Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.pptx
Similar to PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG.pptx
- 1. PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA & PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG
- 3. PENDAHULUAN Definisi Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, , pelaporan, dan keuangan gampong Perwal 2/2020, Psl 1/11&12 Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
- 4. DASAR HUKUM YANG DIGUNAKAN QANUN KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.07/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE2019 (COVJD-19) DAN DAMPAKNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021 PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH GAMPONG PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG UU 6/2014 TENTANG DESA PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PP 22/2015 tentang Perubahan I atas PP 60/2014 PP 8/2016 tentang Perubahan II atas PP 60/2014
- 6. Keuangan gampong dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan gampong dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Perwal 2/2020, Psl 2 Azas Pengelolaan Keuangan Gampong
- 7. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) GAMPONG KEUCHIK KAUR TATA USAHA & UMUM KAUR PERENCANAAN PELAKSANA KEWILAYAHAN/ULEE JURONG SEKRETARIAT GAMPONG/SEKGAM KASI PEMERINTAHAN KASI KESEJAHTERAAN KASI PELAYANAN KAUR KEUANGAN PERMENDAGRI 84/2015 QANUN KOTA SABANG 5/2010 PERWAL 5/2017
- 8. STRUKTUR PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG KEUCHIK PKPKG KAUR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN KASI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN BENDAHARA KAUR KEUANGAN SEKGAM KOORDINATOR/VERIFIKATOR KAUR TATA USAHA DAN UMUM KAUR PERENCANAAN KASI PEMERINTAHAN KASI KESEJAHTERAAN KASI PELAYANAN PPKG PERMENDAGRI 20/2018 DELEGASI
- 9. AREA RISIKO DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG Prinsip swakelola Pengadaan B/J Kewajiban Perpajakan Keuchik ‘Powerfull’ Masalah lainnya → Bencana alam/ Perampokan/Tipikor Laporan yg hrs dibuat (Sms. I Minggu I Bulan Juni dan Sms. II Minggu ke IV Jan) Tatacara Pelaporan • Publikasi kepada Masyarakat PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PTJWBN Konsistensi RPJMG, RKPG dan APBG MUSGAM & RKP (Kebutuhan atau Keinginan)&(Formalitas atau Kualitas) Informasi Pagu Indikatif ADG dan DG Harmonisasi Keuchik & TPG Evaluasi APB Gampong oleh Kecamatan Konsistensi antara kewenangan Gampong dan pembiayaan Pengaturan standar harga di Gampong Administrasi pembukuan Cara peng-SPJ-an Pencatatan kekayaan Gampong Konsep ‘Bel. Modal’ & Bel Barang/Jas Sebagai bagian dari Laporan Keuchik (Akhir Bulan Januari setelah akhir TA berkenaan) Laporan PJ: a) Laporan Ralisasi Pelaksanaan APBGampong b) Laporan Kekayaan Milik Gampong c) Laporan Program Pemerintah Daerah ke Gampong
- 10. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG REGULASI KAPASITAS KEPALA DESA DAN PERNGKAT GAMPONG PEMERINTAH GAMPONG, TPG, LKG, LAG DAN MASYARAKAT KECUKUPAN ANGGARAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEMAMPUAN YANG RESPONSIF DAN ADAPTIF TERHADAP PERUBAHAN REGULASI YANG DINAMIS PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS PERENCANAAN KEGIATAN (RKP GAMPONG) DAN ANGGARAN (APBG), PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN DI GAMPONG KEMAMPUAN MEMETAKAN KEBUTUHAN KEGIATAN DAN ANGGARAN PRIORITAS PEMUBLIKASIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEBIJAKAN DAERAH, PERSONIL DAN ANGGARAN
- 12. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG (PKPKG) Keuchik selaku PKPKG mempunyai kewenangan: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik gampong; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG; menetapkan PPKG; menyetujui DPA, DPPA dan DPAL; menyetujui RAKG; dan menyetujui SPP. Keuchik adalah PKPKG dan mewakili pemerintah gampong dalam kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan gampong keuchik menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat gampong selaku PPKG Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKG kepada PPKG ditetapkan dengan keputusan keuchik
- 14. PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG PPKG terdiri atas: a. Sekretaris gampong; b. Kaur dan Kasi; dan c. Kaur keuangan SEKRETARIS GAMPONG KOORDINATOR PPKG VERIFIKATOR mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBG; mengoordinasikan penyusunan rancangan APBG dan rancangan perubahan APBG; mengoordinasikan penyusunan rancangan qanun gampong tentang APBG, Perubahan APBG, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan keuchik tentang Penjabaran APBG dan Perubahan Penjabaran APBG; mengoordinasikan tugas perangkat gampong lain yang menjalankan tugas PPKG; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan gampong dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; melakukan verifikasi terhadap RAKG; dan melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.
