Dokumen tersebut membahas tentang regulasi dan standar di sektor publik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai kebutuhan regulasi dan standar di sektor publik untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, dasar hukum pengelolaan keuangan negara, standar internasional akuntansi sektor publik, regulasi perundang-undangan terkait di Indonesia, serta badan yang terkait dengan akuntan sektor publik.

1. REGULASI DAN STANDAR DI
SEKTOR PUBLIK

2. 2010
KEBUTUHAN REGULASI DAN STANDAR
DI SEKTOR PUBLIK
INFORMASI
MEWUJUDKAN
TRANSPARANSI
AKUNTABILITAS PUBLIK
Keuangan negara dapat
diinterpretasikan sebagai
pelaksanaan hak dan kewajiban
warga yang di nilai dengan uang,
dalam kerangka tata
penyelenggaraan pemerintah
DASAR HUKUM KEUANGAN SEKTOR PUBLIK :
Proses penyelenggaraan pemerintahan ditujukan
untuk mengkoordinasi pelaksanaan hak dan
kewajiban warga negara dalam suatu sistem
pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan
keuangan negara maupun keaungan daerah,
sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar 1945 perlu dilaksanakan secara
profesional, terbuka dan bertanggungjawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
IASB IPSASB
IASB Tugasnya menyusun
standar Sector Bisnis
IPSASB Tugasnya
menyusun standar Sector
Public
Menerbitkan IAS Menerbitkan IPSAS
IPSAS Bukan berati
menggantikan standar Suatu
Negara melainkan
Mengembangkan standar suatu
negara
IFAC (International Federation of Accountant) didirikan
di Munic 1977 Merupakan Federasi dan Organisasi
Akuntan International
Membuat 2 Badan Penyusun Standar yang terpisah yaitu
:
IPSAS yang berbasis Acrual
dikembangkan mengacu pada IFRS
sepanjang ketentuan-ketentuan dalam
IFRS dapat diterapkan pada Sector Public.
IPSASB tetap memperhatikan isu-isu
sfesifik yang berkembang pada sector
publik

5. REGULASI PERUNDANGAN SEKTOR
PUBLIK
• UU No.15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
• UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
• UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
• Perpres No. 72 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
• PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/ Lembaga.
• PP No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Nasional
• PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. STANDAR AKUNTANSI SEKTOR
PUBLIK
• International Federation of Accountants-IFAC
(Federasi Akuntan Internasional) membentuk
sebuah komite khusus yang bertugas
menyusun sebuah standar akuntansi bagi
organisasi sektor publik yang berlaku secara
internasional yang kemudian
disebut International Public Sector Accounting
Standards-IPSAS (Standar Internasional
Akuntansi Sektor Publik).
• IPSAS meliputi serangkaian standar yang
dikembangkan untuk basis akrual (accrual
basis), namun juga terdapat suatu bagian
IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan

7. • Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
bertugas mempersiapkan penyusunan konsep
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-
prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
• KSAP bertujuan untuk mengembangkan program-
program pengembangan akuntabilitas dan
manajemen keuangan pemerintahan, termasuk
mengembangkan SAP dan mempromosikan
penerapan standar tersebut. Dalam mencapai
tujuan tersebut, SAP telah disusun dengan
berorientasi pada IPSAS (International Public Sector

8. Dalam menyusun SAP, KSAP menggunakan materi yang
diterbitkan oleh:
• International Federation of Accountant (IFAC).
• International Accounting Standards Committee (IASC).
• International Monetary Fund (IMF).
• Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
• Financial Accounting Standards Board (GASB).
• Perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya
yang berlaku di Republik Indonesia.
• Organisasi profesional lainnya di berbagai negara yang
membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit
pemerintahan.

9. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini terdiri atas sebuah kerangka
konseptual dan 11 pernyataan, yaitu:
• PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan
• PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
• PSAP 03 Laporan Arus Kas
• PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan
• PSAP 05 Akuntansi Persediaan
• PSAP 06 Akuntansi Investasi
• PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
• PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
• PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
• PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan
Peristiwa Luar Biasa
• PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasi

10. STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH (SAP)
Dengan
diterbitkannya
Peraturan
Pemerintah
(PP) Nomor 71
Tahun 2010,
maka PP
Nomor 24
Tahun 2005
dinyatakan
dicabut dan
tidak berlaku
lagi
PP Nomor 71
Tahun 2010,
penerapan
SAP Berbasis
Akrual dapat
dilaksanakan
secara
bertahap
Perubahan basis SAP dari kas
menjadi akrual, Peraturan
Pemerintah ini
mendelegasikan perubahan
terhadap PSAP diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
Perubahan terhadap PSAP
dilakukan sesuai dengan
dinamika pengelolaan
keuangan negara. Penyiapan
pernyataan SAP oleh KSAP
tetap harus melalui proses
baku penyusunan SAP dan
mendapat pertimbangan dari
BPK.

11. PERBEDAAN PP 71 TAHUN 2010
DENGAN PP 24 TAHUN 2005
PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Tidak ada laporan tersendiri
NERACA
Ekuitas Dana terbagi;
Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset
lancar dan kewajiban jangka pendek,
termasuk sisa lebih pembiayaan
anggaran/saldo anggaran lebih
Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan
kekayaan pemerintah yang tertanam dalam
investasi jangka panjang, aset tetap, dan
aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban
jangka panjang
Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan
kekayaan pemerintah yang dicadangkan
untuk tujuan tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
LAPORAN PERUBAHAN SAL
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara
komparatif dengan periode sebelumnya
pos-pos berikut:
Saldo Anggaran Lebih awal;
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun
Sebelumnya; dan
Lain-lain;
Saldo Anggaran Lebih Akhir.
NERACA
Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih
pemerintah yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal
laporan.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan
Ekuitas

12. PERBEDAAN PP 71 TAHUN 2010
DENGAN PP 24 TAHUN 2005
PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010
LAPORAN ARUS KAS
Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi
aset non keuangan, pembiayaan, dan non
anggaran
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
Bersifat optional
Disusun oleh entitas pelaporan yang
menyajikan laporan berbasis akrual
Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :
a) Pendapatan dari kegiatan operasional;
b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional
dan klasifikasi ekonomi;
c) Surplus atau defisit.
LAPORAN ARUS KAS
Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan
berdasarkan aktivitasoperasi, investasi,
pendanaan
LAPORAN OPERASIONAL
Merupakan Laporan Keuangan Pokok
Menyajikan pos-pos sebagai berikut:
a) Pendapatan-LO (Laporan Operasional)
dari kegiatan operasional;
b) Beban dari kegiatan operasional ;
c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non
Operasional, bila ada;
d) Pos luar biasa, bila ada;
e) Surplus/defisit-LO.

13. PERBEDAAN PP 71 TAHUN 2010
DENGAN PP 24 TAHUN 2005
PP 24 Tahun 2005 PP 71 Tahun 2010
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Bersifat optional
Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
b) Setiap pos pendapatan dan belanja
beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam
standar-standa lainnya, yang diakui secara
langsung dalam ekuitas;
e) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan yang
mendasar diatur dalam suatu standar
terpisah .
Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Merupakan Laporan Keuangan Pokok
Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:
a) Ekuitas awal;
b) Surplus/defisit-LO pada periode
bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas, misalnya:
koreksi kesalahan mendasar dari
persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya dan perubahan nilai
aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.
Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan
komponen laporan keuangan yang berbeda
dengan PP lama

14. BADAN YANG TERKAIT DENGAN AKUNTAN
SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA
• Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN)
• Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP) yang
berada dibawah naungan IAI

15. THANK
YOU