LAKIP PN Batang 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2013
PENGADILAN NEGERI BATANG
Jln.Slamet Riyadi no.5 Batang
Website : www.pn-batang.go.id email : pn_batang@yahoo.com
BATANG 51215
1

KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuknya Pengadilan Negeri Batang telah
selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013
sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 503/SEK/KU.01/12/2013 tanggal
16Desember 2013 perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk
tanggung jawab dalam akuntabilitas, transparansi dan pencapaian kinerja yang mengacu
kepada Rencana Strategis / Renstra Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013.
Dengan diterbitkannya LAKIP Pengadilan Negeri Batang tahun 2013 ini diharapkan
adanya suatu langkah yang nyata dalam meningkatkan Kinerja Lembaga Pengadilan Negeri
Batang sebagai lembaga peradilan Tingkat Pertama di Kabupaten Batang.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 ini
tentu masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk
penyempurnaannya.
Demikian LAKIP Tahun 2013 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Negeri
Batang disusun semoga dapat menjadi sarana pendukung dalam peningkatan kinerja dimasa
yang akan datang.
Batang, 17 Januari 2014
2

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF........................................................................................................... ii
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................... 4
A. Latar Belakang.................................................................................................................... 4
B. Tugas Pokok dan Fungsi.................................................................................................... 5
C. Sistematika Penyajian ....................................................................................................... 5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ......................................................... 6
A. Rencana Strategis 2015-2019............................................................................................. 6
1.Visi dan Misi ................................................................................................................... 6
2.Tujuan dan sasaran Strategis ......................................................................................... 7
3.Program Utama dan Kegiatan Pokok.............................................................................. 8
B. Rencana Kinerja Tahunan 2014........................................................................................ 11
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014 ............................................ 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....................................................................................... 15
A. Pengukuran Kinerja............................................................................................................ 15
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja............................................................................................ 16
BAB IV PENUTUP .................................................................................................................. 20
A. Kesimpulan ......................................................................................................................... 20
B. Saran – saran...................................................................................................................... 20
BAB V LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Rencana Kinerja Tahun 2014 dan 2015
4. Penetapan Kinerja Tahun 2014
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2013
6. Matriks Rencana Strategis 2015-2019
7. SK Tim Penyusun Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah
3

IKHTISAR EKSEKUTIF
Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan
Negeri Batang Tahun 2013 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dalam
memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.
LAKIP tahun 2013 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dab
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP intinya adalah melaporkan “ Pencapaian Kinerja “ (Performance Result) selama
tahun 2013 yang sepenuhnya mengacu pada rencana strategis (Strategic Plan) Pengadilan
Negeri Batang. Pengadilan Negeri Batang menetapkan empat sasaran strategis yang
ditunjang dengan anggaran yang meliputi anggaran pembangunan dan anggaran rutin.
Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa pencapaian hasil kinerja Pengadilan
Negeri Batang selama kurun waktu tahun 2013 telah berusaha memenuhi 4 (empat) sasaran
strategis, yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang
diinginkan, realisasi, pencapaian target.
Tugas Pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang adalah menyelesaikan perkara
ditingkat Pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan
secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber
Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Pengadilan Negeri Batang akan
selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua sektor / satuan kerja dibawahnya
sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan
pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
4

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan
semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam
berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden
Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Setiap
Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk
terciptanya pemerintahan yang baik.
Sistem AKIP pada dasarnya adalah sistem manajemen berorientasi pada
hasil, yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah
yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan, serta
responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan Sistem
AKIP tersebut, setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis
(Strategic Plan), Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance
Agreement) serta laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Perfomance Accountability
Report).
Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekusaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan
penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada
dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama,
Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi.
Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004
Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan
Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang
5

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan
peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia.
Pengadilan Negeri Batang sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama
dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyususn Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal ini dilakukan untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan
dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pengadilan Negeri Batang merupakan lingkungan peradilan umum dibawah
Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan
Negeri Batang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara yang masuk ditingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan
Negeri Batang.
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan
Negeri Batang selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa
mendatang. LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan, menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, ,
tugas dan fungsi, serta Struktur penyajian ;
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi Rencana Strategis 2015-2019,
Rencana Kinerja Tahunan 2013, Perjanjian Kinerja Tahun 2014;
Bab III Akuntabilitas Kinerja meliputi pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas
kinerja.
Bab IV Penutup, meliputi, kesimpulan dan saran-saran ;
Bab V Lampiran meliputi Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana
Kinerja 2015, Penetapan Kinerja Tahun 2014, Pengukuran Kinerja Tahun
2013,Matriks Rencana Strategis 2015-2019 dan SK Tim Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6

BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Batang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram
secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap
sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Pengadilan Negeri Batang diselaraskan denga arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan
pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi
dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang
Adapun visi dari Pengadilan Negeri Batang adalah:
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BATANG YANG AGUNG”
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Batang menetapkan misi yang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :
1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan serta keadilan
masyarakat.
2. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan dibidang Peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas input internal input pada proses Peradilan.
5. Mewujudkan intitusi Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.
7. Melaksanakan tugas peradilan dengan berbasis kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi diatas, dimana dituntut agar Pengadilan Negeri Batang
harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut :
a. Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Negeri
Batang.
b. Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
7

c. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien
dan berkualitas.
d. Terwujudnya administrasi kesekretariatan yang dapat mendukung tugas pokok Pengadilan
Negeri Batang
e. Terwujudnya keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Batang
Sasaran,
Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Batang yang ada dibawahnya
adalah dalam kapasitas untuk membantu pencapaian kinerja lembaga. Pelaksanaan tugas
secara intensif dituangkan menjadi sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan
Negeri Batang dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Tercapainya kemampuan teknis aparatur Pengadilan Negeri Batang dalam penyelesaian
perkara.
2. Tercapainya penyelesaian administrasi perkara secara tertib dan tepat waktu.
3. Tercapainya pelaksanaan administrasi kesekretariatan yang baik dan benar.
4. Tercapainya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional.
5. Tercapainya keterbukaan informasi peradilan yang dapat diakses oleh masyarakat.
Program dan Kegiatan pokok
Bentuk dan Pelaksanaan Program Utama didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai
dalam sasaran strategis. Bentuk-bentuk program berdasarkan sasaran yang ingin dicapai adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan Penyelesaian perkara (dalam hal menerima, memeriksa, dan memutus
perkara) Salah satu isu yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan adalah
penyelesaian perkara. Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan
Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung telah melakukan serangkaian
upaya untuk mengatasi percepatan perkara, namun jumlah perkara baru yang masuk
setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Batang
memandang perlu untuk membuat “program peningkatan penyelesaian perkara” dengan
mengacu kepada :
a. Prosentase sisa perkara yang telah diselesaikan;
b. Prosentase perkara yang telah diminutasi;
c. Prosentase perkara yang telah diputus tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
2. Peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari keadilan’
Permasalahan selanjutnya yang mengemuka dimasyarakat mengenai peradilan
adalah pemberian putusan. Pengadilan Negeri Batang telah melakukan serangkaian
8