- 15. PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG KAUR DAN KASI SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA) Kaur dan Kasi mempunyai tugas: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. Kaur dan Kasi dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa (TPK) yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Tim berasal dari unsur perangkat gampong, lembaga kemasyarakatan gampong dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: ketua, sekretaris, dan anggota. Diusulkan pada saat penyusunan RKPG dan ditetapkan melalui Keputusan Keuchik
- 16. PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG KAUR KEUANGAN Melaksanakan Fungsi Kebendaharaan Kaur keuangan mempunyai tugas: a. menyusun RAKG; dan b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan / membayar, penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan gampong dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Gampong.
- 18. PERENCANAAN KEGIATAN, ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MASA LALU: Sejarah Gampong dan Kinerja Pembangunan Gampong KONDISI SAAT INI: Potensi dan Masalah MASA DEPAN: Kondisi yang Diharapkan KESENJANGAN PERENCANAAN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMG) RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPG) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBG) PELAKSANA KEGIATAN RENCANA YANG BAIK Rumusan masalah jelas dan spesifik Rumusan Tujuan dan Sasaran berkaitan langsung dengan pemecahan masalah Sasaran bersifat khusus, dapat diukur, dapat dicapai, masuk akal, dan mempunyai jangka waktu (SMART: Specific, Measureable, Achievable, Realistic, Time Limit) Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat Anggaran disusun dengan memperhitungkan kinerja REFLEKSI AGENDA TAHUNAN
- 19. Sumber Pendapatan Gampong 7 (tujuh) sumber pendapatan Gampong, yaitu: 1. Dana Gampong 2. Pendapatan Asli Gampong (PAGampong) 3. Alokasi Dana Gampong(ADG) 4. Dana Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah 5. Bantuan Keuangan dari APBD Prov, Kab/Kota 6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga 7. Lain-lain Pendapatan yang sah. Yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diadministrasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), sebagai satu kesatuan PENDAPATAN GAMPONG DG DBH HIBAH LAIN2
- 20. Pendapatan Asli Gampong Hasil Usaha Hasil Bumdes Hasil Aset Tambatan perahu Pasar gampong Tempat pemandian umum Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Barang yang dinilai dengan uang penerimaan yang berasal darisumbangan masyarakat Gampong Lain-lain Pendapatan Asli Gampong Hasil pungutan gampong Transfer Dana Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah Dana Gampong (DG) Alokasi Dana Gampong (ADG) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Pendapatan Lain-Lain Penerimaan dari hasil kerja sama Gampong Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan Bunga bank PENDAPATAN GAMPONG
- 21. Belanja gampong yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah APBG di gunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyrakatan gampong dan pemberdayaan masyarakat gampong; dan Klasifikasi belanja gampong terdiri atas bidang: a. penyelenggaraan pemerintahan; b. pelaksanaan pembangunan; c. pembinaan kemasyarakatan; d. pemberdayaan masyarakat; dan e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah APBG digunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik; 2. penghasilan tetap dan tunjangan Sekretaris Gampong; 3. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi; 4. penghasilan tetap dan tunjangan Ulee Jurong; 5. operasional pemerintah gampong; 6. tunjangan dan operasional Tuha Peut; 7. insentif aneuk jurong dan ketua pemuda BELANJA GAMPONG
- 22. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DES Sub bidang; a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan gampong; b. sarana dan prasarana pemerintahan gampong; c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. pertanahan. Sub bidang; a.pendidikan; b.kesehatan; c.pekerjaan umum dan penataan ruang; d.kawasan permukiman; e.kehutanan dan lingkungan hidup; f. perhubungan, komunikasi dan informatika; g.energi dan sumber daya mineral; dan h.pariwisata Sub bidang; a. penanggulangan bencana; b. keadaan darurat; dan c. keadaan mendesak. Sub bidang; a. kelautan dan perikanan; b. pertanian dan peternakan; c. peningkatan kapasitas aparatur gampong; d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. dukungan penanaman modal; dan g. perdagangan dan perindustrian Sub bidang; a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; b. kebudayaan dan keagamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat BELANJA GAMPONG
