Desentralisasi adalah  penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan  mengurus urusan pemerintahan dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. KELOMPOK
2

2. PENDAHULUAN
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia

3. Konsep Dasar Desentralisasi
Kewenangan pengelolaan pendidikan berubah dari
sistem sentralisasi kesistem desentralisasi.
Desentralisasi pendidikan berarti terjadinya
pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih
luas kepada daerah untuk membuat perencanaan
dan mengambil keputusannya sendiri dalam
mengatasi permasalahan yang dihadapi pendidikan
( abdul halim 2001: 15 )

4. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi
sebagai daerah Otonom
Kewenangan Pemerintah

5. Berdasarkan PP Nomor 25 Tahun 2000
tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi
sebagai daerah Otonom
Kewenangan Provinsi

6. DESENTRALISASI PENDIDIKAN
• Desentralisasi pendidikan merupakan
sebuah sistem manajemen untuk
mewujudkan pembangunan pendidikan
yang menekankan pada kebhinnekaan.
Menurut Santoso S. Hamijoyo, 199:3
(dalam buku otonomi pendidikan)

7. Menurut Santoso S. Hamijoyo, 199:3 ( dalam buku otonomi
pendidikan), ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
desentralisasi pendidikan, yaitu:

8. Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan
Kendala Pelaksanaan
Kendatipun sentralisasi pendidikan di satu sisi
mempunyai nilai positif, paling tidak dalam hal ini
tercapainya standar mutu secara nasional,
namun disisi lain mempunyai dampak yang tidak
sedikit. Akibat sentralisasi, sekolah tidak
memiliki kebebasan mengembangkan diri,
sekolah yang baik akan terhambat karena
dipaksa mengikuti aturan-aturan pemerintah
pusat

9. Departemen Pendidikan Nasional tidak hanya
berkepentingan dalam mengembangkan
kabupaten/kota dalam mengelola pendidikan, tetapi
juga berkepentingan dalam mewujudkan otonomi
satuan pendidikan, yaitu otonomi ditingkat sekolah
Kebijakan Desentralisasi Pendidikan dan
Kendala Pelaksanaan

10. Masalah-masalah yang berkaitan dengan subtansi manajemen
pendidikan dan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

11. KURIKULUM

12. SUMBER DAYA MANUSIA

13. DANA, SARANA, DAN PRASARANA PENDIDIKAN

14. Organisasi Kelembagaan
Soewartoyo, dkk. ( 2003:80-81) ( dalam buku otonomi pendidikan )

15. MASALAH PERUNDANG-UNDANGAN

16. MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

17. KONSEP MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Manajemen berbasis sekolah atau school based
management adalah suatu pendekatan yang
bertujuan merancang kembali pengelolaan
sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada
kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam upaya peningkatan kinerja
sekolah (Nanang Fatah dan H. Mohammad Ali,
2007: 1.5).

18. Pada umumnaya MBS dimaknai sebagai berikut:

19. Karakteristik dasar manajemen berbasis
sekolah adalah pemberian otonomi yang
luas kepada sekolah, partisipasi
masyarakat dan orang tua peserta didik
yang tinggi, kepemimpinan kepala sekolah
yang profesional, dan tim kerja yang
profesional (E. Mulyasa, 2009: 36).

20. MBS memiliki karakteristik yang sama dengan
sekolah yang efektif, yaitu:

21. Prinsip-prinsip pelaksanaan manajemen
berbasis sekolah: