SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 PERBANDINGAN PSAP  KAS MENUJU AKRUAL & AKRUAL (PSAP 03 s.d. 07) Jakarta,14 Desember 2010
PSAP 03  LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari  unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Tetap diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari  unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Pengklasifikasian LAK berdasarkan  aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (par 14, PP 24/2005) Pengklasifikasian LAK berdasarkan  aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (par 15, PP 71/2010)
PSAP 03   LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Definisi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran  dalam bagian definisi Definisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris  dalam paragraf PSAP Tidak ada Penegasan : Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas  (par 9, PP 71/2010)
PSAP 03   LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN S.Akhir Kas di BUN S.Akhir Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas
PSAP 04  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Tujuan Penyajian CaLK : Untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik  (par 2, PP 71/2010) CaLK meliputi penjelasan/daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca dan LAK (par 12, PP 24/2005) CaLK meliputi penjelasan/ daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA,  Laporan Perubahan SAL , Neraca,  LO , LAK dan  Laporan Perubahan Ekuitas  (par 13, PP 71/2010)
PSAP 04  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PSAP 04  CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Struktur penjelasan CaLK  atas setiap komponen laporan keuangan  disebutkan dalam paragraf PSAP Pengungkapan informasi utk pos-pos aset  & kewajiban yang timbul sehubungan  dg penerapan basis akrual atas pendapatan  & belanja dan rekonsiliasinya dg  penerapan basis kas (par 58 s.d. 61 PP 24/2005) Tidak ada
PSAP 05  AKUNTANSI PERSEDIAAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Pada akhir periode akuntansi, persediaan  dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (par 16, PP 24/2005) Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan  disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (par 14, PP 71/2010) Nilai pembelian yang digunakan adalah  biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (par 20, PP 24/2005) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PSAP 05  AKUNTANSI PERSEDIAAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
PSAP 06  AKUNTANSI INVESTASI KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Paragraf 34 :  Paragraf 35 : Paragraf 37 Paragraf 40 Tidak ada Penyajian sebagai keuntungan/rugi atas selisih pelepasan investasi dalam laporan operasional (par 41 s.d. 42, PP 71/2010)
PSAP 07  AKUNTANSI ASET TETAP KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan  aset donasi , maka perolehan tersebut diakui  sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dalam LRA (par 49, PP 24/2005) Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan  aset donasi , maka perolehan tersebut diakui  sebagai pendapatan operasional (par 48, PP 71/2010)
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan   (KSAP) Gedung  Prijadi Praptosuhardjo  I I I, Lt.  2 ,  Kementerian  Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta  Pusat Telepon/Fax (021) 352 4551 W ebsite: www.ksap.org  Email: webmaster@ksap.org

More Related Content

What's hot

@Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN dan CABANG
@Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN  dan CABANG @Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN  dan CABANG
@Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN dan CABANG Domi DomDom
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAMahyuni Bjm
 
Persediaan (akuntansi pemerintahan)
Persediaan (akuntansi pemerintahan) Persediaan (akuntansi pemerintahan)
Persediaan (akuntansi pemerintahan) Hasunah Hans
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudhi Aldriand
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negaraAry Efendi
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404LainunKhairuna
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDMohammad Ramadhan
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbMohammad Ramadhan
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAMahyuni Bjm
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAMahyuni Bjm
 
02 reviu lk 2
02 reviu lk   202 reviu lk   2
02 reviu lk 2Wakhyudi
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publikAjeng Pipit
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahFKP2B Cikarang
 
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaasas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaFormasi Org
 
Akuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAkuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAdi Jauhari
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 

What's hot (20)

@Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN dan CABANG
@Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN  dan CABANG @Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN  dan CABANG
@Kusmayadi_ AKUNTANSI UNTUK PUSAT, AGEN dan CABANG
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Akuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDAAkuntansi Kewajiban PEMDA
Akuntansi Kewajiban PEMDA
 
Persediaan (akuntansi pemerintahan)
Persediaan (akuntansi pemerintahan) Persediaan (akuntansi pemerintahan)
Persediaan (akuntansi pemerintahan)
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
sistem penganggaran negara
sistem penganggaran negarasistem penganggaran negara
sistem penganggaran negara
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 1404041.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
1.1 latihan i kasus penyusunan lap keu skpd andy 140404
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
Penghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMDPenghapusan dan pemusnahan BMD
Penghapusan dan pemusnahan BMD
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
 
Persamaan akuntansi
Persamaan akuntansiPersamaan akuntansi
Persamaan akuntansi
 
Akuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDAAkuntansi Piutang PEMDA
Akuntansi Piutang PEMDA
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
02 reviu lk 2
02 reviu lk   202 reviu lk   2
02 reviu lk 2
 
Organisasi sektor publik
Organisasi sektor publikOrganisasi sektor publik
Organisasi sektor publik
 
Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset DaerahPengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan Aset Daerah
 
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desaasas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
asas kekuasaan pengelolaan keuangan desa
 
Akuntansi persediaan
Akuntansi persediaanAkuntansi persediaan
Akuntansi persediaan
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 

Similar to PSAP Perbandingan

Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
Presentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptxPresentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptxrifaiwajia
 
Presentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptxPresentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptxrifaiwajia
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahRatna Raissa
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).pptImanSantosa9
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12WEST NUSA TENGGARA
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganUlan Safitri
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualodhemamad
 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptxMelisaAmanda3
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiulvia nanda
 