upaya untuk mengatasi pemberian Putusan yang kurang adil bagi masyarakat. Oleh
karena itu Pengadilan Negeri Palangka Raya memandang perlu untuk membuat “program
peningkatan pemberian putusan yang seadil-adilnya bagi masyarakat pencari
keadilan” dengan mengacu kepada Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum.(banding, kasasi, PK)
3. Peningkatan Tertib administrasi perkara
Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi suatu lembaga. Demikian pula dengan Pengadilan Negeri Batang dalam
melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Maka Pengadilan
Negeri Batang memandang perlu untuk membuat program Peningkatan Tertib
administrasi perkara dengan mengacu kepada :
a. Prosentase perkara yang telah diregister
b. Prosentase perkara yang telah dilimpahkan ke Majelis
c. Prosentase pemberitahuan pemanggilan sidang secara patut
d. Prosentase penyampaian pemberitahuan putusan verstek secara patut;
e. Prosentase penyampaian perkara banding, kasasi, PK kepada para pihak secara patut
f. Prosentase penyitaan secara patut
g. Prosentase eksekusi secara patut
4. Peningkatan upaya penyelesain Mediasi
Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum
kepada masyarakat tidak dapat dihitung hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa, dan
memutus perkara tetapi juga harus diikuti dengan upaya mendamaikan para pihak dengan
cara mediasi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan mediasi dapat
diukur dengan mengacu kepada Prosentase mediasi yang diselesaikan.
5. Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pengadilan Negeri Batang
sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
maksimal guna menumbuhkan kepercayaan kepada aparatur Pengadilan Negeri
Palangka Raya dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan. Dalam
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mengacu kepada:
a. Prosentase Pegawai yang lulus Diklat Teknis yudisial
b. Prosentase pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial
c. Prosentase pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik
6. Peningkatan keterbukaan informasi melalui website Pengadilan Negeri Batang
Didalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses
9

transparansi kinerja peradilan maka telah diterbitkan Surat Keputusan yakni KMA I-
144/KMA/2010 Jo. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi
Pada Badan Peradilan, maka masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa untuk
mendapatkan informasi tentang peradilan. Untuk mencapai program tersebut diatas dapat
mengacu kepada:
a. Prosentase mengenai keadaan perkara yang dapat dipublikasikan
b. Prosentase mengenai Barang Milik Negara (BMN) yang telah dimiliki
c. Prosentase mengenai anggaran yang telah diserap
7. Peningkatan Disiplin Pegawai
Peningkatan Disiplin pegawai Pengadilan Negeri Batang sangat diperlukan
guna mencapai visi dan misi serta program yang telah ditentukan. Dalam Program
peningkatan Disiplin pegawai dapat mengacu kepada :
d. Prosentase Pegawai datang dan pulang kantor tepat waktu
e. Prosentase pengiriman laporan tepat waktu
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG
Pengadilan Negeri Batang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.
Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor : W12.U33/32/OT/SK/I/2014 tanggal 20 Januari
2014, dapat dilihat sebagai berikut :
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
• Perdata
• Pidana
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
• Perdata
• Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan :
• Perdata
• Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
e. Persentase perkara yang diselesaikan
dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum :
• Banding
• Kasasi
Peninjauan Kembali
Peningkatan efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap
b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis
10

c. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat
terhadap peradilan (acces to justice)
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase (amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Batang
menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pengadilan Negeri Batang, sebagai berikut :
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya
a. Persentase mediasi yang
menjadi akta perdamaian.
100%
b. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan.
- Perdata
- Pidana
100%
100%
c. Persentase perkara yang
diselesaikan.
- Perdata
- Pidana
100%
100%
d. Persentase perkara yang
diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan.
100%
e. Persentase perkara yang
waktu lebih dari 6 bulan.
100%
2 Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum :
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan Kembali
100%
100%
100%
3 Peningkatan a. Persentase berkas yang
11

efektifitas pengelolaan
diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara
lengkap
100%
b. Persentase berkas yang
diregister dan siap
100%
c. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu, tempat
dan para pihak.
100%
d. Prosentase penyitaan tepat
waktu dan tempat
100%
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
100%
4 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
a. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
100%
b. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang
dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari
kerja sejak diputus.
100%
5 Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan
Persentase permohonan
eksekusi atas putusan
perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap
yang ditindaklanjuti
100%
12

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja.
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi
organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.
Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah
dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja
tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan
sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Batang tahun 2013, dilakukan
dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan
dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau
tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun
demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2013 ini. Rincian
tingkat capaian kinerja masing ‐masing
dibawah ini.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
CAPAIAN
(%)
1 Meningkatnya
penyelesaian
perkara
menjadi akta perdamaian
100% 100%
100%
b. Persentase sisa perkara tahun
lalu yang diselesaikan
 Perdata
 Pidana
100%
100%
100%
100%
100%
100%
diselesaikan tahun ini
 Perdata
 Pidana
100%
100%
47%
85 %
47%
85%
waktu maksimal 6 bulan
100% 100%
100%
diselesaikan dalam jangka 100%
13

waktu lebih dari 6 bulan 100% 100%
2 Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
100%
100%
100%
86%
51%
100%
86%
51%
100%
3 Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase berkas yang
diajukan kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap 100% 100% 100%
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis 100% 100% 100%
pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para
pihak.
100% 100% 100%
waktu dan tempat 100% 100% 100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara 100% 100% 100%
4 Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan
(acces to
justice)
yang diselesaikan 100% 100% 100%
b. Persentase (amar) putusan
perkara (yang menarik
perhatian masyarakat) yang
100% 100% 100%
5 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan
hukum tetap yang ditindaklanjuti
100% 100% 100%
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja
Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013 mengacu pada indikator
kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah
ditetapkan. Pada akhir tahun 2013, Pengadilan Negeri Batang telah melaksanakan seluruh
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran
yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya penyelesaian perkara
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
14

SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN %
a.Persentase mediasi
yang menjadi akta
perdamaian
80% 80% 100%
b.Persentase sisa perkara
yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
90%
90%
90 %
90 %
100 %
100
c.Persentase perkara
yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
90%
90%
47 %
85 %
47 %
85 %
 Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi(aturan sk
mediasi) perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses
mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.
Pada tahun 2013 pengadilan Negeri Batang menerima gugatan perkara perdata sebanyak
(1107) / perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta
perdamaian hanya (0) / Nihil perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang
masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta
perdamaian.
Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai
berikut:
1. Karena para pihak penggugat dan tergugat lebih menginginkan perkara mereka
diajukan ke meja hijau (persidangan) dibandingkan dengan mediasi
2. Adanya pihak ketiga yang ikut campur tangan dalam masalah perkara perdata
khususnya perkara gugatan
3. Karena mereka yang berperkara salah satunya tidak mau saling mengalah dan ingin
menang sendiri
Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian
sebagai berikut:
No Perkara
Capaian Tahun
2011 2012 2013
1 Gugatan Perdata 0 0 0
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara
gugatan perkara perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2011 dengan
15

capai tahun 2012 sebanyak 0. % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013
sebanyak 0 %.
 Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
a. Perdata
Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan
pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada
tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang
masuk pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013,
sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf
pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi.
Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2012 sebanyak 6 (enam) perkara dan
pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 6 (enam) perkara
sehingga capaiannya 100 %.
Penyelesaian perkara Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013
mencapai target yang ditetapkan yaitu 90 % menunjukan bahwa sistem kerja
yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Batang telah berjalan dengan
baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak
selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang
diselesaikan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Gugatan Perdata 8 (100%) 8 (100%) 6 (100%)
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja
pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai
tahun 2012 sebanyak 100. % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013
sebanyak 100 %.
b. Pidana
16

