Rapat koordinasi workshop penyusunan peraturan implementasi pendidikan antikorupsi di Jawa Barat membahas 3 hal utama: (1) potret korupsi di Indonesia yang menyentuh pelaku muda dan lulusan perguruan tinggi, (2) problematika pendidikan nasional yang belum membentuk karakter yang memiliki integritas, (3) pentingnya pendidikan antikorupsi untuk merubah perilaku melalui pendidikan nilai dan karakter.

1. RAPAT KOORDINASI
WORKSHOP PENYUSUNAN PERATURAN
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Wilayah Provinsi Jawa Barat
Bandung, 23 Juli 2019

2. Click to edit Master title style
7/23/2019 2
Zumi Zola (38) Wa Ode Nurhayati (30)M. Nazarudin (33)
Eka Dharma Putra (32) M. Faizal Azwani (31) Agung Purno Sarjono (35)
Fahd El Fouz (29)
Potret Korupsi di Indonesia

3. PELAKU KORUPSI BERDASARKAN LATAR
BELAKANG PENDIDIKAN
0
5
10
15
20
25
30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
S3 S2 S1 D3/ D4 s.d. SMA Unknown
Hingga 2015,
86% pelaku Tindak
Pidana Korupsi
adalah lulusan
perguruan tinggi.
Sumber: www.acch.kpk.go.id, Agustus 2018
3

4. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 4
Click to edit Master title style
7/23/2019 4
Potret Korupsi di Indonesia
Telah terjadi regenerasi pelaku korupsi.
Pelaku sudah menyentuh anak muda

5. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 5
Click to edit Master title style
7/23/2019 5
Problematika Pendidikan Nasional
Pendidikan selama ini dianggap :
• kurang diarahkan untuk memanusiakan manusia
secara utuh;
• lebih diorientasikan pada hal-hal yang bersifat
materialistis, ekonomis, dan teknokratis;
• mementingkan kecerdasan intelektual, akal, dan
penalaran, tanpa diimbangi dengan kecerdasan
hati dan emosi.

6. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 6
Click to edit Master title style
7/23/2019 6
Problematika Pendidikan Nasional
Output Pendidikan dianggap :
• telah melahirkan manusia berkarakter
oportunis, hipokrit, hedonis, tanpa memiliki
kecerdasan hati, emosi, dan nurani.
• kasus-kasus yang merugikan negara, seperti
korupsi misalnya, justru melibatkan orang-orang
yang secara formal berpendidikan tinggi.

7. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 7
Click to edit Master title style
7/23/2019 7
Mengapa Pendidikan Antikorupsi
• Krisis Integritas
• Perilaku melanggar dianggap biasa
• Dunia pendidikan belum efektif membentuk perilaku

8. 8

9. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 9 9

10. KORUPSI SEBAGAI PERILAKU
MENYIMPANG
• Datang terlambat ke sekolah
• Tidak menghargai waktu
• Mencontek
• Membohongi orang tua
• Melanggar rambu lalu lintas
• Menyogok polisi
• Kabur/ bolos saat sekolah
• Dan lain-lain…

11. Click to edit Master title style
7/23/2019 11
Strategi Berantas Korupsi

12. Click to edit Master title style
7/23/2019 12
Strategi Berantas Korupsi

13. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 13
Click to edit Master title style
7/23/2019 13
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
Pendidikan Dasar /
Menengah
Pendidikan
Tinggi / Sekolah
Kedinasan
Pendidikan Anak
Usia Dini /
Berbasis Keluarga
Masyarakat Umum
Pasal 13 huruf C UU KPK

14. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 14
Click to edit Master title style
7/23/2019 14
Pendidikan Antikorupsi
Pendidikan Antikorupsi pada hakikatnya adalah :
Pendidikan Sikap
Pendidikan Nilai
Pendidikan Karakter
Pendidikan Integritas
Merubah
Perilaku

15. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 15
Click to edit Master title style
7/23/2019 15
Upaya KPK Dalam Menyelenggarakan
Pendidikan Antikorupsi (2007 – 2014)

16. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 16
Click to edit Master title style
7/23/2019 16
Dukungan KPK Dalam Penguatan Nilai
Integritas Melalui Pembelajaran
Modul Insersi PAK kedalam PPKn,
untuk jenjang Dikdasmen
(Kerjasama Kemdikbud). Piloting
Sekolah Berintegritas.
2009-2018
2007-2008
Modul Pendidikan
Antikorupsi Untuk Jenjang
SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/K/MA
Berbagai Media Ajar PAK
untuk semua Jenjang,
Penerbitan Seri Tunas
Integritas, Produksi Seri
Sahabat Pemberani,
Boardgames
2009-2016
2008-2014
Workshop Guru
2014-2016
Lomba Ide Beraksi. Teacher
Supercamp. Buku 99+1 Model
Pembelajaran Antikorupsi
2019
- Panduan Teknis PAK untuk Guru
PPKn;
- Regulasi & Diseminasi PAK ke 10
Propinsi & 100 Kabupaten/Kota;
- Monev

17. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 17
Click to edit Master title style
7/23/2019 17
Regulasi Pendidikan Antikorupsi
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

18. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 18
Click to edit Master title style
7/23/2019 18
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

19. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 19
Click to edit Master title style
7/23/2019 19
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

20. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 20
Click to edit Master title style
7/23/2019 20
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

21. 21
2019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
Jakarta, 11 Desember 2018
Juni 2019 wajib implementasi pendidikan antikorupsi

22. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 22 222019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

23. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 23 232019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

24. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 24
Click to edit Master title style
7/23/2019 24
SE Menteri Dalam Negeri Tentang Implementasi PAK untuk Gubernur di Seluruh Indonesia
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

25. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 25
Click to edit Master title style
7/23/2019 25
SE Menteri Dalam Negeri Tentang Implementasi PAK untuk Gubernur di Seluruh Indonesia
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

26. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 26
Click to edit Master title style
7/23/2019 26
SE Menteri Dalam Negeri Tentang Implementasi PAK untuk Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

27. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 27
Click to edit Master title style
7/23/2019 27
SE Menteri Dalam Negeri Tentang Implementasi PAK untuk Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

28. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 28
Click to edit Master title style
7/23/2019 28
SE Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

29. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 29
Click to edit Master title style
7/23/2019 29
Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Implementasi PAK
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

30. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 30
Click to edit Master title style
7/23/2019 30
Peraturan Walikota Bogor tentang Implementasi PAK
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

31. Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
7/23/2019 31
Click to edit Master title style
7/23/2019 31
Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan tentang Implementasi PAK
Regulasi Pendidikan Antikorupsi

32. 322019
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
aclc.kpk.go.id/tentang-pendidikan-antikoruopsi

33. DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN