Ekonomi Provinsi Riau tumbuh 2,40% pada triwulan II 2016, didorong pertumbuhan sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas mencapai 4,08%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran, sementara pertambangan mengalami perlambatan.

1. 1
ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL
PROVINSI RIAU TRIWULAN II 2016
Dahlan Tampubolon
(Ekonom Kemenkeu 2016 Wilayah Riau)
A. PERTUMBUHAN EKONOMI
Ekonomi Riau Hingga triwulan II 2016 tumbuh sebesar 2,40 persen, lebih
baik dibandingkan triwulan I yang hanya 2,32 persen juga lebih tinggi dibanding
triwulan yang sama tahun 2015 (2,13 persen). Pertumbuhan ekonomi tanpa migas
juga mengalami pertumbuhan (4,08 persen) lebih tinggi dibandingkan triwulan I,
walaupun masih lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional (5,18
persen) dan Sumatera (4,49 persen).
Gambar 1:
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Triwulan I dan Triwulan II 2016
Berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku, perekonomian Riau
pada triwulan II tahun 2016 mencapai Rp166,41 triliun, sedangkan atas dasar
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
5.48
5.02 4.99 4.58
5.02 4.94
3.66
3.30 3.42
2.34
4.18
4.92
5.78 5.67
5.41 5.40
5.21 5.13
4.75
3.67
3.57
2.40
4.49
5.18
Pertumbuhan Ekonomi (%)
TW I TW II

2. 2
harga konstan 2010 mencapai Rp112,13 triliun. PDRB Provinsi Riau triwulan II
2016 di Provinsi Riau terbesar di pulau Sumatera dengan porsi 24,21 persen total
PDRB se-Sumatera, diikuti oleh PDRB Sumatera Utara dan Sumatera Selatan,
masing-masing Rp154,25 triliun dan Rp88,06 triliun. Kontribusi ketiga provinsi
tersebut mencapai 59,46 persen terhadap total PDRB ADHB Pulau Sumatera.
Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada triwulan II-2016 mencapai Rp.
687.292 miliar atau sekitar 22,02 persen dari total PDRB 34 Provinsi di Indonesia,
sedangkan PDRB ADHK Pulau Sumatera pada triwulan II-2016 mencapai sebesar
Rp. 506.831 miliar. Pada triwulan II-2016, pertumbuhan ekonomi di Pulau
Sumatera mencapai 2,12 persen jika dibandingkan triwulan I-2016 (q-to-q) dan
4,49 persen jika dibandingkan triwulan II-2015 (y-on-y). Perlambatan
perekonomian global membawa dampak bagi perekonomian Indonesia termasuk
wilayah Sumatera.
Gambar 2:
Pertumbuhan PDRB Provinsi Di Sumatera Triwulan II – 2016 (q to q)
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi
Ekonomi seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatera pada triwulan II-
2016 (q-to-q) mengalami pertumbuhan tertinggi Lampung (4,33 persen),
Sumatera Selatan (3,73 persen), Kepulauan Bangka Belitung (2,65 persen), dan
4.33
3.73
2.65
2.14 2.12
1.78 1.77
1.28
1.14
0.87
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
Sumatera
2,12

3. 3
Sumatera Barat (2,14 persen). Keempat provinsi tersebut berada di atas rata-rata
pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera, yaitu di atas 2,12 persen sama dengan
Kepulauan Riau (2,12 persen). Lima provinsi lainnya berada di bawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Adanya momen libur sekolah dan
persiapan menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri setidaknya berpengaruh
terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ditengah menurunnya daya beli
masyarakat.
Gambar 3:
Pertumbuhan PDRB Provinsi Di Sumatera Triwulan II – 2016 (y- on y)
Jika dibandingkan dengan triwulan II-2015 (y-on-y), secara spasial
pertumbuhan ekonomi terjadi pada seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Enam
provinsi (Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, Kepulauan Riau, Lampung,
dan Sumatera Selatan) berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau
Sumatera, yaitu di atas 4,49 persen. Sementara Provinsi Riau bersama ketiga
provinsi lainnya (Kepulauan Bangka Belitung, Jambi dan Aceh) berada di bawah
rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera.
5.78 5.67
5.41 5.40 5.21 5.13
3.67 3.57 3.54
2.40
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
Sumatera
4,49

4. 4
Gambar 4:
Pertumbuhan PDRB Provinsi Di Sumatera Triwulan II – 2016 (c to c)
Secara kumulatif, jika dibandingkan dengan triwulan II-2015 (c-to-c), maka
enam provinsi pertumbuhan ekonominya berada di atas rata-rata pertumbuhan
ekonomi Pulau Sumatera, yaitu di atas 4,34 persen. Sementara pertumbuhan
ekonomi keempat provinsi lainnya (termasuk Riau) di bawah rata-rata
pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat
tertinggi (5,64 persen), diikuti Sumatera Utara (5,34 persen), dan Bengkulu (5,20
persen). Sementara Provinsi Riau berada di urutan terakhir di bawah Bangka
Belitung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,36 persen.
B. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
1. PDRB Menurut Sektor
Sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan besar eceran menjadi tiga
sektor utama yang memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau pada triwulan II
2016. Pertumbuhan sektor pertanian bersumber dari pertumbuhan sub sektor
perkebunan kelapa sawit seiring dengan membaiknya harga tandan buah segar
(TBS) lokal dan CPO global. Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan Provinsi Riau pada triwulan II 2016 sebesar 4,31% (yoy), lebih tinggi
jika dibandingkan triwulan I sebesar 3,18%. Sejalan dengan subsektor pertanian,
5.64
5.34 5.20 5.14 5.05 4.98
3.59 3.51 3.50
2.36
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Sumatera
4,24

5. 5
peternakan, perburuan dan jasa pertanian, subsektor kehutanan dan penebangan
kayu serta subsektor perikanan juga tercatat meningkat masing-masing dari
6,55%, perlambatan 3,01% dan 0,33% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan sektor konstruksi tercermin dari penjualan semen pada
triwulan II 2016 mencapai 379.929 ton, meningkat sedikit dibandingkan triwulan
sebelumnya yang tercatat sebanyak 373.842 ton. Sedangkan peningkatan sektor
perdagangan besar dan eceran ditunjukkan oleh peningkatan durable goods.
Selain itu, sektor jasa perusahaan baik pendidikan, kesehatan dan lainnya
serta administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial juga tercatat
mengalami peningkatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi Riau secara
keseluruhan. Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi
tertahan oleh perlambatan sektor pertambangan dan penggalian yang semakin
dalam, melambatnya industri pengolahan, menurunnya laju pertumbuhan sektor
pengadaan air, pengelolaan sampah dan perlambatan transportasi dan
pergudangan serta real estate.
Struktur PDRB Provinsi Riau menurut lapangan usaha atas dasar harga
berlaku pada triwulan II/2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu :
Pertambangan dan Penggalian (28,37 persen); Industri Pengolahan (24,40
persen); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,04 persen). Industri Pengolahan
memiliki sumber pertumbuhan tertinggi diikuti Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan; Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dan
Konstruksi. Sementara itu, Pertambangan dan Penggalian mengalami perlambatan
(minus 1,07 persen).
Sektor pertambangan Riau pada triwulan II 2016 mengalami perlambatan
sebesar 4,35% (yoy), lebih parah dibandingkan triwulan I sebesar - 2,95%.
Perlambatan sektor pertambangan utamanya berasal dari penurunan lifting dan
harga minyak dan gas bumi yang pada triwulan I 2016 tercatat – 2,77% (yoy),
turun lebih dalam pada triwulan II 2016 menjadi - 4,66% (yoy).
Sebab lainnya karena produktivitas sumur minyak yang sudah tua (natural
declining) dan minimnya penemuan sumber cadangan minyak baru yang produktif
di Provinsi Riau. Beberapa perusahaan pertambangan minyak berusaha menahan