- 23. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat 1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong) 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Gampong 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat Kebudayaan dan Keagamaan Kepemudaan dan Olah Raga Kelembagaan Masyarakat 1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Gampong di tingkat Kecamatan dan Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Gampong 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Penin gkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong 6. lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan 1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Gampong di Tingkat Kecamatan dan Kota 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Gampong 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Gampong 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Pen ingkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 7. lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga 1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 5. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat BIDANG SUB BIDANG KEGIATAN BELANJA GAMPONG
- 24. 1. Penyelenggaraan pemerintahan Gampong; 2. Pelaksanaan pembangunan Gampong; 3. Pembinaan kemasyarakatan Gampong; 4. Pemberdayaan masyarakat Gampong; 5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Gampong Kegiatan yang dimulai dengan kode 9 adalah kegiatan lain-lain yang menjadi kewenangan Kota
- 25. Permendagri 20/2018, Psl 19 JENIS BELANJA Permendagri 20/2018, Psl 19
- 26. PEMBIAYAAN Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya Permendagri 20/2018, Psl 24/1 Pembiayaan GAMPONG terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Permendagri 20/2018, Psl 24/2 Penerimaan pembiayaan, mencakup; SiLPA tahun sebelumnya; Pencairan dana cadangan; dan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari; Pembentukan dana cadangan; dan Penyertaan modal Permendagri 20/2018, Psl 25/1
- 27. 4. PENDAPATAN 5. BELANJA 6. PEMBIAYAAN Kode Klasifikasi Utama, Sub/Jenis, dan Obyek
- 29. WALI KOTA PEDOMAN PENYUSUNAN MUSYAWARAH TPG TPG 14b SK WALI KOTA Per-Keuchik APBG Qanun Gampong APBG Penyusunan Qanun Gampong APBG 14b SK Walikota
- 32. Pemerintah gampong dapat melakukan perubahan APBG apabila terjadi: Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan gampong pada tahun anggaran berjalan; Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan; Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Perubahan APBG hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : bencana alam, krisis sosial, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perubahan APBG ditetapkan dengan qanun gampong mengenai perubahan APBG dan tetap mempedomani RKPG. Pemerintah gampong dapat melakukan perubahan terhadap peraturan keuchik tentang perubahan penjabaran APBG sebelum rancangan qanun gampong tentang perubahan APBG ditetapkan. Keuchik memberitahukan kepada TPG mengenai penetapan peraturan keuchik tentang perubahan penjabaran APBG dan selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan keuchik tentang perubahan penjabaran APBG. Perubahan Anggaran Perubahan Qanun Gampong Perubahan Peraturan Keuchik
- 33. PELAKSANAAN
- 34. Rekening Kas Desa Pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong merupakan penerimaan dan pengeluaran gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas gampong pada bank yang ditunjuk Wali Kota. Rekening kas gampong dibuat oleh Pemerintah gampong dengan spesimen tanda tangan Keuchik dan Kaur Keuangan Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan gampong melalui rekening kas gampong ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah gampong.
- 35. Keuchik menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah qanun gampong tentang APBG dan Peraturan keuchik tentang Penjabaran APBG ditetapkan. DPA terdiri atas: Rencana Kegiatan dan Anggaran gampong; merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan Rencana Kerja Kegiatan gampong; merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Rencana Anggaran Biaya; merinci satuan harga untuk setiap kegiatan. DPA, Rencana Kegiatan dan Anggaran Gampong, Rencana Kerja Kegiatan, RAB dan RAK Gampong Prosedur: Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada keuchik melalui Sekretaris gampong paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan Sekretaris gampong melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA Keuchik menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris gampong.
