Dokumen tersebut membahas tentang peran saksi ahli dokter forensik dalam proses hukum, termasuk definisi saksi ahli menurut KUHAP, dasar hukum pemberian keterangan ahli, klasifikasi saksi ahli berdasarkan perannya, serta ancaman bagi saksi ahli yang menolak memberikan keterangan."

1. Saksi Ahli Dokter Forensik
Galih Endradita M.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran dan Studi Forensik Medikolegal
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 1

2. Pendahuluan
• Ilmu Kedokteran Forensik mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran
untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan1.
• Keberadaan dokter spesialis forensik medikolegal dan atau dokter yang
melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka
pelaku tindak pidana,
• merupakan suatu hal yang diperintahkan peraturan perundang-
undangan karena suatu proses penyidikan haruslah dilakukan dan
didukung oleh ilmu pengetahuan (scientific investigation)
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 2

3. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah
dapat dilakukan dengan dua cara
1. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik
sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP.
• Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini
ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan.
2. Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di
pengadilan.
Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
mengikat dan menentukan.
Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang
melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas
atau vrijn bewijs-kracht.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 3

4. Dasar Hukum
• Pasal 1 angka 28 KUHAP
• Saksi Ahli didefinisikan sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
• Pasal 132 Ayat 1 KUHAP
• Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk
kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;
• Pasal 133 Ayat 1 KUHAP
• Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan
atau ahli lainnya;
• Pasal 179 Ayat 1 KUHAP
• Setiap orang yang dimintai pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli
demi keadilan
• Pasal 184 ayat 1 KUHP
• yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah (1) Keterangan Saksi (2) Keterangan ahli (3) Surat
(4) Petunjuk (5) Keterangan Terdakwa.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 4

5. Ruang Lingkup
• Pemberian Keterangan Ahli meliputi pelaksanaan
pemberian keterangan ahli kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan di
hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
• Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan berdasarkan pemintaan penyidik,
permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan pengaduan
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 5

6. Sasaran
1. Perbantuan Saksi oleh Dokter Umum
2. Perbantuan Saksi Ahli oleh Dokter Dokter Spesialis Forensik Medikolegal (Perkonsil 66/2020; Perkonsil
76/2020)
3. Perbantuan Saksi Ahli oleh Dokter Spesialis Bedah ( ??? )
4. Perbantuan Saksi Ahli oleh Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa untuk objek terdakwa yang menderita/diduga
menderita penyakit jiwa (Permenkes No 77 Tahun 2015)
5. Perbantuan Saksi Ahli oleh Dokter Spesialis Kebidangan dan Kandungan (Perkonsil 86/2020)
6. Perbantuan Saksi Ahli oleh Dokter Gigi untuk objek yang berkaitan dengan gigi (untuk kepentingan
identifikasi)
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 6

7. Kriteria Saksi Ahli
Pasal 1 butir 28 KUHAP, yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan
yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan
untuk membuat terang suatu perkara pidana. Menurut KUHAP yang disebut ahli
meliputi :
• Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus
• Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan
palsu
• Pasal 133 KUHAP menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka,
keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 7

8. Supaya dapat diperoleh suatu bantuan yang maksimal, permintaan
bantuan itu perlu diajukan pada dokter yang memiliki keahlian yang
sesuai dengan objek yang akan diperiksa, misalnya :
• Untuk objek korban mati, sebaiknya diminta kepada ahli ilmu kedokteran kehakiman.
• Untuk objek korban hidup yang menderita luka-luka sebaiknya dimintakan kepada dokter
ahli bedah.
• Untuk objek korban hidup akibat tindakan pidana seksual sebaiknya dimintakan kepada
dokter ahli kandungan.
• Untuk objek yang berkaitan dengan gigi (untuk kepentingan identifikasi) sebaiknya
dimintakan bantuan kepada dokter gigi.
• Untuk objek terdakwa yang menderita/diduga menderita penyakit jiwa sebaiknya
dimintakan kepada dokter ahli jiwa
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 8

