Rpp ppkn x bab 9 1516 8 kali jp

Eli Priyatna sman 1 cikembar rpp
ppkn kelas x semester 1 Halaman: 1
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 1 Cikembar
Mata Pelajaran : PPKN
Kelas / Semester : X / 2
Pokok Materi : Indahnya Hak dan Kewajiban dalam
Berdemokrasi
Sub Pokok Materi : Hakikat Warga Negara dalam Sistem
Demokrasi
Pertemuan ke : 1
Peminatan : IPA / IPS
Alokasi Waktu : 2 x 45 Menit
A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan
sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan
pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu
menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar
1. Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan
bermasyarakat (KD 1.1).
2. Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip
musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks Negara
Kesatuan Republik Indonesia (KD 2.6).
3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai

warga Negara (KD 3.6).
4. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran kasus pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara (KD 4.6)
C. Indikator
1. Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi.
2. Menganalisis hak warga negara dalam proses demokrasi.
3. Menganalisis kewajiban warga negara dalam proses demokrasi.
4. Menganalisis fungsi tangggung jawab warga negara dalam proses demokrasi.
5. Mengkomunikasikan hasil analisis hak dan kewajiban warganegara dalam
berdemokrasi.
PERTEMUAN I
D. Materi Pembelajaran
Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama ini adalah Bab I, Sub-bab A.
“Pengertian, Macam-macam, dan perkembangan Hak Asasi Manusia” pelaksanaan
pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan
kegiatan penutup.
E. Metode Pembelajaran :
Pendekatan : Saintifik
Strategi : PBM adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang
tidak terstruktur (ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
mengembangkan keterampilan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis serta sekaligus
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBM:
Strategi : Problem Based Learning(PBL)
PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata (autentik) yang tidak terstruktur
(ill-structured) dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk
membangun pengetahuan baru. Langkah-langkah PBL:
(1) Mengorientasi peserta didik pada masalah

Pembelajaran dimulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan aktivitas-aktivitas
yang akan dilakukan. Tahapan ini sangat penting dimana guru harus menjelaskan dengan
rinci apa yang dilakukan oleh siswa maupun guru, serta dijelaskan bagaimana guru akan
mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini sangat penting untuk memberikan motivasi
agar siswa dapat mengerti dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Ada empat hal yang
perlu dilakukan dalam proses ini, yaitu:
a. Tujuan utama pengajaran tidak untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru,
tetapi lebih kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan
bagaimana menjadi siswa yang mandiri.
b. Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak
“benar“, sebuah masalah yang rumit atau kompleks mempunyai banyak penyelesaian
dan seringkali bertentangan.
c. Selama tahap penyelidikan (dalam pengajaran ini), siswa didorong untuk mengajukan
pertanyaan dan mencari informasi. Guru akan bertindak sebagai pembimbing yang
siap membantu, sedangkan siswa harus berusaha untuk bekerja mandiri atau dengan
temannya.
d. Selama tahap analisis dan penjelasan, siswa didorong untuk menyatakan ide-idenya
secara terbuka. Semua peserta didik diberi peluang untuk menyumbang kepada
penyelidikan dan menyampaikan ide-ide mereka.
(2) Mengorganisasikan kegiatan pembelajaran.
Di samping mengembangkan keterampilan memecahkan masalah, pembelajaran PBL juga
mendorong peserta didik belajar berkolaborasi. Pemecahan suatu masalah sangat
membutuhkan kerjasama dan sharing antar anggota. Oleh sebab itu guru dapat memulai
kegiatan pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok siswa, masing-masing
kelompok akan memilih dan memecahkan masalah yang berbeda. Prinsip-prinsip
pengelompokan siswa dalam pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam konteks ini
seperti: kelompok harus heterogen, pentingnya interaksi antar anggota, komunikasi yang
efektif, adanya tutor sebaya, dan sebagainya. Guru sangat penting memonitor dan
mengevaluasi kerja masing-masing kelompok untuk menjaga kinerja dan dinamika
kelompok selama pembelajaran.
Setelah siswa diorientasikan pada suatu masalah dan telah membentuk kelompok belajar,
selanjutnya guru menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas penyelidikan,
dan jadwal. Tantangan utama bagi guru pada tahap ini adalah mengupayakan agar semua
siswa aktif terlibat dalam kegiatan penyelidikan sehingga hasil-hasil penyelidikan sebagai

penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, mengembangkan dan menyajikan hasil
karya, serta memamerkannya. Guru bertanggungjawab untuk melakukan monitor
terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan
dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain guru
berperan menjadi mentor bagi aktivitas siswa. Agar mempermudah proses monitoring,
dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting.
(3) Membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok
Penyelidikan adalah inti dari PBL. Meskipun setiap situasi permasalahan memerlukan
teknik penyelidikan yang berbeda, namun pada umumnya melibatkan karakter yang
identik, yakni pengumpulan data dan eksperimen, berhipotesis dan penjelasan, dan
memberikan pemecahan. Pengumpulan data dan eksperimentasi merupakan aspek yang
sangat penting. Pada tahap ini, guru harus mendorong siswa untuk mengumpulkan data
dan melaksanakan eksperimen (mental maupun aktual) sampai mereka betul-betul
memaHAKi dimensi situasi permasalahan. Tujuannya adalah agar siswa mengumpulkan
cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide mereka sendiri. Guru membantu
siswa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, dan
mengajukan pertanyaan pada siswa untuk berpikir tentang masalah dan ragam informasi
yang dibutuhkan untuk sampai pada pemecahan masalah yang dapat dipertahankan.
Setelah siswa mengumpulkan cukup data dan memberikan permasalahan tentang
fenomena yang mereka selidiki, selanjutnya mereka mulai menawarkan penjelasan dalam
bentuk hipotesis, penjelasan, dan pemecahan. Selama pembelajaran pada fase ini, guru
mendorong siswa untuk menyampaikan ide-idenya dan menerima secara penuh. Guru
juga harus mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa berpikir tentang kelayakan
hipotesis dan solusi yang mereka buat serta kualitas informasi yang dikumpulkan.
(4) Mengembangkan dan Menyajikan hasil karya
Tahap penyelidikan diikuti dengan menciptakan artefak (hasil karya) dan pameran.
Artefak lebih dari sekedar laporan tertulis, namun bisa suatu video tape (menunjukkan
situasi masalah dan pemecahan yang diusulkan), model (perwujudan secara fisik dari
situasi masalah dan pemecahannya), program komputer, dan sajian multimedia. Tentunya
kecanggihan artefak sangat dipengaruhi tingkat berpikir siswa. Langkah selanjutnya
adalah mempamerkan hasil karyanya dan guru berperan sebagai organisator pameran.
Akan lebih baik jika dalam pameran ini melibatkan siswa lainnya, guru-guru, orang tua,
dan lainnya yang dapat menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik.
(5) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah

Fase ini merupakan tahap akhir dalam PBL. Fase ini dimaksudkan untuk membantu siswa
menganalisis dan mengevaluasi proses mereka sendiri dan keterampilan penyelidikan dan
intelektual yang mereka gunakan. Selama fase ini guru meminta siswa untuk
merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama proses kegiatan
belajarnya.
Metode : Ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan
F. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
 Media : Tayangan video
 Alat : LCD, Internet
 Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis
G. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
Pendahuluan  Memberikan salam
 Menanyakan kepada siswa kesiapan dan kenyamanan
untuk belajar
 Menanyakan kehadiran siswa
 Mempersilakan salah satu siswa memimpin doa
 Tanya jawab materi mengenai HAM
 Menyampaikan tujuan pembelajaran
10 menit
Inti  Menyampaikan mengenai hakikat dan sejarah Hak Asasi
Manusia serta Hubungan nilai-nilai Pancasila dan Hak
Asasi Manusia melalui contoh kasus.
 Siswa mendapat penjelasan mengenai teknik Artikulasi
 Siswa dibagi secara berpasangan
 Setiap pasangan secara bergantian menyampaikan kembali
materi yang telah disampaikan guru, sementara yang
lainnya mendengarkan sambil membuat catatan-catatan
kecil mengenai materi yang telah disampaikan oleh
pasangannya
 Setiap siswa secara acak dan bergiliran menyampaikan
kembali hasil wawancara dengan pasangannya
 Siswa yang lain menanggapi
60 menit
Penutup  Klarifikasi/kesimpulan siswa dibantu oleh guru
menyimpulkan materi mengenai hakikat Hak Asasi
20 menit

Manusia
 Evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
 Siswa melakukan refleksi tentang pelaksanaan
pembelajaran
 Siswa membuat tugas laporan mengenai kasus-kasus
pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah sekitar tempat
tinggalnya dan upaya penanggulangannya dalam bentuk
makalah (dikumpulkan pada 2 pertemuan yang akan
datang)
 Mengucapkan salam
G. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
 Sumber : Buku PKn kelas X penerbit Intan Pariwara LKS eksis atau Grafindo
Taupan, M. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk
SMA-MA/SMK Kelas X. Bandung : Yrama Widya.
Peta Konsep mengenai HAM
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang no. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
H. Penilaian {terlampir}

Berdemokrasi
Demokrasi
Pertemuan ke : 1
H. Kompetensi Inti
I. Kompetensi Dasar
6. Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip
7. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai

8. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran kasus pelanggaran hak dan
J. Indikator
6. Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi.
7. Menganalisis hak warga negara dalam proses demokrasi.
8. Menganalisis kewajiban warga negara dalam proses demokrasi.
9. Menganalisis fungsi tangggung jawab warga negara dalam proses demokrasi.
10.Mengkomunikasikan hasil analisis hak dan kewajiban warganegara dalam
berdemokrasi.
PERTEMUAN I
K. Materi Pembelajaran
kegiatan penutup.
L. Metode Pembelajaran :

temannya.

belajarnya.
M. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
N. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
untuk belajar
10 menit
pasangannya
60 menit
20 menit

Manusia
pembelajaran
pembelajaran
datang)
I. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
J. Penilaian {terlampir}

Berdemokrasi
Demokrasi
Pertemuan ke : 1
O. Kompetensi Inti
P. Kompetensi Dasar
10.Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip
11.Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai

12.Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran kasus pelanggaran hak dan
Q. Indikator
11.Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi.
12.Menganalisis hak warga negara dalam proses demokrasi.
13.Menganalisis kewajiban warga negara dalam proses demokrasi.
14.Menganalisis fungsi tangggung jawab warga negara dalam proses demokrasi.
berdemokrasi.
PERTEMUAN I
R. Materi Pembelajaran
kegiatan penutup.
S. Metode Pembelajaran :

temannya.

belajarnya.
T. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
U. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
untuk belajar
10 menit
pasangannya
60 menit
20 menit

Manusia
pembelajaran
pembelajaran
datang)
K. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
L. Penilaian {terlampir}

Berdemokrasi
Demokrasi
Pertemuan ke : 1
V. Kompetensi Inti
W. Kompetensi Dasar
13.Menghayati nilai-nilai ajaran agama dan kepercayaan dalam kehidupan
14.Mengamalkan nilai dan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip
15.Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai

16.Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran kasus pelanggaran hak dan
X. Indikator
16.Menjelaskan hakikat warga negara dalam sistem demokrasi.
17.Menganalisis hak warga negara dalam proses demokrasi.
18.Menganalisis kewajiban warga negara dalam proses demokrasi.
19.Menganalisis fungsi tangggung jawab warga negara dalam proses demokrasi.
berdemokrasi.
PERTEMUAN I
Y. Materi Pembelajaran
kegiatan penutup.
Z. Metode Pembelajaran :

temannya.