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSri Suwanti
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualNadia Amelia
 
konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keuIndra Yu
 
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfjifrisyam
 

Similar to PSAP Perbandingan (20)

Psak no 1 ds
Psak no 1 dsPsak no 1 ds
Psak no 1 ds
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
Presentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptxPresentasi CALK_Satker (1).pptx
Presentasi CALK_Satker (1).pptx
 
Presentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptxPresentasi CALK_Satker.pptx
Presentasi CALK_Satker.pptx
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
Gambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptxGambaran-Umum-.pptx
Gambaran-Umum-.pptx
 
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
Sap pp71 sesi 5 materi psap 12
 
Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuanganCatatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan
 
CTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrualCTA vs SAP berbasis akrual
CTA vs SAP berbasis akrual
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
 
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
3 - Regulasi dan Standar di Sektor Publik.pptx
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Pelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan PublikPelaporan Keuangan Publik
Pelaporan Keuangan Publik
 
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONALSRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
SRI SUWANTI - LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN OPERASIONAL
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
konvergensi IFRS atas lap.keu
konvergensi  IFRS atas lap.keukonvergensi  IFRS atas lap.keu
konvergensi IFRS atas lap.keu
 
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdfForum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
Forum Keilmuan_Perkembangan Akuntansi Pemerintahan_Dwi Martani.pdf
 

More from WEST NUSA TENGGARA

Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfWEST NUSA TENGGARA
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaWEST NUSA TENGGARA
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasianWEST NUSA TENGGARA
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuanWEST NUSA TENGGARA
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaanWEST NUSA TENGGARA
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teoriWEST NUSA TENGGARA
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertianWEST NUSA TENGGARA
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2WEST NUSA TENGGARA
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006WEST NUSA TENGGARA
 

More from WEST NUSA TENGGARA (20)

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian
 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
 

Recently uploaded

konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelAdhiliaMegaC1
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfPerkuliahanDaring
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerjamonikabudiman19
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptxfitriamutia
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IAccIblock
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptAchmadHasanHafidzi
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 

Recently uploaded (16)

konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi ModelBab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
Bab 13 Pemodelan Ekonometrika: Spesifikasi Model
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdfIde dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
Ide dan Peluang dalam Kewirausahaan (dimas).pdf
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal KerjaPengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
Pengertian, Konsep dan Jenis Modal Kerja
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
5. WAKALH BUL UJRAH DAN KAFALAH BIL UJRAH.pptx
 
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptxANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS SIMPLEKS BESERTA PERUBAHAN KONTRIBUSI.pptx
 
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN IPIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
PIUTANG, AKUNTANSI, AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.pptPengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
Pengantar Akuntansi dan Prinsip-prinsip Akuntansi.ppt
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 

PSAP Perbandingan

  • 1. Sosialisasi PP 71 Tahun 2010 PERBANDINGAN PSAP KAS MENUJU AKRUAL & AKRUAL (PSAP 03 s.d. 07) Jakarta,14 Desember 2010
  • 2. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan Tetap diperlukan , karena merupakan laporan pertanggungjawaban dari unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran (par 14, PP 24/2005) Pengklasifikasian LAK berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris (par 15, PP 71/2010)
  • 3. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Definisi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran dalam bagian definisi Definisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dalam paragraf PSAP Tidak ada Penegasan : Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas (par 9, PP 71/2010)
  • 4. PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN S.Akhir Kas di BUN S.Akhir Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas Format LAK (Pemerintah Pusat) Kenaikan/Penurunan Kas S.Awal Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di BUN+Kas di B.Pengel S.Akhir Kas di B.Pener S.Akhir Kas
  • 5. PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Tujuan Penyajian CaLK : Untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik (par 2, PP 71/2010) CaLK meliputi penjelasan/daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Neraca dan LAK (par 12, PP 24/2005) CaLK meliputi penjelasan/ daftar terinci/analisis atas suatu pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL , Neraca, LO , LAK dan Laporan Perubahan Ekuitas (par 13, PP 71/2010)
  • 6.
  • 7. PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Struktur penjelasan CaLK atas setiap komponen laporan keuangan disebutkan dalam paragraf PSAP Pengungkapan informasi utk pos-pos aset & kewajiban yang timbul sehubungan dg penerapan basis akrual atas pendapatan & belanja dan rekonsiliasinya dg penerapan basis kas (par 58 s.d. 61 PP 24/2005) Tidak ada
  • 8.
  • 9.
  • 10. PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Tidak ada Paragraf 34 : Paragraf 35 : Paragraf 37 Paragraf 40 Tidak ada Penyajian sebagai keuntungan/rugi atas selisih pelepasan investasi dalam laporan operasional (par 41 s.d. 42, PP 71/2010)
  • 11. PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP KAS MENUJU AKRUAL AKRUAL Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi , maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan belanja modal dalam jumlah yang sama dalam LRA (par 49, PP 24/2005) Perolehan suatu aset tetap yang memenuhi kriteria perolehan aset donasi , maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional (par 48, PP 71/2010)
  • 12. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Gedung Prijadi Praptosuhardjo I I I, Lt. 2 , Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta Pusat Telepon/Fax (021) 352 4551 W ebsite: www.ksap.org Email: webmaster@ksap.org