6. 6
laju penurunan produksi melalui penggunaan alat-alat drilling berteknologi tinggi,
seperti injeksi uap dan mulai melakukan uji coba bahan-bahan kimia seperti
injeksi kuman serta bahan kimia lainnya agar dapat mengambil residu minyak
bumi namun tingginya biaya investasi tidak sebanding dengan harga minyak saat
ini sehingga tidak memenuhi nilai keekonomisannya.
Di sisi lain, berkurangnya perlambatan di sektor pertambangan dan
penggalian bersumber dari perbaikan sektor pertambangan batu bara pada
triwulan I perlambatan sebesar 24,44% (yoy) dan membaik pada triwulan II
perlambatan 5,15%. Perbaikan harga batubara dunia dan menurunnya produksi
batubara di Tiongkok dan Amerika Serikat mendorong perusahaan berupaya
untuk terus mempertahankan produksi dalam rangka menjaga eksistensi
perusahaan dan memenuhi kontrak dengan buyer.
Pertumbuhan sektor industri pengolahan dengan migas pada triwulan II
2016 hanya 4,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I yang mencapai
5,40%. Perlambatan pertumbuhan sektor industri pengolahan karena perlambatan
beberapa subsektor berikut antara lain, perlambatan industri batubara dan
pengilangan migas, industri karet, barang dari karet dan plastik dan industri kayu
dan industri makanan dan minuman. Subsektor pertambangan dan pengilangan
migas tercatat mengalami perlambatan 0,43% (yoy), menurun dibandingkan
triwulan I. Subsektor lainnya yang mengalami perlambatan adalah industri karet,
barang dari karet dan plastik sebesar -4,87% (yoy) di mana pada periode
seblumnya tumbuh mencapai 5,89%.
Sementara itu, subsektor industri barang dari kayu, gabus dan barang
anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya pada triwulan laporan tercatat sebesar
3,77% (yoy) melambat dibandingkan triwulan I. Sektor perdagangan besar dan
eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh lebih baik dibandingkan
triwulan I. Hal ini didorong oleh pertumbuhan subsektor perdagangan mobil,
sepeda motor dan reparasinya serta perdagangan besar dan eceran.
Meningkatnya realisasi investasi PMDN dan PMA serta semakin gencarnya
pemerintah dalam merealisasikan proyek-proyek yang dibiayai dengan APBD juga
turut mendorong pertumbuhan sektor konstruksi pada triwulan II. Peningkatan

7. 7
permintaan semen yang pada triwulan II mencapai 379.929 ton menjadi indikator
pendukung meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi. Meskipun tidak
setinggi periode yang sama tahun sebelumnya, namun pencapaian volume
konsumsi semen triwulan II 2016 ini tercatat lebih tinggi di bandingkan realisasi
triwulan I 2016.
2. PDRB Menurut Penggunaan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II 2016 bersumber dari
meningkatnya konsumsi pemerintah, investasi, dan perbaikan ekspor. Konsumsi
pemerintah pada triwulan laporan tercatat meningkat dibandingkan triwulan I
2016, didukung oleh monitoring realisasi anggaran yang lebih intensif. Selain itu
meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau pada triwulan laporan juga didorong
oleh peningkatan investasi seiring dengan masih berlanjutnya investasi pelaku
usaha dan proyek infrastruktur strategis pemerintah. Sedangkan meningkatnya
ekspor terutama akibat meningkatnya permintaan komoditas pulp.
Sementara itu perlambatan konsumsi rumah tangga dan peningkatan impor
menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi triwulan II 2016.
Konsumsi rumah tangga Provinsi Riau pada triwulan II 2016 tercatat sebesar
5,80% (yoy), melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai 6,41%
(yoy). Melambatnya konsumsi rumah tangga dipengaruhi pula oleh harga
komoditas internasional dan permintaan negara mitra dagang yang belum stabil
sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat yang mayoritas bekerja di
subsektor perkebunan kelapa sawit.
Konsumsi pemerintah pada triwulan II tahun 2016 tumbuh 6,88% (yoy)
meningkat dibandingkan triwulan I. Meningkatnya konsumsi pemerintah
didukung oleh monitoring realisasi anggaran yang lebih intensif sehingga
mendorong realisasi triwulan II yang relatif lebih baik dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya Realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2016
tercatat sebesar 23,50% atau Rp 2,58 triliun, lebih tinggi jika dibandingkan
triwulan II 2015.
Investasi (PMTB) di Riau pada triwulan II 2016 tercatat sebesar 3,09%
(yoy), meningkat jika dibandingkan triwulan I 2016 yang tercatat sebesar 2,96%

