Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membandingkan kebijakan lahan di Indonesia dan China serta faktor yang mempengaruhi industrialisasi lahan. Kebijakan China yang melepas status kepemilikan bersama lahan berhasil mendorong industrialisasi, namun sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan pola pikir masyarakat terhadap hutan.

1. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Analisis Perbandingan Tingkat Keefektifan Sistem Kebijakan
yang Mendorong Industrialisasi Lahan
di Indonesia dan China
fajar.rian@ui.ac.id
Arsitektur, Universitas Indonesia
I. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Memiliki karakteristik negara yang hampir serupa, contonya seperti
merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi, negara yang
memiliki title sebagai negara agraris, dan sebagainya. Akan tetapi China sudah
jauh melangkah di depan Indonesia dari berbagai aspek industri, mulai dari
manufaktur, konstruksi, pariwisata, pangan, jasa, bahkan sampai industrialisasi
lahan. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat beberapa perbedaan baik dari
ideologi, budaya, kualitas sumber daya manusia, pemegang kekuasaan
maupun sistem yang melekat pada masing-masing negara. Oleh karena itu,
sebuah sistem kebijakan memegang peranan penting dalam membentuk
masyarakat sebuah negara. Dengan capaian-capaian tersebut, Negara China
sudah membuktikan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, sistem kebijakan
yang mereka terapkan dapat bekerja dengan baik dalam konteks Negara
China. Akan tetapi kebijakan tersebut belum tentu cocok diaplikasikan di
negara lain, termasuk Indonesia.
B. Permasalahan
Alasan mengapa industrialisasi lahan menjadi penting untuk dicapai adalah
karena semakin besarnya kesenjangan antara area perkotaan dan pedesaan di
Indonesia. Permasalahan ini jika tidak segera diatasi akan memberikan efek
domino yang berkelanjutan. Karena tidak hanya pertumbuhan pedesaan yang
tertinggal, tetapi di saat yang bersamaan juga membebani pertumbuhan di
perkotaan. Negara China diambil sebagai pembanding bukan karena telah
berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi karena dirasa sudah
memiliki sistem yang cukup baik untuk dipelajari lebih dalam.

2. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
C. Tujuan
Mengetahui apa yang salah dengan Indonesia lebih dahulu, lalu kemudian
mencari solusi berdasarkan permasalahan tersebut. Hal tersebut perlu
dilakukan sesuai dengan urutan karena bisa saja muncul banyak solusi, tetapi
jika tidak tahu akar permasalahannya maka tidak ada yang terselesaikan. Oleh
karena itu, dengan melakukan perbandingan sistem kebijakan yang
mendorong industrialisasi lahan di Indonesia dan China diharapkan dapat
menemukan yang menjadi inti permasalahan di Indonesia.
II. Isi
A. Perbandingan Kebijakan Lahan di Indonesia dan China
Dalam membandingkan 2 hal biasanya akan terlihat persamaan dan
perbedaannya. Begitu pun dalam membandingkan Kebijakan Lahan di
Indonesia dan China. Jika dilihat dari kepemilikan lahan, kedua negara
memiliki kesamaan yaitu dikuasai oleh negara. Hal tersebut di Indonesia
terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Begitu pun dengan di China. Awalnya keseluruhan tanah di China dikuasai
oleh negara. Akan tetapi setelah reformasi lahan, kepemilikan terbagi menjadi
2, negara dan kolektif. Pembagiannya adalah negara mengatur dan menguasai
tanah di perkotaan dan kolektif di pedesaan, seperti yang terdapat pada
Undang-Undang Administrasi Pertanahan China Tahun 1986 Pasal 2 yang
berbunyi:
“Republik Rakyat Tiongkok mempraktikkan kepemilikan publik sosialis atas
tanah, yaitu kepemilikan oleh seluruh rakyat dan kepemilikan kolektif oleh
massa yang bekerja. Kepemilikan oleh seluruh rakyat yaitu hak milik atas
tanah milik negara dilaksanakan oleh Dewan Negara atas nama negara.”
Terlihat sedikit berbeda, tetapi sebenarnya tidak juga. Di Indonesia tidak
sepenuhnya dikuasai oleh negara tapi juga terdapat hal serupa, yaitu yang
disebut dengan tanah adat dan tanah desa. Dalam tanah adat, suatu kelompok
masyarakat memiliki hak kepemilikan tanah yang dikenal dengan hak ulayat.

3. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Seperti pernyataan Kertasapoetra (1985) terkait definisi dari hak ulayat, yaitu
merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan
hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan
tanah. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum
(desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh
ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan). Begitu pun
denga tanah desa yang status kepemilikannya tidak lagi milik Negara, seperti
yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa yang berbunyi :
“Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa
sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan
sosial. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah
Desa.”
Persamaan lain dari sistem kebijakan lahan kedua negara, yaitu memiliki batas
waktu atas hak guna lahan. Dimana berlaku juga perpanjangan dengan
membayar sejumlah uang. Akan tetapi jika tidak diperpanjang maka statusnya
kembali kepada negara jika belum ada peralihan ke tangan selanjutnya yang
akan menggunakan tanah tersebut. Batas waktu ini berlaku untuk siapapun
yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan dengan syarat telah memegang
sertifikat tanah resmi yang disahkan negara. Karena jika tanpa berkas tersebut,
maka itu artinya tanah tersebut tidak punya izin penggunaan atau yang dikenal
sebagai perumahan informal dan di Indonesia masih banyak dijumpai.
Di samping beberapa persamaan yang telah dibahas, terdapat perbedaan yang
signifikan antara keadaan di Indonesia dan China. Perbedaan ini terkait
dengan keberadaan daerah rural sebagai daerah penghasil dari berbagai produk
pertanian. Dimana di Indonesia angka alih fungsi lahan pertanian menjadi
permukiman semakin naik, menyebabkan penurunan angka produktivitas
pangan. Hal tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk di Indonesia
yang sangat pesat. Di China juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga laju
pertumbuhan penduduk yang sama. Akan tetapi, di negara tirai bambu tersebut
melakukan penjagaan 2 tingkat terhadap lahan pertanian mereka seperti yang

4. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
tertera pada Peraturan Perlindungan Tanah Pertanian Dasar pada tahun 1994.
Tingkat penjagaan pertama yaitu lahan dengan kualitas tinggi tidak dapat
dikonversikan, lalu tingkat penjagaan kedua yaitu lahan dengan kualitas baik,
produktivitas lumayan tidak dapat dikonversikan selama periode 5-10 tahun.
Selain itu status yang diberikan pada hak guna tanah yang dimiliki petani di
China adalah kontrak. Oleh karena itu, para petani tersebut hanya berhak
menggunakan lahannya saja baik untuk ditinggali maupun diolah. Sedangkan
hak untuk mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi nonpertanian itu
dikembalikan pada pihak berwenang. Tidak terlepas begitu saja, pihak tersebut
tetap menjaga hubungan sekaligus melakukan pengawasan dengan keberadaan
sebuah kontrak perjanjian yang dikenal dengan kontrak tripartit. Seperti yang
dinyatakan Liu (2018) kontrak tersebut mengharuskan rumah tangga petani
memberikan kontribusi yang memadai kepada negara, membayarkan sejumlah
uang pada kolektif, dan mempertahankan angka produksi sebagai bayaran atas
tanah yang mereka tempati. Oleh karena beberapa hal tersebut dirasakan
hubungan timbal balik yang dapat mengurangi kesenjangan di daerah rural.
B. Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keefektifan Industrialisasi
Berdasar pada pernyataan Liu (2018) bahwa tanah adalah rahasia
industrialisasi China yang pesat. Jika China hanya mengandalkan alokasi pasar
atas tanah, harga tanah industri akan jauh lebih tinggi daripada sumber daya
tanah lain, dan kenaikan harga tanah akan menghambat industrialisasi. Dari
pernyataan tersebut dapat terlihat bahwa permasalahan tanah juga dapat
memberikan efek domino yang berpengaruh besar pada perumahan di
Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mengahadapi permasalahan perumahan,
mungkin bisa dimulai dari hal yang mendasar seperti tanah.
Cara yang ditempuh oleh Negara China untuk mendorong industrialisasi lahan
dirasa sangat beresiko, yaitu seperti yang terdapat dalam Undang-Undang
Administrasi Pertanahan tahun 1998 yang berbunyi:
“Peraturan kelembagaan penggunaan lahan dan secara bertahap menghapus
penggunaan tanah yang dimiliki bersama untuk konstruksi nonpertanian.”

5. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Menurut pemahaman penulis dari peraturan tersebut menunjukkan bahwa
Negara melepas status kepemilikan tanah bersama (kolektif) pada setiap tanah
yang dijadikan area nonpertanian. Atau lebih jelasnya seperti berikut.
Sumber: Pribadi
Dengan kata lain, hal tersebut mengubah status tanah negara bebas yang
belum memiliki hal di atasnya seperti hutan, gunung, dan lain-lain menjadi
tanah negara tidak bebas, dimana sudah terdapat hak di atasnya. Kebijakan
tersebut sebenarnya mengancam kelestarian alam, tetapi China sudah punya
penjagaan terhadap lahan potensial seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oleh
karena itu, kebijakan ini dapat dijalankan, bahkan mendorong industrialisasi di
China. Tidak hanya sampai di sana, perubahan ini memberikan efek domino
yang mengubah kehidupan baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan
berubahnya status tanah menjadi tanah industri maka pasar tanah akan
bertambah. Sejalan dengan hal tersebut maka kelangkaan akan tanah dan
kenaikan harga dapat terhindarkan. Selain itu, lahan baru tersebut akan
memberi penghidupan yang lebih baik di wilayah tersebut. Dengan begitu
angka urbanisasi juga akan menurun karena masyarakat yang tinggal di
pedesaan tidak perlu bermigrasi ke kota untuk mencari penghidupan yang
lebih baik.
Berbanding terbalik dengan keadaan di China, di Indonesia tanah daerah rural
menjadi sangat tidak diminati. Hal tersebut dapat terjadi karena selain laju
pertumbuhan perekonomian yang lambat, daerah rural belum dikembangkan
sehingga nilai jualnya pun rendah. Akan tetapi, di sisi lain pembangunan di
kota semakin maju dan perekonomian semakin baik. Hal tersebut membuat
kota menjadi tempat impian orang-orang yang tinggal di daerah rural. Dengan
begitu kesenjangan telah mendorong tingkat urbanisasi menjadi semakin

6. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
tinggi dari tahun ke tahun dan Indonesia belum memiliki sistem untuk
menekan angka tersebut. Bersamaan dengan bertambahnya penduduk yang
tinggal di kota, maka ketersediaan tanah akan semakin berkurang. Oleh karena
itu, angka inflasi harga tanah di perkotaan semakin tinggi dan mendesak
orang-orang untuk tinggal di lahan informal atau yang dikenal dengan
permukiman kumuh (slum). Berikut skema keterhambatan industrialisasi tanah
yang terjadi di Indonesia.
Urban maju, sedangkan rural tidak ada perkembangan
Urbanisasi
Manusia banyak, tanah sedikit
Harga tanah naik
Permukiman kumuh
Indutrialisasi tanah terhambat
Oleh karena itu, faktor yang mempengaruhi tingkat keefektifan sistem
kebijakan yang mendorong industrialisasi tanah adalah ketersediaan dan harga
tanah.
C. Pengaruh dari Penerapan Kebijakan Lahan China di Indonesia
Sistem kebijakan dengan pelepasan status hak milik bersama yang terjadi di
Negara China memang mendorong industrialisasi tanah. Akan tetapi, dirasa
belum bisa diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pelepasan status
kepemilikan bersama seperti pelepasan kawasan hutan dirasa masih sulit. Pola
pikir bangsa Indonesia yang masih beranggapan bahwa Indonesia adalah
negara asri dengan luas hutan sebesar 884.950 m2, Indonesia menjadi negara
dengan hutan terbesar ke-9 di dunia dan penyumbang oksigen dunia. Disaat
yang bersamaan juga Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan
bumi yang berdampak langsung pada negara-negara tetangga maupun negara
lainnya. Walaupun Indonesia sudah mulai mengikuti perkembangan teknologi
dan informasi, akan tetapi hal tersebut sudah terdoktrin dalam setiap individu.

7. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
Jika kebijakan yang digunakan di Negara China sulit untuk diaplikasikan di
Indonesia, mungkin bisa melalui sistem yang mengatur kependudukannya atau
yang dikenal dengan sistem hukou. Sistem hukou adalah sistem pendataan
keluarga yang dilakukan di Negara China dengan mengelompokannya menjadi
2, yaitu pertanian dan nonpertanian. Dengan begitu, setiap orang memiliki
status yang jelas. Tujuannya adalah untuk mengatasi dan mengontrol
permasalahan terkait tingkat urbanisasi. Akan tetapi, sistem ini mendapat
beberapa penolakan karena mendiskriminasi perempuan.
Untuk penerapannya di Indonesia, dirasa masih sulit. Karena pendataan seperti
itu sulit untuk dilakukan, atau jika memungkinkan dengan sensus tetapi
masalah selanjutnya adalah bagaimana follow up dari data tersebut. Indonesia
harus membuat big data yang terintegrasi dengan pihak pengelola di bidang
transportasi atau pemerintah di tingkat desa. Akan tetapi, mungkin perlu
penyesuaian terhadap budaya dan nilai-nilai yang ada di Indonesia dan
pemenuhan janji-janji kepada orang-orang yang tinggal di pedesaan, yaitu
dengan meningkatkan kualitas hidupnya.
D. Pengaruh Industrialisasi Lahan terhadap Perumahan di Indonesia
Dengan tercapainya industrialisasi tanah di Indonesia, maka jumlah
ketersediaan lahan akan bertambah dan harga tanah di kota akan stabil. Oleh
karena itu, pemerataan penduduk akan terjadi dengan sendirinya. Perumahan
pun menjadi tidak hanya terpusat pada kota-kota besar yang sudah padat
penduduknya, tapi juga di beberapa titik baru yang dibuat oleh pemerintah.
Harapannya dengan industrialisasi lahan dapat mengurangi kesenjangan,
memberikan penghidupan yang layak dengan tercapainya tempat tinggal
dengan luasan yang memadai dan lingkungan yang bersih. Tujuan akhirnya
adalah untuk membersihkan permukiman kumuh yang ada di kota-kota besar
dengan memindahkannya ke lingkungan yang lebih baik. Jadi baik kewajiban
negara yang mana merupakan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

8. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
III. Penutup
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis perbandingan tingkat keefektifan sistem kebijakan
yang mendorong industrialisasi di Indonesia dan China, disimpulkan bahwa
permasalahan bangsa Indonesia terdapat pada kebijakan pengolahan tanah
yang mana mempengaruhi ketersediaan dan harga tanah di Indonesia. Oleh
karena kenaikan harga tanah, maka harga perumahan pun ikut naik. Sejalan
dengan hal tersebut maka akan menghambat baik industrialiasi lahan maupun
perumahan di Indonesia. Solusi yang ditemukan adalah dengan mengubah
sistem yang telah ada di Indonesia dan menambahkannya dengan sistem baru
seperti yang terdapat di Negara China yaitu dengan pendataan keluarga
dengan status wilayah tinggal yang jelas untuk mengontrol perpindahan
penduduk. Selain itu juga dapat membuat penghidupan baru di beberapa titik.

9. Fajar Rian Wulandari
Jumat, 8 Januari 2021 1706973464
IV. Referensi
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Administrasi Pertanahan China Tahun 1986
G.Kertasapoetra, dkk. 1985. Hukum Tanah: Jaminan Undang- Undang Pokok
Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah. Jakarta: Bina aksara,
hal. 88
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
Liu, Shouying. 2018. The structure of and changes to China’s land system.
Undang-Undang Administrasi Pertanahan tahun 1998