Efucation.in high school

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Ketika perencanaan pendidikan dikerjakan dan struktur organisasi
persekolahannyapun disusun guna memfasilitasi perwujudan tujuan pendidikan, serta
para anggota organisasi, pegawai atau karyawan dipimpin dan dimotivasi untuk men-
sukseskan pencapaian tujuan, tidak dijamin selamanya bahwa semua kegiatan akan
berlangsung sebagaimana yang direncanakan.
Pengawasan sekolah itu penting karena merupakan mata rantai terakhir dan
kunci dari proses manajemen. Kunci penting dari proses manajemen sekolah yaitu
nilai fungsi pengawasan sekolah terletak terutama pada hubungannya terhadap pe-
rencanaan dan kegiatan-kegiatan yang didelegasikan (Robbins 1997).
Fungsi pengawas pendidikan sudah saatnya direvitalisasi. Selama ini
pengawas pendidikan hanya menjalankan tugas tehnis-administratif. Bukan menjadi
agen yang mendorong munculnya gagasan-gagasan segar bagi upaya transformasi
pendidikan. Relasi yang dibangun juga top down, searah, dan tidak dialogis, terutama
dengan kepala sekolah. Kini mendesak melahirkan pengawas yang kaya ide, terbuka,
dan bisa melakukan pengawasan secara partisipatif.
Tugas pokok pengawas pada dasarnya ada tiga; mengawasi, menilai, dan
membina. Sekilas tidak ada masalah dalam tugas pokok ini. Semuanya baik-baik saja.
Tetapi akan krusial ketika ditanyakan, bagaimana tugas pokok itu dilakukan?
Eksistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum. Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan
pejabat fungsional itu. Selain itu, Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara
Nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001) dan
Keputuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 (disempurnakan
dengan keputusan nomor 097/U/2001) merupakan menetapan pengawas sebagai

2. 2
pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini. Jika ditilik sejumlah peraturan dan
perundang-undangan yang ada, yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara
hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya. Dengan demikian,
tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan
eksistensi pengawas sekolah.
Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, keberadaan pengawas
sekolah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan berarti pengawas sekolah terbebas
dari berbagai masalah. Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah
setelah terjadinya desentralisasi penangan pendidikan. Institusi ini sering dijadiakn
sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah aparatur
yang tidak terpakai lagi (kasarnya: pejabat rongsokan). Selain itu, pengawas sekolah
belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota.
Hal yang paling mengenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas
sekolah dalam anggaran belanja daerah (kabupaten/kota). Sekurang-kurangnya
fenomena itu masih terlihat sampai sekarang.
Penodaan terhadap institusi pengawas sekolah dan belum difungsikannya para
pengawas sekolah secara optimal bak lingkaran yang tidak berujung berpangkal.
Lingkaran itu susah dicari awalnya dan sulit ditemukan akhirnya. Tidak ada ujung
dan tidak ada pangkal. Akan tetapi, jika dimasuki lebih dalam, inti permasalahannya
dapat ditemukan. Institusi pengawas sekolah adalah institusi yang sah. Keabsahannya
itu diatur oleh ketentuan yang berlaku. Seyogyanya, aturan-aturan itu tidak boleh
dilanggar oleh manajemen atau birokrasi yang mengurus pengawas sekolah. Aturan
itu ternyata sangat lengkap. Mulai dari aturan merekrut calon pengawas, sampai
kepada memberdayakan dan menfugsikan pengawas sekolah untuk operasional
pendidikan, ternyata sudah ada aturannya. Pelecehan atau pelanggaran terhadap
aturan-aturan yang ada itulah yang merupakan titik pangkal permasalahan pengawas
sekolah sebagai institusi di dalam sistem pendidikan.
Kini, masa kerja atau jabatan pengawas sekolah dapat diperpanjang hingga
usia 60 tahun, dari batas sebelumnya yakni 56 tahun. Hal tersebut mengacu pada

3. 3
Peraturan Pemerintah (PP) No 44 tahun 2011 tentang perubahan PP No 32 tahun
1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS).
Dalam PP No 44 tahun 2011 pasal 4 ayat 1 menyebutkan, batas usia pensiun
dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Lalu, pada pasal 4
ayat 2 huruf b (4) ditegaskan usia pensiun bisa diperpanjang hingga 60 tahun bagi
PNS yang memangku jabatan pengawas sekolah mulai jenjang TK hingga SMA.
1.2 Tujuan
Secara umum kajian ini bertujuan untuk memperjelas Mengkaji peran, fungsi
pengawas sekolah dalam sistem pendidikan di Indonesia.
1.3 Landasan Hukum
Dasar hukum dalam mengkaji profesi Pengawas adalah sebagai berikut:
a. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2011 yang merupakan perubahan dari
PP no 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pengawas.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem
pendidikan nasional
c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional
pendidikan
d. Permendiknas Republik Indonesia nomor 12 tahun 2007 tentang standar
pengawas sekolah/madrasah
e. Permendiknas nomor 19 Tahun 2005 tentang penetapan jabatan fungsional
Pengawas Sekolah
f. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 tentangPemenuhan beban kerja Guru
dan Pengawas satuan Pendidikan

4. 4
BAB II
KAJIAN TEORI
2.1 Pengertian Pengawas
Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk
meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan
dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila
ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan
(Robbins 1997). Pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan
untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna
menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki (Wagner dan Hollenbeck
dalam Mantja 2001).
Oleh karena itu mudah dipahami bahwa pengawasan pendidikan adalah fungsi
manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan, seperti halnya fungsi manajemen
lainnya (Mantja 2001). Berdasarkan konsep tersebut, maka proses perencanaan yang
mendahului kegiatan pengawasan harus dikerjakan terlebih dahulu. Perencanaan yang
dimaksudkan mencakup perencanaan: pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan
mekanisme, sehingga perencanaan dan pengawasan memiliki standard dan tujuan
yang jelas.
Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu sekolah. Sahertian
(2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari
usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-
guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki
kualitas proses dan hasil pembelajaran. Burhanuddin (1990:284) memperjelas hakikat
pengawasan pendidikan pada hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan
yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder
pendidikan terutama guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan
aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus berdasarkan
penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam

5. 5
dengan acuan perencanan program pembelajaran yang telah dibuat. Proses bantuan
yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu
penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan
yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar
mengajar.
Pengawas satuan pendidikan/sekolah adalah pejabat fungsional yang
berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan
terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya
meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan
pendidikan (Pandong, A. 2003). Dalam satu kabupaten/kota, pengawas sekolah
dikoordinasikan dan dipimpin oleh seorang koordinator pengawas (Korwas) sekolah/
satuan pendidikan (Muid, 2003).
Pengawas sekolah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam
jabatan pengawas sekolah (PP 74 tahun 2008). Pengawasan adalah kegiatan
pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program
pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan
dan pelatihan profesional guru.
Aktivitas pengawas sekolah selanjutnya adalah menilai dan membina
penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah satuan pendidikan/sekolah tertentu baik
negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya. Penilaian itu dilakukan
untuk penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan
terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Sedangkan kegiatan pembinaan
dilakukan dalam bentuk memberikan arahan, saran dan bimbingan (Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 tanggal
6 Februari 1998).
Dengan menyadari pentingnya upaya peningkatan mutu dan efektifitas
sekolah dapat (dan memang tepat) dilakukan melalui pengawasan. Atas dasar itu
maka kegiatan pengawasan harus difokuskan pada perilaku dan perkembangan siswa
sebagai bagian penting dari: kurikulum/mata pelajaran, organisasi sekolah, kualitas

6. 6
belajar mengajar, penilaian/evaluasi, sistem pencatatan, kebutuhan khusus,
administrasi dan manajemen, bimbingan dan konseling, peran dan tanggung jawab
orang tua dan masyarakat (Law dan Glover 2000). Lebih lanjut Ofsted (2005)
menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standard dan prestasi
yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar,
kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa,
kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.
Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa kepengawasan merupakan
kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab
dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga
yang dibinanya. Seseorang yang diberi tugas tersebut disebut pengawas atau
supervisor. Dalam bidang kependidikan dinamakan pengawas sekolah atau pengawas
satuan pendidikan. Pengawasan perlu dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan
mutu pendidikan secara berkesinambungan pada sekolah yang diawasinya.
Indikator peningkatan mutu pendidikan di sekolah dilihat pada setiap
komponen pendidikan antara lain: mutu lulusan, kualitas guru, kepala sekolah, staf
sekolah (Tenaga Administrasi, Laboran dan Teknisi, Tenaga Perpustakaan), proses
pembelajaran, sarana dan prasarana, pengelolaan sekolah, implementasi kurikulum,
sistem penilaian dan komponen-lainnya. Ini berarti melalui pengawasan harus terlihat
dampaknya terhadap kinerja sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya.
Itulah sebabnya kehadiran pengawas sekolah harus menjadi bagian integral dalam
peningkatan mutu pendidikan, agar bersama guru, kepala sekolah dan staf sekolah
lainnya berkolaborasi membina dan mengembangkan mutu pendidikan di sekolah
yang bersangkutan seoptimal mungkin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas
Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan
penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik

7. 7
supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan
fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang harus dilaksanakan pengawas yakni:
1. Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala
sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah,
2. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta
pengembangannya,
3. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan
sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.
Mengacu pada SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional
pengawas dan angka kreditnya, Keputusan bersama Mendikbud nomor 03420/O/1996
dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang
petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas serta Keputusan Mendikbud
nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas
sekolah dan angka kreditnya, dapat dikemukakan tentang tugas pokok dan tanggung
jawab pengawas sekolah yang meliputi:
1. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai
dengan penugasannya pada TK, SD, SLB, SLTP dan SLTA.
2. Meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar/bimbingan dan hasil prestasi
belajar/bimbingan siswa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
Tugas pokok yang pertama merujuk pada supervisi atau pengawasan
manajerial sedangkan tugas pokok yang kedua merujuk pada supervisi atau
pengawasan akademik. Pengawasan manajerial pada dasarnya memberikan
pembinaan, penilaian dan bantuan/bimbingan mulai dari rencana program, proses,
sampai dengan hasil. Bimbingan dan bantuan diberikan kepada kepala sekolah dan
seluruh staf sekolah dalam pengelolaan sekolah atau penyelenggaraan pendidikan di
sekolah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Pengawasan akademik berkaitan
dengan membina dan membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses
pembelajaran/bimbingan dan kualitas hasil belajar siswa.

8. 8
Sedangkan wewenang yang diberikan kepada pengawas sekolah meliputi: (1)
memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi, (2)
menetapkan tingkat kinerja guru dan tenaga lainnya yang diawasi beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, (3) menentukan atau mengusulkan program
pembinaan serta melakukan pembinaan. Wewenang tersebut menyiratkan adanya
otonomi pengawas untuk menentukan langkah dan strategi dalam menentukan
prosedur kerja kepengawasan. Namun demikian pengawas perlu berkolaborasi
dengan kepala sekolah dan guru agar dalam melaksanakan tugasnya sejalan dengan
arah pengembangan sekolah yang telah ditetapkan kepala sekolah.
Berdasarkan kedua tugas pokok di atas maka kegiatan yang dilakukan oleh
pengawas antara lain:
1. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap
tahunnya pada sekolah yang dibinanya.
2. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan
siswa dan kemampuan guru.
3. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses
pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap
perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa.
4. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber
daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah.
5. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses
pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan
hasil belajar/ bimbingan siswa.
6. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaran pendidikan di
sekolah binaannya mulai dari penerimaan siswa baru, pelaksanaan
pembelajaran, pelaksanaan ujian sampai kepada pelepasan lulusan/pemberian
ijazah.

9. 9
7. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan
melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder
lainnya.
8. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan
kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya.
9. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam
memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan
penyelenggaraan pendidikan.
Berdasarkan uraian di atas maka tugas pengawas mencakup: (1) inspecting
(mensupervisi), (2) advising (memberi advis atau nasehat), (3) monitoring
(memantau), (4) reporting (membuat laporan), (5) coordinating (mengkoordinir) dan
(6) performing leadership dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas
pokok tersebut (Ofsted, 2003).
Tugas pokok inspecting (mensupervisi) meliputi tugas mensupervisi kinerja
kepala sekolah, kinerja guru, kinerja staf sekolah, pelaksanaan kurikulum/mata
pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya,
manajemen sekolah, dan aspek lainnya seperti: keputusan moral, pendidikan moral,
kerjasama dengan masyarakat.
Tugas pokok advising (memberi advis/nasehat) meliputi advis mengenai
sekolah sebagai sistem, memberi advis kepada guru tentang pembelajaran yang
efektif, memberi advis kepada kepala sekolah dalam mengelola pendidikan, memberi
advis kepada tim kerja dan staf sekolah dalam meningkatkan kinerja sekolah,
memberi advis kepada orang tua siswa dan komite sekolah terutama dalam
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.
Tugas pokok monitoring/pemantauan meliputi tugas: memantau penjaminan/
standard mutu pendidikan, memantau penerimaan siswa baru, memantau proses dan
hasil belajar siswa, memantau pelaksanaan ujian, memantau rapat guru dan staf