8. 8
(yoy). Kondisi ini didukung oleh meningkatnya realisasi investasi
PenanamanModal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Realisasi PMDN triwulan II 2016 tercatat sebesar Rp2,7 triliun, lebih tinggi
dibandingkan triwulan I. Sedangkan realisasi PMA triwulan II 2016 tercatat
sebesar USD 420 ribu, meningkat sangat signifikan dibandingkan realisasi triwulan
I 2016 yang tercatat hanya sebesar USD 42,46 ribu. Kondisi ini dipengaruhi oleh
optimisme pelaku usaha terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi ke depan di
tengah upaya untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur pemerintah.
Investasi PMDN di Riau utamanya bersumber dari kegiatan investasi di
industri makanan, kimia dasar dan pertambangan, sedangkan PMA di provinsi
Riau didominasi oleh investasi di bidang pertambangan, kimia dasar, dan farmasi,
perdagangan dan reparasi serta jasa lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau, jumlah investor PMA
dan PMDN di Riau terus meningkat dan perusahaan tersebut juga mampu
menyerap tenaga kerja baik Tenaga Kerja Indonesia maupun Asing
Ekspor netto Riau pada triwulan II 2016 hanya tumbuh sebesar 0,03%
(yoy), lebih baik dibandingkan triwulan I 2016 tumbuh -1,65% (yoy). Perbaikan
ekspor netto bersumber dari peningkatan ekspor antar daerah yang sebelumnya
tumbuh 39,80% (yoy) menjadi 150,89% (yoy) pada triwulan II 2016. Peningkatan
ekspor terutama bersumber dari komoditas pulp seiring dengan proyeksi
peningkatan produksi pulp salah satu pemain besar di industri ini yang mencapai
di atas 10%.
Meningkatnya ekspor juga dipengaruhi oleh meningkatnya harga
komoditas global. Namun perbaikan ekspor ini masih relatif terbatas karena
gejolak ekonomi di Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok yang masih berlanjut
sehingga berdampak terhadap permintaan komoditas utama. Berdasarkan negara
tujuan ekspornya, peningkatan ekspor pada triwulan laporan terutama berasal
dari India yang tercatat sebesar 677 ribu ton, meningkat 29,18% (qtq)
dibandingkan triwulan I 2016 yang hanya mencapai 524 ribu ton.
Pada triwulan II 2016 impor Riau sebesar 8,19% (yoy) meningkat
dibandingkan triwulan I yang hanya 1,56% (yoy). Laju pertumbuhan impor

9. 9
terutama disebabkan oleh meningkatnya impor luar negeri 15,63% (yoy) terjadi
setelah mengalami perlambatan pada triwulan I sebesar - 3,47% (yoy).
Meningkatnya impor juga dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar rupiah yang
pada triwulan II 2016.
C. INDUSTRI MANUFAKTUR MIKRO KECIL
Produksi sektor Industri Manufaktur Mikro dan Kecil (IMK) Triwulanan
(q-to-q) pada Triwulan II Tahun 2016 terhadap Triwulan I Tahun 2016 di Provinsi
Riau tumbuh 2,64 persen. Pada triwulan II ini berbanding triwulan I, kelompok
industri mikro kecil yang mengalami perlambatan antara lain Industri Kulit,
Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Barang Galian Bukan Logam, Industri
Furnitur, dan Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan.
Pertumbuhan produksi IMK pada Triwulan II Tahun 2016 terhadap
Triwulan II Tahun 2015 (y-on-y) di Provinsi Riau mengalami penurunan yakni
sebesar -3,13 persen. Sedangkan untuk keadaan Nasional pada periode yang sama
mengalami kenaikan sebesar 6,56 persen. Sehingga pertumbuhan produksi IMK di
Provinsi Riau pada Triwulan II Tahun 2016 terhadap Triwulan II Tahun 2015 tidak
lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan IMK secara Nasional pada
periode yang sama.
Jenis-jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif terbesar di
Provinsi Riau pada Triwulan II Tahun 2016 terhadap Triwulan II Tahun 2015
adalah jenis Industri Barang Logam, bukan Mesin & Peralatannya pada peringkat
pertama, disusul oleh Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki di tempat
kedua. Sementara itu jenis Industri Furnitur berada pada posisi ketiga.
Pertumbuhan produksi yang positif di Provinsi Riau dalam periode
tersebut dengan angka peningkatan produksi terbesar yaitu jenis Industri Farmasi,
Obat dan Obat Tradisional dengan angka peningkatan produksi sebesar 50,90
persen. Peningkatan produksi terbesar kedua yakni Industri Percetakan dan
Reproduksi Media Rekaman sebesar 34,49 persen, diikuti oleh Jasa Reparasi dan
Pemasangan Mesin dan Peralatan di tempat ketiga sebesar 17,33 persen.

