Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jalan Panjang Perwujudan
Ketahanan Nasional dalam Persfektif
Penguasaan Ruang
Oleh Rustandi Adriansyah, disampaikan pada S...
Situasi Politik Ruang di Indonesia
Kekuasaan Corporasi atas Negara;
• Era Globalisasi dan Industrialisasi di Indonesia dal...
Chalid Muhammad mengungkapkan;
• 40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar...
Tabel 1. Negara Tujuan Investasi Teratas, Investor dan Nilai Investasi (Kajian Bank Dunia tahun 2010)[
[1]
Dikutip dari ar...
Institusi UU/PP
Kepentingan
Objektif/Umum Subjektif
K Kehu-
Tanan
UU 41/1999
PP 10/2010
Pelestarian Hutan Kewenangan ekskl...
Disinkronisasi Kebijakan Sektoral SDA
(1)
• Ketidak sesuaian antara landasan hukum dan konsideran; yaitu
landasan yang men...
• ”Hampir semua UU mengacu pada Pasal 33 UUD, tetapi
orientasinya saling berbeda. Kesimpulan di atas diambil
setelah dilak...
Tumpang tindih antar Undang Undang. Ketidak sinkronan antar undang – undang
disebabkan antara lain oleh :
• egoisme sektor...
Disinkronisasi dari ketiga hal pokok diatas telah menyebabkan
munculnya rangkaian problem dalam pengelolaan sumber
sumber ...
Tabel 3 : Kilas Fakta Konflik SDA Sumsel
Data Lembar 2011, diolah dari berbagai sumber
No Bentuk Kelola (Investasi) Konfli...
MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011
tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
Jalur penghubung
6 koridor bagi-bagi kue
Jalur aliran Kapital
MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI)
• Kerja b...
“Masalah agraria sepanjang
jaman, pada hakikatnya adalah
masalah politik” (Gunawan Wiradi)
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Jalan Panjang  Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang

338 views

Published on

seminar Lembar Institute, 2012

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang

  1. 1. Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang Oleh Rustandi Adriansyah, disampaikan pada Seminar “Ketahanan Nasional Dalam Perspektif Pertanahan”, Lembar 2012
  2. 2. Situasi Politik Ruang di Indonesia Kekuasaan Corporasi atas Negara; • Era Globalisasi dan Industrialisasi di Indonesia dalam sedikitnya 3 dekade menjadi hal yang patut untuk kita telaah sebagai bagian dari unsur penentu dan mempengaruhi kebijakan hukum nasional juga di daerah-daerah sebagai implikasi keputusan pemerintahan Indonesia sejak era Orde Baru dibawah Presiden Soeharto hingga sekarang. Industrialisasi ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional, sebagaimana dalam GBHN, TAP MPR No. II/MPR/1998, angka IV. A. 4.a merumuskan : “kondisi pembangunan industry dianggap telah dapat memperkukuh struktur perekonomian nasional dengan berkembangnya keterkaitan antar sector, meningkatnya daya tahan perekonomian nasional, serta mendorong kegiatan berbagai sector industry nasional lainnya….” • Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 menyebutkan: “Sebagai negara yang berada di tengah-tengah persaingan global yang semakin ketat, kedudukan Indonesia yang semakin diperhitungkan belum mendudukkan Indonesia sebagaimana seharusnya. Di sisi lain, tantangan kita ke depan juga semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat… Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya”.
  3. 3. Chalid Muhammad mengungkapkan; • 40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar US$ atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari merea adalah pengusaha yang berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit, Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam • Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% asset yang ada di tanah air baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 % penduduk Indonesia. • Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihat berdasarkan sektor pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektar hutan pada 301 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut 06/09) • Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkan untuk dibongkar oleh industri pertambangan. • Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 juta hektar tanah dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yang mengontrol 600 perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 26,7 Juta petani miskin, jika setiap petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahal masih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah atau menguasai tanah dibawah 0,5 hektar (Chalid Muhammad “Korporasi dan Penguasaan Ruang di Indonesia”, 2011) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat baru separuh atau sekitar 4302 kasus agrarian yang diselesaikan dari total 8307 kasus konflik agrarian terjadi sepanjang tahun 2011. (Walhi Public Hearing “Memperkuat Aspirasi Masyarakat Melalui Dengar Pendapat dengan DPR (22/06/2012)”, http://news.detik.com/read/2012/06/22/140345/1948256/10/,
  4. 4. Tabel 1. Negara Tujuan Investasi Teratas, Investor dan Nilai Investasi (Kajian Bank Dunia tahun 2010)[ [1] Dikutip dari artikel makalah “Gelombang Akuisisi Tanah Untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru“ Laksmi Andriani Savitri, Sayogyo Institute, 2011
  5. 5. Institusi UU/PP Kepentingan Objektif/Umum Subjektif K Kehu- Tanan UU 41/1999 PP 10/2010 Pelestarian Hutan Kewenangan eksklusif pengelolaan Kaw Hutan Kemen PU UU 26/2007 PP 26/2008 PP 15/2010 Koordinasi Penataan Ruang Kemudahan pengembangan infrastrukutur jalan (tol) BPN UU 5/1960 PP 11/2010 Reforma Agraria Mempertahankan Kewenangan terpusat hak guna tanah Bappenas UU 25/2004 Koordinasi Sist Perenc Nasional Superioritas kebijakan sistem perencanaan nasional, termasuk yg berdimensi spasial PEMDA UU 32/2004 Pembangunan Daerah - Otonomi lebih luas tata kelola SDA daerah – - Meningkatkan PAD KLH UU 32/2009 Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kewenangan perencanaan & pengendalian yang lebih luas dalam pengel SDA, Lingkungan & wilayah K Perta- Nian UU 41/2009 Ketahanan Pangan - Mencegah alih fungsi lahan sawah - perlindungan usaha agribisnis (perkebunan) K ESDM UU 22/2001 UU 4/2009 Pembangunan Energi & SD devisa Nasional - Akses penambangan di kaw lindung - Hak eksklusif kaw tambang Tabel 2. Lansekap Politik Institusi Pemerintah dalam Penataan Ruang di Indonesia[1] [1] Lansekap Politik Ruang di Indonesia, Center for regional Systems Analysis, Planning and Development (CRESTPENT), Bogor Agricultural University (IPB), 2011
  6. 6. Disinkronisasi Kebijakan Sektoral SDA (1) • Ketidak sesuaian antara landasan hukum dan konsideran; yaitu landasan yang menjadi pokok pikiran ditetapkannya sebuah produk kebijakan/peraturan perundang – undangan yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis dengan isi pasal – pasal dalam produk kebijakan tersebut. • dapat ditemukan misalnya pada UU No 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
