SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
PERMASALAHAN
DATA PEMILIH
Disampaikan Pada:
Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2018 dan
Persiapan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019
Serang, 8 Desember 2017
Oleh:
MASSAPUTRO DELLY TP.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
PERAN PEMERINTAH
DAERAH
Pendanaan Pilkada
Menyiapkan dan
menyerahkan
data
kependudukan
Paslon & Parpol
berhak atas
Informasi dari
Pemda
Penggunaan
Fasilitas Umum
untuk Kampanye
Bersama KPU
menetapkan lokasi
alat peraga
kampanye
DATA PENDUDUK
No. Kab/Kota L P Jumlah Wajib KTP
1 Kab. Pandeglang 605.530 569.618 1.175.148 857.262
2 Kab. Lebak 629.566 592.692 1.222.258 894.426
3 Kab. Tangerang 1.337.968 1.281.835 2.619.803 1.925.101
4 Kab. Serang 734.743 700.260 1.435.003 1.020.117
5 Kota Tangerang 834.399 817.029 1.651.428 1.216.069
6 Kota Cilegon 206.420 198.006 404.426 286.116
7 Kota Serang 323.432 306.558 630.320 433.940
8 Kota Tansel 626.497 617.707 1.244.204 916.250
Banten 5.298.555 5.064.035 10.382.590 7.549.281
*) Data Semester I 2017, Sumber: DP3AK2B
DATA PENDUDUK
No Kab/Kota
Sudah
Rekam **)
Belum
Rekam
Belum
Rekam (%)
Print Ready
Record
1 Kab. Pandeglang 799.223 58.039 6,77 10.463
2 Kab. Lebak 906.989 (12.563) (1,40) 46.530
3 Kab. Tangerang 1.847.334 77.767 4,04 103.496
4 Kab. Serang 1.012.029 8.088 0,79 86.261
5 Kota Tangerang 1.163.549 54.302 4,00 10
6 Kota Cilegon 292.537 (6.421) (2,24) 4.178
7 Kota Serang 422.038 11.902 2,74 12.502
8 Kota Tansel 944.336 (28.086) (3,07) 591
Banten 7.388.035 163.028 2,16 264.031
*) Data Semester I 2017, Sumber: DP3AK2B **) Data per November 2017
Ketiadaan Blanko
e-KTP
PERMASALAHAN E-KTP
Belum Melakukan
Perekaman e-KTP
Minim/Rusak
Peralatan Cetak
e-KTP
Proses
Penunggalan Lama
Tidak Tercantum
Dalam DPS/DPT
PERMASALAHAN DATA
PEMILIH
Mutasi Penduduk
(Meninggal/Pindah)
Minimnya
Sosialisasi DPS/DPT
Kepemilikan
e-KTP
PERMASALAHAN DATA
PEMILIHSALAH SIAPA?
PEMERINTAH KPU PARTAI
POLITIK
MASYARAKA
T
• Penyediaan
Data Awal
Penduduk
(DP4)
• Penyediaan e-
KTP
• Coklit Data
Pemilih
(DPS/DPT)
• Sosialisasi
DPS/DPT
• Tidak Terlihat
saat proses
DPS/DPT
• Protes pasca
pemilihan
• Belum
Melakukan
Perekaman
• Tidak peduli
proses DPS/DPT
PERMASALAHAN DATA
PEMILIHSOLUSI !
PEMERINTA
H
KPU PARTAI
POLITIK
MASYARAKA
T
• Akurasi Data
Awal Penduduk
(DP4)
• Penyediaan e-
KTP secara
tepat waktu
• Sosialisasi
• Penyempurn
aan Data
Pemilih
(DPS/DPT)
• Sosialisasi
DPS/DPT
secara masif
• Terlibat saat
proses
DPS/DPT,
melalui
Timses/Tim
Khusus
• Aktif/Update
Data Penduduk
• Keterlibatan
RT/RW dalam
KPPS
Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakat
terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan
Pilkada
Harus ada kepastian penyaluran dana, logistik,
realisasi tahapan NPHD sesuai dengan alokasi
yang telah ditetapkan
Harus mengedepankan kecermatan untuk
menghindari kecurangan dalam
penyelenggaraan Pilkada, terutama data
pemilih.
Pilkada harus menjadi tanggung jawab
bersama, terutama pemerintah dan partai politik
untuk mensukseskannya.
Collective action dari semua pihak untuk
memperhatikan aturan yang ada, terutama pada
daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi.
AGAR PILKADA SESUAI
ATURAN
AKHIR MASA JABATAN
KDH AMJ
BUPATI TANGERANG 22 MARET 2018
WALIKOTA SERANG 5 DESEMBER 2018
WALIKOTA TANGERANG 24 DESEMBER 2018
BUPATI LEBAK 15 JANUARI 2019
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdUndangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdInfo Jadwal Bimtek
 