belajarnya.
Å. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
Ä. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran
Kegiatan Deskripsi
Alokasi
Waktu
untuk belajar
10 menit
pasangannya
60 menit
20 menit

Manusia
pembelajaran
pembelajaran
datang)
M.Media, Alat dan Sumber Pembelajaran
N. Penilaian {terlampir}

/lampiran
a. Lembar Observasi dan kinerja presentasi
LEMBAR PENGAMATAN OBSERVASI
DAN KINERJA PRESENTASI
Kelas/Program : X/IPA/IPS
Kompetensi : __________________
No Nama Peserta didik
Observasi Kinerja Presentasi
Jml
Skor
NilaiAkt Disl Kerjsm Prnsrt Visual Isi
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. AFRISKO ADHA
MACOLA
4 4 3 4 3 3 21
2. AGRY LEOFANNY
3. ANA RANIRI UTARI

4.
5.
6.
Rubrik Penilaian Pengamatan/Observasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Aktivitas Menunjukkan aktivitas yang sangat tinggi
dan memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
4
Menunjukkan aktivitas yang tinggi dan
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
3
Menunjukkan aktivitas yang cukup tetapi
kurang memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas yang
memberikan makna bagi diri
sendiri/kelompok
1
2. Kerjasama Dapat bekerjasama dalam kelompok, dan
memberikan warna dalam kelompok
tersebut
4
Dapat bekerja sama dalam kelompok, dan
cukup memberikan warna dalam kelompok
3
Dapat bekerja sama dalam kelompok, tetapi
kurang memberikan warna dalam kelompok
2
Tidak menunjukkan aktivitas kerjasama
dalam kelompok.
1
3. Disiplin Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik dan memberikan
warna dalam kegiatan
4
Mengikuti seluruh kegiatan dari awal
sampai akhir dengan baik membeirkan
waran dalam kegiatan
3

sampai akhir dengan baik dan membeirkan
2
sampai akhir dengan baik dan membeirkan
1
Rubrik Penilaian Kinerja Presentasi
No Aspek yang dinilai Rubrik Skor
1. Peran serta dalam presentasi Terlibat aktif dalam presentasi dan
memberikan makna dalam presentasi
3
Terlibat aktif dalam presentasi tetapi kurang
memberikan makna dalam presentasi
2
Tidak terlibat aktif dalam presentasi 1
2. Visualisasi dalam presentasi Bersuara jelas dan keras saat melakukan
presentasi
3
Bersuara jelas tetapi kurang keras saat
melakukan presentasi
2
Bersuara kurang jelas dan kurang keras saat
melakukan presentasi
1
3. Isi Presentasi Isi presentasi yang disampaikan lengkap
sesuai dengan materi ajar
3
Isi presentasi yang disampaikan sesuai
dengan materi ajar, tetapi kurang lengkap
2
Isi presentasi yang disampaikan kurang
sesuai materi ajar dan kurang lengkap.
1
Keterangan :
3. Sangat tinggi
2. Tinggi
1. Kurang
PENILAIAN PRESENTASI
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)

Tanggal /bulan/tahun : ................................................................
Nama/kelompok : ................................................................
Kelas/Smt : .................................................................
Mata Pelajaran : .................................................................
Judul Presentasi : ……………………………………………..
No
Aspek Penilaian Bobot Skor Nilai
1 KEMAMPUAN MENDESKRIPSIKAN GAGASAN
a. Ide pokok laporan
b. Keruntutan berpikir dari latar belakang, masalah,
tujuan, hasil, dan kesimpulan.
c. Penggunaan Bahasa Indonesia.
15%
2 KEMAMPUAN MENJELASKAN ISI PRESENTASI
a. Kelancaran penyampaian gagasan
b. Kejelasan metode dan prosedur kerja
15%
3 KEMAMPUAN MENUNJUKKAN ORISINALITAS
a. Bukti empirik atas argumen
b. Konsistensi argumentasi
15%
4 KEMAMPUAN MENJELASKAN INOVASI DAN
MANFAAT
a. Sifat kebaruan hasil karya
b. Kesesuaian antara materi penulisan dengan
penugasan dari guru
15%
5 KEMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KONSEP
DALAM MENJAWAB PERTANYAAN
20%
a. Kemampuan berargumentasi, ketangguhan dan
konsistensi, berkomunikasi lisan
b. Keruntutan dalam penalaran
c. Ketepatan dalam menjawab pertanyaan

d. Akurasi uraian materi dengan kesimpulan
6 KEMAMPUAN MENJELASKAN HASIL 15%
a. Originalitas atas keaslian karya
b. Keefektifan atau pencapaian tujuan/prestasi
c. Dampak atau manfaatnya
7 SIKAP DALAM PRESENTASI 5%
a. Kerapihan
b. Kesopanan
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor
PENILAIAN PORTOFOLIO
(hasil pengumpulan data/laporan penelitian/dll)
Tanggal /bulan/tahun : ..............................................................................
Nama peserta didik : ...............................................................................
Kelas/Smt : ...............................................................................
Mata Pelajaran : ...............................................................................
Kompetensi Inti/Kompetensi Dasar : …………………………………………………
No Komponen Portofolio Bobot Skor Nilai
1 KERUNTUTAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO
a. Runtut dari tugas awal sampai akhir (lengkap)
b. Runtut berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun
25%
2 KELENGKAPAN PORTOFOLIO
c. a. Lengkap setiap Kompetensi Inti dan Kompentensi
Dasar
d. b. …………………………..
25%
3 KERAPIAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO 25%

c. Rapi dan tidak kotor
d. ………………………
4 KEBERMANFAATAN PORTOFOLIO
c. Bermanfaat untuk perbaikan dimasa depan
d. ………………………..
25%
Catatan : Skor 1-5 (1. Sangat Kurang, 2. Kurang, 3. Cukup, 4. Baik, 5. Sangat Baik)
Nilai = bobot x skor
Evaluasi Hasil
1. Soal Pilihan Ganda
Evaluasi BAB ___ Buku PPKn halaman _____ no ___ sampai dengan ____
Kunci Jawaban
1. ..... 6. ....
2. ..... 7. ....
3. ..... 8. ....
4. ..... 9. ....
5. ..... 10. .....
2. Soal Uraian
Buku PPKn halaman _____ sampai dengan ______
Kunci Jawaban
1. _____________________________________________________________________
__
2. _____________________________________________________________________
__
3. _____________________________________________________________________
__
4. _____________________________________________________________________
__
5. _____________________________________________________________________
__
Evaluasi Pembelajaran (Proses)
 Lembar kegiatan diskusi
No
Nam
a
Aspek pengamatan Jum
lah
Nil
ai
Ket
Kerj Menkomunikasik Toleran Keaktif Mengharg

Sisw
a
a
sam
a
an pendapat si an ai
pendapat
teman
skor
Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4 : Baik Sekali
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =
∑ Skor perolehan
Skor Maksimal
X 100
Kriteria Nilai :
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup
D = < 60 : Kurang
 Rubrik penilaian presentasi
N
o
Na
ma
Sis
wa
Aspek pengamatan Ju
mla
h
sko
r
Nil
ai
K
et
Komuni
kasi
Sistemati
ka
penyampa
ian
Wawas
an
Keberan
ian
Antus
ias
Gesture
dan
penamp
ilan
Keterangan Skor :
Masing-masing kolom diisi dengan kriteria :
4 : Baik Sekali
3 : Baik
2 : Cukup
1 : Kurang
∑ Skor perolehan
Skor Maksimal
X 100
Kriteria Nilai :
A = 80 – 100 : Baik Sekali
B = 70 – 79 : Baik
C = 60 – 69 : Cukup

D = < 60 : Kurang
 Format penilaian makalah
Struktur Makalah Indikator Nilai
Pendahuluan
Menunjukkan dengan tepat isi :
 Latar belakang masalah
 Rumusan masalah
 Tujuan penulisan
Isi
 Orisinalitas makalah
 Ketepatan memilih kasus
 Ketepatan penanggulangan atas kasus
yang dipilih
 Struktur/logika penulisan disusun dengan
jelas sesuai dengan metode yang dipakai
 Bahasa yang digunakan sesuai dengan
EYD dan komunikatif
 Daftar pustaka yang dapat dipertanggung
jawabkan (ilmiah)
 Menghindari sumber (akun) yang belum
dikaji secara ilmiah
Penutup
 Kesimpulan sesuai dengan rumusan
masalah
 Saran relevan dengan kajian dan berisi
pesan untuk peningkatan terhadap
penegakkan HAM
Jumlah
Kriteria penilaian untuk masing-masing indikator :
Sangat sesuai 4
Sesuai 3
Cukup 2
Kurang 1
∑ Skor perolehan
Skor Maksimal
X 100
Materi Ajar
A. HAK ASASI MANUSIA
1. PengertianHakAsasi Manusia
a. Hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir sebagai anugerah dari
Tuhan.

b. Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia
menurutkodratnyayangtidakdapat dipisahkandari hakikatnyasehinggasifatnyasuci.
c. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang secara kodrati melekat pada setiap
manusia.
d. Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk
Tuhan YME dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan
perlindunganharkatdanmartabat manusia.
e. Dari pengertiandi atasdapatdisimpulan:
1. Hak asasi manusia bersifat universal artinya berlaku dimana saja dan kapan saja, untuk
siapasaja dan tidakdapatdiambil olehsiapapun.
2. Hak asasi dibutuhkan manusia untuk melindungi martabat kemanusiaannya dan
digunakansebagai landasanmoral dalambergaul dankomunikasi dengansesamanya.
3. Konsep hak asasi manusia mencakup seluruh segi kehidupan baik hak hukum, hak sosial
budaya,hak ekonomi,maupundalampembangunan.
2. Macam-macam Hak Hak Asasi Manusia
Pandangan tentang hak asasi sangat beragam dan kontemporer antara lain dapat kita lihat
kembali padaMagna ChartaBillof Right,Declaration of Human Right dan sebagainya.
a. Macam-macam hak asasi manusia menurut John Lock, Aristoteles, Montesquieu dan JJ
Rousseandapatdisimpulkansebagai berikut:
1. Hak kemerdekaanatasdiri sendiri.
2. Hak kemerdekaanberagama.
3. Hak kemerdekaanberkumpul.
4. Hak menyatakankebebasanwarganegaradari pemenjaraansewenang-wenang.
5. Hak kemerdekaanpikirandanpers.
b. Rumusan hak asasi manusia pada declaration des Droits del Homme et du Citoyen antara
lain.
1. Manusiadilahirkanmerdeka.
2. Manusiamerdekaberbuatsesuatutanpamerugikanpihakoranglain.
3. Manusiamempunyai hakyangsama.
4. Warga negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan dan pekerjaan
umum.

