Dokumen tersebut membahas tentang pengertian koperasi menurut undang-undang dan jenis-jenis koperasi berdasarkan fungsi, tingkat, dan status keanggotaan. Dibahas pula prinsip koperasi Indonesia, struktur organisasi koperasi, syarat pendirian koperasi, dan proses pengesahan badan hukum koperasi.

1. KOPERASI
Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah :
Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
1
Bentuk dan Jenis Koperasi
Jenis Koperasi menurut fungsinya
 Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan
fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan
anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan
pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi
distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan
konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa
kepada koperasinya.
 Koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana
anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota
berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
 Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan jasa yang
dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan
sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa
koperasi.
Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single
purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi
disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).
Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja
 Koperasi Primer

2. Koperasi primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang
perseorangan.
2
 Koperasi Sekunder
Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan
daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi
menjadi :
 koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi
primer
 gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
 induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan
koperasi
Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya
 Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang/jasa dan
memiliki rumah tangga usaha.
 Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau
pemakai barang/jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.
Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya.
Dengan demikian pengelompokkan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat
dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.
PRINSIP KOPERASI INDONESIA
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing
anggota
4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerjasama antar koperasi

3. 3
STATUS KOPERASI
:
1. Koperasi adalah badan hukum :
- Didirikan dengan akta pendirian.
- Disahkan oleh Pemerintah.
- Diumumkan dalam Berita Negara
2. Dibentuk berdasarkan Undang- Undang
Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnya
terdiri dari 3 unsur yaitu :
1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi
Rapat Anggota :
o Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.
o Merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi.
o Dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu, satu anggota
satu suara.
o Harus diselenggarakan minimal satu tahun sekali.
o Ditentukan jumlah quorum, fungsi dan wewenang rapat anggota.
o Perlu diatur ketentuan yang membedakan antara rapat anggota dan rapat anggota luar biasa.
o Rapat Anggota merupakan perwujudan dari karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai
pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi.
Pengurus Koperasi :
Pengurus adalah pelaksana dari amanah para anggota yang
diputuskan dalam Rapat Anggota.
Pengaturan pengurus meliputi a’l : persyaratan, tugas, kewajiban
dan wewenang serta masa jabatan pengurus.
Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam RA.
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus lain dan
pengawas.
Jumlah Pengurus gasal.
Mempunyai wewenang a’l :

4. * mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
* menerima atau menolak anggota sesuai AD.
* mengangkat dan memberhentikan pengelola usaha.
Bertanggungjawab atas kegiatan pengelolaan kelembagaan dan
usaha koperasi kepada anggota melalui RA.
Kualitas pengurus sangat mempengaruhi keberhasilan koperasi
dalam mencapai tujuannya.
Pengawas Koperasi :
Secara ideal selayaknya anggota koperasi sebagai pemilik dapat
melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi, namun
dalam pelaksanaannya secara spesifik fungsi pengawasan
dalam koperasi dilakukan oleh Pengawas.
Dalam AD diatur a’l : Persyaratan, masa jabatan, tugas,
kewajiban dan wewenang Pengawas.
Diangkat darianggota.
Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pengawas lain
dan pengurus.
Paling sedikit telah menjadi anggota koperasi selama 1 (satu)
tahun.
Bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebijakan dan pengelolaan koperasi.
Berwenang meneliti catatan yang berkaitan dengan organisasi,
keuangan dan usaha koperasi.
2. Unsur Dewan Penasehat atau Penasehat
3. Unsur pelaksana yaitu manajer dan karyawan
4

5. Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi sekurang-kurangnya
meliputi :
5
1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Landasan dan asas
4. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
5. Ketentuan mengenai keanggotaan
6. Ketentuan mengenai rapat anggota
7. Ketentuan mengenai pengurus
8 Ketentuan mengenai pengawas
9 Ketentuan mengenai pengelola
10 Ketentuan mengenai permodalan
11 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi
12 Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha
13 Ketentuan mengenai sanksi
14 Ketentuan mengenai pembubaran
15 Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasa
16 Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus
Keunggulan koperasi
Kemungkinan koperasi untuk memperoleh keunggulan komparatif dari perusahaan
lain cukup besar mengingat koperasi mempunyai potensi kelebihan antara lain pada skala
ekonomi, aktivitas yang nyata, faktor-faktor precuniary, dan lain-lain.
Kewirausahaan koperasi
Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara
koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan
berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan
nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, maka dapat
dikemukakan bahwa kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha
secara koperatif Tugas utama wirakop adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha
mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama.