Integrasi pid dalam perencanaan pembangunan desa
Integrasi pid dalam perencanaan pembangunan desaIntegrasi pid dalam perencanaan pembangunan desa
Integrasi pid dalam perencanaan pembangunan desaabunabila
 
Materi ke 4 Time Line NST
Materi ke 4  Time Line NSTMateri ke 4  Time Line NST
Materi ke 4 Time Line NSTMimi S Munadi
 
Daftar usulan rencana durk2
Daftar usulan rencana durk2Daftar usulan rencana durk2
Daftar usulan rencana durk2Abru Niipook
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019PELATIHANBIMTEK
 
Penawaran pembukaan cabang rqi
Penawaran pembukaan cabang rqiPenawaran pembukaan cabang rqi
Penawaran pembukaan cabang rqiAhmad Tachinardi
 
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)infosanitasi
 
Sk rumah dataku jln nelayan dikonversi
Sk rumah dataku jln nelayan dikonversiSk rumah dataku jln nelayan dikonversi
Sk rumah dataku jln nelayan dikonversiNurhayani Zn
 
9. rr pendataan
9.  rr pendataan9.  rr pendataan
9. rr pendataanasrhyadi
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenMassaputro Delly TP
 
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10Aji Sahdi Sutisna
 
bimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrualbimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrualPELATIHANBIMTEK
 

What's hot (20)

Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppdUndangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
Undangan bimtek penyusunan renstra, renja, lakip, lppd
 
Integrasi pid dalam perencanaan pembangunan desa
Integrasi pid dalam perencanaan pembangunan desaIntegrasi pid dalam perencanaan pembangunan desa
Integrasi pid dalam perencanaan pembangunan desa
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018PKPU Nomor 2 Tahun 2018
PKPU Nomor 2 Tahun 2018
 
Sk pengurus brg
Sk pengurus brgSk pengurus brg
Sk pengurus brg
 
Data surat masuk tahun 2017
Data surat masuk tahun 2017Data surat masuk tahun 2017
Data surat masuk tahun 2017
 
Materi ke 4 Time Line NST
Materi ke 4  Time Line NSTMateri ke 4  Time Line NST
Materi ke 4 Time Line NST
 
Daftar usulan rencana durk2
Daftar usulan rencana durk2Daftar usulan rencana durk2
Daftar usulan rencana durk2
 
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 20193 bimtek pengelolaan  keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
3 bimtek pengelolaan keuangan daerah pp no. 12 tahun 2019
 
Perjalanan dinas
Perjalanan dinasPerjalanan dinas
Perjalanan dinas
 
Format sppd
Format sppdFormat sppd
Format sppd
 
Penawaran pembukaan cabang rqi
Penawaran pembukaan cabang rqiPenawaran pembukaan cabang rqi
Penawaran pembukaan cabang rqi
 
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
Bantuan Teknis Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (PLP-DJCK)
 
Sk rumah dataku jln nelayan dikonversi
Sk rumah dataku jln nelayan dikonversiSk rumah dataku jln nelayan dikonversi
Sk rumah dataku jln nelayan dikonversi
 
Absen
AbsenAbsen
Absen
 
9. rr pendataan
9.  rr pendataan9.  rr pendataan
9. rr pendataan
 
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi BantenProgres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
Progres Report Pelaksanaan Inventarisasi P3D Provinsi Banten
 
Contoh SPPD
Contoh SPPDContoh SPPD
Contoh SPPD
 
Img 0005
Img 0005Img 0005
Img 0005
 
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki  Ke 10
Jadwal Acara Riungan Sesepuh Adat Sabaki Ke 10
 
bimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrualbimtek penatausahaan keuangan, akrual
bimtek penatausahaan keuangan, akrual
 

Similar to PERMASALAHAN DATA PEMILIH

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxBalaiKBJatiroto
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxNughe Arful
 
Strategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptx
Strategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptxStrategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptx
Strategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptxReinhardSimanjuntak7
 
PENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdfPENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdfOrdeSaragih
 
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Pandu Widiarto
 
07_MED PIAK_26102017.pptx
07_MED PIAK_26102017.pptx07_MED PIAK_26102017.pptx
07_MED PIAK_26102017.pptxEllaRugebregt
 
Paparan Kab. Cirebon (1).pptx
Paparan Kab. Cirebon (1).pptxPaparan Kab. Cirebon (1).pptx
Paparan Kab. Cirebon (1).pptxALAMIN Comp.
 