10. 10
sekolah, memantau hubungan sekolah dengan masyarakat, memantau data statistik
kemajuan sekolah, memantau program-program pengembangan sekolah.
Tugas pokok reporting meliputi tugas: melaporkan perkembangan dan hasil
pengawasan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi dan/atau
Nasional, melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke masyarakat publik,
melaporkan perkembangan dan hasil pengawasan ke sekolah binaannya.
Tugas pokok coordinating meliputi tugas: mengkoordinir sumber-sumber
daya sekolah baik sumber daya manusia, material, financial dll, mengkoordinir
kegiatan antar sekolah, mengkoordinir kegiatan preservice dan in service training
bagi Kepala Sekolah, guru dan staf sekolah lainnya, mengkoordinir personil
stakeholder yang lain, mengkoordinir pelaksanaan kegiatan inovasi sekolah.
Tugas pokok performing leadership/memimpin meliputi tugas: memimpin
pengembangan kualitas SDM di sekolah binaannya, memimpin pengembangan
inovasi sekolah, partisipasi dalam memimpin kegiatan manajerial pendidikan di
Diknas yang bersangkutan, partisipasi pada perencanaan pendidikan di
kabupaten/kota, partisipasi pada seleksi calon kepala sekolah/calon pengawas,
partisipasi dalam akreditasi sekolah, partisipasi dalam merekruit personal untuk
proyek atau program-program khusus pengembangan mutu sekolah, partisipasi dalam
mengelola konflik di sekolah dengan win-win solution dan partisipasi dalam
menangani pengaduan baik dari internal sekolah maupun dari masyarakat. Itu semua
dilakukan guna mewujudkan kelima tugas pokok di atas.
Berdasarkan uraian tugas-tugas pengawas sebagaimana dikemukakan di atas,
maka pengawas satuan pendidikan banyak berperan sebagai: (1) penilai, (2) peneliti,
(3) pengembang, (4) pelopor/inovator, (5) motivator, (6) konsultan, dan (7)
kolaborator dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah binaannya.
Dikaitkan dengan tugas pokok pengawas sebagai pengawas atau supervisor akademik
yaitu tugas pokok supervisor yang lebih menekankan pada aspek teknis pendidikan
dan pembelajaran, dan supervisor manajerial yaitu tugas pokok supervisor yang lebih

11. 11
menekankan pada aspek manajemen sekolah dapat dimatrikkan dalam tabel berikut
ini.
Rincian Tugas Pengawasan akademik Pengawasan Manajerial
Inspecting/
Pengawasan
1. Pelaksanaan kurikulum
mata pelajaran
2. Proses pembelajaran/
praktikum/ studi lapangan
3. Kegiatan ekstra kurikuler
4. Penggunaan media, alat
bantu dan sumber belajar
5. Kemajuan belajar siswa
6. Lingkungan belajar
1. Pelaksanaan
kurikulum sekolah
2. Penyelenggaraan
dministrasi sekolah
3. Kinerja kepala sekolah
dan staf sekolah
4. Kemajuan pelaksanaan
pendidikan di sekolah
5. Kerjasama sekolah
dengan masyarakat
Advising/
Menasehati
1. Menasehati guru dalam
pembelajaran/bimbingan
yang efektif
2. Guru dalam meningkatkan
kompetensi professional
3. Guru dalam melaksanakan
penilaian proses dan hasil
belajar
4. Guru dalam melaksanakan
penelitian tindakan kelas
5. Guru dalam meningkatkan
kompetensi pribadi, sosial
dan pedagogik
1. Kepala sekolah di
dalam mengelola
pendidikan
2. Kepala sekolah dalam
melaksanakan inovasi
pendidikan
3. Kepala sekolah dalam
peningkatan
kemamapuan
professional kepala
sekolah
4. Menasehati staf
sekolah dalam

