Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODUL 3 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA    OLEH : TIM UNIVERSITAS LAMPUNG
Masalah Desaku
TRANSFORMASI MATA PENCAHARIAN                      DESA - KOTA                                           INDUSTRI/        ...
   1. Wilayah   2. Lembaga   3. Sistem   4. Masyarakat
   Kesejahteraan sbg Isu Utama, meliputi:     Ekonomi     Politik     Sosial     Budaya     Ideologi     Pertahanan...
Mengapa Harus Terpadu?
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPOLEKSOS-              BUDHANKAN) Melalui:   Penguatan Pemerintahan Desa (Administ...
Kerangka Pikir PDT ?                     Penataan                  Pemerintahan Desa                      Penataan        ...
DESA              DESA                                  KELURAHAN                                                    KELUR...
UU NO. 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH               PASAL 127 DAN BAB XI       MENGENAI KELURAHAN DAN DESA       ...
PERMENDAGRI NO. 5/2007                   TentangPedoman Penataan Lembaga KemasyarakatanLEMBAGA KEMASYARAKATAN ATAU YG DISE...
Keterpaduan Perencanaan ?               Top Down/               Teknokrasi         OK    (Kebijakan)                      ...
PARTISIPATIF               TEKNOKRASI
Keterpaduan Sistem                     Perencanaan?                  RPJMD                   Renja                    RKPP...
Pengorganisasian KPM Desa&                Kecamatan                    KOOR-       KONSULTAN/                   DINATOR   ...
Pengukuran PDT?                     Tingkat Kapasitas                    Pemerintahan Desa                     Tingkat Kap...
Barat        Timur   Utara        Utara         Papua   (BU)          (TU)          Dan   Barat        Timur         Papua...
BAGAN PEMBERDAYAAN                                     Community Management                                     Perbanding...
Terima Kasih Atas  Partisipasinya
Pembangunan desa terpadu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembangunan desa terpadu