1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf
1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf
1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdfIwanSumantri7
 
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021TV Desa
 
MATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptx
MATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptxMATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptx
MATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptxHuseinHouse
 
bappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptx
bappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptxbappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptx
bappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptxSuraClips
 
20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdf20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdfinaauliya2
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
Laporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah
Laporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi TengahLaporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah
Laporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi TengahKadiKatu
 
Paparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.ppt
Paparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.pptPaparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.ppt
Paparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.pptmangarahon
 
Desain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdf
Desain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdfDesain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdf
Desain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdfMultimedia Phicos
 
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)hendrabudimanpl
 
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdfS-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdfamby sky
 

Similar to PERMASALAHAN DATA PEMILIH (20)

Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptxKebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
Kebijakan Penggunaan Dana Desa Rumah Dataku.pptx
 
Materi Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptxMateri Data Desa Presisi.pptx
Materi Data Desa Presisi.pptx
 
Mekanisme Data Kependudukan
Mekanisme Data KependudukanMekanisme Data Kependudukan
Mekanisme Data Kependudukan
 
Strategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptx
Strategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptxStrategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptx
Strategi Pemutakhiran IDM 2023 & Point Point Penambahan Kuisioner.pptx
 
PENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdfPENGUMUMAN BKN.pdf
PENGUMUMAN BKN.pdf
 
Jadwal Seleksi.pdf
Jadwal Seleksi.pdfJadwal Seleksi.pdf
Jadwal Seleksi.pdf
 
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
Paparan rancangan rkpd provinsi banten pada musrenbang kabupaten tangerang~0
 
07_MED PIAK_26102017.pptx
07_MED PIAK_26102017.pptx07_MED PIAK_26102017.pptx
07_MED PIAK_26102017.pptx
 
Paparan Kab. Cirebon (1).pptx
Paparan Kab. Cirebon (1).pptxPaparan Kab. Cirebon (1).pptx
Paparan Kab. Cirebon (1).pptx
 
1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf
1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf
1.Pengumuman Tahap II dan Undangan Tahap III_signed.pdf
 
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
Paparan subdit standar dan pedoman evaluasi | Maming #021
 
MATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptx
MATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptxMATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptx
MATERI-MENJAGA-PILEG-DAN-PILPRES-YANG-AMAN-DAN-DAMAI.pptx
 
bappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptx
bappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptxbappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptx
bappeda_fgd-RDA-2020-9feb2021 (1).pptx
 
20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdf20200929023532_665.pdf
20200929023532_665.pdf
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
Laporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah
Laporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi TengahLaporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah
Laporan Penanggulangan Bencana di Sulawesi Tengah
 
Paparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.ppt
Paparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.pptPaparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.ppt
Paparan Capaian SPM dan Penyusunan RP3KP di Provinsi.ppt
 
Desain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdf
Desain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdfDesain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdf
Desain Layout - Buku Profil Badan Pnanggulangan Bencana Daerah Surakarta.pdf
 
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
Kebijakan penyusunan basis data perumahan (1)
 
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdfS-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
S-Revisi Jadwal Pelaksanaan CASN 2023 (DS) (1).pdf
 

More from Massaputro Delly TP

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Massaputro Delly TP
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Massaputro Delly TP
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalMassaputro Delly TP
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Massaputro Delly TP
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Massaputro Delly TP
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Massaputro Delly TP
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Massaputro Delly TP
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)Massaputro Delly TP
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)Massaputro Delly TP
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) Massaputro Delly TP
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)Massaputro Delly TP
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)Massaputro Delly TP
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Massaputro Delly TP
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Massaputro Delly TP
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)Massaputro Delly TP
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...Massaputro Delly TP
 

More from Massaputro Delly TP (20)

Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara Materi Kepemimpinan Bela Negara
Materi Kepemimpinan Bela Negara
 
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
Standarisasi Penilaian Kinerja Satuan Tugas Percepatan Berusaha - Rencana Aks...
 
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi InstansionalRencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional
 
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
Kebutuhan Reformasi Birokrasi Instansional (RBI)
 
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
Optimalisasi Satuan Tugas Percepatan Berusaha Melalui Forum Komunikasi Dalam ...
 
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
Kolaborasi Untuk Kemudahan Pembayaran Pajak - Rencana Aksi RBI Kemenkeu RLA X...
 
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
Forum Pengawasan dan Komunikasi Stakeholder Implementasi Perpres Nomor 20 Tah...
 
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
22 EoDB (Leonard V - Bappenas)
 
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
21 Reformasi Birokrasi (Prof. Kristiadi)
 
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
20 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Tim Fasilitator)
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
18 Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Nasional (Dr. M. Idris)
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
16 EoDB (Astera Primanto Bhakti - Dirjen Perimbangan Keu Kemenkeu)
 
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
15 EoDB (Gati Wibawaningsih - Dirjen IKM Kemenperin)
 
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
Indonesia: Update Peringkat Kemudahan Berusaha 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018Indonesia: Doing Business Report 2018
Indonesia: Doing Business Report 2018
 
Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017Indonesia: Doing Business Report 2017
Indonesia: Doing Business Report 2017
 
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
14 Kemudahan Berusaha Di Indonesia (Ir Yuliot - BKPM)
 
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
13 Asesmen Permasalahan Inovasi Sektor Publik (Ir. M. Maliki Moersid, MCP & D...
 