5. Manusiatidakbolehditangkapdandituduh,selainmenurutUndang-Undang.
6. Manusiamempunyai kemerdekaanagamadankepercayaan.
7. Manusiamerdekamengeluarkanpikiran.
8. Adanyakemerdekaansuratkabar.
9. Adanyakemerdekaanbersatudanmengadakanrapat.
10. Adanyakemerdekaanberserikatdanberkumpul.
11. Adanyakemerdekaanbekerja,berdagangdanmelaksanakankerajinan.
12. Adanyakemerdekaanrumahtangga.
13. Adanyakemerdekaanhakmilik.
14. Adanyakemerdekaanlalulintas.
15. Adanyakemerdekaanhakhidupdanmencari nafkah.
c. Rumusan hak asasi manusia menurut piagam hak asasi manusia sedunia (Universal
Declaration of Human Right) yangditetapkanPBBtanggal 10 Desember1948 antara lain:
1. Hak-haksipil danpolitisantaralain:
a) Hak atas hidup
b) Hak atas kebebasandankeamanandirinya
c) Hak atas kebebasanberpikirdanmempunyaiagama
d) Hak atas kebebasanberpikirdanmempunyaiagama
e) Hak untukmempunyai pendapattanpamengalami gangguan
f) Hak atas kebebasanberkumpul secaradamai
g) Hak untukberserikat
2. Hak-hakekonomi sosial danbudayayangmencakup
a) Hak atas pekerjaan
b) Hak untukmembentukserikatkerja
c) Hak atas pensiun
d) Hak atas kehidupan yang layak bagi diri serta keluarganya termasuk makanan,
minuman,pakaiandanperumahan
e) Hak atas pendidikan

d. Secara umumhak-hakasasi manusiadapatdikelompokkanmenjadi enammacamyaitu.
1. Hak asasi pribadi (personalrights)
2. Hak asasi politik(politicalrights)
3. Hak asasi ekonomi (property rights)
4. Hak mendapatkanpersamaanhukumdanpemerintahan (rightsof legalequality)
5. Hak sosial budaya(socialand cultural rights)
6. Hak mendapatkanprosedurhukumyangbenar(proceduralrights)
e. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebelum amandemen hanya tercantum dari pasal 27
sampai dengan34 sajaantara lain:
1. Pasal 27 ayat 1 tentanghakpersamaanhukumdan pemerintahan
2. Pasal 27 ayat 2 tentanghakuntuk mendapatkanpekerjaanyanglayak.
3. Pasal 28 tentang jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan
pendapatsecaralisandantulisan.
4. pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut
kepercayaanmasing-masing.
5. Pasal 30 ayat 1, tentanghakuntukmembelanegara.
6. Pasal 31 ayat 1, tentanghakuntukmendapatkanpengajaran.
7. Pasal 32 ayat 2, tentanghakuntukmengembangkankebudayaan.
8. Pasal 33 ayat 1, sampai dengan3 tentanghakberekonomi.
9. Pasal 34 tentanghak sosial bagi fakirmiskindananakterlantardipeliharaolehnegara.
Setelah UUD 1945 diamandemen ke 4 tahun 2002 disempurnakan rincian tentang hak asasi
manusia menjadi lebih banyak dan lengkap, disamping pasal-pasal terdahulu masih
dipertahankan, dimunculkan pula bab baru yang berjudul Bab XA tentang Hak Asasi Manusia
besertapasal pasalnya(Pasal 28 A sampai denganpasal 28 J)
B. UPAYAPEMAJUAN,PENGHORMATAN,DAN PENEGAKANHAM
Beberapa langkah penegakan dan perjuangan hak asasi manusia bagi masyarakat, bangsa, dan
negaraIndonesiaadalahsebagai berikut,
1. Sosialisasi HakAsasi Manusia

Untuk menegakkan hak asasi manusia, langkah pertama adalah memasyarakatkan hak asasi
manusia di tengah-tengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dari usaha ini, antara lain
sebagai berikut,
a. Agar manusia respek terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusiasebagai inti hakasasi manusia.
b. Tumbuhnyakesadaranrakyattentanghakasasi manusia.
c. Mempercepat proses demokratisasi sehingga dapat dicegah munculnya kekuasaan yang
sewenang-wenang.
2. PendidikanHAM
Dalam rangka internalisasi nilai-nilai, hak asasi manusia perlu dikembangkan dalam kehidupan
manusia sejak dini, pada sekolah, kampus, dan media massa, Sebagai suatu tata nilai, hak asasi
manusia untuk bisa dipahami, dihayati, dan diamalkan melalui proses yang panjang.
Pembentukan sikap dan kebiasaan memerlukan interaksi denganlingkungan di bawah pimpinan,
guru,atau tokoh masyarakat.
3. Advokasi HAM
Advokasi adalah dukungan, pembelaan atau upaya, dan tindakan yang terorganisir dengan
menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan
yang dapat menciptakan masyarakat yang adil da,n sederajat. Tujuan advokasi terhadap HAM
adalah untuk mengubah lembaga-lembaga masyarakat dengan menegakkan keadilan dan
kesetaraanuntukmemperolehaksesdari tuntutanpengambilankeputusan.
4. Kelembagaan
Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia. Komisi ini dimaksudkan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna
mendukungterwujudnyapembangunannasional.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah melaksanakan
kegiatansebagai berikut,
a. Menyebarluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai HAM, baik kepada
masyarakatIndonesiamaupunkepadamasyarakatinternasional. . I
b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang HAM dengan tujuan
memberikansaran-saranmengenaikemungkinanmeratifikasinya.
c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta memberikan pendapat,
pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak
asasi manusia.
d. Mengadakan kerja sama regional daninternasional dalam rangka mengajukan dan melindungi
hak asasi manusia.