9. Kualitas Saksi Ahli2,5
1. Pengetahuan dan pengalaman praktis dari materi yang dibahas dalam kasus.
2. Kemampuan untuk berkomunikasi mengenai temuan atau opini yang akan
disampaikan dengan jelas, singkat, dan dapat dipahami oleh pihak-pihak awam
yang terkait dalam persidangan.
3. Fleksibel dalam hal pikiran dan kepercayaan diri untuk memodifikasi pendapat
sebagai bukti baru atau argumen yang berlawanan.
4. Kemampuan untuk berpikir dari sisi yang berbeda agar dapat menguasai situasi
apapun yang bisa saja terjadi di persidangan.
5. Sikap dan penampilan yang meyakinkan di peradilan
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 9

10. Dokter pemeriksa
sebagai saksi ahli dapat
terkait visum et
repertum yang dibuat
ataupun di luar VeR
berupa pertanyaan
hipotetik hakim. Dokter
diminta hadir di
pengadilan, oleh karena
dua versi meliputi
• Versi pertama sebagai saksi A charge. Saksi ini dihadirkan ke
persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana keterangannya dapat
menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. Hal ini dilandasi
oleh ketentuan Pasal 65 KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-
VIII/2010 yakni:
• Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan
mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
• Selain itu, dasar hukum saksi a de charge juga diatur dalam Pasal 116
ayat (3) KUHAP jo. Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 yang berbunyi:
• Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki saksi
yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu
dicatat dalam berita acara.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 10

11. Versi kedua dokter bertindak sebagai saksi A de Charge. Saksi ini dihadirkan
ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya, dimana
keterangan yang diberikannya meringankan terdakwa atau dapat dijadikan
dasar bagi nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya
• Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam Pasal 160 ayat (1)
KUHAP:
Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang
dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat
penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum;
• Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi
saksi;
Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa
yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa
atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berIangsungnya sidang atau
sebelum dijatuhkannya putusán, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan
saksi tersebut.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 11

12. Klasifikasi Saksi Ahli dalam Kedokteran
Forensik Medikolegal
Berdasarkan Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses,
terdapat dua jenis saksi medis, sehingga ketika dokter dipanggil untuk
menjadi saksi medis, penting untuk membedakan konteks bukti yang akan
disertakan
1. Saksi fakta yang diberikan oleh dokter yang memeriksa, merawat atau
memberikan penatalaksanaan sebuah kasus medik. dokter tersebut akan
diminta mempresentasikan bukti medis terhadap penatalaksanaan yang
telah dilakukannya dan memberikan informasi yang faktual tentang
hasilnya
2. saksi pendapat adalah saksi yang independent yang diminta untuk
memberikan pendapat yang independent berdasarkan fakta fakta dari
kasus tertentu uang sudan ada. dalam hal ini dokter akan memberikan
pendapat sesuai dengan pengalaman dan keahliannya yang relevan
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 12

13. • Peran saksi fakta (dokter yang merawat) dan saksi opini (saksi ahli
independen) berbeda.
• Pedoman ini telah dikembangkan untuk memberi tahu dokter tentang
kewajiban etis mereka saat memberikan bukti medis ke pengadilan,
mahkamah, atau proses penyelesaian sengketa alternatif, baik sebagai saksi
fakta atau saksi pendapat6
• Selain peran saksi fakta dan saksi opini yang berbeda, saksi ahli juga dapat
dipanggil untuk memberikan bukti dalam konteks yang berbeda; ahli dapat
dipanggil untuk memberikan bukti sebagai ahli tunggal atau dengan banyak
ahli6
• Apabila pengacara atau penyidik memiliki pertanyaan untuk informasi
lebih lanjut dan dokter mengalami kesulitan dalam menjawabnya, di
luar negeri terdapat MDO (Medical Defence Organization) untuk
dimintai bantuan.
• Di Indonesia dokter dapat berkonsultasi pada Komite Medikolegal Dokter
Indonesia atau bisa langsung kepada ahli Kedokteran Forensik
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 13

