Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

45 views

Published on

Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)

  1. 1. EASE OF DOING BUSINESS Tantangan Reformasi Kebijakan dan Birokrasi “Pelatihan Reform Leader Academy Angkatan XIII – LAN” P. Agung Pambudhi Direktur APINDO Research Institute Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari Jakarta, 9 Agustus 2018
  2. 2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN EASE OF DOING BUSINESS ? S
  3. 3. DOING BUSINESS COMPETITIVENESS Ranking Indonesia Ease of Doing Business 2016-2017 Sumber : World Bank, 2016. Perbandingan 10 Negara
  4. 4. Ranking Indonesia dalam Ease of Doing Business 2017 - 2018 S
  5. 5. MENINGKATKAN EASE OF DOING BUSINESS S • Jika Objective-nya untuk meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB) World Bank – IFC (International Finance Corporation) maka secara teknis harus memperbaiki kinerja 10 Indikator EoDB • Fokus untuk perbaikan 10 Indikator tersebut di 2 kota obyek EoDB: Jakarta dan Surabaya  terapkan best practices di daerah daerah otonom (Kabupaten/Kota) di Jakarta dan Surabaya • Fokus ke 3 hal utama untuk setiap Indikator: Jumlah Prosedur, Waktu dan Biaya yang tercantum di regulasi terkait – ref.metodologi EoDB
  6. 6. INDIKATOR LAINNYA ECONOMIC GOVERNANCE INDEX ( TATA KELOLA EKONOMI ) S
  7. 7. TATA KELOLA EKONOMI DAERAH – KPPOD S TATA KELOLA EKONOMI DAERAH 1. Akses Lahan 2. Pengelolaan Infrastruktur 3. Perizinan Usaha 4. Regulasi Daerah 5. Biaya Transaksi 6. Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah 7. Interaksi Pemda dan Pelaku Usaha 8. Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) 9. Keamanan dan Resolusi Konflik 10. Ketenagakerjaan PERBAIKAN DAYA SAING • Menjamin kepastian hukum • Mempercepat realisasi rencana bisnis • Mengurangi biaya usaha • Peningkatan produktivitas Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan Pendapatan dan Daya Beli Peningkatan Kesejahteraan Kualitas Hidup
  8. 8. S Subindeks Bobot Terbaik Terendah Perizinan Usaha 20.66 Banda Aceh Jayapura PPUS 17.86 Gorontalo Medan Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha 17.2 Makassar Pekanbaru Infrastruktur 15.14 Pontianak Sofifi Biaya Transaksi 9.14 Palu Jambi Ketenagakerjaan 7.08 Pangkalpinang Bandar Lampung Akses dan Kepastian Hukum Atas Lahan 5.27 Palu Makassar Keamanan dan Penyelesaian Konflik 3.95 Sofifi Kupang Kualitas Perda 2.14 Manado Manokwari Kapasitas dan Integritas Kepda 1.56 Pontianak Medan Perizinan usaha, PPUS, Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha dan Infrastruktur adalah variabel-variabel yang dianggap menjadi masalah oleh Pelaku Usaha Bobot tergantung dari jumlah pelaku usaha yang menganggap variabel terkait bermasalah atau menghambat dunia usaha TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (KPPOD)
  9. 9. TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (KPPOD) S Hasil Studi TKED 2017: 1. Kota Pontianak memiliki indeks paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, sementara terendah ada di Kota Medan. 2. Kota Pontianak memiliki subindeks yang relatif baik untuk beberapa sub indeks seperti infrastruktur, Biaya Transaksi, Kapasitas dan Integritas Kepda, serta Keamanan dan Resolusi Konflik. 3. Sementara Kota Medan menempati peringkat terbawah, karena hampir semua sub indeks memiliki nilai yang relatif rendah dibandingkan daerah lain. 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Kota Medan Kota Jambi Bandar Lampung Kota Serang Kota Pekanbaru Kota Surabaya Kota Jayapura Kota Mataram Kota Palangkaraya Sofifi Kota Denpasar Tanjung Pinang Kota Bengkulu Kota Palembang Kota Yogyakarta Kota Padang Kota Bandung Kota Banjarmasin Kab. Mamuju Kab. Manokwari Kota Kupang Pangkal Pinang Kota Ambon Kota Manado Kota Kendari Banda Aceh Kota Makassar Kota Palu Kota Samarinda Kota Semarang Kota Gorontalo Kota Pontianak Indeks Total