5. PelestarianBudaya(TradisiLama)
Keberhasilan penguasaan dan pemberdayaan hak asasi manusia suatu bangsa sangat ditentukan
oleh pernantapan budaya hak-hak asasi manusia dan bangsa tersebut melalui usaha-usaha
secara sadar kepada seluruh anggota masyarakat. Pelaksanaan hak-hak asasi manusia di
Indonesia perlu memperhitungkan nilai-nilai adat istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa
dengantanpamembeda-bedakansuku,ras,agama,dangolongan.
6. PemberdayaanHukum
Untuk menegakkan hak asasi manusia, harus ada kesiapan struktural dan kultur politik yang
lebih demokratis. Hak asasi manusia tidak mungkin dapat ditegakkan oleh pemerintahan yang
represif.Eksistensi hakasasi manusiatergantungsejumlahfaktor,seperti:
a. Hukumpositif dankonstitusi.
b. Tingkatsolidaritaspolitik.
c. Tingkatkonsensusatasnilai-nilai tersebut.
d. Tingkatstabilitaspolitik.
e. Tipe sistemhukumdari pemerintah.
f. Tingkatperkembanganekonomi.
g. Tingkatkepercayaanterhadapprodukhukumbadan-badanlegislatif danperadilan.
h. Sifat dari komunikasi internal serta faktor pendidikan dapat mendukung pembangunan hak-
liakasasi manusia.
7. PengesahanPerangkatNasional
Untuk menegakkan dan menjamin perlindungan hak asasi manusia, perlu pengesahan
perangkat-perangkat nasional hak asasi manusia. Pemerintah minimal mengesahkan piagam hak
asasi manusia sedunia (Universal Declaration of Human Rights) yang disahkan oleh Majelis
Umurn PBB tanggal 10 Desember1948.
Piagamini mempunyai fungsi,antaralain:
a. Sebagai standarumumpelaksanaanhakasasi manusiauntukseluruhrakyatdannegara.
b. Sebagai kode perilakuyangdapatmenjadi parameterkebijakansebuahpemerintahan.
8. Rekonsiliasi Nasional
Cara lain yang harus ditempuh untuk menegakkan hak asasi manusia adalah dengan membentuk
komisi kebenaran dan rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Kornisi ini
berfungsi sebagai lembaga ekstra yuridis untuk menegakkan kebenaran dengan rnengungkap
penyalahgunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di masa lampau demi kepentingan bangsa
dan negara. Berdasarkan pengalaman negara lain, menurut Kardino Laksono ada tiga langkah
penyelesaian pelanggaranHAMmasa lampauyaitusebagai berikut,

a. Memulihkan hak-hakkorbandankeluarganyamelalui proses reparasi.
b. Pertanggungjawaban hukum atas kejahatan yang dilakukan pelaku kemungkinan amnesti
dengantidakmengabaikanrasakeadilan.
c. Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya
penegakanhukum.
C. TANTANGANDAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN
HAK ASASI MANUSIA
1. Hambatan dan tantangan utama yang sering ditemukan dalam penegakan hak asasi manusia di
Indonesiaantaralain,
a. Masalah ketertibandankeamanannasional.
b. Rendahnyakesadaranakanhak-hakasasi manusiayangdimiliki oranglain.
c. Terbatasnyaperangkathukumdanperundang-undanganyangada.
d. Adanyadikotomi antaraindividualisme dankolektivisme.
e. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan
pengadilan.
f. Pemahamanbelummerata,baikkalangansipil maupunmiliter.
g. Belum adanya kesepakatan pada tatanan konsep hak asasi manusia antara aliran
universalismedenganpartikularisme.
2. Secara umum, hambatan dan tantangan dalam menegakkan hak asasi manusia dapat
dikelompokkanmenjaditiga,yaitusebagai berikut,
a. KendalaIdeologis
Salah satu hambatan dalam menegakkan HAM adalah adanya perbedaan pandangan antara
ideologi sosialis dan ideologi liberalis serta pandangan negara berkembang lentang hak asasi
manusia.
1) Pandangan liberalis mengenai konsepsi hak asasi manusia lebih mengutamakan
penghormatanterhadap hak-hakpribadi,sipil,danpolitik.
2) Pandangan sosialis lebih menonjolkan peran negara atau peran rnasyarakat sehingga
kepentingan umum harus lebih dikedepankan daripada kepentingan pribadi dan
golongan.
b. KendalaTeknis
Kendalateknis berupa belum diratifikasinya berbagai instrumen internasional HAM oleh
negara-negara di dunia. Walaupun sudah diratifikasi, pongawasan pelaksanaan ketentuan

konvensi masih tertunda-tunda serta banyaknya persyaratan yang dikemukakan negara-
negarayang akan meratifikasisuatukonvensi HAMinternasional.
c. KendalaEkonomis
Ada hubungan antara. kondisi ekonomi masyarakat suatu negara yang ekonomitiya mapan
dan penegakan HAM. Makin maju masyarakat, makin tinggi pula usaha menegakkan hak
asasi manusia. Di negara berkembang yang ekonomis masih terbelakang, pada umumnya
kurang memerhatikan HAM. Negara berkembang pada umumnya berkonsentrasi pada
bagaimana meningkatkan pembangunan perekonomian masyarakat sehingga HAM
terabaikan.
D. PELANGGARANHAK ASASI MANUSIADAN
PROSEDUR PENYELESAIANNYA
1. PelanggaranHakAsasi Manusia
Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang dimaksud dengan
pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang,
termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi,
menghalangi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang
dijamin oleh Undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaiari hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.
2. Macain-Macam PelanggaranHakAsasi Manusia
MenurutRichard Falk,pelanggaranhakasasi manusiameliputi,
a. Pembunuhanbesar-besaran(genosida).
b. Rasialisme resmi.
c. Terorisme resmi berskalabesar.
d. Pemerintahantotaliter.
e. Penolakansecarasadaruntukmemenuhi kebutuhan-kebutuliandasarmariusia.
f. Perusakankualitaslingkungan.
g. Kejahatan-kejahatanperang.
MenurutUU Nomor 39 Tahun1999 tentangHAM, pelanggaranHAMmeliputi:
a. Pembunuhanmassal secaraterencanaterhadapsuatuetnistertentu(genosida)
b. Pembunuhan sewenang-wenang atau putusan di luar pengadilan (arbytrary extra yudicial
killing).
c. Penyiksaandanpenghilanganorangsecarapaksa.