14. Saksi Palsu dalam Persidangan
Pasal 242 KUHP
• Ayat 1
“Barang siapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan
diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja
memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun
oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.”
• Ayat 2
“Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau
tersangka yang bersalah diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
Dalam pasal 174 ayat (1) KUHAP bahwa, “apabila keterangan saksi dalam sidang dirasa
palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya
memberikan keterangan sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat
dikenakan kepadanya apabila dia tetap memberikan keterangan palsu.”
• Apabila setelah peringatan-peringatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam kedua
pasal tersebutdiberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangan
sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suat tindak pidana sumpah palsu.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 14

15. Ancaman
Pada Saksi
Ahli
• Pasal 161 KUHAP
• Ayat (1) “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan
yang sah menolak untuk bersumpah atau
berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160
ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan
terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan
surat penetapan hakim ketua sidang dapat
dikenakan sandera di tempat rumah tahanan
negara paling lama empat belas hari.”
• Ayat (2) “Dalam hal tenggang waktu
penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi
atau ahli tetap tidak mau disumpah atau
mengucapkan janji, maka keterangan yang telah
diberikan merupakan keterangan yang dapat
menguatkan keyakinan hakim.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 15

16. • Pasal 242 KUHP
• Ayat (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan
supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum
kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu
di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh
kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana
penjara paling lama tujuh tahun.
• Ayat (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana
dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.
• Pasal 224 KUHP ayat 1 : Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau
juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus
dipenuhinya, diancam:
• Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
• dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 16

17. Hak Undur Diri
• Pada pasal 170 KUHAP dinyatakan bahwa dokter karena pekerjaan, harkat
martabat atau jabatannya dapat menggunakan hak undur diri untuk
diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai
saksi, mengenai rahasia kedokteran yang dipercayakan kepadanya dengan
memberikan alasan pada hakim. Hakim akan menentukan sah atau
tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
• Namun, pada pasal 179 KUHAP dinyatakan bahwa permintaan bantuan
pengadilan pada dokter sebagai ahli sesuai prosedur hukum, wajib
dipenuhi. Sehingga permintaan memberikan keterangan ahli atau
permintaan keterangan dalam pemeriksaan pada tahap sebelum
pemeriksaan sidang dipengadilan, tidak dapat diabaikan dengan
mengasumsikan seorang dokter atau tenaga kesehatan memiliki hak undur
diri.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 17

18. Sumpah Bagi Saksi Ahli
• saksi ahli harus disumpah baik itu saat memberikan keterangan ahli
dalam persidangan, ataupun saat proses penyidikan.
• seorang saksi ahli yang akan ikut dalam proses penyidikan harus disumpah
terlebih dahulu, dan kemudian ketika akan memberikan keterangannya dalam
persidangan, juga harus disumpah lagi sesuai dengan pasal 160 ayat 4, pasal
170 ayat 2, dan pasal 120 ayat 2
• Tujuan saksi ahli tersebut disumpah sama halnya dengan keterangan
saksi pada umumnya yakni, agar saksi memberikan keterangan yang
benar sesuai dengan keahlian yang ia miliki, dan apabila keterangan
yang diberikannya tersebut ternyata tidak benar, maka saksi yang
bersangkutan dapat dikenakan dengan sumpah palsu
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 18

19. Keterangan saksi ahli dapat terbagi menjadi 2,
yaitu
1. keterangan saksi ahli secara lisan dalam persidangan
2. keterangan saksi ahli secara tertulis saksi ahli berupa surat-surat
untuk dijadikan alat bukti yang disebut visum et repertum (VER)
yang akan diberikan atas permintaan penyidik dalam proses
penyelidikan (Pasal 187 huruf c)
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 19

20. Saksi Ahli yang tidak mau disumpah
• Terhadap ahli yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan,
pemeriksaan tetap dilakukan.
• Terhadap ahli tersebut bisa dilakukan penyanderaan di dalam RUTAN paling lama 14 (empat
belas) hari berdasarkan penetapan hakim ketua sidang.
• Apabila waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan
merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP dengan
penjelasannya).
• Keterangan ahli yang tidak hadir dalam sidang dengan alasan yang sah, keterangan tersebut
dibacakan.
• Jika keterangan ahli tersebut sebelum diberikan di depan penyidik sudah mengucapkan
sumpah atau janji (Pasal 120 ayat (2) KUHAP), maka nilainya sama dengan keterangan ahli
yang dinyatakan dalam sidang
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 20

21. Syarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerbitkan ketentuan-
ketentuan mengenai saksi ahli (Mahkamah Konstitusi RI, “Pengajuan
Saksi Ahli,” 2015)
1. ahli adalah orang yang dipanggil dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya;
2. keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan dalam persidangan;
3. ahli dapat diajukan oleh pemohon, presiden/pemerintah, dpr, dpd, pihak terkait, atau dipanggil atas
perintah mahkamah;
4. ahli wajib dipanggil secara sah dan patut;
5. ahli wajib hadir memenuhi panggilan mahkamah;
6. keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh mahkamah adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi (conflict interst) dengan subjek dan/atau
objek perkara yang sedang diperiska;
7. sebelum memberikan keterangannya, ahli wajib mengangkat sumpah sesuai dengan agama atau
kepercayaannya;
8. pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan oleh pihak- pihak dilakukan dalam
waktu yang bersamaan
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 21

22. Pedoman Menjadi Saksi Ahli
1. Hanya menghadiri peradilan yang mengeluarkan panggilan tertulis untuk
perintah menghadap sidang.
2. Membawa file atau dokumen lengkap yang dibutuhkan di pengadilan sesuai
dengan instruksi yang diberikan.
3. Memperjelas apa bidang keahlian yang diharapkan saat persidangan.
4. Menanyakan dan memperjelas laporan tertulis apa yang dibutuhkan peradilan.
5. Tinjau kembali file dan informasi yang relevan terkait kasus untuk menyegarkan
ingatan, memusatkan perhatian pada fakta-fakta penting dan isu-isu untuk
meningkatkan kredibilitas kesaksian.
6. Pastikan waktu untuk menghadiri persidangan.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 22

23. Pedoman Menjadi Saksi Ahli … 2
7. Menanyakan, apabila dibutuhkan, kapan pertemuan sebelum sidang bisa dilakukan untuk mencari tahu
dibawah kasus apa kesaksian ini dibutuhkan dan siapa yang mengambil keputusan.
8. Menanyakan apakah terdapat saksi ahli lain yang juga dipanggil di persidangan yang sama dan kapan
waktu mereka ditunjuk untuk hadir. Hal ini untuk mempersiapkan pertentangan pendapat apabila
terdapat perbedaan pemahaman di antara saksi. Sebagai saksi ahli yang diminta untuk memberikan
keterangan, boleh mengajukan waktu menghadiri persidangan yang berbeda dari saksi ahli lainnya.
9. Mempersiapkan curriculum vitae dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan, pelatihan,
pengalaman dan pengetahuan yang terkait saat ini untuk membuktikan kredibilitas keahlian saksi ahli.
10. Karena saksi ahli bertindak dibawah kode etik dan kerahasiaan, diperlukan pemahaman yang jelas
mengenai perlindungan pengadilan yang dapat diberikan kepada saksi ahli dan bagaimana
penyediaannya untuk menghindari pelanggaran kode etik yang mungkin timbul selama memberikan
kesaksian
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 23

24. Tata Cara dan Sikap Dokter di Persidangan
Tata Cara dan Sikap Dokter Di Persidangan Indonesia
1. Pemanggilan atau pemberitahuan oleh pihak berwenang kepada saksi ahli, dalam hal
ini dokter, disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang
ditentukan oleh hakim di tempat tinggal saksi ahli dan disampaikan secara langsung.
2. petugas membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan
dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan petugas dan saksi ahli beserta
alasan apabila saksi ahli tersebut tidak mau menandatangani catatan tersebut
3. Surat pemanggilan ini juga dapat disampaikan melalui kepala desa apabila yang
bersangkutan tidak ada di tempat tinggalnya dan melalui perwakilan Republik
Indonesia tempatnya berada apabila sedang di luar negeri
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 24