10. 10
D. INFLASI DAERAH
Inflasi di Provinsi Riau pada akhir triwulan II 2016 tercatat 1,92% (y-on-y),
lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang mencapai
4,42%. Inflasi Riau sejalan dengan perkembangan inflasi nasional yang mengalami
penurunan dari 4,45% pada triwulan I 2016 menjadi 3,49% di triwulan II 2016.
Survei inflasi di Provinsi Riau dilakukan di kota Pekanbaru, Dumai, dan
Tembilahan. Inflasi bulan Juni 2016 (y-on-y) tertinggi terjadi di Kota Dumai, yaitu
sebesar 3,02%, disusul inflasi di kota Tembilahan sebesar 2,63% dan Kota
Pekanbaru yang mencapai 1,65%. Inflasi ketiga kota tersebut lebih rendah
Sementara itu, inflasi bulanan di Riau pada akhir triwulan II 2016
mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yakni dari 0,20%
menjadi 0,43%. Angka ini adalah yang tertinggi kedua pada tahun 2016 setelah
bulan Maret dengan tingkat inflasi sebesar 0,47%.
Berbeda dengan inflasi tahunan dan inflasi bulanan, inflasi tahun kalender
di Riau pada akhir triwulan II 2016 menunjukkan inflasi negatif atau deflasi
sebesar 0,02%. Deflasi terjadi di Kota Pekanbaru pada level 0,42%, sedangkan di
Kota Dumai dan Tembilahan mengalami inflasi masing-masing sebesar 1,41% dan
1,27%.
E. FISKAL REGIONAL
1. Pendapatan dan Belanja Daerah
Pendapatan daerah di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2016
berhasil terealisasi Rp12,63 triliun yang berasal dari pendapatan asli daerah
(PAD), pendapatan dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Total
anggaran PAD tahun 2016 di Provinsi Riau berjumlah Rp6,46 triliun atau 20,30%
dari total pagu pendapatan. Total realisasi PAD sampai dengan akhir triwulan II
2016 adalah sebesar Rp2,01 triliun atau 31,17% dari total estimasi PAD. Realisasi
terbesar terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 46,26% dan terkecil berada
di Kota Pekanbaru dengan persentase 16,66%.
Total alokasi pendapatan di Provinsi Riau pada tahun anggaran 2016
berjumlah Rp25,27 triliun dan sampai dengan akhir triwulan II 2016 telah