- 36. DPA KEUCHIK Per-Keuchik APBG Qanun Gampong APBG SEKRETARIS GAMPONG SEKRETARIS GAMPONG KEUCHIK RAKG RKAG OK RKAG Prosedur Penyusunan DPA dan RAK Desa DPA RAK
- 37. Format DPA
- 38. Format Rencana Kerja Kegiatan Gampong
- 40. Format Rencana Kegiatan Anggaran Kas Gampong (RAKG)
- 41. Pelaksanaan penerimaan pendapatan merupakan proses menerima dan mencatat pendapatan gampong Pendapatan Asli gampong meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong; dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Seluruh pendapatan yang diterima oleh Kaur Keuangan harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Gampong Pendapatan Transfer gampong berasal dari pemerintah supra desa yang menyalurkan dana kepada gampong sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada gampong pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. Pencatatan penerimaan dari BUM Desa Laba BUMG Retribusi Sewa Pengelolaan Aset Penerimaan dari Pemerintah Pusat/Prov/Kota, Masyarakat, Pihak ketiga DG ADG Bagian Hasil Pajak Bantuan Keuangan Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan gampong yang Sah Penerimaan dari Pihak Ketiga, Hasil Kerja Sama, koreksi kesalahan Tahun lalu Hibah Sumbangan Koreksi Kesalahan PELAKSANAAN PENDAPATAN GAMPONG
- 42. MASYARAKAT KAUR KEUANGAN BANK PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN PUNGUTAN DAN SEWA SECARA TUNAI Memakai, memanfaatkan asset gampong, atau menerima jasa pelayanan gampong Uang pembayaran sewa/pungutan Uang pembayaran sewa/pungutan Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Rincian Pendapatan Karcis/tiket/bukti pungutan/kuitansi tanda terima Karcis/tiket/bukti pungutan/kuitansi tanda terima Penyetoran Penerimaan Pendapatan Bukti Setor Penyetoran Penerimaan Pendapatan Bukti Setor Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Rincian Pendapatan
- 43. MASYARAKAT KAUR KEUANGAN BANK PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN SEWA MELALUI TRANSFER BANK (NON-TUNAI) Memakai, memanfaatkan asset gampong, atau menerima jasa pelayanan gampong Uang pembayaran sewa Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Rincian Pendapatan Melaporkan Keada Kaur Keuangan Tanda Terima Tanda Terima Membuat Tanda Terima Penerimaan Melakukan Pengecekan Saldo Bank Uang Pembayaran Sewa beserta Bukti Setor/Transfer
- 44. MASYARAKAT PELAKSANA KEGIATAN KAUR KEUANGAN PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN SWADAYA, PARTISIPASI, DAN GOTONG ROYONG (BERUPA BARANG DAN JASA Memberikan Bantuan Berupa Barang/Jasa Mencatat Kedalam Buku Pembantu Kegiatan Bukti Tanda Terima Bukti Tanda Terima (BAST, dll.) Buku Pembantu Kas Kegiatan Laporan Kegiatan Tembusan Laporan Kegitan Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Rincian Pendapatan Menerima Bantuan Berupa Barang/Jasa Menilai Bantuan Barang/Jasa dalam Nilai Rupiah Membuat Laporan Kegiatan Tembusan BAST
- 45. MASYARAKAT PELAKSANA KEGIATAN KAUR KEUANGAN PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN SWADAYA, PARTISIPASI, DAN GOTONG ROYONG (BERUPA UANG) Memberikan Bantuan Berupa Uang Membuat Daftar Penyumbang Bukti Tanda Terima Tanda Terima Bukti Setor Tanda Terima Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Rincian Pendapatan Menerima Setoran Penerimaan Swadaya dan Membuat Tanda Terima Menyetorkan Penerimaan Swadaya ke Bank BANK Bukti Tanda Terima Menyetorkan Penerimaan Swadaya Kepada Kaur Keuangan Menerima Setoran Penerimaan Swadaya Membuat Tanda Terima Bukti Setor Melakukan pencatatan dalam BKU dan Buku Bank Menerima Setoran Penerimaan Swadaya
- 46. WALI KOTA GUBERNUR BANK KAUR KEUANGAN PROSEDUR PENERIMAAN PENDAPATAN TRANSFER DARI PROVINSI DAN PEMKOT Wali Kota Peraturan Wali Kota Mengenai Besaran DG, ADG, BH Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Melakukan Pengecekan Pada Rekening Kas Desa di Bank Nota Transfer Peraturan Wali Kota Mengenai Besaran DG, ADG, BH Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan, & Peraturan Gubernur Mengenai Besaran Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Peraturan Gubernur Mengenai Besaran Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi Gubernur Melakukan Pencatatan dalam Buku Bank dan Buku Rincian Pendapatan