Perkara pidana yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada
tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun
berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk
pada bulan desember 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan
yang masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada
yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi.
Sisa perkara pidana Tahun 2012 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara dan
pada Tahun 2013 diselesaikan seluruhnya sebanyak 55 (lima puluh lima)
perkara sehingga capaiannya 100%.
Penyelesaian perkara pidana Tahun 2012 yang diselesaikan pada tahun 2013
mencapai target yang ditetapkan yaitu 90 % menunjukan bahwa sistem kerja
yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Batang telah berjalan dengan
baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak
selesai pada tahun berikutnya.
Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana yang
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara Pidana 35 (9,85 %) 55 (90%) 55 (90%)
pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai
tahun 2012 sebanyak 9,8% dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013
sebanyak 90 %.
Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
Tahun 2013
0
10
20
30
40
50
60
Target Penyelesaian Realisasi Penyelesaian
Perdata
Pidana
 Persentase perkara yang diselesaikan :
17

a. Perdata
Perkara gugatan perdata yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 19 perkara,
diselesaikan sebanyak 9 perkara dan sisa 10 perkara capaiannya 47 %.
Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Batang Tahun
2013
NO BULAN MASUK PUTUS SISA
1. Januari 1 - 1
2. Pebruari 1 - 1
3. Maret 1 1 2
4. April - - -
5. Mei 7 2 7
6. Juni - - -
7. Juli 1 3 5
8. Agustus 1 - 6
9. September - 2 4
10. Oktober 3 1 8
11. Nopember 2 1 9
12. Desember 2 1 10
Total 19 9 53
Berdasarkan data tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena ada perkara
perdata yang masuk akhir Tahun 2012 dan baru disidangkan pada Tahun 2013,
sedangkan yang masuk di bawah bulan desember 2013 masih dalam taraf
pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi
serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan
dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
18

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang
pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun
2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 42,8 % dan capai tahun 2012 dengan
capaian tahun 2013 sebanyak 47 %.
8. Perkara pidana
Perkara pidana yang masuk pada tahun 2013 sebanyak 215 perkara,
diselesaikan sebanyak 183 perkara dan sisa 32 perkara capaiannya 85 %
 Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Batang Tahun 2013
No Bulan Masuk Putus Sisa
1. Januari 29 5 24
2. Pebruari 16 12 28
3. Maret 13 16 25
4. April 18 10 33
5. Mei 25 19 39
6. Juni 20 18 41
7. Juli 16 17 40
8. Agustus 7 14 33
9. September 22 17 38
10. Oktober 12 23 27
11. Nopember 23 17 33
12. Desember 14 15 32
Total 215 183 32
Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena
banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada
Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan desember masih dalam
taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,
duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti
sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
PERKARA
2011 2012 2013
MASUK SELESAI
CAPAIAN
%
MASUK SELESAI CAPAIAN % MASUK SELESAI
CAPAIAN
%
Perdata 14 8 (57,1%) 14 6 (42,8%) 19 9 (47 %)
19

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan,
sebagai berikut :
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada
persentase perkara pidana yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan
capai tahun 2012 sebanyak 82 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun
2013 sebanyak 85 %.
Grafik Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
Tahun 2013
0
50
100
150
200
250
Perkara yang Di
Register
Target
Penyelesaian
Realisasi
Penyelesaian
Perdata
Pidana
 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.
Berdasarkan SK KMA nomor KMA/001/SK/1991 tentang ada batas waktu dalam
penyelesai perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari
6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.
Perkara
2011 2012 2013
Masuk Selesai Capaian % Masuk Selesai Capaian % Masuk Selesai Capaian%
Pidana 398 353 88 % 317 262 82 % 215 183 85 %
20

a. Perkara Perdata
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
dalam perkara perdata :
1. Januari 1 - 1
2. Pebruari 1 - 1
3. Maret 1 1 2
4. April - - -
5. Mei 7 2 7
6. Juni - - -
7. Juli 1 3 5
8. Agustus 1 - 6
9. September - 2 4
10. Oktober 3 1 8
11. Nopember 2 1 9
12. Desember 2 1 10
Total 19 9 53
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sisa perkara tahun 2013 sebanyak 10
perkara tetapi perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan
berdasarkan data-data dari Bagian Perdata terinci sebagai berikut : untuk perkara dalam
jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 7 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan
jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 3 perkara sehingga pencapaianya perkara
yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan persentasenya adalah 70 %.
Hal ini dikarenakan :
dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,
duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit
dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.
Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka
waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut :
21

Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara Perdata yang
waktu 6 bulan
(69 %) (75%) (70%)
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari
capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 75% dan capai tahun 2012
dengan capaian tahun 2013 sebanyak 70%.
2.Perkara Pidana
Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dalam
perkara Pidana :
1. Januari 29 5 24
2. Pebruari 16 12 28
3. Maret 13 16 25
4. April 18 10 33
5. Mei 25 19 39
6. Juni 20 18 41
7. Juli 16 17 40
8. Agustus 7 14 33
9. September 22 17 38
10. Oktober 12 23 27
11. Nopember 23 17 33
12. Desember 14 15 32
Total 215 183 32
Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa sisa perkara pidana tahun 2013
sebanyak 32 perkara tetapi perkara pidana yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan berdasarkan data-data dari Bagian Kepaniteraan Pidana terinci
sebagai berikut : untuk sisa perkara dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak
32 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak
(0) perkara, karena sebagian perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri Batang
dibulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2013, sehingga masih ada waktu
22

untuk menyelesaikan sisa perkara pidana di tahun 2014, sehingga pencapaianya
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan persentasenya
adalah 70 %
masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,
duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit
dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara Pidana yang
diselesaikan dalam
jangka waktu 6 bulan
(78 %) (75%) 70 %
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada sisa
perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak
(75%) dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak (70) %.
Grafik Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
0
10
20
30
40
50
60
Perkara Di
Register
Target
Penyelesaian
Realisasi
Penyelesaian
Perdata
Pidana
 Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.
a. Perkara Perdata
Berdasarkan data-data laporan di bagian Kepaniteraan perdata perkara yang
diselesaikan melebihi jangka waktu 6 bulan sebanyak 3 perkara.Sehingga
pencapaian prosentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih
dari 6 bulan pencapaiannya adalah 15 %.
Hal ini karenakan :
23

