 3 4 5
  15. 15. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 14 Pemerintah Kabupaten Banjar 1 2 3 4 5.00 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggara n Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 PENDAPATAN - - - - - - - - - - - - - - - - - Pendapatan Asli Daerah - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - - - - - - - - - - - - - - - - - -Lain-lain PAD Yang Sah - - - - - - - - - - - - - - - - - Lain-Lain Pendapatan yang Sah - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pendapatan Lainnya - - - - - - - - - - - - - - - - - BELANJA 4,527 4,987 5,493 6,760 7,156 4,328 4,723 5,174 6,262 6,580 96 95 94 93 92 12,198 13,533 Belanja tidak langsung 2,422 2,756 2,893 3,231 3,917 2,292 2,704 2,785 3,071 3,601 95 98 96 95 92 7,609 7,226 -Belanja pegawai 2,422 2,756 2,893 3,231 3,917 2,292 2,704 2,785 3,071 3,601 95 98 96 95 92 7,609 7,226 Belanja langsung 2,106 2,231 2,600 3,529 3,239 2,036 2,019 2,389 3,191 2,979 97 90 92 90 92 5,800 6,307 -Belanja pegawai 261 242 243 234 238 259 231 214 214 198 99 95 88 91 83 479 558 -Belanja barang jasa 1,829 1,861 2,052 2,487 2,881 1,763 1,666 1,882 2,195 2,665 96 90 92 88 92 4,640 5,085 Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Inspektorat 2011-2015 Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar Uraian Rata-Rata (dalam jutaan rupiah) Pertumbuhan Realisasi Anggaran (dalam jutaan rupiah) pada Tahun ke- Anggaran (dalam jutaan rupiah) pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
  16. 16. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 15 Pemerintah Kabupaten Banjar 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Banjar Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan. Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; perluasan agenda Reformasi Birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sasaran perluasan reformasi birokrasi disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019 yang juga akan digunakan sebagai sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015 – 2019 yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel; Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area-area perubahan birokrasi. Perubahan- perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi. Area-area perubahan tersebut adalah :
  17. 17. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 16 Pemerintah Kabupaten Banjar 1. Mental Aparatur 2. Pengawasan 3. Akuntabilitas 4. Kelembagaan 5. Tatalaksana 6. SDM Aparatur 7. Peraturan Perundang-undangan 8. Pelayanan Publik Salah satu dari delapan area perubahan dalam redormasi birokrasi adalah Pengawasan. Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Inspektorat Kabupaten Banjar dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dituntut untuk melakukan perubahan sebagai suatu tantangan. Hal yang perlu diambil adalah mereposisi peran dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi dan bertindak sebagai auditor intern bagi Bupati dan Wakil Bupati Banjar untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui kemampuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
  18. 18. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 17 Pemerintah Kabupaten Banjar dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Banjar . Untuk meningkatkan kemampuan atau kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP, diperlukan sinegitas dengan para pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan dalam penguatan sistem pengawasan sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 agar mampu berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah unsur pimpinan, SKPD dan Auditor Eksternal (BPK) dan APIP lainnya (BPKP). Adanya komitmen pimpinan dalam mendukung penguatan sistem pengawasan menjadi kekuatan bagi Inspektorat Kabupaten Banjar untuk memanfaatkan peluang dengan membangun sinergi bersama BPKP dan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP selaku pembina SPIP dan BPK selaku auditor eksternal. Sinergitas antara Inspektorat Kabupaten Banjar dengan BPKP, Pusdiklatwas BPKP dan BPK diharapkan mampu mendorong upaya peningkatan kapasitas APIP; peningkatan penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; peningkatan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; penurunan tingkat penyimpangan oleh aparatur; dan mempertahankan opini WTP dari BPK
  19. 19. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 18 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD Seperti yang disebutkan dalam BAB I, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar dan perlu dilakukan pembenahan adalah : 1) Pembenahan internal organisasi seperti perencanaan, pemberdayaan aparatur pengawasan, sarana pendukung yang memadai termasuk penerapan teknologi informasi. 2) Pembenahan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas para aparat pengawas internal pemerintah dalam melakukan tugas pemeriksaan dengan mebangun sistem dan prosedur pengawasan yang komprehensif. 3) Pembenahan manajemen penyelesaian pemeriksaan dan tindak lanjut seperti manajemen waktu pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan updating database tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dari ketiga faktor yang berpengaruh tersebut yang paling dominan adalah kurangnya kualitas SDM pegawai. Adanya SDM yang belum berkualitas merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh instansi yang berkompeten dalam bidang pengawasan.
