Dokumen tersebut membahas tentang ilmu kedokteran forensik, yang merupakan ilmu yang mempelajari penerapan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Ilmu ini membantu mengungkap proses tindak pidana, identitas korban, dan identitas pelaku dengan memeriksa barang bukti medis seperti darah, sperma, sel kulit, dan lainnya. Dokter memiliki peran penting dalam memberikan keterangan ahli baik secar

1. ILMU
KEDOKTERAN
FORENSIK
Oleh
Sofwan Dahlan

2. THE POLICE POWER
(KEKUASAAN KEPOLISIAN)
The power of the state to protect the health,
safety, morals and general welfare of its citizen
• melindungi kesehatan
• melindungi keamanan / keselamatan
• melindungi moral
• melindungi kesejahteraan umum
TUGAS POLISI disini ialah melakukan:
• tindakan preventif thd kejahatan yg belum terjadi
• tindakan repressif thd kejahatan yg sudah terjadi,
yaitu:
Polisi perlu tahu ilmu forensik,
atau minta bantuan ahli forensik.
• penyelidikan;
• penyidikan; dan
• penyidikan tamb.

3. DEFINISI
Ilmu Kedokteran Forensik adalah:
ilmu yang mempelajari penerapan ilmu
kedokteran untuk kepentingan peradilan
(medicine for the law).
Sebutan lain: Forensic Medicine, Medical
Jurisprudence, atau Medicina Forense.
Forense berasal dari kata “forum”, yang
artinya sidang pengadilan.

4. ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
Ilmu Kedokteran Forensik merupakan disiplin me-
dis, bukan disiplin hukum, namun aplikasinya untuk
membantu proses peradilan agar suatu perkara bisa
menjadi terang (medicine for the law).
Hukum Kedokteran (Medical Law) merupakan
disiplin hukum, yaitu bagian dari Hukum Kesehatan
yang mengatur semua aspek yang berkaitan dengan
profesi kedokteran (law regulating the practice of
medicine).
Hukum Kesehatan (Health Law) juga merupakan
disiplin hukum, yaitu hukum yang mengatur semua
aspek yang berkaitan dengan upaya kesehatan.

5. UPAYA KESEHATAN
Aspeknya t.a: Hukumnya disebut:
o Kedokteran Medical Law
o Keperawatan Nurse Law
o Perumahsakitan Hospital Law
o Lingkungan Hidup Environmental Health
Law
o Makanan & Obat Food and Drug Law
o Kesehatan Jiwa Mental Health Law
o Kesehatan Kerja Occupational Health
Law
o DLL

6. FORENSIC SCIENCES (Ilmu-Ilmu Forensik),
terdiri dari:
• Ilmu Kimia Forensik
• Ilmu Fisika Forensik
• Ilmu Kedokteran Forensik
• Ilmu Kedokteran Gigi Forensik
• Ilmu Psikiatri Forensik
• Daktiloskopi
• Balistik
• DLL
Sering disebut the Mother of Forensic Sciences
perlu dikuasai oleh
penegak hukum
bila tidak, maka
penegak hukum
perlu minta bantuan
ahli yang menguasai
ilmu forensik

7. TUJUAN MEMPELAJARI
ILMU KEDOKTERAN FORENSIK
1. Memahami betapa pentingnya peranan ilmu
kedokteran dan Dr dalam membantu mengungkap
perkara pidana.
2. Mengerti pada kasus yang bagaimana diperlukan
bantuan ilmu kedokteran dan Dr.
3. Mengerti status Dr dalam proses peradilan pidana.
4. Mengerti tatalaksana meminta bantuan kepada Dr
(dalam kapasitasnya sebagai AHLI).
5. Mengerti prinsip-prinsip pemeriksaan forensik.
6. Mampu memahami keterangan yang diberikan Dr.
7. Mengerti batas kemampuan Dr dalam membantu
proses peradilan pidana.

8. KEGUNAAN FORENSIC SCIENCES
1. Membantu menentukan apakah suatu peristiwa
merupakan tindak pidana atau bukan.
2. Membantu mengungkap PROSES tindak pidana:
a. kapan dilakukan?
b. dimana dilakukan?
c. dengan benda atau senjata apa dilakukan?
d. bagaimana cara melakukan?
e. apa akibatnya, yaitu : - luka ringan?
- luka sedang?
- luka berat?
- meninggal dunia?
3. Membantu mengungkap IDENTITAS KORBAN.
4. Membantu mengungkap IDENTITAS PELAKU.
Point 1) utk penyelidikan. Point 2), 3) dan 4) utk penyidikan.