12. 12
melaksanakan tugas
administrasi sekolah
5. Kepala sekolah dan
staf dalam
kesejahteraan sekolah
Monitoring/
Memantau
1. Ketahanan pembelajaran
2. Pelaksanaan ujian mata
pelajaran
3. Standar mutu hasil belajar
siswa
4. Pengembangan profesi
guru
5. Pengadaan dan
pemanfaatan sumber-
sumber belajar
1. Penyelenggaraan
kurikulum
2. Administrasi sekolah
3. Manajemen sekolah
4. Kemajuan sekolah
5. Pengembangan SDM
sekolah
6. Penyelenggaraan ujian
sekolah
7. Penyelenggaraan
penerimaan siswa baru
Coordinating/
mengkoordinir
1. Pelaksanaan inovasi
pembelajaran
2. Pengadaan sumber-sumber
belajar
3. Kegiatan peningkatan
kemampuan profesi guru
1. Mengkoordinir
peningkatan mutu
SDMsekolah
2. Penyelenggaraan
inovasi di sekolah
3. Mengkoordinir
akreditasi sekolah
4. Mengkoordinir
kegiatan sumber daya
pendidikan
Reporting 1. Kinerja guru dalam 1. Kinerja kepala

13. 13
melaksanakan
pembelajaran
2. Kemajuan belajar siswa
3. Pelaksanaan tugas
kepengawasan akademik
sekolah
2. Kinerja staf sekolah
3. Standar mutu
pendidikan
4. Inovasi pendidikan
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan
fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.
Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan
dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu
pembelajaran dan bimbingan di sekolah.
Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: (1)
merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, (2) melaksanakan kegiatan
pembelajaran/ bimbingan, (3) menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, (4)
memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan,
(5) memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta
didik, (6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (7) memberikan
bimbingan belajar pada peserta didik, (8) menciptakan lingkungan belajar yang
menyenangkan, (9) mengembangkan dan memanfaatkan alat Bantu dan media
pembelajaran dan atau bimbingan, (10) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (11)
mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model,
pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, (12) melakukan penelitian praktis bagi
perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan (13) mengembangkan inovasi pembelajar-
an/bimbingan.
Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas
hendaknya berperan sebagai:
1. Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan
bimbingan di sekolah binaannya

14. 14
2. Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan
bimbingan di sekolah binaannya
3. Konsultan pendidikan di sekolah binaannya
4. Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah
5. Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah
Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek
pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan
efektivitas sekolah yang mencakup: (1) perencanaan, (2) koordinasi, (3) pelaksanaan,
(3) penilaian, (5) pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya
lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf
sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: (1) administrasi
kurikulum, (2) administrasi keuangan, (3) administrasi sarana
prasarana/perlengkapan, (4) administrasi personal atau ketenagaan, (5) administrasi
kesiswaan, (6) administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (7) administrasi
budaya dan lingkungan sekolah, serta (8) aspek-aspek administrasi lainnya dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi supervisi
manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:
1. Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi,
pengembangan manajemen sekolah,
2. Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi
sekolah binaannya
3. Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya
4. Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan
2.3 Kualifikasi Pengawas Sekolah
1. Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidai-yah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi;

15. 15
b. 1) Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan
pengalaman kerja minimum de-lapan tahun di TK/RA atau kepala
sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 ta-hun, untuk
menjadi pengawas TK/RA;
2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan
pengalaman kerja minimum de-lapan tahun di SD/MI atau kepala
sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk
menjadi pengawas SD/MI;
c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas
satuan pendidikan;
e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang
dapat diperoleh melalui uji kom-petensi dan atau pendidikan dan
pelatihan fung-sional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan
pemerintah; dan
f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.
2. Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Sekolah Me-nengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Se-
kolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah
sebagai berikut :
a. Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan
berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada
perguruan tinggi terakreditasi;
b. 1) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagaiguru SMP/MTs
dengan pengalaman kerja mi-nimum delapan tahun dalam rumpun
mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau ke-pala sekolah
SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi
penga-was SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;

16. 16
2) Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan
pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA
dengan pengalaman kerja minimum 4 ta-hun, untuk menjadi pengawas
SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
3) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK
dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata
pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau ke-pala sekolah
SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk
menjadi penga-was SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata
pelajarannya;
c. Memiliki pangkat minimum penata, golonganruang III/c;
d. Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas
satuan pendidikan;
e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang
dapat diperoleh melalui uji kom-petensi dan atau pendidikan dan
pelatihan fung-sional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan
pemerintah; dan
f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan
2.4 Kompetensi Pengawas Sekolah
1. Kompetensi Kepribadian
a. Menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas satuan
pendidikan yang professional
b. Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan
dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas profesinya
c. Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang profesinya.