11. 11
direalisasikan sebesar Rp10,60 triliun atau 41,95%. Lain-lain pendapatan daerah
se-Provinsi Riau hanya menyumbang 0,31% dari pendapatan daerah. Sampai akhir
triwulan II 2016, realisasi pendapatan ini mencapai 18,00% dari pagu anggaran
sebesar Rp97,15 miliar.
Anggaran belanja daerah tahun 2016 secara agregat di Provinsi Riau
berjumlah Rp38,73 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan anggaran tahun
2015 yang mencapai Rp39,64 triliun. Anggaran belanja terbesar berada di Provinsi
Riau senilai Rp10,97 triliun, diikuti oleh Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru,
masing-masing sebesar Rp4,51 triliun dan Rp3,04 triliun.
Tabel 1: Realisasi Belanja Daerah Triwulan II di Provinsi Riau TA 2016
(miliar rupiah)
Uraian Pagu
Realisasi
Jumlah %
BELANJA 38.548,07 9.832,57 25,51
BELANJA OPERASI 24.331,92 8.161,11 33,54
Bel. Pegawai 12.328,70 4.985,41 40,44
Bel. Barang 9.105,38 2.123,84 23,33
Bel. Subsidi 53,12 2,54 4,78
Bel. Hibah 1.680,91 713,79 42,46
Bel. Bantuan Sosial 85,83 37,27 43,43
Bel. Bantuan Keuangan 1.077,99 298,25 27,67
BELANJA MODAL 10.245,03 893,62 8,72
Bel. Tanah 249,93 1,55 0,62
Bel. Peralatan dan Mesin 996,18 126,81 12,73
Bel. Gedung dan Bangunan 2.109,46 174,18 8,26
Bel. Jalan, Irigasi dan Jaringan 6.834,23 589,46 8,63
Bel. Aset Tetap Lainnya 46,48 1,46 3,13
Bel. Aset Lainnya 8,75 0,17 1,93
BELANJA TAK TERDUGA 45,00 2,39 5,32
Bel. Tak Terduga 45,00 2,39 5,32
TRANSFER/BAGI HASIL KE DAERAH 3.926,11 775,44 19,75
Bagi Hasil Pajak 1.613,68 543,88 33,70
Bagi Hasil Retribusi 2,37 - -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 2.310,06 231,55 10,02
Sumber: LRA Pemda se-Provinsi Riau Triwulan II 2016
Sampai dengan akhir triwulan II 2016, persentase realisasi belanja daerah
masih berada di bawah persentase realisasi belanja pemerintah pusat. Realisasi

12. 12
belanja daerah berada di level 25,51%, sementara realisasi belanja pemerintah
pusat mencapai 41,32%.
Belanja operasi dapat terserap sebesar Rp8,16 triliun atau 33,54% dari
total pagu, yang disumbang oleh belanja pegawai sebesar Rp4,99 triliun dan
belanja barang sebesar Rp2,12 miliar. Sementara itu, belanja modal hanya mampu
diserap sebesar 8,22% dan belanja transfer/bagi hasil ke daerah seebesar 19,75%.
Persentase penyerapan belanja daerah per Pemda sampai dengan triwulan
II 2016 terbesar di Provinsi Riau adalah Kota Dumai dengan persentase sebesar
40,29%, diikuti oleh Kab. Kuantan Singingi sebesar 38,81% dan Kab. Kampar
sebesar 37,94%, sedangkan persentase realisasi terkecil berada di Kab. Bengkalis
sebesar 11,89%.
2. Penerimaan dan Belanja Pemerintah Pusat Di Provinsi Riau
Penerimaan perpajakan di Riau sampai dengan akhir triwulan II 2016
mencapai Rp5,57 triliun atau 30,12% dari target sebesar Rp18,49 triliun. Sampai
dengan triwulan II 2016, penerimaan PPh di Provinsi Riau tercatat Rp3,17 triliun
atau menyumbang 58,60% dari total penerimaan pajak dalam negeri. Penerimaan
PPh di triwulan II 2016 meningkat cukup signifikan sebesar 132,47% dari total
penerimaan PPh triwulan sebelumnya. PPh Pasal 21 mendominasi penerimaan
PPh, yaitu 40,41% dari total penerimaan PPh, diikuti oleh penerimaan PPh Pasal
25/29 dan PPh Final masing-masing sebesar 23,87% dan 19,05%. Peningkatan
tertinggi terjadi pada penerimaan PPh Pasal 25/29 sebesar 178,95%
Tabel 2: Penerimaan Perpajakan di Provinsi Riau Triwulan II 2015,
Triwulan I dan II 2016 (miliar rupiah)
Jenis PPh TW II 201`5 TW I 2016 TW II 2016
Pajak Penghasilan 2.274,63 1.363,30 3.169,32
Pajak Pertambahan Nilai 2.246,32 1.034,72 2.170,31
Pajak Bumi dan Bangunan 2,51 5,48 9,96
Cukai 0,10 0,05 0,27
Pajak Lainnya 46,59 29,08 59,69
Pajak Perdagangan Int’l 322,57 63,22 157,04
Total 4.892,72 2.495,85 5.566,59
Sumber: SPAN