  20. 20. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 19 Pemerintah Kabupaten Banjar 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih Tahun 2016- 2021, adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah. Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah :  Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai.  Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak Penjabaran atas visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2016-2021, ditetapkankan dalam misi pembangunan dalam lima Tahun mendatang adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama; (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial; (3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan; (4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untukmendukung daya saing ekonomi daerah; (5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah
  21. 21. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 20 Pemerintah Kabupaten Banjar Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar di susun program dalam masing masing misi yaitu 1. Misi 1. Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai- nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik 2. Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 3. Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik 4. Misi 4 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada
  22. 22. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 21 Pemerintah Kabupaten Banjar segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek. 5. Misi 5 Meningkatkan penyelengaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu. Inspektorat Kabupaten Banjar mengemban Misi kelima dari Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan yang menjadi arah bagi Inspektorat kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Srategiknya yaitu mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Dalam menyelenggarakan Misi kelima Bupati dan Wakil Bupati Banjar, terdapat beberapa program Priorotas Bupati Banjar yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar
  23. 23. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 22 Pemerintah Kabupaten Banjar yakni “ Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” Sesuai tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, Inspektorat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan atas akuntabilitas kinerja dan keuangan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), disamping itu juga Inspektorat melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa diwilayah kabupaten Banjar. 3.3. Telaahaan Renstra K/L Dalam Permen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 telah di tetapkan target dalam upaya penguatan sistem pengawasan dengan peningkatan kapabilitas APIP dan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada level 3. Dengan menguatnya sistem pengawasan akan dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel yang ditandai dengan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan. Sejalan dengan target tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar telah menetapkan rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan tujuan mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Dalam mewujudkan tujuan tersebut masih ditemui hambatan berkaitan dengan perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong
  24. 24. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 23 Pemerintah Kabupaten Banjar terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu diperlukan perubahan mental model/perilaku aparatur yang diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan komprehensif khususnya di bidang pengawasan. 3.4. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam mewujudkan tujuan utama renstra Inspektorat Kabupaten Banjar, dijabarkan dalam sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat selalu aparat pengawas, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tidak terkait langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Namun demikian dalam melaksanakan tugas pengawasannya, RTRW dan KLHS yang menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang dan bersifat
  25. 25. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 24 Pemerintah Kabupaten Banjar saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya menjadi bagian evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Dalam mengantisipasi tantangan kedepan untuk menuju kondisi yang diharapkan maka Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai organisasi dan salah satu perangkat daerah secara terus menerus mengembangkan peluang, dan inovasi dalam Bidang Pengawasan. Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik (pelayanan prima) akan mendorong Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mempersiapkan diri agar keberadaan tetap dapat diterima oleh masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan kinerja aparaturnya dengan memperhatikan potensi, peluang, kelemahan dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Analisis lingkungan strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (1) Analisis Lingkungan Internal, (2) Analisis Lingkungan Eksternal, dan (3) Perumusan Strategi. 1) Analisis Lingkungan Internal 1) Kekuatan (strengths) a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor
  26. 26. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 25 Pemerintah Kabupaten Banjar 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09); b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Banjar c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Banjar; d. Prasarana dan sarana yang memadai e. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai 2) Kelemahan (Weaknees) a. Kompetensi sumber daya aparatur yang belum memadai b. Kelembagaan c. Anggaran yang belum memadai 2. Analisis Lingkungan Eksternal 1) Peluang (opportunities) a. Kebijakan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri b. Adanya Pusdiklatwas BPKP c. Sinergitas dengan Auditor Internal (BPKP dan APIP lainnya) d. Sinergitas dengan auditor eksternal BPK. 2) Ancaman (Threats)
  27. 27. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 26 Pemerintah Kabupaten Banjar a. Dinamika Peraturan Perundang-undangan b. Penataan SDM melalui mutasi dan promosi c. Eforia pengaduan masyarakat d. Perilaku Aparatur dari obyek terperiksa Perumusan Strategi berdasarkan identifikasi dan analisis faktor- faktor internal dan eksternal tersebut di atas, maka perumusan strategi umum Inspektorat Kabupaten Bogor sebagai berikut: 1) Startegi Kekuatan - Peluang / S – O (Comparative Advantage Strategy) adalah dengan adanya komitmen pimpinan dan pegawai digunakan untuk meningkatkan sinergitas dengan auditor internal BPKP dan auditor eksternal BPK untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Banjar . 2) Strategi Kekuatan – Ancaman / S – T (Mobilization Strategy) adalah menyempurnakan sistem dan prosedur untuk mengantisipasi dinamika peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi eforia pengaduan masyarakat 3) Startegi Kelemahan – Peluang / W – O (Investment on Weakness Strategy) adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui diklat teknis fungsional dan substantive di pusdiklatwas BPKP 4) Strategi Kelemahan – Ancaman / W – T (Damage Control Startegy) adalah mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi eforia pengaduan masyarakat Strategi disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan. isu-isu Strategis yang ingin dikembangkan 5 (lima) Tahun kedepan adalah :
  28. 28. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 27 Pemerintah Kabupaten Banjar 1. Meningkatnya sinergitas dengan auditor internal BPKP dan auditor eksternal BPK untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dan akuntabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Banjar 2. Adanya sistem dan prosedur untuk mengantisipasi dinamika peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi eforia pengaduan masyarakat. 3. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui diklat teknis fungsional dan substantive di pusdiklatwas BPKP
  29. 29. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 28 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat A. Tujuan Tujuan organisasi pada dasarnya jangka panjang, yang harus diselesaikan selama waktu itu, dan akan mengarahkan kinerja Tahunan organisasi. Tujuan mencerminkan pernyataan kondisi yang diinginkan dan bukan merupakan proses atau aktivitas. Untuk merealisasikan pelaksanaan kinerja Inspektorat, perlu ditetapkan tujuan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banjar (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu lima Tahun ke depan. Tujuan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program SKPD secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi serta program yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan faktor kunci keberhasilan dari faktor internal yaitu adanya motovasi kerja aparatur yang tinggi namun belum didukung oleh kualitas aparatur serta faktor eksternal adanya program bimbingan teknis maupun pendidikan / pelatihan yang berorientasi kompetensi serta dukungan Bupati Banjar melalui kebijakan dan tersedianya peraturan perundang- undangan, maka tujuan utama yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar adalah : Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
  30. 30. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 29 Pemerintah Kabupaten Banjar Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Banjar diatas, telah sesuai dan relevan dengan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni “Meningkatkan tatakelola pemerintahan”, dimana dengan terwujudnya tujuan utama berdampak pada peningkatan tatakelola pemerintahan baik dari sisi akuntabilitas kinerja dan keuangan maupun peningkatan pelayanan publik. B. Sasaran Sasaran menggambarkan kegiatan atau upaya perbaikan atau penyempurnaan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan dengan berhasil. Sasaran yang baik melalui rumusan berorientasi pada kegiatan (action oriented) yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Sasaran ingin dicapai dalam jangka waktu pendek biasanya satu Tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan (goal) yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banjar selama kurun waktu jangka menengah lima Tahun sesuai tujuan yang ingin dicapai dengan melalui : 1. Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern 2. Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi
  31. 31. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 30 Pemerintah Kabupaten Banjar Sasaran tersebut diatas, telah relevan dan sesuai dengan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Banjar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni “Terwujudnya tata laksana pemerintahan daerah yang berkualitas”, dimana dengan capaian sasaran akan berdampak pada tatalaksana pemerintahan daerah yang berkualitas. APIP dengan kapabilitas pada level 3 mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Pada sisi lain APIP lebih efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi Adapun tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Kabupaten Banjar periode Tahun 2016-2021 diuraikan dalam table 4.2.