  7. 7. • ”Hampir semua UU mengacu pada Pasal 33 UUD, tetapi orientasinya saling berbeda. Kesimpulan di atas diambil setelah dilakukan kajian dengan melihat tujuh aspek tolok ukur (indikator) yang digunakan tim pengkaji, yakni orientasi, akses memanfaatkan, hubungan negara dengan obyek, pelaksana kewenangan negara, hubungan orang dengan obyek, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik (good governance). (Kompas, 24 Maret 2009, di kutip dari laman http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2009/03/pengelolaan- sumber-daya-alam.html, pada tanggal 12 November jam 03.00 WIB)
  8. 8. Tumpang tindih antar Undang Undang. Ketidak sinkronan antar undang – undang disebabkan antara lain oleh : • egoisme sektoral. Masing masing sector (di lembaga pemerintahan -- pen) merasa paling yang berkompeten mengatur tentang sumber daya alam. Akibat lebih jauh dari egoism sektoral tersebut maka terjadilah tumpang tindih antara penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan koordinasi yang timpang antar pusat dan daerah serta antar sektor (Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH.MCL.MPA “Tanah dalam Persfektif Ekonomi Sosial dan Budaya”, Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 90) • Kontradiksi undang undang sektoral akibat tidak diakuinya dan diselewengkannya Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung atau dasar bagi hukum yang mengatur tentang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber agrarian atau sumber daya alam. “Tergesernya status UU PA yang bukan lagi sebagai peraturan dasar juga berpengaruh positif terhadap melemahnya fungsi UU PA. Sebab, sejak kelahirannya, UU PA merupakan an umbrella act, bertugas mengoordinasikan UU sektoral lainnya. Tergusurnya MHA dan hak-hak ulayat petani yang semestinya memperoleh perlindungan, justru telah terabaikan. Melemahnya fungsi UU PA juga berkaitan dengan reformasi hukum di bidang legislasi. UU Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU No 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak lagi mengakui status UU PA sebagai peraturan dasar. Semua peraturan perundang-undangan pada hakikatnya sama.” (Prof. Jawahir Thontowi “Urgensi Perubahan UU Pokok Pokok Agraria”, Koran Tempo, 12 Februari 2012)
  9. 9. Disinkronisasi dari ketiga hal pokok diatas telah menyebabkan munculnya rangkaian problem dalam pengelolaan sumber sumber agrarian atau sumber daya alam di Indonesia. Gunawan Wiradi mengidentifikasi fakta empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agrarian , yaitu : – Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber – sumber agraria. – Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah – Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria; – Ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatism dan kebijakan sektoral. Gunawan Wiradi, “Seluk Beluk Masalah Agraria – Reforma Agraria & Penelitian Agraria”, STPN Press&Sains, 2009, hal. 89
  10. 10. Tabel 3 : Kilas Fakta Konflik SDA Sumsel Data Lembar 2011, diolah dari berbagai sumber No Bentuk Kelola (Investasi) Konflik geofisik Social politik (T) (PK) (TK) (KH) (Kr) tambang emas PT. Barisan Tropikal Mining 1997 – 2002 Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas pulp & paper PT. Tanjung Enim Lestari di Kec. Muara Niru, Kab. Muara Enim, 1997 – sekarang. HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Musi Hutan Persada dengan hak konsesi + 264.000 Ha yang dimiliki menyebar di 5 kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu : MUBA, MURA, OKU, Lahat, Muara Enim perkebunan kelapa sawit di seluruh kabupaten dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas konsesi total sedikitnya 800.000 Ha, 1997 – sekarang Pengelolaan industry Pupuk oleh BUMN PT. PUSRI (Pupuk Sriwijaya) sejak tahun 1980-an Minyak Bumi dan Gas oleh Negara (Pertamina) sector privat (a.l ; Expan Oil, Conoco Philips) hampir di sebagian besar kabupaten di Sumatera Selatan. Khususnya di Kab. MUBA, Muara Enim, Kota Administratif Prabumulih, sejak tahun 1980-an hingga sekarang tambang batubara yang menghampar di Kabupaten Muara Enim, Lahat sejak tahun 1970-an hingga sekarang dengan areal yang mencapai ratusan ribu Hektar tambak udang di semenanjung pantai timur Kab. OKI berbatasan dengan provinsi Lampung, a.l : oleh PT. Wahyuni Madira, PT. Dipasena
  11. 11. MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
  12. 12. Jalur penghubung
  13. 13. 6 koridor bagi-bagi kue
  14. 14. Jalur aliran Kapital
  15. 15. MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) • Kerja bareng, mengundang investasi seluasnya, mempersembahkan wajah/potret resource alam dan geospasial Indonesia sebagai arus utama model pembangunan • Zonasi produksi dan distribusi • Menyediakan Indonesia sebagai “komparador” globalisasi • Memerlukan regulasi kebijakan “penyokong”
  16. 16. “Masalah agraria sepanjang jaman, pada hakikatnya adalah masalah politik” (Gunawan Wiradi)

×