Dokumen tersebut membahas tentang disinkronisasi kebijakan sumber daya alam di Indonesia yang menyebabkan berbagai masalah pengelolaan sumber daya, seperti ketimpangan penguasaan tanah dan konflik dengan masyarakat lokal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara landasan hukum dan isi peraturan, tumpang tindih antar undang-undang, serta faktor politik seperti paradigma industrialisasi yang menempatkan peran negara memberikan

1. Jalan Panjang Perwujudan Ketahanan Nasional dalam Persfektif Penguasaan Ruang1
Siapa menguasai tanah maka ia menguasai makanan (Ahmad Tauchid, 1952)
Situasi Politik Ruang di Indonesia -- Kekuasaan Corporasi atas Negara;
Era Globalisasi dan Industrialisasi di Indonesia dalam sedikitnya 3 dekade menjadi hal yang patut
untuk kita telaah sebagai bagian dari unsur penentu dan mempengaruhi kebijakan hukum
nasional juga di daerah-daerah sebagai implikasi keputusan pemerintahan Indonesia sejak era
Orde Baru dibawah Presiden Soeharto hingga sekarang. Industrialisasi ditempatkan sebagai
prioritas pembangunan nasional, sebagaimana dalam GBHN, TAP MPR No. II/MPR/1998, angka IV.
A. 4.a merumuskan :
“kondisi pembangunan industry dianggap telah dapat memperkukuh struktur perekonomian
nasional dengan berkembangnya keterkaitan antar sector, meningkatnya daya tahan
perekonomian nasional, serta mendorong kegiatan berbagai sector industry nasional lainnya….”
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025 menyebutkan:
“Sebagai negara yang berada di tengah-tengah persaingan global yang semakin ketat, kedudukan
Indonesia yang semakin diperhitungkan belum mendudukkan Indonesia sebagaimana seharusnya.
Di sisi lain, tantangan kita ke depan juga semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru
gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia
mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan
hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh
masyarakat… Indonesia mampu mempercepat pengembangan berbagai program pembangunan
yang ada, terutama dalam mendorong peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan ekonomi,
pembangunan infrastruktur dan energi, serta pembangunan SDM dan Iptek. Percepatan
pembangunan ini diharapkan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya”.
Chalid Muhammad mengungkapkan;2
• 40 Orang Indonesia terkaya menurut versi majalah Forbes memiliki asset sebesar 71 miliyar US$
atau setara dengan Rp. 639.000.000.000.000. Sebagian besar dari merea adalah pengusaha yang
berhubungan dengan sumber daya alam seperti pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit,
Pertambangan, HPH dan HTI serta pelaku Industri yang berhubungan dengan pengelolaan sumber
daya alam
• Joyo Winoto (Kepala Badan Pertanahan Nasional) menyatakan, 56% asset yang ada di tanah air
baik berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 % penduduk Indonesia.
• Pengusaan segelintir orang atas sumber-sumber agraria makin nyata jika dilihat berdasarkan sektor
pembangunan. Pemerintah telah memberikan 42 juta hektar hutan pada 301 perusahaan Hak
Pengusahaan Hutan (HPH) dan 262 unit perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Kemnhut
06/09)
• Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan 35% daratan Indonesia diizinkan untuk
dibongkar oleh industri pertambangan.