  10. 10. S Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi Pemda dgn Pelaku Usaha PPUS Kapasitas dan Integritas Infrastruktur Keamanan dan Resolusi Konflik Ketenagakerjaan Perda PERBANDINGAN DAERAH TERBAIK DAN TERENDAH Kota Pontianak Kota Medan TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (KPPOD)
  11. 11. TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (KPPOD) S Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas dan… Infrastruktur Keamanan dan… Ketenagakerjaan Perda Kota Pontianak Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas dan… Infrastruktur Keamanan dan… Ketenagakerja… Perda Kota Gorontalo Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas dan… Infrastruktur Keamanan dan… Ketenagakerjaan Perda Kota Semarang Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas dan… Infrastruktur Keamanan dan… Ketenagakerjaan Perda Kota Samarinda Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas dan… Infrastruktur Keamanan dan… Ketenagakerjaan Perda Kota Banda Aceh Perizinan Biaya… Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas… Infrastruktur Keamanan… Ketenagaker… Perda Kota Padang Perizinan Biaya… Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas… Infrastruktur Keamanan… Ketenagaker… Perda Kota Surabaya Perizinan Biaya Transaksi Akses Lahan Interaksi… PPUS Kapasitas dan… Infrastruktur Keamanan dan… Ketenagakerjaan Perda Kota Serang
  12. 12. S TATA KELOLA EKONOMI DAERAH (KPPOD)
  13. 13. ECONOMIC GOVERNANCE INDEX – KPPOD S • Indikator yang digunakan merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, relevan dalam sistem pemerintahan otonomi daerah • Indikator bersifat governance/tata kelola mixed antara kebijakan/regulasi dan kualitas pelayanan, bukan endowment dan tidak hanya berbasis regulasi • Perbaikan aspek-aspek tersebut akan sangat menentukan daya saing Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom yang bisa dikatakan sebagai penentu ada tidaknya investasi masuk ke daerah yang bersangkutan
  14. 14. PERAN APINDO PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA & PENINGKATAN DAYA SAING USAHA S
  15. 15. PERAN APINDO S INDEPENDENSI, INTEGRITAS, KERJASAMA DPN DPP – DPK Lembaga Otonom / Semi-Otonom APINDO HUBUNGAN INDUSTRIAL Representasi tunggal dunia usaha INVESTASI Kepemimpinan Advokasi Kebijakan Pelayanan ALB-DPN Advokasi Hub. Industrial Fokus Lintas Bidang / Sektor Komplem en Sektoral Pengemb angan DPP-DPK Hubungan Industrial yang menguntungkan Pemberi Kerja, Pekerja,dan Pencari Kerja Dunia Usaha yang Kompetitif dan Berkelanjutan Nilai Dasar Lingkup Fokus Stratejik STAKEHOLDERS  Pemerintah Pusat & Daerah  DPR – RI  Kadin-Indonesia  Asosiasi2 Sektor  Serikat Pekerja/Buruh  Media Masa  Developing Institutions / Think Thanks (ILO, WB, CSIS, Universitas, Dll) Hubungan Industrial yang menguntungkan Pemberi Kerja, Pekerja,dan Pencari Kerja
  16. 16. PERAN APINDO UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING S • Keterlibatan dalam penyusunan Kebijakan Usaha yang mendukung daya saing dengan Pemerintah maupun DPR (dan Pemda di tingkat daerah)  Daftar Negatif Investasi, CEPA dengan berbagai Negara Partner, Road-map Perekonomian Indonesia, dll. • Mendorong terciptanya Kelembagaan Pelayanan Usaha yang business friendly  Help Desk OSS Perijinan Usaha • Mendorong perlunya Kompetensi SDM Pemberi Layanan  pelatihan, reward & punishment berdasarkan KPI terukur • Mendukung program-program quick-wins untuk menumbuhkan optimisme dunia usaha  Paket Kebijakan Ekonomi • Selain sebagai partner pemerintah, jika diperlukan menjadi pengontrol pemerintah melalui Advokasi Kebijakan  Lelang Gula Kristal Rafinasi, Sertifikasi Produk Halal, Pajak Daerah & Retribusi Daerah
  17. 17. PERAN APINDO HUBUNGAN INDUSTRIAL dan PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA S