9. PENYELIDIKAN
Adalah rangkaian tindakan menurut UU utk
mengetahui apakah suatu peristiwa yang
sedang diselidiki itu merupakan tindak pidana
sehingga bisa dilakukan pemeriksaan (yaitu
penyidikan).
Tindakan penyelidikan terdiri atas:
1. Melakukan TKP;
2. Memeriksa saksi-saksi dan barang bukti;
3. Meminta bantuan para ahli, termasuk ahli-
ahli forensik (mis: dokter forensik).

10. PENYIDIKAN
Adalah rangkaian tindakan menurut UU,
untuk mengumpulkan bukti-bukti, supaya
dengan bukti itu perkaranya menjadi terang
dan pelakunya bisa ditangkap.
Tindakan penyidikan terdiri atas:
o mengumpulkan bukti-bukti.
o memberdayakan ahli-ahli forensik yang
dimiliki pihak kepolisian.
o meminta bantuan ahli-ahli forensik yang
tidak dimiliki pihak kepolisian (mis: dokter,
termasuk dokter ahli forensik RS).

11. BANTUAN DOKTER di TKP
Bantuan yang dapat diberikan oleh dokter pada
pemeriksaan di TKP adalah membantu:
1. Menentukan korban sudah mati atau belum.
2. Menentukan cara kematiannya (jika sudah mati),
yaitu:
o pembunuhan;
o bunuh diri; atau
o kecelakaan.
3. Mencari, menemukan dan menyelamatkan barang
bukti untuk kepentingan:
o penyelidikan itu sendiri; maupun
o penyidikan, jika ternyata TINDAK PIDANA.

12. CARA KEMATIAN
A. Pembunuhan:
o letak luka di sembarang tempat pada tubuh.
o sering ada luka tangkis (defensive wounds).
o pakaian di daerah luka ikut terkena senjata.
B. Bunuh diri:
o letak luka pada bagian tubuh yang mematikan
dan dapat terjangkau tangan yang bunuh diri.
o ditemukan luka percobaan (tentative wounds).
o pakaian di daerah luka tidak ikut terkena
senjata.
C. Kecelakaan:
o tidak menunjukkan ciri khas bunuh diri ataupun
pembunuhan.

13. LUKA TANGKIS
Disebabkan oleh reflek ketika sadar mendapat serangan.
Ciri-cirinya:
o letak luka tangkis pada lengan bawah bagian luar atau
tangan bagian luar (punggung tangan).
o jumlah luka tangkis bisa banyak.
o luka tersebut tidak mematikan.
LUKA PERCOBAAN
Disebabkan yang bersangkutan masih mencoba-coba.
Ciri-cirinya:
o letak luka di sekitar luka yang mematikan.
o jumlahnya banyak (multipel).
o kualitas luka dangkal.
o luka percobaan tersebut tidak mematikan.

14. IDENTIFIKASI KORBAN
o Identifikasi Umum:
- jenis kelamin.
- umur.
- tinggi badan.
- golongan darah.
- suku bangsa, dll.
o Identifikasi Personal:
- si Bambang atau bukan.
- si Ahmad atau bukan.
- si Fatimah atau bukan.
Untuk identifikasi personal diperlukan DATA ante-
mortum utk pembanding (sidik jari, gigi geligi, DNA).

15. IDENTIFIKASI PELAKU
Identifikasi pelaku dapat dilaksanakan dengan
memeriksa bahan-bahan medis, misalnya:
o Bercak darah pelaku yang tercecer.
o Sel-sel dari jaringan tubuh pelaku yang berhasil
dicakar oleh korban, misalnya:
- sel kulit.
- sel darah, dll.
o Sperma pelaku.
o Air liur pelaku.
o Rambut pelaku (rambut kepala atau kemaluan).
o Gigi pelaku yang tanggal.
o Jejas gigitan pada korban akibat gigitan pelaku.

16. BANTUAN DOKTER
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
1. Memberikan keterangan tentang:
a. Korban (korban hidup atau mati).
b. Tersangka atau terdakwa, yaitu tentang:
- umur yang sebenarnya (bila ada keraguan).
- kemampuan bertanggung jawab.
- kemampuan melakukan coitus.
- pelaku infanticide (yang menyangkal tlh melahirkan).
c. Barang bukti medis, misalnya:
- darah, sperma, dll.
2. Memberikan penjelasan tentang:
- pertanyaan hipotetis (hipothetical question).
3. Membantu pemeriksaan penyelidik di TKP.