  32. 32. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 31 Pemerintah Kabupaten Banjar Tabel 4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH INSPEKTORAT KAB.BANJAR 1 2 3 4 5 6 SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 60 70 80 90 100 100 SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP 100 100 100 100 100 100 Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti 80% Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 80 Tingkat Maturitas SPIP Level 3 Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80% Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80 80 80 80 80 80 Kepatuhan SKPD/ Entitas terhadap peraturan perundang- undangan Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern INDIKATOR TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET CAPAIAN % (Tahun ke-)TARGET TUJUAN 100%
  33. 33. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 32 Pemerintah Kabupaten Banjar 4.2. Stragtegi Dan Kebijakan Inspektorat A. Strategi Strategi yang baik hendaknya memenuhi kriteria diantaranya; 1) Gambaran atau rumusan yang sederhana sebagai bagian dari Rencana Strategis, 2) Pengelompokan strategi berdasarkan perspektif yang bersangkutan yang merupakan rumusan paling dekat dengan tujuan organisasi, 3) penjelasan tentang hubungan kausal antar strategi. Strategi menggambarkan perspektif dengan beberapa komponen utama atau penting dalam yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Perspektif keuangan/finansial Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian karena ukuran keuangan merupakan iktisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan.Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan- tujuan yang ada dalam tiga perspektif lainnya. 2. Perspektif pelanggan/pengguna Pelanggan atau pengguna Inspektorat adalah Bupati Banjar dan para stakeholder lain yang berkepentingan atas kinerja inspektorat 3. Perspektif Proses Bisnis Internal Tahapan dalam proses bisnis internal meliputi inovasi, proses kegiatan operasional, serta proses pembangunan kapasitas aparat untuk memenuhi tuntutan tugas 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Perspektif ini untuk mendorong organisasi atau unit kerja agar dapat belajar dan tumbuh. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk saling mendukung pencapaian ketiga
  34. 34. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 33 Pemerintah Kabupaten Banjar perspektif lainnya sesuai dengan urusan hubungan kausalnya.Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam perspektif ini berkaitan dengan kemampuan karyawan dan system informasi. Memperhatikan ke empat perspektif tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Banjar menetapkan strategi untuk mencapai tujuan dan sasarannya yaitu : 1. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular 2. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar 3. Laksanakan reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dan RKA SKPD 4. Laksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan 5. Penerapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) 6. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar 7. Laksanakan kegiatan pendukung administrasi pengawasan 8. Laksanakan kegiatan pemeliharaan pendukung pengawasan 9. Laksanakan kegiatan pelaporan pendukung pengawasan 10.Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Strategi diatas yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Kabupaten Banjar telah berkesesuaian dan relevan dengan strategi Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni “Meningkatnya pengawasan dan monev penyelenggaraan pemerintahan”. Strategi Inspektorat
  35. 35. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 34 Pemerintah Kabupaten Banjar Kabupaten telah mencermin strategi yang diinginkan Bupati dan Wakil Bupati Banjar. B. Kebijakan Menurut Mustopadidjaja, A.R (2001), kebijakan adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara dan pembangunan. Dalam merumuskan atau menetapkan suatu kebijakan-kebijakan dikenal adanya sistem kebijakan, yang terdiri dari: 1. Lingkungan kebijakan, adalah keadaan yang melatarbelakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh suatu kebijakan. 2. Pembuat dan Pelaksana Kebijakan, adalah orang atau sekelompok orang atau organisasi yang mempunyai ”peranan tertentu” dalam sistem dan proses kebijaksanaan, sebab mereka berada dalam posisi menentukan ataupun mempengaruhi baik dalam pembuatan kebijaksanaan ataupun dalam tahap pelaksanaannya, dalam arti pengawasan, pengendalian dan pelatihan atas hasil-hasil yang dicapai dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan. 3. Kebijakan itu sendiri, yaitu keputusan atau serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. 4. Kelompok Sasaran Kebijakan, yaitu orang atau sekelompok orang, atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang
  36. 36. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 35 Pemerintah Kabupaten Banjar perilaku atau keadaannya ingin dipenuhi oleh kebijakan bersangkutan. Memperhatikan ke empat sistem kebijakan diatas, maka untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Banjar merumuskan kebijakan yang akan dijadikan landasan dalam menentukan program dan kegiatan yaitu : 1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor. 2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) 3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Latihan Teknis maupun Fungsional, Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 4. Pelaksanaan kegiatan pendukung adminsitrasi, pemeliharaan dan pelaporan pengawasan 5. Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat Kebijakan yang disusun Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan standar bagi APIP dalam menjalankan tugas, dimana aturan/pedoman pengawasan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait pengawasan. Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yakni “Pembenahan system pengawasan dan pelaporan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan”. Inspektorat Kabupaten sesuai aturan dan pedoman pengawasan hanya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sedangkan
  37. 37. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 36 Pemerintah Kabupaten Banjar pengawasan terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilaksanakan oleh kementerian teknis masing- masing, kondisi demikian dikecualikan dengan adanya permintaan bantuan pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal Kementerian yang terkait dengan tugas SKPD termasuk pemeriksaan yang diminta atau merupakan perintah Bupati dan Wakil Bupati Banjar.
  38. 38. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 37 Pemerintah Kabupaten Banjar MATRIKS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern 1. Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular 2. Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten Banjar 3. Laksanakan reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dan RKA SKPD 4. Laksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan 5. Penerapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) 6. Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar 7. Laksanakan kegiatan pendukung administrasi pengawasan 8. Laksanakan kegiatan pemeliharaan pendukung pengawasan 9. Laksanakan kegiatan pelaporan pendukung pengawasan 1. Melaksanakan efektivitas pengawasan melalui dukungan administrasi serta penyediaan sarana dan prasarana kantor. 2. Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) 3. Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Latihan Teknis maupun Fungsional, Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 4. Pelaksanaan kegiatan pendukung adminsitrasi, pemeliharaan dan pelaporan pengawasan Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi. 1. Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat
  39. 39. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 38 Pemerintah Kabupaten Banjar INDIKATOR KEBERHASILAN (IMPACT, OUTCOMES) 1. Tujuan Utama Tujuan Utama (Ultimate Goal) Indikator Keberhasilan Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern 1. Kapabilitas APIP di level 3 2. Akuntabilias keuangan denganopini WTP 3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah menuju penilaian A 4. Maturitas SPIP di level 3 2. Perspektif Pengguna/Pemangku kepentingan (Stakeholder) : Tujuan Sasaran Indiktor Keberhasilan Target per Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiat an dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern) Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegi atan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Adanya kebijakan KDH yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Terselesaikan nya temuan Hasil pemeriksaan dan pengembalian Uang Negara/ Daerah 80 % 80 % 80 % 80% 80% 80 % Meningkatnya Akuntabilas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar WTP B WTP B WTP BB WTP BB WTP A WTP A Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi. Terselesaikan nya kasus- kasus Pengaduan Masyarakat 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
  40. 40. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 39 Pemerintah Kabupaten Banjar 3. Perspektif Proses Internal (Internal Process): Unit Kerja Sasaran Indikator Keberhasilan Target per Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sekretariat Terwujud nya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendali an intern. Adanya kebijakan KDH yang efektif dan efisien dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1. Sekretariat 2. Inspektur Pembantu wilayah Terselesaikan nya temuan Hasil pemeriksaan 80% 80% 80% 80% 80% 80% Meningkatnya Akuntabilas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar WTP B WTP B WTP BB WTP BB WTP A WTP A 1. Sekretariat 2. Inspektur Pembantu wilayah Terwujudny a peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi. Terselesaikan nya kasus- kasus Pengaduan Masyarakat 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
  41. 41. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 40 Pemerintah Kabupaten Banjar 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) : Unit Kerja Sasara Indikator Keberhasilan Target per Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Sekretariat 2. Inspektur Pembantu Wilayah Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendali an intern . Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku profesi oleh APIP 0% 0% 0% 0% 0% 0% Penerapan Standart Operating Procedured (SOP) pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan ekspose dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5. Perspektif Keuangan (Financial) : Unit Sasaran Strategis Indikator Keberhasilan Target per Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Sekretari at Ketersediaan Anggaran % Ketersediaan Anggaran untuk Operasional Inspektorat 100% 100% 100% 100% 100% 100%
  42. 42. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 41 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagai implementasi untuk mewujudkan tujuan, Inspektorat Kabupaten Banjar menyusun rencana program/kegiatan Tahunan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Inspektorat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Sebagai implementasi untuk mewujudkan tujuan maka Program/kegiatan Inspektorat ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Program yang disusun Inspektorat Kabupaten Banjar telah berkesesuaian dan relevan dengan Program Utama Transisi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2016-2016 yaitu “Peningkatan Pelayanan Prima” dengan sasaran “Meningkatnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan”. Rencana Tindak (Action Plan/Initiative) merupakan Rencana Kerja/Kinerja Tahunan (RKT) atau menurut jangka waktu Tahunan merupakan tahapan yang terkait langsung dengan pendanaan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Banjar periode Tahun 2016-2021 diuraikan dalam table 5.1 Excell tabel renstra 2016-2021 sheet tabel 5.1 use