13. 13
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sampai dengan triwulan II
2016 di Provinsi Riau berjumlah Rp2,17 triliun yang disumbang penerimaan PPN
sebesar Rp2,16 triliun atau 99,49% dan sisanya berasal dari penerimaan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp11,05 miliar. Pendapatan PPN
triwulan II 2016 naik Rp1,13 triliun atau 109,98% dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya. Namun apabila dibandingkan dengan realisasi PPN triwulan II 2015,
pendapatan PPN triwulan ini turun Rp85,46 miliar atau 3,81%. Penerimaan PPN
masih menjadi andalan bagi penerimaan pajak dalam negeri, dengan porsi sebesar
38,99% dari total penerimaan, terbesar kedua setelah penerimaan PPh sebesar
56,93%.
Pendapatan pajak lainnya berjumlah Rp48,198 miliar yang berasal dari
pendapatan bea meterai, penjualan benda meterai, dan bunga penagihan pajak.
Realisasi ini meningkat signifikan sebesar Rp25,56 miliar atau 113% dibandingkan
pendapatan pada triwulan I 2016 yang terealisasi sebesar Rp22,64 miliar.
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan triwulan II
2016 di Provinsi Riau sebesar Rp157,04 miliar atau hanya sebesar 2,82% dari total
penerimaan perpajakan. Penerimaan ini berasal dari bea masuk sebesar Rp110,19
miliar atau 70,16% dari total penerimaan pajak perdagangan internasional dan
sisanya disumbang oleh penerimaan bea keluar sebesar Rp46,85 miliar atau
sebesar 29,84%.
Tabel 3: Realisasi Pendapatan PNBP di Provinsi Riau Triwulan II 2015,
Triwulan I dan II 2016 (miliar rupiah)
Uraian TW II 15 TW I 16 TW II 16
Pendapatan SDA 7,87 0,20 0,36
Pendapatan PNBP Lainnya 95,04 75,21 137,42
Pendapatan BLU 113,51 112.06 153,98
Total 216,43 187.468 291,76
Sumber: SPAN
Penerimaan ini mengalami penurunan yang sangat dramatis dibandingkan
dengan penerimaan pada triwulan yang sama pada tahun lalu, yaitu menurun
sebesar Rp165,53 miliar. Hal ini terutama disebabkan turunnya penerimaan bea
keluar sebesar Rp117,01 miliar akibat kebijakan pemerintah untuk membebaskan
tarif ekspor atas komoditas CPO. Pada triwulan II 2016, realisasi PNBP di Provinsi

14. 14
Riau mencapai Rp291,76 miliar atau 39,91% dari target PNBP sebesar Rp731,05
miliar.
Pagu belanja pemerintah pusat di Provinsi Riau pada tahun 2016
ditetapkan sebesar Rp6,52 triliun, turun Rp759 miliar dibanding tahun
sebelumnya. Dari pagu tersebut, sampai dengan akhir triwulan II 2016 telah
direalisasikan sebanyak 41,34% atau Rp2,73 triliun.
Pagu sebesar Rp6,52 triliun tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai
sebesar Rp2,33 triliun atau 35,67%, belanja barang dengan pagu Rp2,58 triliun
atau 39,60%, belanja modal sebesar Rp1,58 triliun dengan porsi 24,21%, dan
sisanya untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp33,81 miliar atau hanya 0,52%
dari total pagu belanja pemerintah pusat.
Sampai dengan triwulan II 2016, realisasi belanja pegawai tercatat Rp1,29
triliun atau 54,87% dari pagu, diikuti realisasi belanja barang sebesar Rp878,67
miliar atau 32,87%, belanja modal dan belanja bantuan sosial masing-masing
sebesar Rp566,36 miliar atau 36,02% dan Rp3,08 miliar atau 9,54%
Realisasi belanja triwulan II 2016 meningkat dibandingkan dengan triwulan
II tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun secara persentase, yang hanya
mencapai Rp1,80 triliun atau 24,37%. Apabila dibandingkan dengan triwulan I,
persentase realisasi belanja triwulan ini juga meningkat cukup tajam, yaitu dari
12,63% pada triwulan I menjadi 28,71%.
Tabel 4: 10 K/L dengan Pagu Belanja Terbesar Tahun 2016 di Provinsi
Riau (miliar rupiah), Data Realisasi s.d. Triwulan II 2016
Kementerian Pagu Realisasi %
Kemen. PU-Pera 1.277,02 663,87 51,99
Kemenag 1.142,98 665,31 58,21
Polri 916,04 725,12 79,16
Kemehub 419,67 191,86 45,72
Kemenristek Dikti 419,11 222,88 53,18
Kemenhan 311,16 234,22 75,27
Kementan 276,99 83,12 30,01
Kemenkeu 220,29 133,54 60,62
Kemen LH & Kehutanan 176,67 94,77 53,64
Mahkamah Agung 167,31 112,54 67,26
Sumber: SPAN