17. PROSEDUR MEMINTA BANTUAN DOKTER
1. Pejabat yang berhak minta bantuan:
a. Penyelidik, pada tingkat Penyelidikan (POLRI, Provost, atau PM).
b. Penyidik (pada tingkat Penyidikan dan Penyidikan Tambahan)
yang dilaksanakan Penyidik POLRI, Provost atau Polisi Militer).
c. Hakim ketua sidang pada tingkat Persidangan (yang dalam hal ini
dilaksanakan oleh Penuntut Umum).
Terdakwa, pembela, korban atau keluarga korban tidak berhak minta
bantuan forensik. Mereka hanya berhak melapor atau mengadu.
2. Cara mengajukan permintaan:
a. Harus secara tertulis (kecuali untuk kepentingan TKP).
b. Harus menyebutkan jenis pemeriksaan yang diminta.
c. Surat permintaan diajukan secara langsung bersama-sama objek
yang dimintakan untuk diperiksa.
d. Penyidik wajib memberikan informasi yg cukup untuk memudahkan
dokter dalam melakukan pemeriksaan.
e. Jika korban tindak pidana masih hidup maka permintaan bantuan
forensik harus segera diajukan kareana adanya rahasia kedokteran.

18. CARA DOKTER MENYAMPAIKAN
KETERANGANNYA
1. SECARA TERTULIS:
Dalam bentuk Visum et Repertum.
2. SECARA LISAN:
Dalam bentuk Keterangan Lisan, yg disampaikan secara
langsung kepada penyidik, lalu dibuatkan berita acaranya
dan ditandatangani oleh penyidik dan dokter.
CATATAN:
Sebaiknya Dr mengucap sumpah di depan penyidik, supaya
keterangannya dapat diproses menjadi alat bukti untuk jaga-
jaga jika Dr tidak bisa hadir di sidang karena alasan yang sah.
Menolak mengucapkan sumpah di depan penyidik tidak dapat
dikenai sandera di Rumah Tahanan Negara, tetapi menolak
mengucapkan sumpah di sidang pengadilan Dr bisa disandera.

19. SURAT KETERANGAN DOKTER
Sebagai Profesional:
o Surat Keterangan Kesehatan;
o Surat Keterangan Lahir;
o Surat Keterangan Sakit;
o Surat Keterangan Hamil;
o Surat Keterangan Kematian;
o Surat Keterangan Medis (Resume Medis);
(Terperiksa adalah PASIEN)
Sebagai Ahli (Saksi Ahli):
o Visum et Repertum (Keterangan Tertulis).
(Terperiksa adalah KORBAN)

20. SYARAT DOKTER
MELAKUKAN TUGAS KEFORENSIKAN
o Memahami maksud dan tujuan penegak hukum
meminta bantuan (tiap kasus berbeda tujuannya).
o Menguasai materi yg diperlukan (thanatologi,
traumatologi, toksikologi, otopsi, tindak pidana
seksual, dsbnya).
o Mampu menerapkan ilmu dan ketrampilannya di
bidang kedokteran untuk kepentingan peradilan.
o Mampu melakukan pemeriksaan forensik.
o Mengerti tatalaksana dalam memberikan bantuan.
o Memahami syarat materiel dan syarat formiel agar
keterangannya bisa menjadi alat bukti yang sah.

21. TUGAS UTAMA DOKTER
(DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI AHLI)
1. Membuat terang perkara pidana;
2. Mengupayakan alat bukti guna pembuktian
dimuka sidang, dalam bentuk:
a. keterangan lisan; dan/atau
b. keterangan tertulis (mis: V et R).
Syarat agar menjadi alat bukti yang sah:
1. Materiel: factually correct;
2. Formiel : mengucapkan atau dg mengingat
sumpah/janji.

22. KEWAJIBAN DOKTER
o Merupakan kewajiban yang melekat pada
setiap diri dokter (kewajiban bersifat personal).
o Dr boleh mengajukan hak undur diri jika punya
alasan hukum yg sah, ttp keputusan oleh hakim.
o Ada sanksi pidana bagi dokter yang tidak mau
melaksanakan kewajiban, kecuali punya alasan
hukum yang sah.
Alasan Hukum yang Sah:
o Ada hubungan darah yang dekat dgn terdakwa.
o Menjadi suami / isteri atau mantan suami / isteri
dari terdakwa.
o Bersama-sama sebagai terdakwa.