  43. 43. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 1 20 08 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 100 100 2.566,20 100 2.566,80 100 2.569,07 100 2.978,63 100 3.250,41 100 3.250,41 100 13.931,1 sekretariat dan irban kab.ba njar 1 20 08 20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 150 150 2.474,00 150 2.517,60 150 2.514,87 150 2.898,90 150 3.165,52 150 3.165,52 150 13.570,9 1 20 08 20 05 Inventarisasi Temuan Pengawasan 1 1 30,40 1 24,40 1 27,20 1 34,03 1 38,49 1 38,49 1 154,52 1 20 08 20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 80 80 10,60 80 11,60 80 12,90 80 24,10 80 24,80 80 24,80 80 84,00 1 20 08 20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif 2 3 51,20 3 13,20 3 14,10 3 21,60 3 21,60 3 21,60 3 121,70 1 20 08 21 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan 75 75 405,50 75 500,50 75 534,00 75 549,00 75 596,00 75 596,00 75 2.585,00 sekretariat kab.ba njar 1 20 08 21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 30 30 405,50 30 500,50 30 534,00 30 549,00 30 596,00 30 596,00 30 2.585,00 1 20 08 22 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1 1 40,40 1 14,40 1 14,40 1 10,80 1 10,80 1 10,80 1 90,80 sekretariat kab.ba njar 1 20 08 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1 1 40,40 1 14,40 1 14,40 1 10,80 1 10,80 1 10,80 1 90,80 1 20 08 24 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1 1 100,30 1 120,70 1 215,70 1 285,70 1 343,20 1 343,20 1 1.065,60 sekretariat dan irban kab.ba njar 1 20 08 24 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 80 80 100,30 80 120,70 80 215,70 80 285,70 80 343,20 80 343,20 80 1.065,60 Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar KodeTujuan LokasiTahun -4 4 Tahun -6Tahun -2 Tahun -3 Unit Kerja SKPD Penanggun g jawab Tahun -1 Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 Sasaran Program dan Kegiatan Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Tahun -5 Indikator Sasaran Data Capaian pada Tahun Awal Perenc Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Mewujudka n peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang efektif dan efisien, responsif, antisipatif dan menjadi solusi dalam mewujudka n tata kelola pemerintah an yang baik dan prima di Kabupaten Banjar Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti
  44. 44. Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 1 20 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 1 599,02 1 544,51 1 581,23 1 649,18 1 674,11 1 674,11 1 3.048,05 sekretariat kab.ba njar 1 20 08 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 3,50 1 3,50 1 3,50 1 3,800 1 3,80 1 3,80 1 18,10 1 20 08 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 1 48,00 1 40,80 1 42,00 1 57,00 1 60,00 1 60,00 1 247,80 1 20 08 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 1 22,86 1 18,36 1 19,88 1 36,600 1 36,60 1 36,60 1 134,30 1 20 08 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 1 18,74 1 15,70 1 16,51 1 21,748 1 21,75 1 21,75 1 94,45 1 20 08 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 1 35,53 1 29,17 1 29,29 1 34,92 1 34,92 1 34,92 1 163,81 1 20 08 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1 1 6,00 1 3,76 1 6,40 1 7,175 1 7,18 1 7,18 1 30,51 1 20 08 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1 1 3,60 1 2,99 1 3,05 1 3,869 1 3,87 1 3,87 1 17,38 1 20 08 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1 1 9,60 1 10,00 1 10,00 1 11,00 1 11,00 1 11,00 1 51,60 1 20 08 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 1 79,99 1 85,24 1 88,96 1 93,078 1 95,000 1 95,00 1 442,26 1 20 08 01 18 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 1 1 250,00 1 251,25 1 265,00 1 270,00 1 280,00 1 280,00 1 1.316,25 1 20 08 01 19 Penyedia Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran 1 1 121,20 1 83,75 1 96,65 1 110,00 1 120,00 1 120,00 1 531,60 1 20 08 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 1 158,95 1 210,78 1 215,25 1 227,00 1 252,00 1 252,00 1 1.063,98 sekretariat kab.ba njar 1 20 08 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 1 1 81,95 1 87,00 1 89,50 1 92,00 1 112,00 1 112,00 1 462,45 1 20 08 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1 1 77,00 1 123,78 1 125,75 1 135,00 1 140,00 1 140,00 1 601,53 1 20 08 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 1 87,10 1 84,75 1 96,40 1 97,50 1 101,40 1 101,40 1 467,15 sekretariat kab.ba njar 1 20 08 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD 1 1 21,70 1 15,05 1 16,50 1 17,50 1 20,00 1 20,00 1 90,75 1 20 08 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 1 65,40 1 69,70 1 79,90 1 80,00 1 81,40 1 81,40 1 376,40 3.957,47 4.042,45 4.226,04 4.797,82 5.227,91 5.227,91 22.251,7 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Lanjutan Tabel 5.1 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Kode Program dan Kegiatan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 4 LokasiTahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5 Tahun -6 Unit Kerja SKPD Penanggun g jawab