dalam taraf pemeriksaan banyak para pihak yang masuk didalam gugatan perkara
perdata bertempat tinggal di luar kota, sehingga relaas panggilan membutuhkan
waktu yang terlalu lama dan dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi
membutuhkan waktu yang sangat lama agar Majelis Hakim dapat mengambil
keputusan dengan baik dan benar,
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara perdata yang
waktu lebih 6 bulan
(10 %) (5%) (15) %
perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan
dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 5% dan capai tahun
2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 15%.
b.Perkara Pidana
Berdasarkan data-data laporan di bagian Kepaniteraan pidana perkara yang
diselesaikan melebihi jangka waktu lebih 6 bulan sebanyak (0) perkara.Sehingga
pencapaian prosentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan pencapaiannya adalah (0)%.
dalam taraf pemeriksaan perkara pidana sangat cepat dan tidak membutuhkan
waktu yang sangat lama, hal ini dikarenakan didalam perkara pidana semua bukti-
bukti, saksi-saksi sudah ada dan memenihu persyaratan formil untuk pemeriksaan
perkara pidana dan juga didalam perkara pidana ada terdakwa yang ditahan
sehingga Majelis Hakim secepatnya untuk menyidangkan dan memproses perkara
pidana agar putusan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, baik dan benar.
Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan, sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara pidana
yang diselesaikan
dalam jangka waktu
lebih 6 bulan
(0 %) (0%) (0%)
24

sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012
sebanyak (0%) dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak (0%)
Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Perkara Perdata :
NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
1 Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan
Kembali
5 pkr
3pkr
2 pkr
3 pkr
1 pkr
0 pkr
60 %
33 %
0 %
Perkara Pidana :
NO INDIKATOR
KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN
(%)
Persentase
perkara yang
tidak
mengajukan
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
- Peninjauan
Kembali
25 pkr
20 pkr
2 pkr
21 pkr
12 pkr
0 pkr
84 %
60 %
0 %
C. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
PERDATA
 Banding.
 Pada tahun 2013 jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Negeri Batang
sebanyak 3 (tiga) perkara dan diputus sebanyak 3 (tiga) perkara, terdiri dari:
 Perkara gugatan perdata tahun 2013 yang diputus termasuk sisa perkara tahun
2012 sebanyak 15 (lima belas) perkara dan yang mengajukan upaya hukum
banding sebanyak 3 (tiga) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum
25

banding sebanyak 12 (dua belas) perkara sehingga prosentasenya sebanyak 80
%.
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:
1. Karena para pihak penggugat atau tergugat menerima putusan Pengadilan Negeri
Batang ;
2. Juga disebabkan para pihak seperti penggugat dan tergugat sudah tidak
mempunyai biaya lagi untuk mengajukan upaya hukum banding
3 Data-data dukung dari pihak penggugat atau tergugat tidak komplit atau tidak
memenuhi persyaratan untuk mengajukan banding
Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding sebagai berikut:
Perkara Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara perdata
gugatan
(75 %) (70%) (80 %)
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun
2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 55% dan capai tahun 2012 dengan capaian
tahun 2013 sebanyak 80 %
 Kasasi
 Pada tahun 2013 jumlah perkara Perdata Kasasi yang masuk ke Pengadilan
Negeri Batang dan sisa perkara perdata kasasi tahun sebelumnya sebanyak 9
(sembilan) perkara dan diputus sebanyak 3 (tiga) perkara, terdiri dari:
 Perkara banding perdata tahun 2013 termasuk sisa perkara banding tahun
2012 sebanyak 4 (empat) perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi
sebanyak 1 (satu) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
sebanyak 3 (tiga)perkara sehingga prosentasenya sebanyak 75 %.
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:
1. Karena para pihak penggugat atau tergugat menerima putusan Banding
Pengadilan Tinggi Semarang ;
2. Juga disebabkan para pihak seperti penggugat dan tergugat sudah tidak
mempunyai biaya lagi untuk mengajukan upaya hukum kasasi.
3 Data-data dukung dari pihak penggugat atau tergugat tidak komplit atau tidak
memenuhi persyaratan untuk mengajukan kasasi.
26

Kasasi sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara banding
yang tidak mengajukan
kasasi
(40%) (60%) (75 %)
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2011
dengan capai tahun 2012 sebanyak 60 % dan capai tahun 2012 dengan capaian
tahun 2013 sebanyak 75 %
 Peninjauan Kembali
 Pada tahun 2012 jumlah perkara Perdata Peninjauan Kembali yang masuk ke
Pengadilan Negeri Batang sebanyak 0 perkara dan diputus sebanyak 0. perkara,
terdiri dari:
 Perkara Kasasi perdata tahun 2013 termasuk sisa perkara Kasasi tahun 2012
sebanyak 6 (enam) perkara dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali sebanyak 0 (nol) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum
kasasi sebanyak 6 (enam)perkara sehingga prosentasenya sebanyak 0 %.
Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
sebagai berikut:
1. Karena terdakwa menerima putusan kasasi Mahkamah Agung RI ;
2.Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan
untuk mengajukan peninjauan kembali.
banding sebagai berikut:
Perkara Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Sisa Perkara kasasi
yang tidak mengajukan
Penunjauan Kembali
0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari
27

capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0% dan capai tahun 2012
dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0%
PIDANA :
 Banding.
 Pada tahun 2013 jumlah perkara banding yang masuk ke Pengadilan Negeri Batang
sebanyak 19 perkara dan diputus sebanyak 13 perkara, terdiri dari:
 Perkara Pidana yang masuk di tahun 2013 dan sisa perkara pidana tahun 2012 diputus
sebanyak 238 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 19 perkara
dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 219 perkara sehingga prosentasenya
sebanyak 92 %
1. Karena para terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri Batang ;
2. Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan untuk
mengajukan banding
banding sebagai berikut :
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
Perkara pidana yang tidak
mengajukan banding
(80%) (85 %) (92%)
Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan
perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2011 dengan
capai tahun 2012 sebanyak 85 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013
sebanyak 92 %
 Kasasi
 Pada tahun 2013 jumlah perkara Pidana banding yang masuk ke Pengadilan Negeri
Batang sebanyak 19 perkara dan sisa perkara pidana banding tahun 2012 sebanyak 1
perkara sehingga total menjadi 20 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi
sebanyak 12 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 6 perkara
sehingga prosentasenya sebanyak 30 %
1. Karena para terdakwa menerima putusan Pengadilan Tinggi Semarang
28

2. Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan
untuk mengajukan kasasi ;
Kasasi sebagai berikut:
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
mengajukan kasasi
(20%) (25 %) (30%)
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2011
dengan capai tahun 2012 sebanyak 25 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun
2013 sebanyak 30 %
 Peninjauan Kembali
 Pada tahun 2013 jumlah perkara Pidana kasasi yang masuk ke Pengadilan Negeri
Batang sebanyak 19 perkara dan sisa perkara pidana banding tahun 2012 sebanyak 1
perkara sehingga total menjadi 20 perkara dan yang mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali 0 perkara sehingga prosentasenya sebanyak 0 %
1. Karena para terdakwa menerima putusan kasasi Mahkamah Agung RI
2. Data-data dukung dari terdakwa tidak komplit atau tidak memenuhi persyaratan untuk
mengajukan peninjauan kembali ;
banding sebagai berikut :
Perkara
Tahun
2011
Capaian %
2012
Capaian %
2013
Capaian %
mengajukan kasasi (1%)
(1 %) (0%)
putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari
capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 1 % dan capai tahun 2012
dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0 %
29

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
TAHUN 2013
SATUAN KERJA : (097872) PENGADILAN NEGERI BATANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.097872/2013
NO
Kode Satker. Program. Keg. Output.
Kode Akun
Uraian Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.01.0300.097872 PENGADILAN NEGERI BATANG 5.047.577.000,00 3.464.918.716,00 68,65 1.566.009.362,00 31,02 5.030.928.078,00 99,67 16.648.922,00 0,33
BELANJA PEGAWAI 3.150.487.000,00 3.008.175.085,00 95,48 256.536.469,00 8,14 3.264.711.554,00 103,63 -114.224.554,00 -3,63
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.632.577.000,00 3.352.069.716,00 92,28 330.771.362,00 9,11 3.682.841.078,00 101,38 -50.264.078,00 -1,38
005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 3.632.577.000,00 3.352.069.716,00 92,28 330.771.362,00 9,11 3.682.841.078,00 101,38 -50.264.078,00 -1,38
005.01.01.1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.150.487.000,00 3.008.175.085,00 95,48 256.536.469,00 8,14 3.264.711.554,00 103,63 -114.224.554,00 -3,63
005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan
005.01.01.1066.994.001. A.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1.044.683.000,00 1.160.079.600,00 111,05 94.525.000,00 9,05 1.254.604.600,00 120,09 -209.921.600,00 -20,09
005.01.01.1066.994.001. A.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 30.000,00 28.871,00 96,24 1.665,00 5,55 30.536,00 101,79 -536,00 -1,79
005.01.01.1066.994.001. A.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 77.294.000,00 83.037.590,00 107,43 7.297.410,00 9,44 90.335.000,00 116,87 -13.041.000,00 -16,87
005.01.01.1066.994.001. A.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 23.132.000,00 25.237.650,00 109,10 2.164.646,00 9,36 27.402.296,00 118,46 -4.270.296,00 -18,46
005.01.01.1066.994.001. A.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 22.750.000,00 15.060.000,00 66,20 1.210.000,00 5,32 16.270.000,00 71,52 6.480.000,00 28,48
005.01.01.1066.994.001. A.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 1.578.555.000,00 1.296.940.000,00 82,16 90.925.000,00 5,76 1.387.865.000,00 87,92 190.690.000,00 12,08
005.01.01.1066.994.001. A.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 52.990.000,00 166.810.834,00 314,80 17.374.828,00 32,79 184.185.662,00 347,59 -131.195.662,00 -247,59
005.01.01.1066.994.001. A.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 42.399.000,00 66.753.540,00 157,44 6.417.920,00 15,14 73.171.460,00 172,58 -30.772.460,00 -72,58
005.01.01.1066.994.001. A.511129 Belanja Uang Makan PNS 211.200.000,00 165.865.000,00 78,53 30.556.000,00 14,47 196.421.000,00 93,00 14.779.000,00 7,00
005.01.01.1066.994.001. A.511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 72.311.000,00 8.640.000,00 11,95 720.000,00 1,00 9.360.000,00 12,94 62.951.000,00 87,06
005.01.01.1066.994.001. A.512211 Belanja Uang Lembur 25.143.000,00 19.722.000,00 78,44 5.344.000,00 21,25 25.066.000,00 99,69 77.000,00 0,31
BELANJA BARANG OPERASIONAL 227.870.000,00 150.492.194,00 66,04 25.946.860,00 11,39 176.439.054,00 77,43 51.430.946,00 22,57
30

005.01.01.1066.994.002
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan
Perkantoran
227.870.000,00 150.492.194,00 66,04 25.946.860,00 11,39 176.439.054,00 77,43 51.430.946,00 22,57
005.01.01.1066.994.002. A
PERAWATAN GEDUNG DAN HALAMAN
KANTOR
005.01.01.1066.994.002. A.523111
Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
49.200.000,00 48.212.500,00 97,99 600.000,00 1,22 48.812.500,00 99,21 387.500,00 0,79
005.01.01.1066.994.002. B PERBAIKAN PERALATAN KANTOR
005.01.01.1066.994.002. B.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.870.000,00 16.523.300,00 63,87 8.742.000,00 33,79 25.265.300,00 97,66 604.700,00 2,34
005.01.01.1066.994.002. C
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
4 / 6 / 10
005.01.01.1066.994.002. C.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 25.531.710,00 85,11 4.450.000,00 14,83 29.981.710,00 99,94 18.290,00 0,06
005.01.01.1066.994.002. D
PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA
2
005.01.01.1066.994.002. D.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 8.483.410,00 88,37 1.087.000,00 11,32 9.570.410,00 99,69 29.590,00 0,31
005.01.01.1066.994.002. E LANGGANAN DAYA DAN JASA
005.01.01.1066.994.002. E.522111 Belanja Langganan Listrik 72.000.000,00 37.829.182,00 52,54 8.771.791,00 12,18 46.600.973,00 64,72 25.399.027,00 35,28
005.01.01.1066.994.002. E.522112 Belanja Langganan Telepon 24.000.000,00 2.365.053,00 9,85 367.409,00 1,53 2.732.462,00 11,39 21.267.538,00 88,61
005.01.01.1066.994.002. E.522113 Belanja Langganan Air 7.200.000,00 3.028.980,00 42,07 528.300,00 7,34 3.557.280,00 49,41 3.642.720,00 50,59
005.01.01.1066.994.002. F JASA POS / GIRO / SERTIFIKAT
005.01.01.1066.994.002. F.521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10.000.000,00 8.518.059,00 85,18 1.400.360,00 14,00 9.918.419,00 99,18 81.581,00 0,82
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 254.220.000,00 193.402.437,00 76,08 48.288.033,00 18,99 241.690.470,00 95,07 12.529.530,00 4,93
005.01.01.1066.994.011 Perjalanan Dinas 43.710.000,00 30.550.000,00 69,89 11.115.000,00 25,43 41.665.000,00 95,32 2.045.000,00 4,68
005.01.01.1066.994.011. A tanpa sub komponen
005.01.01.1066.994.011. A.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 43.710.000,00 30.550.000,00 69,89 11.115.000,00 25,43 41.665.000,00 95,32 2.045.000,00 4,68
005.01.01.1066.994.012 Pelantikan / Pengambilan Sumpah Jabatan 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 100,00
005.01.01.1066.994.012. A.521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 100,00
005.01.01.1066.994.013
Pengadaan Makanan / Minuman penambah daya
tahan tubuh / Uang makan PNS
4.800.000,00 4.000.000,00 83,33 800.000,00 16,67 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.013. A.521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 4.800.000,00 4.000.000,00 83,33 800.000,00 16,67 4.800.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.014
Poliklinik / Obat - obatan (termasuk honorarium
Dokter dan Perawat)
1.200.000,00 513.000,00 42,75 615.000,00 51,25 1.128.000,00 94,00 72.000,00 6,00
31