6. SYARAT UNTUK PENDIRIAN KOPERASI
1. Dua rangkap Salinan Akta Pendirian koperasi dari notaris (NPAK).
2. Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
3. Daftar hadir rapat pendirian koperasi
4. Foto Copy KTP Pendiri (urutannya disesuaikan dengan daftar hadir agar mempermudah
6
pd saat verifikasi).
5. Kuasa pendiri (Pengurus terpilih) untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
6. Surat Bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang;kurangnya sebesar simpanan
pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri.
7. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran
Belanja dan Pendapatan Koperasi.
8. Daftar susunan pengurus dan pengawas.
9. Daftar Sarana Kerja Koperasi
10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus.
11. Struktur Organisasi Koperasi.
12. Surat Pernyataan Status kantor koperasi dan bukti pendukungnya
13. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
B. Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila
memiliki usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, berupa Deposito pada Bank
Pemerintah atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM;
2. Rencana Kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan USP dikelola secara khusus dan
terpisah dari pembukuan koperasinya;
4. Nama dan Riwayat Hidup Pengurus dan Pengawas
5. Surat Perjanjian kerja antara Pengurus koperasi dengan pengelola USP koperasi
6. Nama dan riwayat hidup calon pengelola yang dilengkapi dengan :
a. Bukti telah mengikuti pelatihan/magang usaha simpan pinjam koperasi.
b .Surat keterangan berkelakuan baik
c. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda dengan
pengurus dan pengawas

7. d. Surat Pernyataan pengelola tentang kesediaannya untuk bekerja secara purna waktu.
7. Permohonan ijin menyelenggarakan usaha simpan pinjam
8. Surat Pernyataan bersedia untuk diperiksa dan dinilai kesehatan USP koperasinya oleh
7
pejabat yang berwenang
9. Struktur Organisasi Usaha Unit Simpan Pinjam (USP)
C.Tambahan Persyaratan Pendirian Koperasi apabila memiliki
usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)
1. Surat bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian, atas nama Menteri Negara
Koperasi dan UKM cq. Ketua Koperasi
2. Rencana kerja sekurang-kurangnya satu tahun
3. Kelengkapan administrasi organisasi & pembukuan
4. Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai
karakteristik lembaga keuangan syariah
5. Nama dan riwayat hidup pengurus dan pengawas
6. Nama Ahli syariah/Dewan Syariah yang telah mendapat rekomendasi/sertifikat
dari Dewan Syariah Nasional MUI.
7. Nama dan Riwayat Hidup Calon Pengelola yang dilengkapi dengan :
a.Bukti telah mengikuti pelatihan/magang di lembaga keuangan syariah.
b.Surat keterangan berkelakuan baik
c.Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda
dengan pengurus dan pengawas
8. Surat perjanjian kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola
Manajer/Direksi
9. Struktur Organisasi Usaha Unit Jasa Keuangan Syariah (USP)
POKOK-POKOK PROSES
PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
1. Dasar Hukum antara lain :
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

8. - Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang
mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
3. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan penyuluhan tentang
perkoperasian agar kelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tersebut
memahami mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya benar-benar
memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai
anggota koperasi (Pasal 3 dan Pasal 4)
4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi
dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri,
sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi
melalui wakil-wakilnya (Pasal 5 Ayat 1).
5. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat Dinas/Instansi/Badan Yang
Membidangi Koperasi setempat sesuai domisili anggota (Pasal 5 Ayat 3), dimana
kehadiran pejabat tersebut bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan dengan
pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan rapat pembentukan, sebagai
narasumber apabila ada pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk meneliti isi
konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris
Pembuat Akta Koperasi setempat. Selain itu apabila memungkinkan rapat pembentukan
tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang
ditetapkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu
membuat/menyusun akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
8