  45. 45. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 44 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima Tahun mendatang sebagai komitmen bersama untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam table 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tujuan keberadaan SKPD diuraikan dalam table 6.2 Indikator Kinerja, definisi operasional dan rumus perhitungan Rencana Strategis Inspektorat diuraikan dalam table 6.3
  46. 46. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 45 Pemerintah Kabupaten Banjar Tabel 6.1 INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No Indikator Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 Tingkat Kapabilitas APIP Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 2 Tingkat Maturitas SPIP N/A Level 1 Level 1 Level 2 Level 3 Level 3 Level 3 3 Persentase Temuan yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 4 Presentasi Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan Perundang- Undangan 30,30 45,45 60,61 75,76 90,91 100 100 5 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
  47. 47. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 46 Pemerintah Kabupaten Banjar Tabel 6.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Sasaran Indikator Kinerja Utama Target Target Per Tahun Program Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 100% 60% 70% 80% 90% 100% Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan SKPD yang menyajikan Laporan keuangan sesuai SAP 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80% Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi. Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80% Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
  48. 48. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 47 Pemerintah Kabupaten Banjar Tabel 6.3 INDIKATOR KINERJA, DEFINISI OPERASIONAL DAN RUMUS PERHITUNGAN RENCANA STRATEGIS No INDIKATOR DEFINISI OPERASIONALRUMUS PERHITUNGAN BIDANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 1 SKPD yang mendapat nilai SAKIP > 60 (100%) a. Jumlah SKPD nilai minimal 60 b. Jumlah SKPD Kabupaten Banjar Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP dengan perolohan nilai minimal 60 berbanding jumlah SKPD Kabupaten Banjar Rumus : Jumlah SKPD nilai minimal 60 ------------------------------------------ x 100 Jumlah SKPD Kabupaten Inspektur Pembantu Wilayah 2 SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP (100%) a. Jumlah SKPD yg menyajikan LK SAP b. Jumlah SKPD Kabupaten Banjar Jumlah SKPD yang menyajikan LK SAP berbanding jumlah SKPD Kabupaten Banjar Rumus : Jumlah SKPD menyajkan LK SAP ------------------------------------------ x 100 Jumlah SKPD Kabupaten Inspektur Pembantu Wilayah 3 Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti (80%) a. Temuan Eksternal (BPK,BPKP dan Inspektorat Provinsi) b. Temuan Internal Jumlah tindak lanjut temuan eksternal berbanding jumlah temuan Jumlah tindak lanjut temuan internal berbanding jumlah temuan Rumus : a. Temuan eksternal yg ditindaklanjuti berbanding jumlah temuan = 60% b. Temuan internal yg ditindaklanjuti berbanding jumlah temuan = 40% c. Jumlah (a+b) x 80% Sekretariat 4 Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (80%) a. Jumlah pengaduan masyarakat yg dindaklanjuti b. Jumlah pengaduan yang masuk Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti berbanding jumlah pengaduan masyarakat yang masuk Rumus : Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti ----------------------------------------------------------------- x 100 Jumlah pengaduan masyarakat yg masuk Inspektur Pembantu Wilayah
  49. 49. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 49 Pemerintah Kabupaten Banjar Tabel 6.4 MATRIK PEDOMAN TRANSISI RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 100% SKPD yang menyajikan Laporan keuangan sesuai SAP 100% Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti 80% Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80%
  50. 50. RENCANA STRATEGI INSPEKTORAT TAHUN 2016 - 2021 Page 48 Pemerintah Kabupaten Banjar BAB VII PENUTUP Renstra Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 memuat tentang target kinerja dan pembiayaan untuk mencapai tujuan dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat yaitu sebagai pengawasan internal pemerintah daerah. Resntra ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang akan menjadi bahan acuan evaluasi pencapaian kinerja dalam 5 (lima) Tahun ke depan, dilengkapi dengan indikator keberhasilan, IKU dan IKK sehingga dapat terukur tahapan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021. Adanya pemilihan kembali Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada priode selanjutnya, akan berdampak adanya kekosongan perencanaan pada tahun tersebut, maka untuk mengisi kekosongan Inspektorat Kabupaten Banjar menyusun Pedoman Transisi Rencana Strategis yang ditabelkan dalam table 7.1. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 akan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada setiap Tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektivitas pelaksanaan progran dan kegiatan.