005.01.01.1066.994.014. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.200.000,00 513.000,00 42,75 615.000,00 51,25 1.128.000,00 94,00 72.000,00 6,00
005.01.01.1066.994.015 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.015. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.400.000,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.016
Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh /
Perawat / Dokter / Satpam / Tenaga Teknis
Lainnya
1.510.000,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.016. A.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.510.000,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00 1.510.000,00 100,00 0,00 0,00
005.01.01.1066.994.017 Operasional Perkantoran dan Pimpinan 190.200.000,00 146.429.437,00 76,99 35.758.033,00 18,80 182.187.470,00 95,79 8.012.530,00 4,21
005.01.01.1066.994.017. A.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 144.600.000,00 108.429.437,00 74,99 28.158.033,00 19,47 136.587.470,00 94,46 8.012.530,00 5,54
005.01.01.1066.994.017. A.521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 45.600.000,00 38.000.000,00 83,33 7.600.000,00 16,67 45.600.000,00 100,00 0,00 0,00
BELANJA MODAL 1.415.000.000,00 112.849.000,00 7,98 1.235.238.000,00 87,30 1.348.087.000,00 95,27 66.913.000,00 4,73
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Mahkamah Agung
1.415.000.000,00 112.849.000,00 7,98 1.235.238.000,00 87,30 1.348.087.000,00 95,27 66.913.000,00 4,73
005.01.02.1072.995 Kendaraan Bermotor 30.000.000,00 29.950.000,00 99,83 0,00 0,00 29.950.000,00 99,83 50.000,00 0,17
005.01.02.1072.995.011 Pengadaan Kendaraan Roda 2 (dua) 30.000.000,00 29.950.000,00 99,83 0,00 0,00 29.950.000,00 99,83 50.000,00 0,17
005.01.02.1072.995.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.950.000,00 99,83 0,00 0,00 29.950.000,00 99,83 50.000,00 0,17
005.01.02.1072.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 64.000.000,00 62.480.000,00 97,63 0,00 0,00 62.480.000,00 97,63 1.520.000,00 2,38
005.01.02.1072.996.011 Pengadaan P.C. Unit 64.000.000,00 62.480.000,00 97,63 0,00 0,00 62.480.000,00 97,63 1.520.000,00 2,38
005.01.02.1072.996.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.000.000,00 62.480.000,00 97,63 0,00 0,00 62.480.000,00 97,63 1.520.000,00 2,38
005.01.02.1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 21.000.000,00 20.419.000,00 97,23 0,00 0,00 20.419.000,00 97,23 581.000,00 2,77
005.01.02.1072.997.011 Pengadaan Peralatan Kantor / Inventaris 21.000.000,00 20.419.000,00 97,23 0,00 0,00 20.419.000,00 97,23 581.000,00 2,77
005.01.02.1072.997.011. A.532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.000.000,00 20.419.000,00 97,23 0,00 0,00 20.419.000,00 97,23 581.000,00 2,77
005.01.02.1072.017 Pengadaan Tanah 1.300.000.000,00 0,00 0,00 1.235.238.000,00 95,02 1.235.238.000,00 95,02 64.762.000,00 4,98
005.01.02.1072.017.011 Pengadaan Tanah 1.300.000.000,00 0,00 1.235.238.000,00 95,02 1.235.238.000,00 95,02 64.762.000,00 4,98
005.01.02.1072.017.011.531111 Belanja Modal Tanah 1.199.520.000,00 0,00 1.173.000.000,00 97,79 1.173.000.000,00 97,79 26.520.000,00 2,21
32

005.01.02.1072.017.011.531113 Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 50.480.000,00 0,00 13.738.000,00 27,21 13.738.000,00 27,21 36.742.000,00 72,79
005.01.02.1072.017.011.531113 Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 50.000.000,00 0,00 48.500.000,00 97,00 48.500.000,00 97,00 1.500.000,00 3,00
33

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA
TAHUN 2013
SATUAN KERJA : (099107) PENGADILAN NEGERI BATANG
K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) Badan Peradilan Umum
NO./TGL DIPA : DIPA-005.03.2.099107/2013
NO
Kode Satker. Program. Keg. Output.
Kode Akun
Uraian Pagu DIPA
Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
005.03.0300.099107 PENGADILAN NEGERI BATANG 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87
BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87
1
005.03.07 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87
005.03.07.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87
005.03.07.1049.001
Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi pada
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
yang Diselesaikan Tepat Waktu
55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87
005.03.07.1049.001.011 Penanganan Perkara 55.250.000,00 31.350.715,00 56,74 7.397.833,00 13,39 38.748.548,00 70,13 16.501.452,00 29,87
005.03.07.1049.001.011. A BAHAN PERKARA PIDANA
005.03.07.1049.001.011. A.521211 Belanja Bahan 23.265.000,00 13.360.715,00 57,43 4.547.833,00 19,55 17.908.548,00 76,98 5.356.452,00 23,02
005.03.07.1049.001.011. B PENGAMANAN PERSIDANGAN
005.03.07.1049.001.011. B.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.375.000,00 1.900.000,00 15,35 0,00 0,00 1.900.000,00 15,35 10.475.000,00 84,65
005.03.07.1049.001.011. C BIAYA TERDAKWA
005.03.07.1049.001.011. C.521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17.010.000,00 16.090.000,00 94,59 2.850.000,00 16,75 18.940.000,00 111,35 -1.930.000,00 -11,35
005.03.07.1049.001.011. D OPERASIONAL ADMINISTRASI PERKARA
005.03.07.1049.001.011. D.524119 Belanja Perjalanan Lainnya 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 100,00
34

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LAKIP
1. Struktur Organisasi
1. KUKUH KURNIAWAN, SH
2. Hj. ARDIANI, SH
3. MOCH. ARIEF ADIKUSUMO, SH. M.Hum
4. RIDHO YUDHANTO, SH, M.Hum
5. DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, SH
9. CARTO, SH
35

2. Indikator Kinerja Utama
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN
PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1. Meningkatnya penyelesaian perkara a. Persentase mediasi yang
menjadi akta perdamaian Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X
100%
Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%
Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
Jml perkara yang diselesaikan X 100%
Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan
perkara yang masuk)
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
diselesaikan dalam
jangka waktu maksimal
6bulan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6
bulanX 100%
Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu
maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
diselesaikan dalam
jangka waktu lebih dari 6
bulan
Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X
100%
Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang
dari 6 bulan
Majelis Hakim
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
36

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim Persentase perkara yang
tidakmengajukanupaya
hukum:
- Banding
- Kasasi
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X
100%
Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
a. Persentase berkas
perkara yang diajukan
kasasi dan PK yang
disampaikan secara
lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang
lengkap X 100%
Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Catatan:
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
diregister dan siap
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX
100%
Jml berkas perkara yang diterima
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase
penyampaian
pemberitahuan relaas
putusan tepat waktu,
tempat dan para pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat
waktu. X 100%
Jml putusan
Panitera/Sekretar
is dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Prosentase penyitaan
tepat waktu dan tempat Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X
100%
Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera/Sekretar
is dan Juru Sita
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
e. Ratio Majelis Hakim
terhadap perkara
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah
perkara
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekretar
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
37

is
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
a. Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%
Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekretar
is
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase responden
yang puas terhadap
proses peradilan
Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X
100%
Jumlah responden yang disurvey
Ketua
Pengadilan &
Pan/Sek
Laporan hasil survey
independen
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan
pengadilan.
eksekusi atas putusan
perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang
ditindaklanjuti X 100%
Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua Pengadilan
& Pan/Sek
Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
38

3. Matriks Renstra 2015-2019
SASARAN /INDIKATOR
KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014
Meningkatnya
penyelesaian perkara.
Peningkatan
aksepbilitas putusan
Hakim.
Peningkatan efektifitas
pengelolaan
Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to
justice)
Peningkatan
Meningkatnya
kepatuhan terhadap
putusan pengadilan.
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan.
- perdata
- pidana
diselesaikan.
- perdata
- pidana
- Banding
- Kasasi
disampaikan secara lengkap.
diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis.
pihak.
waktu dan tempat.
perkara.
yang diselesaikan..
b. Persentase amar putusan
perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang
eksekusi atas putusan perkara
perdata yang berkekuatan hukum
tetap yang ditindaklanjuti
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 0%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
39

4. RKT 2012, 2013 & 2014
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya penyelesaian
perkara
100 %
b. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100 %
diselesaikan
100 %
100 %
waktu lebih dari 6 bulan
100 %
2. Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim
- Banding
- Kasasi
100 %
3. Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian
perkara
disampaikan secara lengkap
100 %
diregister dan siap
100 %
pihak
100 %
waktu dan tempat.
100 %
perkara
100 %
4. Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
peradilan (acces to justice)
yang diselesaikan
b. Persentase amar putusan
perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses
secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak
diputus
100 %
5. Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100 %
40

5. PKT 2014
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : AMIN SOETOPO, SH
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : H. HISBULLAH IDRIS, SH, MHum
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Batang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
41

PENETAPAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2014
1. Meningkatnya
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian 100 %
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100 %
c. Persentase perkara yang diselesaikan 100 %
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
100 %
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan
100 %
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
100 %
perkara
a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
100 %
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis
100 %
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak.
100 %
d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 100 %
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100 %
4 Peningkatan aksesibilitas
masyarakat terhadap
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian
masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam
waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100 %
masyarakat terhadap
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100 %
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
42

6. SK Tim Penyusun LAKIP
Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 05
Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax. (0285) 391106
BATANG – 51215
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W12.U33/ 34 /Kp.04.06/I/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP
TAHUN 2013
Membaca : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
b. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang baik dan terancana perlu dibentuk Tim
Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Batang ;
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini
(terlampir) di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-
tugasnya tersebut diatas.
Mengingat : Peraturan-peraturan yang berlaku dengan keputusan tersebut ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk yang namanya tertera pada Surat keputusan ini
(terlampir) di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas
sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2013 pada Pengadilan Negeri Batang.
KEDUA : Kepada mereka yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013 pada
Pengadilan Negeri Batang diberi tugas dan tanggung jawab guna
43

menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan tersebut diatas.
KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : BATANG
Pada tanggal : 17 Januari 2014
44

Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 05
Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax. (0285) 391106
Email : pn_batang@yahoo.com
BATANG – 51215
DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2013
NO NAMA NIP
PANGKAT / GOL.
RUANG JABATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1
MUHAMAD ERVAN RULIDARTONO, SH.,
MH.
19700215 198903 1
002
Penata (III/c) Wakil Sekretaris
-
2 SUNARNO, A.Md.
19800714 200904 1
004
Pengatur Tk.I (II/d) Staf Keuangan / Operator SAKPA
-
3 RULY MOKH. KHOLISON, A.Md. - - Pramubakti / Operator SIMAK - BMN
-
45

INDIKATOR KERJA UTAMA
46

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG
NO KINERJA
UTAMA
INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1. Meningkatnya
penyelesaian
perkara
f. Persentase mediasi yang
Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X
100%
Jumlah perkara yang di mediasi
Hakim Mediasi
Panitera/Sekret
aris
Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan
g. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100%
Jml sisa perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
h. Persentase perkara yang
diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
Jml perkara yang diselesaikan X 100%
Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan
perkara yang masuk)
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
i. Persentase perkara yang
waktu maksimal 6bulan
Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6
bulanX 100%
Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6
bulan (diluar sisa perkara)
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
j. Persentase perkara yang
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan
47

waktu lebih dari 6 bulan Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100%
Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari
6 bulan
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
2. Peningkatan
aksepbilitas
putusan Hakim
Persentase perkara yang
tidakmengajukanupaya hukum:
- Banding
- Kasasi
Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X
100%
Jumlah putusan
Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan
Tahunan
3. Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
f. Persentase berkas perkara
yang diajukan kasasi dan PK
yang disampaikan secara
lengkap
Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang
lengkap X 100%
Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK
Catatan:
Lengkap = terdiri dari bundel A dan B
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
g. Persentase berkas yang
diregister dan siap
Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX
100%
Jml berkas perkara yang diterima
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
h. Persentase penyampaian
pihak
Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat
waktu. X 100%
Panitera/Sekret
aris dan Juru
Sita
Tahunan
48

Jml putusan
i. Prosentase penyitaan tepat
waktu dan tempat
Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X
100%
Jumlah permohonan penyitaan dengan
Panitera/Sekret
aris dan Juru
Sita
Tahunan
j. Ratio Majelis Hakim terhadap
perkara
Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah
perkara
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
4. Peningkatan
aksesibilitas
masyarakat
terhadap
peradilan (acces
to justice)
c. Persentase perkara prodeo
yang diselesaikan
Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100%
Jumlah perkara prodeo
Majelis Hakim
dan
Panitera/Sekret
aris
Tahunan
d. Persentase responden yang
puas terhadap proses
peradilan
Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X
100%
Jumlah responden yang disurvey
Ketua
Pengadilan &
Pan/Sek
Laporan hasil survey
independen
5. Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi
atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap
Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang
ditindaklanjuti X 100%
Jml permohonan eksekusi perkara perdata
Ketua
Pengadilan &
Pan/Sek
Tahunan penetapan target
dihitung sejak 2 thn yg lalu
49