- 47. Pelaksanaan Belanja Gampong adalah proses pengeluaran dari Rekening Kas Gampong (RKG) untuk melaksanakan berbagai macam Program dan Kegiatan berdasarkan Bidang, Sub Bidang yang telah ditetapkan sebgaiamana tercantum dalam APBG Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, kaur Keuangan melakukan pengeluran Belanja Gampong atas kegiatan dimaksud BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA TAK TERDUGA PELAKSANAAN BELANJA GAMPONG
- 48. Kasi/ Kaur Peraturan Keuchik APBG Qanun Gampong APBG Sekretaris Gampong KEUCHIK Realisasi Pengeluaran Swakelola DPA OK SWAKELOLA Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan
- 49. KAUR KEUANGAN Pertanggungj awaban OK √ Sekretaris Gampong Kasi/ Kaur Peraturan Keuchik APBG Qanun Gampong APBG DPA OK KEUCHIK Realisasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Swakelola Bukti Transaksi
- 50. Tagihan BAST Peraturan Keuchik APBG Qanun Gampong APBG Sekretaris Gampong KEUCHIK BAST Tagihan BAST Tagihan BAST Tagihan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Pengeluaran Penyedia Barang Catat dalam BKU dan Buku PajaK Bukti Transaksi
- 51. JENIS-JENIS PAJAK TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA (ADD, ADG) PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PPH PUSAT
- 52. Sumbangan Partisipasi Peningkatan Pembangunan Daerah (SP3D) Tarif 10% terhadap barang/jasa setelah dikurangi PPh Pusat JENIS-JENIS PAJAK TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA (ADD, ADG) Untuk nilai transaksi ≥ Rp. 1.000.000 Tidak terpecah-pecah PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM Tarif 5% & 7 % terhadap nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan PAJAK RESTORAN Tarif 10% terhadap jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran Tidak ada batasan Nilai Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikecualikan untuk granit/andesit, pasir dan kerikil yang tarif pajaknya ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus). Tidak ada batasan Nilai
- 54. Menetapkan hasil Musrenbang Gampong Mengumumkan Perencanaan Pengadaan Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/kaur dan TPK TUGAS KEUCHIK
- 55. Mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya Dilarang mengadakan ikatan perjanjian apabila anggaran belum tersedia/tidak mencukupi Kaur keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola pengadaan Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan: 1. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan; 2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK; 3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbang Gampong; 4. menandatangani bukti transaksi Pengadaan; 5. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan; 6. menerima hasil Pengadaan; 7. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Keuchik; dan 8. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Keuchik dengan berita acara penyerahan.
- 56. TPK Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) TPK Ditetapkan Oleh Keuchik Hasil Musrenbang TPK terdiri dari unsur: Perangkat Desa; Lembaga Kemasyarakatan Desa; Masyarakat TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal Tugas TPK dalam Pengadaan adalah: a. melaksanakan Swakelola; b. menyusun dokumen Lelang; c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia; d. memilih dan menetapkan Penyedia; e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan. KETUA SEKRETARIS ANGGOTA JURONG, RT, RW, TP PKK, KARANG TARUNA, LEMBAGA ADAT, LPMD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA ULEE JURONG MAYARAKAT
- 57. MAYARAKAT PENYEDIA Berpartisipasi dalam kegiatan swakelola Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan Memiliki tempat/lokasi kecuali tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya Memiliki SDM modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan Memiliki kemampuan dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan, dan Khusus untuk konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan S W A K E L O L A MAKE BUY
- 58. PERENCANAAN PENGADAAN PERSIAPAN PENGADAAN PELAKSANAAN PENGADAAN PELAPORAN DAN SERAH TERIMA
- 59. PERENCANAAN PENGADAAN 1. Jenis kegiatan; 2. Lokasi; 3. Volume; 4. Biaya; 5. Sasaran; 6. Waktu pelaksanaan kegiatan 7. Pelaksana kegiatan anggaran; 8. Tim yang melaksanakan kegiatan; dan 9. Rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan Berita Acara Hasil Musrenbang Gampong Penyusunan RKP Gmpong Diumumkan Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran gampong dan rencana kerja kegiatan gampong.