• Sawit Wacth menyatakan hingga Juni 2010 pemerintah telah memberikan 9,4 juta hektar tanah
dan akan mencapai 26,7 juta hektar tahun 2020 kepada 30 group yang mengontrol 600
perusahaan. Luasan itu setara dengan tanah yang dikuasai oleh 26,7 Juta petani miskin, jika setiap
petani memiliki tanah seluas 1 hektar. Padahal masih banyak petani kita yang tidak memiliki tanah
atau menguasai tanah dibawah 0,5 hektar
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mencatat baru separuh atau sekitar 4302 kasus agrarian
yang di selesaikan dari total 8307 kasus konflik agrarian terjadi sepanjang tahun 2011.3
1
Oleh Rustandi Adriansyah, disampaikan pada Seminar “Ketahanan Nasional Dalam Perspektif
Pertanahan”, Lembar 2012
2
Chalid Muhammad “Korporasi dan Penguasaan Ruang di Indonesia”, 2011

2. Tabel 1. Negara Tujuan Investasi Teratas, Investor dan Nilai Investasi (Kajian Bank Dunia tahun
2010)4
Tabel 2. Lansekap Politik Institusi Pemerintah dalam Penataan Ruang di Indonesia5
Institusi UU/PP
Kepentingan
Objektif/Umum Subjektif
K Kehu-
Tanan
UU 41/1999
PP 10/2010
Pelestarian Hutan Kewenangan eksklusif pengelolaan Kaw Hutan
Kemen PU UU 26/2007
PP 26/2008
PP 15/2010
Koordinasi Penataan
Ruang
Kemudahan pengembangan infrastrukutur
jalan (tol)
BPN UU 5/1960
PP 11/2010
Reforma Agraria Mempertahankan Kewenangan terpusat hak
guna tanah
Bappenas UU 25/2004 Koordinasi Sist Perenc
Nasional
Superioritas kebijakan sistem perencanaan
nasional, termasuk yg berdimensi spasial
PEMDA UU 32/2004 Pembangunan Daerah - Otonomi lebih luas tata kelola SDA daerah –
- Meningkatkan PAD
KLH UU 32/2009 Pembangunan
Berwawasan Lingkungan
Kewenangan perencanaan & pengendalian
yang lebih luas dalam pengel SDA, Lingkungan
& wilayah
K Perta- UU 41/2009 Ketahanan Pangan - Mencegah alih fungsi lahan sawah
3
Walhi Public Hearing “Memperkuat Aspirasi Masyarakat Melalui Dengar Pendapat dengan DPR
(22/06/2012)”, http://news.detik.com/read/2012/06/22/140345/1948256/10/,
4
Dikutip dari artikel makalah “Gelombang Akuisisi Tanah Untuk Pangan: Wajah Imperialisme Baru“ Laksmi
Andriani Savitri, Sayogyo Institute, 2011
5
Lansekap Politik Ruang di Indonesia, Center for regional Systems Analysis, Planning and Development
(CRESTPENT), Bogor Agricultural University (IPB), 2011

3. Nian - perlindungan usaha agribisnis (perkebunan)
K ESDM UU 22/2001
UU 4/2009
Pembangunan Energi &
SD devisa Nasional
- Akses penambangan di kaw lindung
- Hak eksklusif kaw tambang
Disinkronisasi Kebijakan SDA, disebabkan a.l :
1. Ketidak sesuaian antara landasan hukum dan konsideran; yaitu landasan yang menjadi
pokok pikiran ditetapkannya sebuah produk kebijakan/peraturan perundang – undangan
yang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis dengan isi pasal – pasal dalam produk
kebijakan tersebut.
Mengenai disinkronisasi konsideran “menimbang” dalam peraturan perundang-undangan
dengan pasal – pasal yang dimuat dalam undang undang tersebut dapat ditemukan
misalnya pada UU No 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk
Pembangunan Bagi Kepentingan Umum.
Kesemua Undang Undang Sektoral tersebut secara tekstual dengan jelas atau dengan kata
lain secara eksplisit menyatakan pada point Mengingat berlandaskan pada Pancasila dan
Undang Undang Dasar 1945, secara khusus yaitu Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang
Dasar 1945. Guru besar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria SW Sumardjono
mengemukakan :
”Hampir semua UU mengacu pada Pasal 33 UUD, tetapi orientasinya saling berbeda.
Kesimpulan di atas diambil setelah dilakukan kajian dengan melihat tujuh aspek tolok
ukur (indikator) yang digunakan tim pengkaji, yakni orientasi, akses memanfaatkan,
hubungan negara dengan obyek, pelaksana kewenangan negara, hubungan orang
dengan obyek, hak asasi manusia, dan tata pemerintahan yang baik (good
governance).6
2. Tumpang tindih antar Undang Undang. Ketidak sinkronan antar undang – undang
disebabkan antara lain oleh :
a) egoisme sektoral. Masing masing sector (di lembaga pemerintahan -- pen) merasa
paling yang berkompeten mengatur tentang sumber daya alam.7
Akibat lebih jauh
dari egoism sektoral tersebut maka terjadilah tumpang tindih antara penguasaan dan
pemanfaatan sumber daya alam dan koordinasi yang timpang antar pusat dan daerah
serta antar sektor8
b) Kontradiksi undang undang sektoral akibat tidak diakuinya dan diselewengkannya
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung atau
dasar bagi hukum yang mengatur tentang penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan
sumber sumber agrarian atau sumber daya alam.