JL. Brigjend Slamet Riyadi No. 05
Telp. (0285) 391103 – 391106 Fax.(0285) 391103
Website : www.pn-batang.go.id email : pn_batang @yahoo.com
BATANG - 51215
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG.
NOMOR :W12-U33/ 32 /OT/SK/I/2013
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI BATANG
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
(IKU) Instansi Pemerintah;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2
Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
50

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BATANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BATANG
2014.
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam
lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang
digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,
menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun
dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015-2019.
Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada
Pengadilan Tinggi Semarang
Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang
diberikan tugas untuk :
a. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan
ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan
Negeri Batang
b. Melakukan review atas capaian kinerja setiap
satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan
informasi yang disajikan dalam laporan
akuntabilitas kinerja.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : BATANG
Pada Tanggal: 20 Januari 2014.
51

52

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : AMIN SOETOPO, SH
Jabatan : Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Batang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.
Nama : H. HISBULLAH IDRIS, SH, MHum
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Batang
Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi uang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.
53

PENETAPAN KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2014
1. Meningkatnya penyelesaian perkara f. Persentase mediasi yang menjadi akta
perdamaian
100%
g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 100%
h. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
i. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
j. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
100%
100%
100%
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan
f. Persentase berkas yang diajukan kasasi
dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
g. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100%
h. Persentase penyampaian pemberitahuan
relaas putusan tepat waktu, tempat dan
para pihak.
100%
i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat
100%
j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%
4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
b. Persentase amar putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
100%
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat
b. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)
54

RENCANA KERJA TAHUNAN
55

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2015
perkara
f. Persentase mediasi yang menjadi
akta perdamaian
100%
g. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100%
h. Persentase perkara yang diselesaikan 100%
i. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
j. Persentase perkara yang diselesaikan
100%
2. Peningkatan aksepbilitas putusan
Hakim
- Banding
- Kasasi
100%
100%
100%
perkara
f. Persentase berkas yang diajukan
kasasi dan PK yang disampaikan
secara lengkap
100%
g. Persentase berkas yang diregister dan
siap didistribusikan ke Majelis
100%
h. Persentase penyampaian
pemberitahuan relaas putusan tepat
waktu, tempat dan para pihak
100%
i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan
tempat.
100%
j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 100%
masyarakat terhadap peradilan
c. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
d. Persentase amar putusan perkara
100%
56

(acces to justice) yang menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara on line
dalam waktu maksimal 1 hari kerja
sejak diputus
90%
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang
berkekuatan hukum tetap yang
ditindaklanjuti
100%
57

KATA PENGANTAR
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
58

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Negeri Batang 2015-2019.
Pengadilan Negeri Batang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang
bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan
sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost) Mahkamah Agung yang berada di
propinsi Jawa Tengah
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan
kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga
bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan
transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang.
59

DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum 1
1.2. Potensi dan Permasalahan 3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1. Visi 5
2.2. Misi 5
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis 5
2.4. Program dan Kegiatan 7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Batang 9
BAB IV PENUTUP 10
LAMPIRAN
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Batang
60

BAB I – PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM
Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran
Pengadilan Negeri Batang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang
Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Batang
merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik
Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan
Negeri Batang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia
bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara yang masuk di tingkat pertama.
Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada
pada lingkungan Pengadilan Negeri Batang Rencana Strategis ini dijabarkan ke
dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana
Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh
sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta
memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Batang baik
lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.
Pengadilan Negeri Batang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia
sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
61

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN
A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Batang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur
dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan
kemudian, mencakup:
1. Merupakan voorvost (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan
mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Batang
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Batang.
selaku Pengadilan Tingkat Pertama
B. Kelemahan (Weaknesa)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Batang dirinci dalam beberpa
aspek:
1. Aspek Proses Peradilan
• Putusan Pengadilan Negeri Batang belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh
masyarakat
• Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan
masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batang
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
• Pengadilan Negeri Batang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut
pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
• Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Batang
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
• Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
• Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi
informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
• Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
5. Aspek Sarana dan Prasarana
• Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Batang dari pusat belum sesuai
dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Pengadilan Negeri Batang
untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
62

• Adanya website Pengadilan Negeri Batang yang memberikan informasi
kepada masyarakat tentang alur proses berperkara
• Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja
• Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Batang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
• Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk
internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan
.....................
• Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum
Pengadilan Negeri Batang
• Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Batang
berupa internet, website Pengadilan Negeri Batang.
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Batang yang akan
dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan
sebagaimana yang diharapkan.
• Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa
pengadilan
• Personil di Pengadilan Negeri Batang belum seluruhnya menguasai visi dan
misi Pengadilan Negeri Batang
• Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat
peradilan
63

• Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Batang
membutuhkan waktu lebih lama
• Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak
sesuai dengan kebutuhan
64

BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Batang Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan
terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian,
pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi.
Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan
tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Batang. diselaraskan denga arah kebijakan dan
program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional
yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang
(RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 –
2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun
2015 – 2019.
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri
Batang Visi Pengadilan Negeri Batang.mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI
adalah sebagai berikut :
“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BATANG YANG AGUNG”
2.2. MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
Misi Pengadilan Negeri Batang, adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan
pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
65

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan
misi Pengadilan Negeri Batang
Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Batang adalah sebagai berikut
:
1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa PengadilanNegeri Batang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di
atas
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan
tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Batang adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama
dengan digambarkan sebagai berikut :
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran
strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama
dengan digambarkan sebagai berikut :
66

NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA
perkara
a. Persentase mediasi yang diselesaikan
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
d. Persentase perkara yang diselesaikan:
- Perdata
- Pidana
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
maksimal 6 bulan
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu
lebih dari 6 bulan
putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
- Banding
- Kasasi
perkara
k. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang
l. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan
ke Majelis
m. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan
tepat waktu, tempat dan para pihak
n. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat
o. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
masyarakat terhadap peradilan
(acces to justice)
e. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian
masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu
maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
terhadap putusan pengadilan.
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata
yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN
Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Batang
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program
dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang
dilaksanakan Pengadilan Negeri Batang dalam pelaksanaan Program
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :
67

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata,
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata,
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara
b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan
prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana
di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
68

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI BATANG
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan,
Pengadilan Negeri Batang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut
:
1. Peningkatan kinerja.
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen
perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan
dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi
rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana,
transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan
integritas sumber daya aparatur peradilan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi
peningkatan kinerja :
• Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi
• Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.
• Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
• Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi
informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan
yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
• Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak
dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
• Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
• Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan
publik
69

BAB IV – PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Negeri Batang tahun 2015-2019 diarahkan untuk
merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra
ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah,
peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan
selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang
diharapkan.
Rencana stretegis Pengadilan Negeri Batang harus terus disempurnakan dari waktu
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam
melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.
Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri
Batang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan
dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi
Pengadilan Negeri Batang dapat terwujud dengan baik.
70

LAKIP PN Batang 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to LAKIP PN Batang 2013

Similar to LAKIP PN Batang 2013 (20)

LAKIP PN Batang 2013