- 60. DOKUMEN PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN DAN SERAH TERIMA Jadwal Rencana Penggunaan Tenaga, bahan dan/atau alat Gambar (Bila Diperlukan) Spesifikasi Teknis RAB dan AHS Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengendalian Pengumuman Laporan Kemajuan Pekerjaan BAST dari TPK Kepada KAUR/KASI KAUR/KASI Menyerahkan Kepada KEUCHIK KAUR/KASI Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Dokumen PENGADAAN SECARA SWAKELOLA
- 61. DOKUMEN PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN DAN SERAH TERIMA Waktu Pelaksanaan Gambar (Bila Diperlukan) KAK/Spesifikasi/DHK (Jika Diperlukan) HPS Rancangan Surat Perjanjian Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengendalian Bukti Transaksi Laporan Kemajuan Pekerjaan BAST dari TPK Kepada KAUR/KASI KAUR/KASI Menyerahkan Kepada KEUCHIK KAUR/KASI Menyimpan dan Menjaga Keutuhan Dokumen PENGADAAN MELALUI PENYEDIA Perubahan Surat Perjanjian
- 62. PEMBELIAN LANGSUNG PERMINTAAN PENAWARAN LELANG S/D Rp.10 Juta S/D Rp. 200 Juta > Rp. 200 Juta CARA PELAKSANAAN PENGADAAN MELALUI PENYEDIA
- 63. PELAKSANAAN PEMBIAYAAN Pelaksanaan pembiayaan gampong merupakan proses penerimaan dan pengeluaran pembiayaan gampong sebagaimana yang telah tercantum dalam APBG Silpa gampong pada tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan, penggunaannya diatur dan disepakati dalam musyawarah gampong. Begitu juga dengan pengeluaran pembiayaan seperti penyertaan modal pemerintah gampong atau pembentukan dana cadangan harus disepakati terlebih dahulu dalam musyawarah gampong dan ditetapkan dalam Qanun Gampong Pelaksanaan penyertaan modal dilakukan melalui pengajuan SPP Pembiayaan yang diajukan oleh Kaur/Kasi, diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk selanjutnya disetujui oleh Keuchik. Selanjutnya Kaur Keuangan mengeksekusi dengan mlakukan transfer ke rekening dana cadangan ataupun ke rekening BUMG
- 64. BUMDES Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa UU 6/2014, Psl. 88 BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa Peraturan Desa sebagaimana dimaksud memuat; Penetapan pendirian BUM Desa Anggaran Dasar BUM Desa penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa PP 11/2021, Psl. 7/6 Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa PP 47/2015, Psl. 135/1 Penyertaan modal Desa bersumber dari APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa PP 11/2021, Psl. 40/3 Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa Permendes 4/2015, Psl. 17/1 pendirian badan usaha milik Desa penyertaan modal badan usaha milik Desa penguatan permodalan badan usaha milik Desa pengembangan usaha badan usaha milik Desa Permendes 13/2020 PENDIRIAN DAN MODAL BUM DESA
- 65. BUMG PROGRAM KERJA 1) sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUM Desa/BUM Desa bersarma; 2) anggaran BUM Desa/BUM Desa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan; dan 3) hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/ Mursyawarah Antar Desa INDIKATOR PENYERTAAN MODAL 1. Musyawarah gampong 2. Berita acara hasil musyawarah gampong 3. Analisa kelayakan usaha 4. Dasar pembentukan 5. AD/ART 1. aspek potensi gampong dan kebutuhan masyarakat 2. aspek ekonomi 3. aspek manajemen dan sumber daya manusia 4. aspek keuangan 5. aspek lingkungan PP 11/2021, Psl. 38 Sambungan
- 66. PENATAUSAHAAN
- 67. 1.Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. 2.Penatausahaan keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. 3.Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank; merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas gampong buku pembantu pajak; merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak buku pembantu panjar; merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada sekretaris gampong paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya Penatausahaan keuangan