d. Perbudakanataudiskriminasi yangdilakukansecarasistematis(systematicdiscrimination).
3. PelakuPelanggaranHakAsasi Manusia
Pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggar hak asasi manusia adalah sebagai
berikut,
a. Setiaporangatau orang perorang
Pelaku pelanggar hak asasi manusia bisa orang perorang sehingga penanggungjawabnya
adalahorang itusendiri.Contohnyaperbuatanmainhakimsendiri.
b. Sekelompokorang
Pelanggaran HAM bisa dilakukan sekelompok orang, yang terdiri dari beberapa orang, atau
dilakukanolehmasyarakat.
Contoh:
1) Kasus konflik horizontal yang pernah terjadi di beberapa daerah, seperti di Ambon, Poso,
kasusSanggauledo,Tasikmalaya.
2) Pengeroyokandanpembakaranterhadaporangyangdisangkapencuri hinggatewas.
c. Pemerintahatauaparatkeamanan.
Menurut undang-undang, tidak dikenal pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara,
badan hukum publik, atau badan hukum perdata. Setiap pelanggaran yang bertanggung
jawabadalahpelakunya,bukaninstitusinya.
Hal ini berarti bahwa:
1) Komandan militer dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM yang
dilakukanolehanakbuahnyaataupasukanyangberadadi bawahkomandonya.
2) Seorang atasan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran HAM yalig
dilakukan oleh bawahannya. Hal ini bisa terjadi bilamana atasan mengetahui atau
secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa
bawahannya rnelakukan pelanggaran HAM berat, dan tidak mengambil tindakan apa-
apa.
Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah atau aparat adalah sebagai
berikut,
1) Kasus Tri Sakti tanggal 12 Mei 1998 yang menewaskan 4 mahasiswa yang sedang
melakukandemountukmenurunkanPresidenSoeharto.
2) Kasus pasca jajak pendapat di Timor Timur, seperti Kasus Bumi Hangus,
pembunuhanmassal di GerejaSuai,danlain-lain.
4. Bentuk-BentukPelanggaranHAMBerat

Dalam rangka menegakkan HAM, telah dibentuk pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM
beratpelanggaran HAMberatmeliputi,
a. Kejahatan Geniosida, yaitu pernbunuhan secara besar-besaran, terencana terhadap suatu
bangsaatau etnis, kelompokagama,danrasdengancara:
1) Membunuhanggotakelompok,
2) Mengakinatkampenderitaanfisikataumental yangberat terhadapanggotakelompok.
3) Menciptakaii kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan fisik, baik
sebagianatauseluruhnya. .
4) Melaksakantindakan-tindakanyangbertujuanmencegahkelahirandi dalamkelompok.
5) Memindahkansecarapaksaanak-anakdari kelompok tertentuke kelompoklain.
b. Kejahatan torhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematik yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Kejahatan
kemanusiaan dapatherupa:
1) Pembunuhan.
2) Pemusnahan.
3) Perbudakan
4) Pengusiranataupemindahan penduduksecarapaksa.
5) Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar hukum
internasional.
6) Penyiksaan
7) Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan,
pemandulan, sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain
yang setara.
8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan politik, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagaihal yangdilarangmenuruthukuminternasional.
9) Penghilanganseseorangsecara paksa.
10) Kejahatan apartheid.
E. BEBERAPA KETENTUAN TENTANG PENYELESAIAN
PELANGGARANHAM
1. KetentuanPidana

a. Untuk pelanggaran HAM berat seperti genosida atau kejahatan kemanusiaan diberikan
ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh
limatahundan palingringan sepuluh tahun.
b. Untuk kejahatanpenyiksaandiancamhukumanmaksimal 5tahunpenjara.
c. Untuk pelanggaran HAM berupa kekerasan seksual, penganiayaan, SARA, dan penghinaan
secara paksa diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara dan paling ringan sepuluh tahun
penjara.
2. Konsekuensi dari PeradilanHAM
Konsekuensi peradilanHAMbagi masyarakatadalahsebagai berikut,
a. Para hakim, jaksa, dan pengacara mau tidak mau harus memiliki pengetahuan dalam bidang
HAM.
b. Para akadernisi di perguruan tinggi, LSM, atau masyarakat pada umumnya dituntut
pemahamannyatentangHAM.
c. Setiap orang atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa HAM-nya dilanggar dapat
mengajukan pengaduan lisan atau tertulis kepada Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia)
3. PerlindunganSaksi
Menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, setiap korban dan saksi dalam
pelanggaran HAMberat berhak mendapatkan perlindungan fisik atau mental dari segala macam
bentuk ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan fisik dari pihak mana pun juga. Perlindungan
ini wajib diberikanolehaparatpenegakhukum.
4. PenangkapandanPenahanan
Setelah mendapat laporan adanya pelanggaran HAM berat, maka dilaktikan penangkapan
terhadaptersangkadengandisertai:
a. bukti permulaan cukup,
b. surat tugas,
c. surat penangkapansertauraiansingkatpelanggaranHAMyangdisangkakankepadanya.
5. TujuanPenahanan
a Agar terdakwatidakmelarikandiri.
b. Terdakwatidakmerusakataumenghilangkanbarangbukti.
c. Agar tidakmengulangi kembalipelanggaranterhadapHAM.
6. WewenangPenyidik