17. 17
2. Supervisi Manajerial
a. Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan.
b. Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan
program sekolah-sekolah binaannya.
c. Menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.
d. Membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan
manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
e. Membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan
pendidikan meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran,
pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan,
keuangan,lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat.
f. Membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu
pendidikan di sekolah.
g. Membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung
jawabnya.
h. Memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru dan tenaga
kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
i. Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah
binaannnya dan menindak lanjutinya untuk perbaikan mutu pendidikan
dan program pengawasan berikutnya.
j. Mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan
kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
k. Menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan
kepala sekolah.
l. Memantau pelaksanaan inovasi dan kebijakan pendidikan pada sekolah-
sekolah binaannya.

18. 18
3. Supervisi Akademik
a. Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan
perkembangan bidang ilmu yang menjadi isi tiap bidang
pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang
termasuk dalam rumpunnya.
b. Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan
kecenderungan perkembangan proses pembelajaran tiap bidang
pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang
termasuk dalam rumpunnya.
c. Membimbing guru dalam menentukan tujuan pendidikan yang sesuai,
berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap bidang
pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang
termasuk dalam rumpunnya.
d. Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan/
mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk
rumpunnya berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi
dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
e. Menggunakan berbagai pendekatan/metode/ teknik dalam memecahkan
masalah pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata
pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam
rumpunnya.
f. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan
startegi/metode/teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai
potensi peserta didik melalui bidang pengembangan/mata pelajaran
SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
g. Membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) untuk
tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah
menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

19. 19
h. Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pendidikan
yang sesuai untuk menyajikan isi tiap bidang pengembangan/mata
pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam
rumpunnya.
i. Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk
pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata
pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
j. Membimbing guru dalam melaksanakan strategi/metode/teknik
pembelajaran yang telah direncanakan untuk tiap bidang pengembangan/
mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk
dalam rumpunnya.
k. Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas,
laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi
peserta didik pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata
pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
l. Membimbing guru dalam merefleksi hasil-hasil yang dicapai, kekuatan,
kelemahan, dan hambatan yang dialami dalam pembelajaran yang telah
dilaksanakan.
m. Membantu guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan
memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan mata
pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam
rumpunnya.
4. Evaluasi Pendidikan
a. Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai
untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam
rumpunnya.
b. Membimbing guru dalam menentukan kriteria dan indikator keberhasilan
pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk
dalam rumpunnya.

20. 20
c. Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada satuan
pendidikan yang menjadi binaannya
d. Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap
bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
e. Menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan.
f. Menilai kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya.
g. Menilai kinerja sekolah dan menindaklanjuti hasilnya untuk keperluan
akreditasi sekolah.
h. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja sekolah, kinerja
kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah.
i. Memantau pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, bimbingan dan hasil
belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan
pada sekolah binaannya
j. Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan
pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata yang
termasuk dalam rumpunnya
k. Memberikan saran kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah
dalam meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil penilaian.
5. Penelitian dan Pengembangan
a. Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam
pendidikan.
b. Menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk diteliti baik untuk
keperluan tugas pengawasan, pemecahan masalah pendidikan, dan
pengembangan profesi.
c. Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian
kualitatif maupun proposal penelitian kuantitatif.
d. Melaksanakan penelitian pendidikan baik untuk keperluan pemecahan
masalah pendidikan, perumusan kebijakan pendidikan maupun untuk
pengembangan profesi.

21. 21
e. Mengolah dan menganalisis data penelitian pendidikan baik data kualitatif
maupun data kuantitatif.
f. Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas,
baik perencanaan maupun pelaksanaannya.
g. Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang
pendidikan/kepengawasan.
h. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian pada forum kegiatan ilmiah baik
lisan maupun tulisan.
i. Membina guru dalam menyusun karya tulis ilmiah dalam bidang
pendidikan dan pembelajaran.
j. Membuat artikel ilmiah untuk dimuat pada jurnal.
k. Menulis buku/modul untuk bahan pengawasan.
l. Menyusun pedoman/panduan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas
pengawasan.
6. Sosial
a. Menyadari akan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam
rangka meningkatkan kualitas diri dan profesinya.
b. Menangani berbagai kasus yang terjadi di sekolah atau di masyarakat .
c. Aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti APSI, PGRI, ISPI dan
organisasi kemasyarakatan lainnya.
2.5 Pengembangan Karir Pengawas Sekolah
Jabatan sebagai pengawas sekolah merupakan suatu jabatan penting dijajaran
pendidikan nasional, terlebih dalam era otonomi daerah karena dengan adanya
pengawasan maka akan lebih menjamin tercapainya standar kompetensi peserta didik
yang mengacu pada Standar Kompetensi Nasional. Untuk itu jabatan pengawas
sekolah membutuhkan kemampuan sepenuhnya atau pekerjaan yang harus dilakukan
secara all out dari seorang pegawai. Selain itu dengan mengingat tuntutan kompetensi
yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah maka pengangkatan seorang