15. 15
Berdasarkan klasifikasi fungsi, realisasi triwulan II 2016 masih didominasi
oleh fungsi ketertiban dan keamanan dengan total realisasi sebesar Rp722,24
miliar dengan tingkat penyerapan sebesar 53,45%, diikuti oleh fungsi ekonomi dan
fungsi pendidikan masing-masing sebesar Rp638,78 miliar dan Rp632,93 miliar.
Sementara itu, fungsi perlindungan sosial terserap paling kecil sebesar 18,11%
atau Rp5,59 miliar.
Berdasarkan klasifikasi Kementerian Negara/Lembaga (K/L), realisasi
belanja terbesar terjadi di Kepolisian Negara RI senilai Rp725,12 miliar atau
79.16% dari total pagu, diikuti oleh Kementerian Agama sebesar Rp665,31 miliar
atau 58,21%.
Berdasarkan jenis kewenangan, anggaran belanja paling banyak terserap di
kantor daerah sebesar Rp4,44 triliun atau 68,07% dari total pagu dan paling
sedikit diberikan untuk jenis kewenangan tugas pembantuan dengan porsi
Rp248,75 miliar atau hanya 3,81% dari total pagu. Realisasi belanja untuk jenis
kewenangan kantor daerah berhasil dilakukan senilai Rp612,08 miliar atau
13,78% dari pagu, sementara pagu tugas pembantuan baru dapat diserap sebesar
Rp20,42 miliar atau 8,21%.
F. PENUTUP
Ekonomi Riau tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan I lebih tinggi
dibanding triwulan yang sama tahun 2015 namun pertumbuhannya di bawah rata-
rata Sumatera dan Nasional. Sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan besar
eceran menjadi tiga sektor utama yang memacu pertumbuhan ekonomi Provinsi
Riau. Sektor pertambangan Riau mengalami perlambatan karena penurunan
lifting dan harga minyak dan gas bumi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Riau
triwulan II 2016 bersumber dari meningkatnya konsumsi pemerintah, investasi,
dan perbaikan ekspor.
Kelompok industri mikro kecil yang mengalami perlambatan antara lain
industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, industri barang galian bukan logam,
industri furnitur, dan jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.
pertumbuhan produksi yang positif di provinsi riau dalam periode tersebut

16. 16
dengan angka peningkatan produksi terbesar yaitu jenis industri farmasi, obat dan
obat tradisional diikuti industri percetakan dan reproduksi media rekaman.
Inflasi di Provinsi Riau pada akhir triwulan II 2016 lebih rendah
dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya. Inflasi Riau sejalan dengan
perkembangan inflasi nasional yang mengalami penurunan. Inflasi tahun kalender
di Riau pada akhir triwulan II 2016 menunjukkan inflasi negatif atau deflasi.
Total realisasi PAD sampai dengan akhir triwulan II 2016 mencapai
31,17% dari total estimasi PAD. Realisasi terbesar terdapat di Kabupaten Indragiri
Hulu sebesar dan terkecil berada di Kota Pekanbaru. Anggaran belanja daerah
tahun 2016 secara agregat di Provinsi Riau hingga TW II lebih rendah
dibandingkan dengan anggaran tahun 2015. Persentase realisasi belanja daerah
masih berada di bawah persentase realisasi belanja pemerintah pusat.