  18. 18. S • Kelembagaan Tripartit  APINDO adalah representasi dunia usaha dalam Kelembagaan Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja di Indonesia.  APINDO duduk di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS Tripartit), Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS), Dewan Keselamatan & Kesehatan Kerja (DK3), dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). • International Labour Conference (ILC)  APINDO merupakan representasi Dunia Usaha Indonesia dalam International Labour Conference (ILC) yang diadakan setiap tahunnya di Jenewa, Swiss.  APINDO aktif sebagai Drafting Committee untuk merumuskan hasil sidang ILC yang menjadi pedoman dasar Hubungan Industrial di seluruh dunia. PERAN APINDO DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
  19. 19. PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM S 19 • Pemagangan Nasional  Deklarasi Pemagangan Nasional bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan KADIN Indonesia, dihadiri Presiden RI Joko Widodo pada Desember 2016. Sebanyak 2.643 perusahaan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemagangan.  APINDO membentuk Global Apprenticeships Network (GAN) Indonesia dan menghasilkan dua buku Panduan Pemagangan Nasional dan Best Practices Pemagangan di Indonesia.  Sedikitnya terdapat 2 UU yang berkaitan dengan Hubungan Industrial, yaitu UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Kedua UU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (2015-2019) untuk dilakukan penggantian / penggabungan.  Namun hingga saat ini pembahasan kedua UU tersebut masih pada tingkatan rapat panitia kerja untuk mendengarkan masukkan dari sejumlah akademisi. • Program Legislasi Hubungan Industrial
  20. 20. S 20 APINDO TRAINING CENTER (ATC) Mendukung Pengembangan Sumberdaya Manusia di Industri Cakupan Isu Hubungan Industrial Pengupahan Jam Kerja Sistem Jaminan Sosial Dana Pensiun LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) APINDO mendirikan lembaga sertifikasi pertama untuk pelaku hubungan industrial Lembaga sertifikasi ini diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi Kerjasama APINDO- Kemenristek - Forum Rektor Indonesia Penandantangan MoU  Pada Januari 2015, APINDO Menandatangani MoU dengan Kemenristek dan Forum Rektor Indonesia  Isi MoU tersebut meliputi pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan komunitas Cakupan (1) Apprenticeship untuk siswa dan lulusan (2) Penelitian dan utilisasinya (3) Pelatihan dan Konsultasi (4) Pengembangan komunitas PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM
  21. 21. S Fokus Utama Lewat INAN, yang berafiliasi dengan Global Apprenticeship Network (GAN), APINDO berkomitmen untuk mensinergikan forum pemagangan dengan merekrut perusahaan- perusahaan yang memiliki program pemagangan untuk menjadi champions untuk perusahaan lain. Fokus INAN adalah sebagai berikut :  Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang program pemagangan di Indonesia.  Untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan tentang best practice program pemagangan.  Berkontribusi dalam memperbaiki kerangka kebijakan untuk mengurangi kesenjangan keterampilan antara output pendidikan dan kebutuhan bisnis. Indonesia’s National Apprenticeship Network (INAN) Manfaat untuk champion :  Akses informasi dan pengetahuan tentang best practice program pemagangan  Memberikan manfaat kepada perusahaan untuk meperbaiki kualitas program pemagangan dan memberikan kesempatan untuk menjadi role model dalam program pemagangan LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) APINDO mendirikan lembaga sertifikasi pertama untuk pelaku hubungan industrial Lembaga sertifikasi ini diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi PERAN APINDO DALAM PENINGKATAN KUALITAS SDM
  22. 22. Terima Kasih… Permata Kuningan Building, 10th Fl. Kuningan Mulia Kav. 9C Guntur – Setiabudi Jakarta 12980 – Indonesia Phone : (021) 8378 0824 Fax : (021) 8378 0823 / 8378 0746 Website : www.apindo.or.id

×