Perbup 2013

507 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perbup 2013

  1. 1. . hviNc ku*Nr^wAN. ii PEEATURA.N BUPATI TANqG{MUS NOI{OR 08 TATITIN 2018 TEIYT{NC PEDOMAXJ UMUM DAN F{TUI{JUK TUKI{IE OPERASION.&L P8,Oq8.&M EEG.EWI JC,JA,MA ilgLAU (PBJ}I} SISTIM PEMAANqUN.&.FI PARTISIP.&TIF PNPM - INTfi,€$ASI5.PP -SFPN KAAUPATENTANqqAi{US B.&E.&-t{ FSMBARD.EYA.EIiI MITSY.EB.EK.&T KASUPATEN T*,NCG.E.fi US PROUNSILAMPUXG c013
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji sykur kami panjatkan kehadirai Allah SWT, karena atas berkah dan rahmalNya jualah Revisi Petunjuk Teknis operasional (PTo) Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Padisipatif Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPP-SPPN) Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 ini dapat diselesaikan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan yang Berbasis Pemberdayaan l,4asyarakat di Kabupaten Tanggamus untuk diintegrasikan ke dalam Sistem Perencanaan Reguler (Daerah) dengan cara menjadikan Dokumen Rencana Pernbangunan Jangka l,4enengah (RPJIV) Pekon sebagai sumber uiaman keglatan masyarakat dan menjadikan l,4usrenbang Pekon sebagai saiu-satunya forum pengambilan san perencanaan pembangunan tingkai pekon untuk pendanaan pembangunan dafi sumber manapun. Pelaksanaan Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Kabupaten Tanggamus - Program Nasional rdayaan N.4asyarakat (PNPlvl) l.4andi Perdesaan lntegrasi SPP-SPPN merupakan salah satu jawaban ap masjh lerjadlnya disharmoni antara perencanaan partisipatif yang diusulkan masyarakat dengan canaan teknokratis dari pemerintah daerah dan perencanaan teknokratis dad legislatif. Pada akhirnya i1i diharaokan mampu mendorong segera terwujudnya sin€rgisasi percncanaan pembangunan di paien Tanggamus. Cakupan Program Bejawi Jejama.Helau (PBJH) Sisiem Pembangunan Partisipatif diawali dengan iewdokumen perencanaan pembangunan pekon (RPJ[4 Pekon)sehingga seluruh pekon di Kabupaten us diharapkan memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang pa purna dan memjadi basis n bagi semua kegiatan atau program yang dilaksanakan di tingkat pekon dan antar pekon. an demikian cita-ciia untuk teMujudnya masyarakat yang tangguh, sejahtera dan agamis dalam suasana tatanan daerah yang aman, tertib, lestaridan mandiri sesuaicita-cita masyarakat melalui Visi Kabupaten mus dapat lebih cepat tercapai. Kami mengucapkan teima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sunan Revisi Petunjuk Teknis operasional (PTo) Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem bangunan Partsipatif SPP-SPPN Kabupaten Tanggamus Tahun 2013. Kami menyadari ini belum rna sehingga kamjjuga tetap membuka diri untuk semua masukan-masukan yang bersifat membangun perbaikan di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan, uniuk kesuksesan program ini dimohon agar semua pihak instansi terkait dapat memberikan dukungannya. k>w Mei 2013 TANGGAMUS G KURNIAWAN, ST
  3. 3. /", BUPATI TANGGAMUS PERATUPSN BUPATI TANGGAMUS NOMOR : C8 TAHUl.l 2013 TENTANG PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKI.IIS OPERASIONAI, PROGRAM BEGAWI JFJAMA HEI.AU (PBJH) SISTEM PEMBANGUNAI.I PARTISIPATIF PNPM_INTEGRASI SPP SPPN KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .:lenirabang : a- b. BUPATI TANGGAN{US, bahvra dalam rargka memberdayakan masyarakat cialam pelaksanaan pernbalgunarr, Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah melaksar-rakan Program Begawi Jejaraa lielau {PBJP;) 1'arlg ber<iasarkan pada Peraiurarr Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahrin 2O11; bahwa dengan diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor | 41+.2/7735/PMD tanggal 7 November 2C12, Perihal Penetapan Lokasi PNPM-N'IPd Integra,si SPP-SPPN Tahun Anggaran 2013, periu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Program Begawi Jejama Helau (PBJH) Sistem Pembangunan Partisipatif PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN Kabupaten ?arggamus; Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuu lq-a 5l Undang-Undang Nomor Tahun 7997 tentang Pembentukal Kabupaten Daerah Tingkat ll Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat iI Targgamus (l,embaran Negara Repubiik Indonesia Tahun i997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Mengingat : 1. 2.
  4. 4. 3. 5. 6. 7. 8. 9. Republik Indonesia Nonor 3667); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Tinciak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 137, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4250); Undang-Undang Ncmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik inConesia Tahun 2O03 Nomor 47, Tamba1lal kmbaral Negara Republik Indonesia Nornor 4286); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang Pembentukan Peraturan Perundalg-undalgarr (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembaigunal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor 104, Tambahan L€mbaran Negara Republil< lndonesia Nomor.i421); Undang-Undaig Nomcr 32 Tahun 2004 tentang Penerintahan Da-erah {Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengal Undalg-Undarg Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59,. Tambahai Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4484); Undarg-Undang Norllor 33 Tahun 2OO4 tentang Perirnbaigan Keuangan Antara Pemerintah Pdsat dan Pemedntah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Incionesia Ncmor 4438); Peraturan Pemerintah Nomcr 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbararr NegaJa Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1.fO, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
  5. 5. Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemedntah, Pemerintahan Daeral Provinsi dar-t pemerintaian Daerah Kabupaten/ Kota (Lernbaral Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 82, Tambahan l,embamn Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. PeraLrrar Meneteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 20O7 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; 12. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalan Negeri No/JLor : 414,2/ 1408/PVD Talggal 31 Marer 20IO tenrang petrmjuL Teknis Perencanaan Pembangunan Desa; 13. Surat Direktur Jenderal Pemb€rdayaan Masyaral<at dan Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.21 2207 /PMD Tanggal 18 Mei 2O10 tentarg panduai Teknis Integrasi Perenczrnaai.l Pembangunal; 14. Surat Direktur Jenderal Pemberdayaal Masyarakat ciai Desa Departemen Dalam Negeri Nomor : 414.2177351PMD Tanggal 7 No'/ember 2012 perihal Penetapan lokasi PNPM IUPd tntegrasi Spp/SppN Tahun Anggaran 20 13; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus NoIIlor 3 Tairun 2008 teniang Umsan pemerintaiar.r Kabuparcn Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tangganus Tahun 2008 Nomor 29, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus i.aitun 2O1O Nomor 48); 16. Peraturan Daerai Kabupaten Tarrggamus Nomor I Tahun 2C1O tentang Pokok pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 46); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Talggamus Nomor 19 Tahurl 2012 tentang Anggaian pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 {Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2O 12 Nomor 95): 18. Peraturan Bupati Kabupaten Tar.rggamus Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabara:r ApBD Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 Nomor 203);
  6. 6. MEMUTUSKAN I lenetapkan : PEDOMAN UMUM DAI{ PETUNWK TEKNIS OPERASIONAL PR,OGRAM BEGAWI JE.J.AMA HELAU (PBJHI SISTEM PEMBANGUI{AN PARTISIPATIF PNPM- MPd INTFGRASI SPP-SPPN KABUPATEN TANGGAMUS Pasal 1 1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk: 1. Pedoman Umum Prograrn Begawi Jejama Helau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi. 2. Petunjuk Teknis Operasional Prograrn Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi. i2) Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud ayat {1) tercantum dalam larnpiran I dar Lampiran ll Peratura-n ini darr merupakan satu kesatuan ya;rg tak terpisahkan dari Peratural ini- Fasal 2 Pedornan Umum dan Petunjul< Teknis Operasionai ini bertujuan agar peiai<sanaan kegiatan pembangunan tepat sasaran dalam pencapaian target kinerja di bidang pemberdayaan nasyarakat, pengurangan ting.kat kemiskinan dan pengalgguran dalam iangka terwnjudoya Kabupaten Talggamus ter-depan dan berkualitas. Pasal 3 HaI * hal yalg belum cukup diatur dalarn Peraturan Bupati ini, sepanjang rnengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 4 {1) Dengan berlakunya Peraturan Rupati ini mal<a Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Umu{i dan Petunjuk Teknis Operasional Program Begawi Jejama Helau Sistem Pembalgunan Partisipatil Kabupaten Tanggamus dicabut dai dinyatakan tidak berlaku lagi.
  7. 7. : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. -{gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatainya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus. Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 31 Mei 2013 Diundalgkan di Kota Agung ?ada tanggal 31 Mei 2013 AERAH KABUPATEN, ARV/IN WIYATNA ANGGAMUS, BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2013 NOMOR 21 ]
  8. 8. BUPATI TANGGAMUS -l-ioiran | 414.2t41A1 t2A20i3 : 1 {Satu) Berkas : Pedoman Umlrm Proqram BeqawiJe.iama Koiaagung, 3l lrtei 20'13 Kepada Ylh. Sdr. 1. Kepala Badan i Dinas/Kanio/Bagjan 2. Para Camai 3. Para Kepale Pekon Se - Kabupaten Tanggamus di- Tempat Sehubungan dengan pelaksanaan Pogram Nasional Pemberdayaan Masyarakal Mandid Perdesaan (PNPM+,4P) Integrasi di Kabupalen Tanggamus, telah di buat pedoman umum Progran Begawi Jejama Helau sebagai rujukan pelaksanaan pembangunan partisiialif di Kabupaten Tanggamus, oieli karna itu di n-rinta perhatian saudara sebagai berikui: 1. Dalam rangka mengintegrasikan Sistem Perencanaan Pariisifatif yang dilaksanakan Program-prcgram Penarggulangan Kemiskinan kedalam sistem perencanaan reguier akan dilaksanakan Program Bega-'{i Jeiama Helau (PBiH). 2. Agar pelaksanaan p.ogram telsebut beijaian opirmai cian rnemberj dampak yang baik iefiadap Terwirjldnya keselarasan kegiaian perencanaan padisifatil ieknoratis dan politis, mak3 di keluarkanlah Pedoman Umum dan petunjuk Teknis Operasioral Program Begawi. Jejama Helau (PBJH) Sistern Pembangunan Partisifatif PNPMlntegBsi SPP-SPPN. 3. Perencanaan yang lelah di buat oleh Program Begawi Jejama Helau di masing,rnasing Pekon melalui Dokumen Rencana Pembangunana Jangka Menengah Pekon (RPJM,Pekon) agar di gunakan sebagai acuan dalam musyawarah rencana Pembangunan Pekon, Kecamatan dan Forum Satuan Keda Perangkai Daech (SKPD). Demikian untuk maklum, kfanya sen]ua plhak dapal memberjan dukungannya dan dapal bekedasama dengan baik dalam pelaksanaannya. Tembusan Yh: 1 B+?k Menle Dahn Neldi 2 Bapak Didh PtulD Xenendaqd 3 l(+6rasad.nPehbedsyaar lrasylral,lD.ePrcyi.siLarphg { KeILE DPRo XabLpaten Tsngganrus .7$_<q,/a*L- r-s=g!r"/q ATI TANGGAMUS KURNIAWAN, ST

×