535 views

Published on

Pembangunan Desa Terpadu, KKN Unila Tahun 2011

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pembangunan desa terpadu

  1. 1. MODUL 3 : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH : TIM UNIVERSITAS LAMPUNG
  2. 2. Masalah Desaku
  3. 3. TRANSFORMASI MATA PENCAHARIAN DESA - KOTA INDUSTRI/ INFORMALKOTA JASA si sa ni baDESA ur INDUSTRI SUBSISTEN PERTANIAN • Skills dan Pengetahuan Rendah • Miskin
  4. 4.  1. Wilayah 2. Lembaga 3. Sistem 4. Masyarakat
  5. 5.  Kesejahteraan sbg Isu Utama, meliputi:  Ekonomi  Politik  Sosial  Budaya  Ideologi  Pertahanan dan Keamanan  Agama
  6. 6. Mengapa Harus Terpadu?
  7. 7. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (IPOLEKSOS- BUDHANKAN) Melalui: Penguatan Pemerintahan Desa (Administrasi, Regulasi dan Pemberdayaan) Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Reformasi Lembaga Desa) Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (Metodologi dan Delegasi) Penataan Lingkungan Desa Berkelanjutan Pengembangan Kapasitas Pelaku Pengembanngan Kader Pemberdayaan Masyarakat (Hakekat dan Teknis) Pengembangan Instrument Tingkat Perkembangan Desa Pengembangan Instrument Tingkat Keberdayaan Masyarakat
  8. 8. Kerangka Pikir PDT ? Penataan Pemerintahan Desa Penataan Pengemba- Lembaga Kemasyarakatan ngan Desa PeningkatanLegal Kemandirian Pengembangan danTeori PDT Sistem Pembangunan Kesra MasyPraktis Pemberda- Desa Penataan yaan Lingkungan Desa Masy Pengembangan Kapasitas KPM Feed Back
  9. 9. DESA DESA KELURAHAN KELURAHAN PP No. 72 Th 2005 TTG DESA PP No. 72 Th 2005 TTG DESA PP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHAN PP No. 73 Th 2005 TTG KELURAHANDESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DESA ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG YG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH KELURAHAN ADALAH WILAYAH KERJA LURAH BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS BERWENANG UTK MENGATUR DAN MENGURUS SEBAGAI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT YANG KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH KERJA DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM KECAMATAN KECAMATAN PEMERINTAHAN NKRI PEMERINTAHAN NKRI DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT DESA MERUPAKAN KESATUAN MASYARAKAT KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH KELURAHAN MEMILIKI MASYARAKAT LEBIH HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT HUKUM SESUAI HAK ASAL-USUL DAN ADAT HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM HETEROGEN DAN SANGAT LONGGAR DLM ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT ISTIADAT MASYARAKAT SETEMPAT NORMA ADAT ISTIADAT NORMA ADAT ISTIADATDESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI : : DESA MEMILIKI “OTONOMI DESA” MELIPUTI KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN KELURAHAN TDK MEMILIKI OTONOMI KRN1.KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)-DLM 1.KEWENANGAN “MENGATUR” (REGULING)-DLM SEBAGAI PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PERANGKAT DAERAHBENTUK PERATURAN DESA BENTUK PERATURAN DESA KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA2.KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)-DLM 2.KEWENANGAN “MENGURUS” (BEZIKING)-DLM HANYA MEMILIKI KEWENANGAN HANYA MEMILIKI KEWENANGANBENTUK PERATURAN KADES BENTUK PERATURAN KADES “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN “ADMINISTRATIF” DLM BENTUK PENETAPAN3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)- 3.KEWENANGAN “ADMINISTRASIF” (BESTUUR)- KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHANDLM BENTUK KEPUTUSAN KADES DLM BENTUK KEPUTUSAN KADES
  10. 10. UU NO. 32 THN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 127 DAN BAB XI MENGENAI KELURAHAN DAN DESA PP. NO. 45 THN 2007PP. NO. 72 PP. NO. 73 Ttg. Persyaratan dan Tata Cara THN 2005 THN 2005 Pengangkatan Sekdes Ttg. Desa Ttg. Kelurahan Menjadi PNS 17 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI P3D/K, Batas Desa, Perubahan Desa jadi Kelurahan,Peraturan Desa, Penyerahan Urusan kpd Desa/Lurah, Administrasi Desa/Kel, Pengelolaan Kekayaan Desa, Administrasi Kelurahan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Kerjasama Desa, Pelaksanaan Alokasi Dana Desa,
  11. 11. PERMENDAGRI NO. 5/2007 TentangPedoman Penataan Lembaga KemasyarakatanLEMBAGA KEMASYARAKATAN ATAU YG DISEBUT DGN NAMALAIN ADALAH LEMBAGA YG DIBENTUK OLEH MASY SESUAIDGN KEBUTUHAN DAN MERUPAKAN MITRA PEMDES DANLURAH DLM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT  PEMBENTUKAN LK DESA DGN PERDES  PEMBENTUKAN LK KELURAHAN DGN PERDA KAB/KOTA  PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN ANGGOTA LK DENGAN SK KADES/LURAH
  12. 12. Keterpaduan Perencanaan ? Top Down/ Teknokrasi OK (Kebijakan) Program/ Politis? (Asmara) TERPADU Proyek (Terdanai) ? Bottom Up/ Partisipatif (Kebutuhan)
  13. 13. PARTISIPATIF TEKNOKRASI
  14. 14. Keterpaduan Sistem Perencanaan? RPJMD Renja RKPPokok2Pikiran Perda DPRD Musrenbang Kb APBD, APBN, Lain-2 APBD Siklus APBD Forum SKPDJaring Asmara SP Musrenbang Kc PNPM, Lain-2 Camat Siklus PNPMJaring Asmara Perdes Musrenbang Ds Swadaya, ADD, BLM, APBDes Lain-2 Siklus 3-7-10
  15. 15. Pengorganisasian KPM Desa& Kecamatan KOOR- KONSULTAN/ DINATOR FASILITATOR DESA KPM KOOR- DINATOR KPM KONSULTAN/FASILITATOR KEC. FORUM KOMUNIKASI KPM KECAMATAN KOOR- KOOR- DINATOR DINATOR KPM KPM
  16. 16. Pengukuran PDT? Tingkat Kapasitas Pemerintahan Desa Tingkat Kapasitas Tk. Perkem Lembaga Kemasyarakatan banganLegal Desa Efektivitas IPMTeori PDT Sistem Pembangunan IKPraktis Tk. Keber Tingkat Keberlanjutan dayaan Lingkungan Desa Masy Tingkat Kapasitas KPM Feed Back
  17. 17. Barat Timur Utara Utara Papua (BU) (TU) Dan Barat Timur Papua Selatan Selatan Barat (BS) (TS) 5(TS) : Maluku dan Nusa Tenggara(TU) : Sulawesi(BU) : Kalimantan dan Sumatera 4(BS) : Jawa dan Bali 3 2 1 Papua Barat (TS) (TU) (BU) (BS)
  18. 18. BAGAN PEMBERDAYAAN Community Management Perbandingan : n Agen < Masyarakat aa (Mandiri) ay rd be m Pe es Community Development os Perbandingan : Pr Agen = masyarakat (Berkembang) Community Mobilitation Perbandingan : Agen > Masyarakat (Tergantung)
  19. 19. Terima Kasih Atas Partisipasinya

×