22. 22
pengawas dilakukan selektif dan dipilih dari personil yang memiliki kemampuan
mumpuni, bukan sekedar karena sudah mendekati masa pensiun dan tinggal sisa-sisa
tenaga. Dengan demikian jabatan pengawas sekolah merupakan jabatan karir yang
perlu ditekuni dan dikembangkan secara berkelanjutan. Karir kepengawasan sekolah
seperti diatur dalam Kepmen PAN No. 118 tahun 1996 pasal 6 mengikuti jenjang
jabatan Pengawas Sekolah Pratama, Pengawas Sekolah Muda, Pengawas Sekolah
Madya dan Pengawas Sekolah Utama. Namun demikian apabila dibutuhkan
berdasarkan kepentingan dinas ataupun untuk menambah pengetahuan, pengalaman
dan pengembangan karir sendiri maka pengawas sekolah dapat dipindahkan ke
jabatan struktural atau fungsional lainnya sepanjang memenuhi peraturan perudang-
undangan yang berlaku (Kepmen PAN No. 118/1996 pasal 27).
Jadi alur karir seorang pengawas sekolah bisa bersifat linier atau lurus
mengikuti jenjang jabatan pengawas sekolah atau bisa berjalan zig-zag ke jabatan
struktural atau fungsional lainnya. Seringkali alur jenjang yang tidak linier ini
diperlukan untuk lebih memotivasi kerja seorang pengawas sekolah, dengan motivasi
kerja yang tinggi maka akan diperoleh hasil kerja yang optimal pula. Mengingat alur
karir yang demikian tadi maka seorang pengawas sekolah dan pejabat struktural yang
membawahinya juga dituntut untuk memikirkan dan merancang pengembangan karir
seorang pengawas sekolah. Dengan menjadi pengawas sekolah maka seseorang tetap
dapat menunjukkan prestasinya yang akan menumbuhkan kebanggaan tersendiri bagi
dirinya, bagi korpsnya maupun bagi nusa dan bangsa.

23. 23
BAB III
ANALSIS JABATAN PENGAWAS SEKOLAH
3.1 Analisis Jabatan Pengawas Sekolah
Dalam menganalisis jabatan pengawas sekolah, saya menggunakan model
analisis SWOT yang di tulis dalam bentuk tabel sebagai berikut:
No Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman
1
Pengawas sekolah
memiliki peran
yang signifikan
dan strategis
dalam proses dan
hasil pendidikan
yang bermutu di
sekolah
Banyak pengawas
yang belum
memenuhi berbagai
dimensi kompetensi
pengawas sekolah
Pengembangan
karir pengawas
sekolah jelas
Keberadaan
pengawas sekolah
juga sering
dikeluhkan, karena
dinilai justru sering
mencari-cari
kesalahan daripada
mendukung sekolah
dan para guru yang
punya ide untuk
melakukan
terobosan.
2
Memiliki
organisasi profesi,
seperti Asosiasi
Pengawas
Sekolah Indonesia
(APSI),
Kelompok Kerja
Pengawas
Sekolah (KKPS)
dan MUsyawarah
Kerja Pengawas
Sekolah (MKPS)
Jabatan pengawas
diangkat dari guru,
sedangkan jurusan
administrasi yang
mengkaji tentang
manajemen sekolah,
termasuk pengawasan,
tidak ditujukan untuk
menjadi guru
Jabatan pengawas
sekolah dapat
dipindahkan ke
jabatan struktural
atau fungsional
lainnya sepanjang
memenuhi
peraturan
perudang-undangan
yang berlaku
(Kepmen PAN No.
118/1996 pasal 27)
3
Jabatan pengawas
hanya dijadikan
jabatan parkir kepala
yang berakhir masa
jabatannya, dan tidak
ingin kembali jadi
guru lagi
Masa kerja atau
jabatan pengawas
sekolah dapat
diperpanjang
hingga usia 60
tahun, dari batas
sebelumnya yakni