23. ISI KETERANGAN DOKTER SBG AHLI
A. Keterangan Lisan, berisi:
1. Fakta: ditemukan sendiri/ bersama ahli lain.
2. Opini atas:
- fakta dari pemeriksaan sendiri; dan
- fakta dari pemeriksaan bersama ahli lain.
3. Jawaban lisan atas pertanyaan hipotetis.
B. Keterangan Tertulis (V et R), berisi:
1. Fakta: ditemukan sendiri/ bersama ahli lain.
2. Opini atas:
- fakta yang ditemukan sendiri.
- fakta dari pemeriksaan bersama ahli lain.

24. FUNGSI
KETERANGAN DOKTER DI SIDANG PENGADILAN
1. Sebagai ALAT BUKTI katagori:
a. Keterangan Ahli, bila diberikan secara lisan di sidang
pengadilan dengan sumpah atau janji.
b. Surat, bila diberikan secara tertulis dengan mengingat
sumpah saat menerima jabatan (Visum et Repertum).
2. Sebagai Keterangan yang disamakan nilainya dengan
alat bukti, bila diberikan didepan penyidik dgn sumpah
atau janji tetapi kemudian keterangan tersebut dibacakan
di sidang pengadilan karena Dr tidak dapat didatangkan
karena alasan yang syah.
3. Sebagai Keterangan yg hanya Menguatkan Keyakinan
Hakim, yaitu bila diberikan di sidang pengadilan setelah
Dr selesai menjalani penyanderaan karena tanpa
alasan sah menolak mengucapkan sumpah atau janji.

25. A. B. KETERANGAN AHLI
A. B. SURAT (V et R)
KETERANGAN
(YANG DISAMAKAN NILAINYA
DENGAN ALAT BUKTI)
KETERANGAN
YANG HANYA DAPAT MENGUATKAN
KEYAKINAN HAKIM
Bila dalam suatu perkara hanya bisa diperoleh:
- sebuah unsur pembentuk keyakinan; dan
- sebuah unsur penguat keyakinan; maka
seharusnya keyakinan hakim tidak boleh terbentuk.
Bila minimal dua alat bukti yang sama-sama merupakan unsur
pembentuk keyakinan, maka keyakinan hakim boleh terbentuk.
UNSUR
PEMBENTUK
KEYAKINAN
HAKIM
UNSUR
PENGUAT
KEYAKINAN
HAKIM

26. Satu UNSUR PEMBENTUK
KEYAKINAN
+
Satu UNSUR PEMBENTUK
KEYAKINAN
KEYAKINAN HAKIM
(AINUL YAQIN)
bila ditambah
UNSUR
YANG DAPAT
MENGUATKAN
KEYAKINAN HAKIM
KEYAKINAN PLUS
(HAQQUL YAQIN)

27. KEWAJIBAN
MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI
Bila diminta keterangannya maka Dr wajib mengucapkan
sumpah atau janji.
Jika dokter menolak mengucapkan sumpah atau janji tanpa
alasan hukum yang sah maka Dr:
o disandera di Rumah Tahanan Negara maksimal 14 hari
bila penolakannya dilakukan di sidang pengadilan.
o tidak boleh disandera di Rumah Tahanan Negara jika
penolakannya dilakukan di depan penyidik.
INGAT :
Disandera = dirampas kemerdekaannya (sebagai upaya
paksa) agar Dr bersedia mengucap sumpah atau janji.
Ditahan = dirampas kemerdekaannya agar tidak mengulangi
perbuatannya, tidak lari, atau menghilangkan barang bukti.

28. BENTUK KETERANGAN
Keterangan Dr yang diberikan kpd penegak
hukum bisa berbentuk:
1. Keterangan Lisan, yang dapat diberikan:
a. di depan Penyidik; atau
b. di sidang Pengadilan.
2. Keterangan Tertulis (Visum et Repertum),
yang dapat diserahkan:
a. pada tingkat penyidikan, atau
b. pada tingkat sidang pengadilan.