6
Kompas, 24 Maret 2009, di kutip dari laman
http://rencanatataruangriau.blogspot.com/2009/03/pengelolaan-sumber-daya-alam.html, pada tanggal 12
November jam 03.00 WIB
7
Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH.MCL.MPA “Tanah dalam Persfektif Ekonomi Sosial dan Budaya”,
Kompas Media Nusantara, 2009, hal. 90
8
ibid

4. “Tergesernya status UU PA yang bukan lagi sebagai peraturan dasar juga berpengaruh
positif terhadap melemahnya fungsi UU PA. Sebab, sejak kelahirannya, UU PA merupakan an
umbrella act, bertugas mengoordinasikan UU sektoral lainnya. Tergusurnya MHA dan hak-hak
ulayat petani yang semestinya memperoleh perlindungan, justru telah terabaikan.
Melemahnya fungsi UU PA juga berkaitan dengan reformasi hukum di bidang legislasi. UU
Nomor 12 Tahun 2011 (perubahan dari UU No 10 Tahun 2004) tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, tidak lagi mengakui status UU PA sebagai peraturan dasar.
Semua peraturan perundang-undangan pada hakikatnya sama.”9
3. Disinkronisasi akibat adanya factor politik; paradigma industrialisasi dan modernisasi
sebagai model penerapan pembangunan menempatkan peran otoritas Negara sebagai
“jalan” bagi legitimasi penguasaan pihak swasta (private) atas kekayaan sumber daya
alam.
“Tantangan Globalisasi; arus besar globalisasi ekonomi menyebabkan kekuasaan pemerintah
nasional hingga seolah menjadi “takluk” pada kekuatan mengatur dari lembaga lembaga
internasional seperti WTO, IMF dan Bank Dunia. Tekanan tersebut secara serentak berupa
tuntutan desentralisasi, gerakan privatisasi, yang sumbernya sama; kekuatan internasional
yang menghendaki pasar bebas”10
Disinkronisasi dari ketiga hal pokok diatas telah menyebabkan munculnya rangkaian problem
dalam pengelolaan sumber sumber agrarian atau sumber daya alam di Indonesia. Gunawan
Wiradi11
mengidentifikasi fakta empat bentuk ketidakserasian atau ketimpangan agrarian , yaitu :
1. Ketimpangan dalam hal penguasaan sumber – sumber agraria.
2. Ketidakserasian dalam hal “peruntukan” sumber-sumber agraria, khususnya tanah
3. Ketidakserasian antara persepsi dan konsepsi mengenai agraria;
4. Ketidakserasian antara berbagai produk hukum, sebagai akibat dari pragmatism dan kebijakan
sektoral.
Tabel 3 : Kilas Fakta Konflik SDA Sumsel12
No Bentuk Kelola (Investasi) Konflik
geofisik Social politik
(T) (PK) (TK) (KH) (Kr)
1. tambang emas PT. Barisan Tropikal Mining 1997 – 2002
Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas
2. pulp & paper PT. Tanjung Enim Lestari di Kec. Muara
Niru, Kab. Muara Enim, 1997 – sekarang.
3. HTI (Hutan Tanaman Industri) PT. Musi Hutan Persada
dengan hak konsesi + 264.000 Ha yang dimiliki
menyebar di 5 kabupaten di Sumatera Selatan, yaitu :
MUBA, MURA, OKU, Lahat, Muara Enim
4. perkebunan kelapa sawit di seluruh kabupaten dalam
wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas konsesi
total sedikitnya 800.000 Ha, 1997 – sekarang
5. Pengelolaan industry Pupuk oleh BUMN
PT. PUSRI (Pupuk Sriwijaya) sejak tahun 1980-an
6. Minyak Bumi dan Gas oleh Negara (Pertamina) sector
privat (a.l ; Expan Oil, Conoco Philips) hampir di
sebagian besar kabupaten di Sumatera Selatan.
Khususnya di Kab. MUBA, Muara Enim, Kota
Administratif Prabumulih, sejak tahun 1980-an hingga
sekarang
9
Prof. Jawahir Thontowi “Urgensi Perubahan UU Pokok Pokok Agraria”, Koran Tempo, 12 Februari 2012
10
Gunawan Wiradi, “Seluk Beluk Masalah Agraria – Reforma Agraria & Penelitian Agraria”, STPN
Press&Sains, 2009, hal. 89
11
Ibid, Hal. 3
12
Data Lembar 2011, diolah dari berbagai sumber

5. 7. tambang batubara yang menghampar di Kabupaten
Muara Enim, Lahat sejak tahun 1970-an hingga sekarang
dengan areal yang mencapai ratusan ribu Hektar
8. tambak udang di semenanjung pantai timur Kab. OKI
berbatasan dengan provinsi Lampung, a.l : oleh PT.