24. 24
56 tahun. Hal
tersebut mengacu
pada Peraturan
Pemerintah (PP)
No 44 tahun 2011
tentang perubahan
PP No 32 tahun
1979 tentang
pemberhentian
pegawai negeri
sipil (PNS).
3.2 Solusi Permasalahan dalam Jabatan Pengawas Sekolah
Setelah di analisis menggunakan analisis SWOT, terdapat beberapa kelemahan dan
ancaman dari jabatan pengawas yang patut untuk diperbaiki dan diantisipasi. Beberapa solusi
untuk permasalahan di atas adalah:
1. Permasalahan yang terjadi adalah banyak pengawas yang kurang memenuhi
kompetensi yang telah ditetapkan, karena memang pada dasarnya mereka di angkat
dari guru, yang hanya di bekali kompetensi kompetensi untuk mengajar. Maka
langkah untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memasukan para calon
pengawas ke jurusan yang relevan pada institusi yang di pilih, yang mendalami
tentang pengawasan, supervisi, perencanaan, dll. Sementara bagi pengawas yang
sudah diangkat bisa dikutsertakan dalam diklat-diklat tentang pengawasan.
2. Jurusan administrasi pendidikan merupakan jurusan yang sangat relevan dengan
jabatan pegawas. Karena terdapat mata kuliah-mata kuliah yang menjadi kompetensi
yang harus dimilik oleh seorang pengawas. Namun yang menjadi masalah, jabatan
pengawas diangkat dari Guru, sedangkan lulusan administrasi pendidikan tidak
ditujukan untuk menjadi guru. Jabatan pengawas sangat sesuai dengan profil
administrasi pendidikan, namun berbenturan dengan kebijakan yang ada. Mungkin
salah satu solusinya adalah, merubah kebijakan yang ada, walaupun prosesnya sangat
sulit dan tidak semudah membalikan telapak tangan.
3. Para kepala sekolah.guru menganggap jabatan pengawas hanya sekedar jabatan
pengisi kekosongan di akhir masa jabatan. Paradigma inilah yang harus dirubah,
karena jabatan pengawas bukan hanya sekedar jabatan parker para kepala sekolah di

25. 25
akhir masa jabatan, melainkan jabatan profesional yang tidak sembarang orang bias
mengisis, karena berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan , khususnya
sekolah.
4. Paradigma guru juga harus di ubah. Guru menganggap kerja pengawas hanya
mencari kesalahan-kesalahan sekolah saja. Padahal terdapat peranan besar dari
seorang pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah

26. 26
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
Pengawas sekolah merupakan jabatan professional yang tidak bisa di isi
sembarangan oleh siapapun. Pengawas sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam
peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tugas Pokok dan fungsi pengawas juga tidak bisa
di pandang sebelah mata. Beberapa kompetensi harus di kuasai oleh seorang pengawas demi
menunjang kinerja yang optimal. Serta dalam pengangkatan seorang pengawas, telah
ditentukan kualifikasinya sesuai dengan permendiknas yang berlaku.
4.2 Saran
Saran dalam makalah ini adalah jabatan pengawas merupakan jabatan professional
yang memiliki kualifikasi, kompetensi, lisensi, serta asosiasi yang jelas. Selayaknya diisi oleh
orang yang berkompeten didalam bidangnya, serta pengawas yang sudah ada saat ini harus
lebih ditingkatkan dalam hal penguasaan tugas pokok dan fungsi sorang pengawas itu sendiri.

27. 27
DAFTAR PUSTAKA
 http://www.oocities.org/pengembangan_sekolah/pengawas.html
 http://www.scribd.com/doc/12693341/Optimalisasi-Potensi-Pengawas-Ya2tz
 http://zulkarnainidiran.wordpress.com/2009/07/03/peranan-pengawas-
sekolah-dalam-meningkatkan-mutu-pendidikan/
 http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=106121
 http://edukasi.kompas.com/read/2012/05/05/13370282/Kinerja.Pengawas.Sek
olah.Dikeluhkan
 Fattah, Nanang (2008). Landasan Manajemen Pendidikan. Cet. Ke-9
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya)
 Suhardan, Dadang (2010). Supervisi Profesional, Layanan dalam
Meningkatkan Mutu Pengajaran di Era Otonomi Daerah). Cet. Ke-3
(Bandung, Alfabeta)