29. VISUM ET REPERTUM
Keterangan tertulis yang dibuat oleh
Dr/Drg dalam kapasitasnya sebagai ahli
atas permintaan tertulis dari penegak
hukum yang berwenang tentang apa
yang dilihat dan ditemukan pada korban
atau barang bukti medis yg diperiksanya
dengan mengingat sumpah / janji ketika
menerima jabatan sebagai Dr/Drg.

30. VISUM ET REPERTUM
1. Dibuat oleh Dr yang punya kompe-
tensi untuk itu;
2. Atas permintaan tertulis dari penegak
hukum yang berwenang, yaitu:
a. penyidik (Polri, Provost atau PM);
b. hakim (yaitu hakim ketua sidang).
3. Digunakan sbg alat bukti di sidang;
4. Harus memenuhi syarat materiel dan
syarat formiel sesuai KUHAP.

31. SYARAT
VISUM ET REPERTUM
Syarat Materiel:
o faktual (factually correct); dan
o tidak bertentangan dgn ilmu kedokteran.
Syarat Formiel:
o dibuat dengan sumpah/ janji; atau
o dibuat dengan mengingat sumpah/ janji
ketika menerima jabatan sbg Dr.
Syarat Pembuat:
o dibuat oleh Dr yang memiliki kompetensi.

32. STANDAR
VISUM ET REPERTUM
1. Menggunakan bahasa yg mudah difahami
oleh penegak hukum yang awam medis.
2. Materinya faktual, relevan dgn maksud dan
tujuan dimintakannya Visum et Repertum.
3. Memenuhi syarat formiel, yaitu dibuat
dengan mengucapkan sumpah atau janji
sebelum memeriksa atau dibuat dgn mengi-
ngat sumpah/ janji ketika menerima jabatan.
4. Dibuat oleh Dr yang memiliki kompetensi.

33. VR PSIKIATRIK
o Menderita sakit jiwa atau tidak?
o Jika ya, apa jenis penyakit jiwa tersebut?
o Apa dengan jenis penyakit jiwa tersebut
ybs masih mampu bertanggungjawab atau
tidak terhadap perbuatan yang dilakukan?
VR KORBAN HIDUP
o Ada luka-luka atau tidak?
o Jika ada maka:
1. Apa jenis lukanya?
2. Apa jenis benda penyebab luka?
3. Derajat luka (ringan, sedang, berat)?

34. VR KORBAN MATI
o Ada luka-luka atau tidak?
o Jika ada maka:
1. Apa jenis lukanya?
2. Apa jenis benda penyebab luka?
3. Apa penyebab kematian korban?
4. Apakah penyebab kematian korban
berhubungan dengan luka-lukanya?
VR TINDAK PIDANA SEKSUAL
o Ada tanda-tanda kekerasan atau tidak?
o Ada tanda-tanda persetubuhan atau tidak?

35. VR KORBAN BAYI MATI
o Bayi viabel atau tidak?
o Bayi lahir hidup atau lahir mati?
o Apa penyebab kematiannya?
o Berapa lama bayi sempat hidup diluar kandungan
ibunya?
Syarat viabel: - telah dikandung 7 bulan atau lebih.
- tidak ada cacat besar (anencephali).
Syarat lahir hidup:
- alat pernafasan ada tanda-tanda pernah berfungsi.
- ada reaksi jaringan pd potongan tali pusat.
- ditemukan udara pada lambung.

36. PERMINTAAN VR YANG TERLAMBAT
PADA KORBAN HIDUP
Maka korban hidup tsb:
a. harus dihadirkan kembali untuk diperiksa
(sebab informasi medis sebelum diterimanya
surat permintaan VR harus diperlakukan sebagai
rahasia, dan hanya bisa dibuka didepan hakim di
sidang pengadilan); atau
b. dengan izin tertulis dari pasien ybs dapat
dibuatkan Keterangan Dokter, yang berisi
semua fakta sebelum diterimanya SPVR).