Wahyuni Madira, PT. Dipasena
Ket
T : Tanah
PK : pencemaran, polusi, kebakaran hutan,
Tk : Tenaga Kerja
KH : Konflik Horizontal
Kr : Kriminalisasi
Menurut Hilma Savitri dkk, pengelolaan sector sector agrarian di Indonesia sebagai efek dari
kebijakan Negara dan penerapannya menyebabkan konflik/sengketa antara lain13
:
1. Sengketa agrarian karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam
tanaman industry dan hasil diatasnya sebagai sumber – sumber yang dieksploitasi secara massif
2. Sengketa akibat program swasembada beras yang pada prakteknya mnegakibatkan penguasaan
tanah terkonsentrasi pada satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah
3. Sengketa agrarian di areal perkebunan akibat pengalihan dan penerbitan HGU
4. Sengketa akibat penggusuran diatas lahan yang hendak dimanfaatkan untuk industry pariwisata,
real estate, kawasan indutri, pabrik, dan sebagainya
5. Sengketa agrarian akibat penggusuran dan pengambil alihan tanah tanah rakyat yang dinyatakan
untuk sarana kepentingan umum ataupun kepentingan keamanan
6. Sengketa akibat pen cabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional, hutan
lindung dan sebagainya atas nama kelestarian lingkungan.
MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI)
- Kerja bareng, mengundang investasi seluasnya, mempersembahkan wajah/potret resource
alam dan geospasial Indonesia sebagai arus utama model pembangunan
- Zonasi produksi dan distribusi
- Menyediakan Indonesia sebagai “komparador” globalisasi
- Memerlukan regulasi kebijakan “penyokong”
“Masalah agraria sepanjang jaman, pada hakikatnya adalah masalah politik” (Gunawan Wiradi)
13
Hilma, dkk, “Menuju Demokratisasi Pemetaan – Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif di Indonesia”,
JKPP, 2009, hal. 3 - 4

6. 7. tambang batubara yang menghampar di Kabupaten
Muara Enim, Lahat sejak tahun 1970-an hingga sekarang
dengan areal yang mencapai ratusan ribu Hektar
8. tambak udang di semenanjung pantai timur Kab. OKI
berbatasan dengan provinsi Lampung, a.l : oleh PT.
Wahyuni Madira, PT. Dipasena
Ket
T : Tanah
PK : pencemaran, polusi, kebakaran hutan,
Tk : Tenaga Kerja
KH : Konflik Horizontal
Kr : Kriminalisasi
Menurut Hilma Savitri dkk, pengelolaan sector sector agrarian di Indonesia sebagai efek dari
kebijakan Negara dan penerapannya menyebabkan konflik/sengketa antara lain13
:
1. Sengketa agrarian karena penetapan fungsi tanah dan kandungan hasil bumi serta beragam
tanaman industry dan hasil diatasnya sebagai sumber – sumber yang dieksploitasi secara massif
2. Sengketa akibat program swasembada beras yang pada prakteknya mnegakibatkan penguasaan
tanah terkonsentrasi pada satu tangan dan membengkaknya jumlah petani tak bertanah
3. Sengketa agrarian di areal perkebunan akibat pengalihan dan penerbitan HGU
4. Sengketa akibat penggusuran diatas lahan yang hendak dimanfaatkan untuk industry pariwisata,
real estate, kawasan indutri, pabrik, dan sebagainya
5. Sengketa agrarian akibat penggusuran dan pengambil alihan tanah tanah rakyat yang dinyatakan
untuk sarana kepentingan umum ataupun kepentingan keamanan
6. Sengketa akibat pen cabutan hak rakyat atas tanah karena pembangunan taman nasional, hutan
lindung dan sebagainya atas nama kelestarian lingkungan.
MP3EI -- Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI)
- Kerja bareng, mengundang investasi seluasnya, mempersembahkan wajah/potret resource
alam dan geospasial Indonesia sebagai arus utama model pembangunan
- Zonasi produksi dan distribusi
- Menyediakan Indonesia sebagai “komparador” globalisasi
- Memerlukan regulasi kebijakan “penyokong”
“Masalah agraria sepanjang jaman, pada hakikatnya adalah masalah politik” (Gunawan Wiradi)
13
Hilma, dkk, “Menuju Demokratisasi Pemetaan – Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif di Indonesia”,
JKPP, 2009, hal. 3 - 4