a. Melakukanpenyelidikandanpemeriksaan.
b. Menerimalaporandanpengaduan.
c. Melakukanpemanggilandanmemintaketerangan.
d. Memianggil saksi.
e. Meninjautempatkejadian.
f. Memanggil parapihakyang terkait.
g. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa perneriksaan surat,
penggeledahan,danpenyitaansertapemeriksaantempat.
7. Peradilan
a Setelah penyidikan selesai, maka berkas dilimpahkan ke pengadilan untuk diadakan
penuntutan.
b. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM
di daerah kabupaten wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Pengadilan Negeri.
Pengadilan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2000, mempunyai wewenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat termasuk yang dilakukan di luar
teritorial negaraRI.
c. Dalam mengadili pelanggaran HAM berat, hakim yang memeriksa berjumlah 5 orang, yang
terdiri dari 2 hakimpengadilanHAMdan 3 orang hakim Ad hoc.
d. Apabila tidak puas terhadap putusan hakim, maka jaksa atau tersangka boleh melakukan
banding,kasasi atauPK (peninjauankernbali).
e. Selain peradilan nasional, ada juga peradilan internasional yang mengadili pelanggaran HAM
berat,yakni:
1) Peradilan Ad hoc, yaitu peradilan yang didirikan khusus untuk mengadili suatu kasus
tertentusehinggasetelahselesai mengadili peradilanini dibubarkan.
2) Peradilan yang bersifat tetap, yaitu peradilan yang didiri kan berdasarkan sebuah
perjanjian internasional tahun 1998 yang terkenal dengan Statuta Roma. Peradilan
tersebutadalah InternationalCriminalCourt (ICC).
f. Tujuan ideal pengadilan HAMadalah untuk memelihara perdamaian dunia, menjamin HAM,
serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan perorangan ataupun
masyarakat. TujuanpraktisnyaadalahuntukmenyelesaikanpelanggaranHAMyangberat.
8. BeberapaAsasyangDianutPengadilanHAMmenurutUU No.26
Tahun 2000
a. Hanya mengadili pelanggaranHAMberat.

Pengadilan HAMhanya mengadili pelanggaran HAMberat, sedang kejahatan terhadap HAM
bisadiadili olehpengadilanpidanabiasa.
b. Kejahatanuniversal.
Pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yanq
berat, baikdilakukandi daerahteritorial RImaupundi luar.
c Genosidadankejahatankemanusiaan.
Menurut UU No. 26 Tahun 2000 pelanggaran HAM berat Meliputi gonosida dan kejahatan
terhadapkemanusiaan.
d. Jaksaagung sebagai penyidikdanpenuntut umum.
Dalam perkara pelanggaran HAM berat, penyidik, dan penuntut umumnya adalah jaksa
penuntutumum.
e PejabatAd hoc.
Dalampengadilan HAMdikenal penyidik Ad hoc,penuntutumumAd hoc,danhakimAd hoc.
f. Pemeriksaanbandingdankasasi limitatif
Tenggang waktu pemeriksaan banding dan kasasi dibatasi paling lama hanya dalam waktu
90 hari.
g. Perlindungankorban dansaksi.
Dalam rangka pelanggaran HAM, korban dan saksi mendapat perlindungan dan aparat
keamanan.
h. Dikenai kompensasi,restitusi, danrehabilitasi korban.
KepadakorbanpelanggaranHAMberatdapat diberikankompensasi,danrehabilitasi.
i. Ancamanhukumandiperberat.
Ancaman hukum untuk pelanggaran HAM lebih berat bila dibanding pelanggaran terhadap
hukurn pidana. Untuk pelanggaran HAM, maksimal 25 dan minimal 10 tahun, sedang
menurutpasal 10 KUHP ancaman hukumanpalinglamaadalah20 tahun.
j . Tanggungjawabatasan dan komandan.
Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh bawahan atau pasukan yang harus
bertanggungjawabadalahatasanataukomandan.
k. Retroaktif.
Pelanggaran HAM yang dilakukan sebelum UU No. 26 Tahun 2000 diadili oleh Pengadilan
HAMAd hoc.yang dibentukolehpresidenatasusulanDPR.
l . Tidakada kadaluwarsa.

Perkara pelanggaran HAMtidak mengenal tenggang waktu kadaluwarsa, sehingga sewaktu -
waktudapat disidik,didakwa, dandiadili.
m. Komisi Nasional HakAsasi Manusia(KomnasHAM) sebagai penyidik.
Untuk pelanggaran HAMberat, penyidikan dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia.
n. Kewenangan Ankum (Atasan yang berhak Menghukum) dan perwira penyerah perkara tidak
ada.
Untuk kasus pelanggaran HAM, wewenang Ankum seperti diatur dalam UU No. 31 Tahun
1997 tidakberlaku.
F. KONSEKUENSIJIKA SUATU NEGARATIDAK MENEGAKKANHAM
Jika suatu negara tidak menegakkan hak asasi manusia akan mendapat tekanan dari dalam atau
tekanandari luar negeri.
1. Dari DalarnNegeri
a. Demodari warga negaranyauntukmendapatkanpprlindungan HAM
b. Pemberontakanyangdilakukanrakyatkarenamerasatertindas.
c. Kekacauandanaksi anarkisakanterjadi di mana-mana.
2. Dari Luar Negeri
a. Pemberian predikatsebagai negarayangtidakmenegakkanHAMolehnegaradi dunia.
b. Pengenaansanksi ekonomi olehnegarainternasional (diembargo)
c. Desakandari negara lainuntukmenegakkanHAM
d. Pemerintahannegaratersebutdapatdikucilkandari pergaulanbangsa-bangsadi dunia.
e. Pemerintah(pelakunya)bisadiajukanke depanMahkamahInternasional.
Lembaga– lembagapenegakHAMdi Indonesia:
a. Komisi Nasional HakAsasi Manusia(KomnasHAM)
b. Komisi Nasional AntikekerasanterhadapPerempian.
c. Komisi OrangHilang.
d. PeradilanHAM.

Rpp ppkn x bab 9 1516 8 kali jp

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Rpp ppkn x bab 9 1516 8 kali jp

Similar to Rpp ppkn x bab 9 1516 8 kali jp (20)

More from eli priyatna laidan

More from eli priyatna laidan (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Rpp ppkn x bab 9 1516 8 kali jp