  51. 51. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Laksanakan pengawasan dan pengendalian Kebijakan Kepala Daerah secara regular SKPD yang mendapat nilai SAKIP ≥ 60 60% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala Terlaksananya pengawasan internal secara berkala Laksanakan reviu per semester atas Kinerja keuangan SKPD dan Pemerintah Kabupaten SKPD yang menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inventarisasi Temuan Pengawasan Ter-inventarisasi hasil temuan pengawasan 2.Temuan yang ditindaklanjuti 80% Laksanakan reviu dan evaluasi atas Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten dan SKPD dan RKA SKPD Prosentasi temuan yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 80% 80% 80% 80% 80% Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan 3. Tingkat Maturitas SPIP level 3 Laksanakan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut hasil Pemeriksaan Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya koordinasi pengawasan 4. Kapabilitas APIP level 3 Penetapan aturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) Menetapkan dan menerbitkan Peraturan tentang Kode Etik dan Standart Operating Procedured (SOP) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan Tingkatkan kapasitas Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar Mengirimkan Aparatur di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar untuk mengikuti Bimbingan Teknis sera Pendidikan dan Latihan Teknis maupun Fungsional, Melaksanakan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksan dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia APIP 75% 75% 75% 75% 75% Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Terdidik dan terlatihnya Sumber Daya Manusia APIP 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya jasa komunikasi dan kebutuhan listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya administrasi kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya instalasi dan penerangan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Terpenuhinya penyediaan koran dan majalah Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya konsumsi harian, rapat dan tamu Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Penyedian Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran Terpenuhinya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengawasan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Berfungsinya gedung, pagar dan halaman kantor secara optimal Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Berfungsinya kendaraan mobil jabatan secara optimal 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Tersedianya laporan kinerja SKPD yang akuntabel Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersedianya laporan keuangan yang akuntabel Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80% Terwujudnya peran Inspektorat sebagai APIP yang efektif, responsive dalam penanganan pengaduan masyarakat, antisipatif dan mampu menjadi solusi Bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat, Prosentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Terselesaikanya kasus pengaduan masyarakat 80% 80% 80% 80% 80% Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Intensifnya penanganan kasus pengaduan masyarakat Martapura, 07 November 2016 Inspektur Kabupaten, Ir.H.Imam Suharjo,MT NIP.19650119 199003 1 006 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur INDIKATOR TUJUAN Adanya tuntutan masyarakat dan tujuan kedua nawacita Presiden Joko Widodo terhadap pembanguna n tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelaksanaan pengawasan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal pada Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Pelayanan Administrasi Perkantoran Mewujudkan peran Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Terwujudnya kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP yang mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Laksanakan kegiatan pendukung administrasi pengawasan Pelaksanaan kegiatan pendukung administrasi pengawasan Laksanakan kegiatan pemeliharaan pendukung pengawasan Laksanakan kegiatan pelaporan pendukung pengawasan Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pendukung pengawasan 1.Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap Peraturan Perundang- undangan 100% Tersedianya informasi untuk evaluasi kinerja dan keuangan MATRIK RENSTRA INSPEKTORAT 2016-2021 ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR SASARAN KONDISI AWAL TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) Pelaksanaan kegiatan pelaporan pendukung pengawasan KONDISI AKHIR PROGRAM TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BESERTA INDIKATOR KINERJA DAN TARGET TAHUNANNYA INDIKATOR KEGIATANKEGIATAN Lancarnya Administrasi Pendukung Pengawasan INDIKATOR PROGAM TARGET CAPAIAN (Tahun ke-) Kepatuhan entitas terhadap peraturan perundangan undangan

×