- 68. PENDAPATAN GAMPONG BELANJA GAMPONG PEMBIAYAAN GAMPONG BUKU KAS UMUM BUKU PEMBANTU BANK BUKU RINCIAN PENDAPATAN BUKU PEMBANTU KEGIATAN KAUR KEUANGAN PELAKSANA KEGIATAN BUKU KAS UMUM BUKU PEMBANTU BANK BUKU PEMBANTU PAJAK BUKU PEMBANTU PANJAR REGISTER SPP RAB SPP SPTB BUKU PEMBANTU KEGIATAN REGISTER KUITANSI REGISTER KENDALI PANJAR KAUR KEUANGAN PELAKSANA KEGIATAN BUKU KAS UMUM BUKU PEMBANTU BANK BUKU RINCIAN PEMBIAYAAN KAUR KEUANGAN BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MAYARAKAT
- 69. BUKU KAS UMUM (BKU)
- 73. BUKU RINCIAN PENDAPATAN GAMPONG ……………KECAMATAN…….. TAHUN ANGGARAN …….. BUKU RINCIAN PENDAPATAN Kaur Keuangan, Keuchik,
- 74. Keuchik, Kaur Keuangan, BUKU RINCIAN PEMBIAYAAN BUKU RINCIAN PEMBIAYAAN GAMPONG ……………KECAMATAN…….. TAHUN ANGGARAN ……..
- 75. BUKU PEMBANTU KEGIATAN PENERIMAAN SWADAYA MASYARAKAT
- 77. SPP
- 78. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
- 79. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
- 81. Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.
- 82. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAUR KEUANGAN dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada sekretaris gampong paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAUR KEUANGAN GAMPONG……….KECAMATAN…… TAHUN ANGGARAN………… Yth; Keuchik Gampong…. Melalui Sekretaris Gampong di tempat Dengan memperhatikan Peraturan Wali Kota Sabang Nomor ….Tahun ……..Tentang Pengelolaan Keuangan Gampong, bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kaur Keuangan Gampong …………….. sebagai berikut;
- 84. Keuchik menyampaikan laporan pelaksanaan APBG semester pertama kepada Wali Kota melalui camat Laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari: 1. laporan pelaksanaan APBG; dan 2. laporan realisasi kegiatan Keuchik menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBG kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. PELAPORAN Perwal 2/2020, Psl. 75 & 76
- 85. WALI KOTA Laporan Konsolidasi Pelaksanaan APBG Sem. I DIRJEN BINA PEMDES Laporan Realisasi APBG Semes. I Laporan Realisasi Kegiatan Semes. I KEUCHIK ALUR PELAPORAN
- 86. LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
- 87. LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
- 88. Keuchik menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBG kepada Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan qanun gampong Qanun gampong sebagaimana dimaksud disertai dengan: a. laporan keuangan, terdiri atas: 1. laporan realisasi APBG; dan 2. catatan atas laporan keuangan. b. laporan realisasi kegiatan; dan c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke gampong. PERTANGGUNGJAWABAN
- 89. Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBG kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. Laporan sebagaimana diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi Informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: 1. laporan realisasi APBG; 2. laporan realisasi kegiatan; 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4. sisa anggaran; dan 5. alamat pengaduan.
- 90. Laporan Program Pemda Masuk Ke Gampong Qanun Gampong Laporan Konsolidasi APBG Sem. I WALIKOTA KEUCHIK ALUR PERTANGGUNGJAWABAN 1. laporan realisasi APBG; 2. laporan realisasi kegiatan; 3. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; 4. sisa anggaran; dan 5. alamat pengaduan
- 92. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
- 97. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kota Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong di wilayah kecamatan masing-masing. Permendagri 20/2018, Psl. 74 Perwal 2/2020, Psl. 80