MEKANISME DATA KEPENDUDUKAN
•Download as PPTX, PDF•
1 like•604 views
Dokumen ini membahas mekanisme pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, rekapitulasi perekaman KTP-EL, serta penyediaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to MEKANISME DATA KEPENDUDUKAN
Similar to MEKANISME DATA KEPENDUDUKAN (20)
More from Massaputro Delly TP
More from Massaputro Delly TP (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
MEKANISME DATA KEPENDUDUKAN
- 1. Disampaikan Oleh : MASSAPUTRO DELLY TP. Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten MEKANISME DATA KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 & UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1
- 2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Pasal 1 Ayat 1 UU No. 24 Th 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) PENGERTIAN
- 3. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN ADMINDUK
- 4. Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
- 5. 5 • Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; • Data Kependudukan skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama yang diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua yang diterbitkan tanggal 31Desember.
- 6. JUMLAH KECAMATAN, DESA/KELURAHAN DAN JUMLAH PENDUDUK PROVINSI BANTEN SEMESTER II TAHUN 2015 NO KAB/KOTA JUMLAH WILAYAH JUMLAH KK L P JUMLAH PENDUDUKKEC. KEL. DESA 1 PANDEGLANG 35 13 326 301,720 588,941 552,512 1,141,453 2 LEBAK 28 5 340 359,994 616,195 577,679 1,193,874 3 TANGERANG 29 28 246 802,531 1,293,810 1,230,595 2,524,405 4 SERANG 29 0 326 423,961 735,094 684,264 1,419,358 5 KOTA TANGERANG 13 104 0 547,234 796,705 771,396 1,568,101 6 KOTA CILEGON 8 43 0 113,197 200,745 191,203 391,948 7 KOTA SERANG 6 66 0 173,714 320,161 303,268 623,429 8 KOTA TANGERANG SELATAN 7 54 0 386,344 619,266 601,536 1,220,802 TOTAL 155 313 1,238 3,108,695 5,170,917 4,912,453 10,083,370 Keterangan : - Sumber data dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 7. REKAPITULASI PEREKAMAN DAN PENCETAKAN KTP-EL PROVINSI BANTEN SEMESTER II TAHUN 2015 NO KAB/KOTA WAJIB KTP TOTAL PEREKAMAN KTP-el TOTAL BELUM PEREKAMAN KTP-el TOTAL L P LI P L P 1 PANDEGLANG 416,658 393,835 810,493 346,302 331,668 677,970 78,216 66,526 144,742 2 LEBAK 410,228 387,575 797,803 397,068 378,644 775,712 29,873 23,439 53,312 3 TANGERANG 876,338 841,939 1,718,277 757,738 743,854 1,501,592 137,613 116,184 253,797 4 SERANG 512,178 474,807 986,985 427,352 413,971 841,323 98,909 74,974 173,883 5 KOTA TANGERANG 596,423 585,083 1,181,506 497,153 498,434 995,587 109,476 95,379 204,855 6 KOTA CILEGON 131,717 127,528 259,245 121,913 118,832 240,745 13,643 11,870 25,513 7 KOTA SERANG 208,596 198,482 407,078 178,841 174,011 352,852 40,665 35,557 76,222 8 KOTA TANGERANG SELATAN 451,615 445,275 896,890 369,697 374,642 744,339 91,181 79,183 170,364 TOTAL 3,603,753 3,454,524 7,058,277 3,096,064 3,034,056 6,130,120 599,576 503,112 1,102,688
- 8. BERDASARKAN PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAGUB, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA • Pasal 1 ayat 18 yang berbunyi : Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan; • Pasal 6 ayat 1 : Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara; • Pasal 6 ayat 2 : DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berisi Data Potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau nama lain;