9, be & gg, devin winata, hapzi ali, corporate ethics, rights, privileges, problems and protection, universitas mercu buana, 2018
1. Week-6
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali,
MM, CMA
55117120112
FORUM :
Implementasi Corporate Ethics Rights, Privileges, problems and Protection dan kendala
PT. SELAMAT SENTOSA TBK
PT Selamat Sempurna Tbk selanjutnya disebut “Perseroan” menyadari arti pentingnya implementasi
GCG sebagai salah satu alat dan cara untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang
secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham namun juga segenap Pemangku
Kepentingan lainnya. Karenanya Perseroan berkomitmen untuk mengimplementasikan GCG secara
konsisten yang salah satunya dilakukan melalui penyusunan Standar Etika Perusahaan (Code of
Conduct).
Standar Etika Perusahaan adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari etika bisnis Perseroan dan
etika kerja karyawan Perseroan yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan
melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan
nilai-nilai dan budaya Perseroan dalam mencapai visi dan misinya. Standar etika ini merupakan tindak
lanjut dari penerapan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditanamkan oleh para pendiri Perseroan sejak
awal berdirinya.
Perseroan senantiasa mendorong kepatuhan terhadap standar etika dan berkomitmen untuk
mengimplementasikannya, serta mewajibkan seluruh pimpinan dari setiap tingkatan dalam Perseroan
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa standar etika ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik
pada jajaran masingmasing. Perseroan percaya bahwa tata kelola yang baik, yang diterapkan secara
konsisten akan menjadi landasan yang kokoh untuk membawa Perseroan mencapai kinerja yang
semakin baik dan memberikan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan
Standar Etika Perseroan
Standar Etika Perseroan merupakan penjelasan tentang bagaimana Perseroan termasuk organ yang
berada di dalamnya sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika dan bertindak dalam upaya
menyeimbangkan kepentingan Perseroan dengan kepentingan segenap pemangku kepentingan
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dengan tetap menjaga
profitabilitas dan keberlanjutan Perseroan.
Etika Bisnis Etika Bisnis merupakan standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi
dan berhubungan dengan Pemangku Kepentingan. a. Hubungan dengan Pelanggan Perseroan
menempatkan pelanggan sebagai mitra strategis. Standar Etika dalam interaksi dengan pelanggan:
1. Perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.
2. Perseroan berkomitmen terhadap harga yang kompetitif, kualitas, waktu pengiriman, layanan
purna jual dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan para pelanggan dan secara terus menerus
memantau, menyempurnakan produk-produk, melalui peningkatan standar kerja yang
tersistem didukung teknologi yang memadai.
4. Perseroan senantiasa memperhatikan aspek keselamatan pada setiap tahap proses
pengembangan, produksi dandistribusi dengan tujuan untuk mempertahankan kualitas
produk yang dihasilkan.
2. Week-6
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali,
MM, CMA
55117120112
5. Perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan.
Penangganan Laporan Indikasi Pelanggaran
Perseroan membentuk Tim Tata Kelola untuk menindaklanjuti pelanggaran maupun dugaan
pelanggaran Etika Bisnis. Tim Tata Kelola diketuai oleh Direktur Independen dengan didukung oleh
fungsi Audit Internal, Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Perusahaan, ataupun pihak ketiga
lainnya yang ditunjuk (apabila diperlukan) Tim Tata Kelola mendokumentasikan seluruh pelaporan
yang diterima berikut tindak lanjutnya sebagai pembelajaran bagi organisasi untuk memperbaiki
proses bisnis dan memperkuat pengendalian internal. Tim Tata Kelola secara berkala menyampaikan
laporan kepada Dewan Komisaris Tim Tata Kelola akan berpegang pada azas praduga tak bersalah.
Sumber : https://www.smsm.co.id/uploads/attachment/Standar_Etika_SMSM.pdf
KUIS :
Corporate Ethic
Etik korporat adalah bentuk etika terapan atau etika profesional, yang meneliti prinsip-prinsip etika dan
masalah moral atau etika yang dapat timbul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek
perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku individu dan seluruh organisasi. Etika ini berasal dari
individu, pernyataan organisasi atau dari sistem hukum.
Konsep etika bisnis tercermin pada corporate culture (budaya perusahaan). Menurut Kotler (1997)
budaya perusahaan merupakan karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita,
kepercayaan dan norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari cara
karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu dan pengaturan kantor
Rights
Secara umum, hak adalah klaim atau kepemilikan individu atau sesuatu. Seseorang dikatakan memiliki
hak jika dia memiliki klaim untuk melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu atau jika orang lain
berkewajiban melakukan tindakan dalam suatu cara tertentu kepadanya.
Hak-hak konsumen (diatur dalam UUPK Pasal 5)
Hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasaHak
untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan
nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikanHak atas informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasaHak untuk didengan pendapat dan keluhannya atas
barang dan atau jasa yang digunakan.Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Privileges
Hak privilege merupakan jaminan khusus yang didasarkan pada undang-undang.Hak privilege atau hak
istimewa adalah hak yang didahulukan. Mengenai hak privilege dapat Anda lihat dalam Pasal 1134 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata(“KUHPer”), yaitu suatu hal yang oleh undang-undang diberikan
kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya,semata-
mata berdasarkan sifat piutangnya
Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, mengatakan
bahwa dari perumusan dalam Pasal 1134 KUHPer, tampak bahwa hak istimewa diberikan oleh undang-
undang, artinya: piutang-piutang tertentu, yang disebutkan oleh undang-undang, secara otomatis
3. Week-6
Devin Winata Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir. Hapzi Ali,
MM, CMA
55117120112
mempunyai kedudukan yang didahulukan. Hak privilege ini bersifat accesoir dan tidak dapat berdiri
sendiri.
Problem and Protection
Konsumen ialah orang yang memakai barang atau jasa guna untuk memenuhi keperluan dan
kebutuhannya. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga
yaitu golongan Rumah Tangga Konsumsi (RTK), dan golongan Rumah Tangga Produksi (RTP).
Perlindungan konsumen adalah perangkat yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak
sebagai contoh para penjual diwajibkan menunjukka tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada
konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen.
Menurut Undang- undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal1 butir 1,2 dan 3:
1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yangtersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lainmaupun makhluk hidup lain dan tidak
untuk diperdagangkan
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan taua badan usaha, baikyang berbentuk badan
hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan
kegiatan dalam wilayah hukum negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersama- sama
melalui perjanjianmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Sumber :
Hapzi Ali, 2016. Modul BE & GG, Univeristas Mercu Buana.
https://www.academia.edu/11537901/Etika_Bisnis
https://www.academia.edu/37469806/ETIKA_PERLINDUNGAN_KONSUMEN
https://slideplayer.info/slide/2588208/