Recently uploaded

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 

Recently uploaded (9)

UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 

PERMASALAHAN DATA PEMILIH

  • 1. PERMASALAHAN DATA PEMILIH Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Persiapan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 Serang, 8 Desember 2017 Oleh: MASSAPUTRO DELLY TP. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten
  • 2. PERAN PEMERINTAH DAERAH Pendanaan Pilkada Menyiapkan dan menyerahkan data kependudukan Paslon & Parpol berhak atas Informasi dari Pemda Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Bersama KPU menetapkan lokasi alat peraga kampanye
  • 3. DATA PENDUDUK No. Kab/Kota L P Jumlah Wajib KTP 1 Kab. Pandeglang 605.530 569.618 1.175.148 857.262 2 Kab. Lebak 629.566 592.692 1.222.258 894.426 3 Kab. Tangerang 1.337.968 1.281.835 2.619.803 1.925.101 4 Kab. Serang 734.743 700.260 1.435.003 1.020.117 5 Kota Tangerang 834.399 817.029 1.651.428 1.216.069 6 Kota Cilegon 206.420 198.006 404.426 286.116 7 Kota Serang 323.432 306.558 630.320 433.940 8 Kota Tansel 626.497 617.707 1.244.204 916.250 Banten 5.298.555 5.064.035 10.382.590 7.549.281 *) Data Semester I 2017, Sumber: DP3AK2B
  • 4. DATA PENDUDUK No Kab/Kota Sudah Rekam **) Belum Rekam Belum Rekam (%) Print Ready Record 1 Kab. Pandeglang 799.223 58.039 6,77 10.463 2 Kab. Lebak 906.989 (12.563) (1,40) 46.530 3 Kab. Tangerang 1.847.334 77.767 4,04 103.496 4 Kab. Serang 1.012.029 8.088 0,79 86.261 5 Kota Tangerang 1.163.549 54.302 4,00 10 6 Kota Cilegon 292.537 (6.421) (2,24) 4.178 7 Kota Serang 422.038 11.902 2,74 12.502 8 Kota Tansel 944.336 (28.086) (3,07) 591 Banten 7.388.035 163.028 2,16 264.031 *) Data Semester I 2017, Sumber: DP3AK2B **) Data per November 2017
  • 5. Ketiadaan Blanko e-KTP PERMASALAHAN E-KTP Belum Melakukan Perekaman e-KTP Minim/Rusak Peralatan Cetak e-KTP Proses Penunggalan Lama
  • 6. Tidak Tercantum Dalam DPS/DPT PERMASALAHAN DATA PEMILIH Mutasi Penduduk (Meninggal/Pindah) Minimnya Sosialisasi DPS/DPT Kepemilikan e-KTP
  • 7. PERMASALAHAN DATA PEMILIHSALAH SIAPA? PEMERINTAH KPU PARTAI POLITIK MASYARAKA T • Penyediaan Data Awal Penduduk (DP4) • Penyediaan e- KTP • Coklit Data Pemilih (DPS/DPT) • Sosialisasi DPS/DPT • Tidak Terlihat saat proses DPS/DPT • Protes pasca pemilihan • Belum Melakukan Perekaman • Tidak peduli proses DPS/DPT
  • 8. PERMASALAHAN DATA PEMILIHSOLUSI ! PEMERINTA H KPU PARTAI POLITIK MASYARAKA T • Akurasi Data Awal Penduduk (DP4) • Penyediaan e- KTP secara tepat waktu • Sosialisasi • Penyempurn aan Data Pemilih (DPS/DPT) • Sosialisasi DPS/DPT secara masif • Terlibat saat proses DPS/DPT, melalui Timses/Tim Khusus • Aktif/Update Data Penduduk • Keterlibatan RT/RW dalam KPPS
  • 9. Harus ada jaminan hak-hak konstitusi masyarakat terjaga dan terakomodir dalam penyelenggaraan Pilkada Harus ada kepastian penyaluran dana, logistik, realisasi tahapan NPHD sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan Harus mengedepankan kecermatan untuk menghindari kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada, terutama data pemilih. Pilkada harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah dan partai politik untuk mensukseskannya. Collective action dari semua pihak untuk memperhatikan aturan yang ada, terutama pada daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi. AGAR PILKADA SESUAI ATURAN
  • 10. AKHIR MASA JABATAN KDH AMJ BUPATI TANGERANG 22 MARET 2018 WALIKOTA SERANG 5 DESEMBER 2018 WALIKOTA TANGERANG 24 DESEMBER 2018 BUPATI LEBAK 15 JANUARI 2019