Dokumen tersebut merangkum tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat, perjanjian dan kegiatan yang dilarang, posisi dominan, sanksi, dan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang regulasi persaingan usaha di Indonesia.

1. HUKUM ANTI MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
ANGGRIAWAN – DIVA - RUTH

2. Pengertian
MONOPOLI (UU nomor 5 tahun 1999 pasal 1
ayat 1)
Penguasaan atas produksi dan atau
pemasaran barang dan atau atas pengggunaan
jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu
kelompok pelaku usaha
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (UU
nomor 5 tahun 1999 pasal 1 ayat 6)
Persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang
dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha

3. Pengaturan
Perjanjian yang dilarang
Kegiatan yang dilarang
Penyalahgunaan posisi dominan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Tata cara Penanganan Perkara
Sanksi-sanksi
Perkecualian-perkecualian
UU nomor 5
tahun 1999

4. Perjanjian yang Dilarang
1. Perjanjian oligopoly (Pasal 4)
Perjanjian yang dibuat antar para pelaku usaha untuk secara
bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau
pemasaran barang atau jasa
2. Perjanjian Penetapan Harga (pasal 5-8)
Jenis :
1. Penetapan harga antar pelaku usaha
2. Penetapan harga yang berbeda untuk
konsumen terhadap barang dan atau jasa yang sama
3. Penetapan harga di bawah harga pasar dengan
pelaku usaha lain
4. Penetapan harga jual kembali

5. 3. Perjanjian Pembagian Wilayah (Pasal 9)
Jenis :
1. Pembagian pasar teritorial
2. Pembagian pasar konsumen
3. Pembagian pasar Fungsional
4. Pembagian pasar Produksi
4. Perjanjian Pemboikotan (Pasal 10)
Jenis :
1. Perjanjian untuk menghalangi pelaku usaha lain
melakukan usaha yang sama
2. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang
dan atau jasa dari pelaku usaha lain

6. 5. Perjanjian Kartel
(Pasal 11)
Merupakan suatu
perjanjian antar
pelaku usaha untuk
mempengaruhi
harga dengan
mengatur produksi
dan atau pemasaran
suatu barang dan
atau jasa
6. Perjanjian Trust
(Pasal 12)
Merupakan suatu perjanjian
antar pelaku usaha untuk
membentuengan kerjasama
dengan cara membentuk
gabungan perusahaan atau
perusahaan yang lebih
besar untuk mengontrol
produksi dan atau
pemasaran atas barang dan
atau jasa
7. Perjanjian Oligopsoni
(pasal 13)
perjanjian dengan pelaku
usaha lain dengan tujuan
untuk secara bersama-
sama menguasai
pembelian atau
penerimaan pasokan agar
dapat mengendalikan
harga atas barang dan
atau jasa dalam pasar
bersangkutan

7. 8. Perjanjian yg mengatur integrasi vertikal (Pasal 14)
Suatu penguasaan serangkaian proses produksi atas barang
tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yg berlenjut
atas suatu layanan jasa tertentu olehpelaku usaha tertentu
9. Perjanjian Tertutup (Pasal 15)
Perjanjian yg membatasi kebebasan pelaku usaha tertentu
untuk memilih sendiri pembeli, penjual atau pemasok
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri
perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan
dan dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat.

8. Kegiatan
yang
Dilarang
1. MONOPOLI (pasal 17)
Seseorang atau satu kelompok usaha
menguasai pangsa pasar yang besar untuk
menjual suatu produk
2. MONOPSONI (pasal 18)
Seseorang atau satu kelompok
usaha menguasai pangsa pasar
yang besar untuk membeli suatu
produk

9. 3. Penguasaan Pangsa Pasar (pasal 19)
Penguasaan secara tidak fair, meliputi:
1. Penolakan pesaing
2. Pembatasan peredaran produk
3. Diskriminasi
4. Melakukan Jual rugi
5. Penetapan biaya secara curang
4. Persekongkolan (pasal 22)
Yakni suatu bentuk kerjasama dagang di antara pelaku
usaha dengan maksud menguasai pasar yang
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang
bersekongkol tersebut, meliputi:
1. Persekongkolan untuk mengatur
pemenang tender
2. Persekongkolan untuk memperoleh
rahasia perusahaan
3. Persekongkolan utk menghambat
pasokan produk

10. Posisi Dominan
Jabatan rangkap
Pasal 26
Content
Penyalah gunaan posisi dominan
Pasal 25
Content Here
Pemilikan saham mayoritas sejenis
Pasal 27
Content Here
Merger, akuisisi, dan konsolidasi
Pasal 28
Text
keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan

11. Perkecualian
(pasal 50)
- Perjanjian untuk melaksanakan undang-
undang
- Perjanjian terkait HKI
- Perjanjian terkait waralaba
- Perjanjian penetapan standar teknis produk
barang/jasa
- Perjanjian keagenan yang klausulnya tidak
berisi diskriminasi harga
- Perjanjian kerjasama penelitian
- Perjanjian internasional yang telah diratifikasi
RI
- Perjanjian ekspor yang tidak memengaruhi
pasokan dalam negeri
- Perbuatan yang tergolong usaha kecil
- Kegiatan usaha yang khusus melayani
anggotanya

12. Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU)
Suatu badan yang tugas pokoknya
mengawasi pelaksanaan dari
ketentuan tentang anti monopoli
Putusan KPPU mempunyai fiat
eksekutorial sehingga dapat
dimintakan penetapan eksekusi
kepada Pengadilan Negeri. Diatur
dalam pasal 35

13. PENEGAKAN
H U K U M
1. Pembatalan perjanjian yang dilarang
2. Memberikan perintah untuk menghentikan
integrasi vertikal
3. Menghentikan kegiatan yang dilarang
4. Menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
5. Membatalkan merger, akuisisi, dan konsolidasi
yang dilarang
6. Menetapkan pembayaran sejumlah ganti rugi
7. Mengenakan denda
Pasal 38-49

14. Terima kasih
http://www.kppu.go.id/docs/Perkom/2019/Perkom_No.1_Tahun_2019.pdf
http://www.kppu.go.id/docs/UU/UU_No.5.pdf