37. PERMINTAAN TERLAMBAT
MULAI DIRAWAT SURAT PERMINTAAN
DI RUMAH SAKIT DITERIMA RUMAH SAKIT
RAHASIA KEDOKTERAN
BUKAN
RAHASIA KEDOKTERAN
STATUS sbg PASIEN
Dokter, sbg profesional
KARENA RAHASIA, TIDAK BISA
DIUNGKAP DALAM VISUM
TETAPI BISA DIUNGKAP DALAM
KETERANGAN MEDIS ASAL ADA
IZIN TERTULIS DARI PASIEN
STATUS berubah menjadi
KORBAN (BARANG BUKTI)
Dokter, sbg ahli (saksi ahli)
BOLEH DIUNGKAP DALAM
VISUM et REPERTUM, MESKI
TANPA IZIN TERTULIS DARI PIHAK
KORBAN

38. OTOPSI
PENGERTIAN OTOPSI:
Dari kata “auto” (sendiri) dan “opsis” (melihat).
Makna sesungguhnya adalah pemeriksaan atas
jenazah, meliputi bagian luar & dalam, oleh tenaga
kesehatan yang berwenang dengan menggunakan
cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah dan hukum.
JENIS OTOPSI:
1. Otopsi Anatomik: untuk pendidikan kesehatan.
2. Otopsi Klinik: untuk penyelidikan suatu penyakit.
3. Otopsi Forensik: untuk tujuan penegakan hukum.

39. PEMINTA OTOPSI:
Penyidik (untuk polisi minimal AIPDA dan untuk
polisi militer minimal PELDA).
KEWAJIBAN BAGI PEMINTA OTOPSI:
Memberitahu keluarga korban tentang maksud dan
tujuan dimintakannya OTOPSI.
Jadi bukan minta izin dari keluarga korban !!!
TEMPAT DIMINTAKANNYA OTOPSI:
1. Rumah Sakit Pemerintah.
2. Rumah Sakit Militer atau Ruman Sakit Kepolisian.
3. Rumah Sakit Swasta.
4. Puskesmas.

40. KEDUDUKAN KELUARGA KORBAN
o Memiliki hak untuk diberitahu oleh penyidik.
o Tidak memiliki hak untuk menolak otopsi.
o Jika keluarga berkeberatan:
penyidik wajib menjelaskan sekali lagi tentang
pentingnya otopsi serta sanksinya bagi siapa saja
yang menghalang-halangi otopsi (Psl 222 KUHP).
o Jika tetap berkeberatan:
otopsi paksa dilaksanakan sesudah 2 hari.
o Jika keluarga tidak ditemukan, otopsi dilakukan
setelah 2 hari.
o Jika Dr menolak, dikenai sanksi Psl 224 KUHP.

41. PELAKSANAAN OTOPSI
PRINSIP OTOPSI:
Perlu dilaksanakan sesegera mungkin guna menghindari
hilangnya data-data medik akibat proses pembusukan.
TEKNIS PELAKSANAAN OTOPSI:
o Menunggu klarifikasi keluarga paling lama 2 hari.
o Jika keluarga keberatan maka dokter (mewakili penyidik)
menjelaskan pentingnya otopsi.
o Jika tetap berkeberatan atau keluarga tidak ditemukan,
maka dapat melakukan otopsi sesudah 2 hari.
o Hendaknya penyidik hadir ditempat otopsi agar dapat
saling bertukar informasi guna memperlancar proses otopsi
dan penyidikan, serta untuk menciptakan rasa aman bagi
dokter yang melakukan otopsi.

42. SARANA OTOPSI
SARANA TEMPAT:
o Kamar otopsi khusus.
o Kamar jenazah, gudang atau halaman bisa disulap
menjadi tempat otopsi apabila kamar otopsi khusus
tidak tersedia.
SARANA ALAT:
o Pisau (bisa scalpel atau pisau dapur).
o Gergaji listrik (bisa gergaji besi).
o Benang yang dan jarum yang besar.
o Alat ukur (penggaris dan timbangan).
o Air yang cukup.
SARANA PENUNJANG:
o Toksikologi, histopatologi, laboratorium, dll.
Bila tidak tersedia maka Dr wajib memberitahu penyidik
agar dapat diminta ke tempat lain.

43. LANGKAH-LANGKAH OTOPSI
PEMERIKSAAN LUAR:
Memeriksa seluruh bagian luar dari tubuh jenazah, mulai
dari ujung rambut sampai ujung jari kaki.
PEMERIKSAAN DALAM, dengan cara :
a. melakukan insisi (pengirisan) untuk membuka rongga
kepala, leher, dada, perut dan panggul.
b. mengeluarkan seluruh organ dalam tubuh.
c. memeriksa seluruh organ dalam tubuh satu-persatu.
d. mengembalikan seluruh organ dalam ke tempat semula.
e. menutup dan menjahit.
PEMERIKSAAN PENUNJANG, antara lain :
a. melakukan pemeriksaan histopatologik.
b. melakukan pemeriksaan toksikologik.
c. melakukan pemeriksaan penunjang lainnya.
Jika tidak mampu dilakukan, informasikan kepada penyidik.