25. 4. Dokter yang dipanggil untuk menjadi saksi ahli kemudian memeriksa surat panggilan
tersebut dan dapat menghubungi jaksa yang berwenang dalam kasus ini untuk
meminta penjelasan mengenai kasus dan korban yang akan dibahas di persidangan.
5. Dokter kemudian dianjurkan memperkirakan pertanyaan yang akan diajukan agar lebih
siap dalam menjawabnya
6. Dalam suatu perkara pidana yang menimbulkan korban, dokter diharapkan dapat
menemukan kelainan yang terjadi pada tubuh korban, bagaimana kelainan tersebut
timbul, apa penyebabnya serta akibat yang timbul terhadap kesehatan korban
7. Dalam hal korban meninggal, dokter diharapkan dapat menjelaskan penyebab
kematian yang bersangkutan, bagaimana mekanisme terjadinya kematian tersebut,
serta membantu dalam perkiraan saat kematian dan perkiraan cara kematian.
8. Dokter sebagai saksi ahli memberikan penilaian atau penghargaan tentang hasil akhir,
bukan prosesnya sehingga perlu diingat bahwa dokter itu bertindak sebagai saksi ahli
bukan saksi mata.
9. Sebagai saksi yang akan diajukan dalam persidangan, terlebih dahulu harus
menyampaikan curriculum vitae kepada kepaniteraan mahkamah sebelum
pelaksanaan sidang. Pemeriksaan ahli dalam bidang keahlian yang sama yang diajukan
oleh pihak-pihak dilakukan dalam waktu yang bersamaan
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 25

26. 10. Dokter sebagai saksi ahli di pengadilan wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Dokter juga
harus berpenampilan yang tidak melecehkan dirinya sendiri ataupun lawan bicaranya. Ia harus
hadir tepat waktu, berpakaian rapi, sikap yang santun, menyiapkan data kasusnya, bersikap
tegas dan yakin, mengutarakan sesuatu yang benar dan obyektif serta menyeluruh.
11. Dokter sebagai saksi ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir
menempati tempat duduk yang telah disediakan, duduk tertib dan sopan selama persidangan
serta menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim
12. Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir,
umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan,
selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi
dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat
keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah
bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya Menyangkut hal ini saksi atau ahli wajib
membawa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Ijazah dan dokumen lainnya yang menyangkut data
dirinya karena hakim dapat saja meminta saksi atau ahli untuk menunjukkannya di awal
persidangan. Sebelum memberikan keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah
atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang
sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya
13. Rahasia kedokteran tidak bersifat absolut dan dapat dibuka tanpa dianggap melanggar etika
maupun hukum, salah stunya pada keadaan memenuhi permintaan aparatur penegak hukum
dalam rangka penegakan hukum, dokter terpaksa membuka rahasia tanpa izin pasein karena
adanya dasar penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 48 KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal
51 KUHP.
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 26

27. 14. Penyampaian pendapat oleh saksi dan ahli terlebih dahulu harus meminta
dan/atau mendapat izin ketua sidang dan setelah diberikan kesempatan oleh
ketua sidang.
15. seorang dokter hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah
diperiksa sendiri kebenarannya (pasal 7 KODEKI)
16. dalam pelaksanaan persidangan, dokter berhak tidak menjawab pertanyaan
yang diajukan kepadanya apabila pertanyaan tersebut dianggap tidak sesuai
ataupun tidak berada dalam lingkup kewenangan ilmu kedokteran. Jawaban
dari pertanyaan yang tidak sesuai tersebut disampaikan dalam bahasa yang
sopan dan tegas sebagai contoh : “Maaf Bapak Hakim, saya bukan tidak bisa
menjawab, namun pertanyaan tersebut untuk saksi mata, bukan untuk
dokter”
17. setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim
ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya Pasal 167 KUHAP butir 1
18. sebagai saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka
memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, dokter berhak
mendapatkan penggantian biaya menurut perundang-undangan yang berlaku.
hak ini disampaikan oleh pejabat yang melakukan pemanggilan kepada dokter
(Pasal 229 KUHAP).
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 27

28. Terima Kasih
PPDS 1 Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal 28