44. KEWAJIBAN
BAGI PEMINTA OTOPSI
Mengajukan permintaan otopsi secara TERTULIS.
Mencari dan menghubungi keluarga korban utk memberitahu
rencana penyidik meminta otopsi.
Menjelaskan sekali lagi kepada keluarga yang berkeberatan
Dengan rencana otopsi, termasuk menjelaskan adanya sanksi
pidana bagi siapa saja yang menghalangi-halangi otopsi.
Hadir pada saat otopsi untuk memberikan tambahan informasi
kepada Dr atau untuk menerima informasi penting dari Dr dan
memberi rasa aman.
Menyita barangbukti (mis: anak peluru) dari otopsi.
Menerima jaringan utk pemeriksaan penunjang di tempat lain.
Menjelaskan tentang sanksi pidana bagi Dr yang tanpa alasan
hukum menolak melakukan otopsi (Pasal 224 KUHP).

45. OTOPSI
JENAZAH YANG SUDAH DIKUBUR
Meskipun jenazah sudah dikubur lama maka otopsi jenazah
tersebut tetap perlu karena:
a. bekas kekerasan pada jaringan lunak mungkin masih bisa
dapat dikenali.
b. bekas kekerasan pada tengkorak, tulang dan gigi akan
dapat dikenali meskipun sudah lama terkubur.
c. racun-racun masih dapat ditemukan pada jaringan lunak,
tulang, kuku, rambut, kafan, peti dan tanah.
Sebelum otopsi harus dilakukan pembongkaran lebih dahulu.
Faktor musim (misalnya penghujan) bisa dijadikan salah satu
pertimbangan untuk menunda pembongkaran.
Demi efisiensi maka otopsi dapat dilaksanakan di tempat
pembongkaran jenazah.

46. VISUM et REPERTUM
PENDAHULUAN:
o Identitas peminta visum et repertum.
o Identitas dokter yang melakukan pemeriksaan.
o Identitas korban yang diperiksa.
o Alasan dimintakan visum et repertum.
o Kapan dilakukan pemeriksaan.
o Tempat dilakukan pemeriksaan.
HASIL PEMERIKSAAN:
o Fakta yang ditemukan sendiri oleh dokter.
o Fakta dari hasil pemeriksaan bersama dokter lain.
KESIMPULAN:
o Interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari
fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan maksud dimintakannya V et R.
(Kesimpulan bukan ringkasan atau mengulang-ulang fakta)
PENUTUP:
o Pernyataan bahwa keterangan tertulis ini dibuat dengan mengingat
sumpah / janji ketika menerima jabatan atau dengan mengucapkan
sumpah / janji sebelum melakukan pemeriksaan.
o Tanda tangan dokter pemeriksa dan pembuat visum et repertum.

47. VISUM et REPERTUM ORANG HIDUP
PENDAHULUAN :
o
o
HASIL PEMERIKSAAN :
o fakta dari pemeriksaan pertama kali datang.
o fakta dari pemeriksaan selama dalam perawatan.
o fakta dari pemeriksaan terakhir.
KESIMPULAN :
o jenis luka.
o jenis benda penyebab luka.
o derajat luka.
PENUTUP :
o Demikianlah keterangan ini dibuat dgn mengingat sumpah
pada waktu menerima jabatan sebagai dokter.

48. Luka Berat:
o tidak dapat diharapkan sembuh dgn sempurna.
o luka yang dapat mendatangkan bahaya maut.
o luka yang menimbulkan rintangan tetap dalam
menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan
mata pencarian.
o berakibat kehilangan salah satu dari pancaindera.
o luka yang menimbulkan cacat besar atau kudung.
o luka yang mengakibatkan lumpuh.
o luka yang menimbulkan gangguan daya pikir 4
minggu atau lebih.
o berakibat keguguran/ kematian janin dalam rahim.

49. Luka Sedang:
luka yang mengakibatkan penyakit atau
halangan djm menjalankan pekerjaan jabatan
atau pekerjaan matapencarian untuk
sementara waktu.
Luka Ringan:
luka yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan dlm menjalankan pekerjaan jabatan
atau mata-pencarian.