Dokumen tersebut membahas tentang koperasi, prinsip-prinsip koperasi, bentuk dan kedudukan koperasi, persiapan mendirikan koperasi termasuk rapat pendirian dan penyusunan anggaran dasar, serta pengesahan badan hukum koperasi.

1. KOPERASI
 RAHMAT ARIEF NPM. 19100915302167
 PRIMA HARFANDY NPM. 19100915302165
 MUHAMMAD AL HAFIZ NPM. 19100915302156
 ANGGI ALFIONAL NPM. 19100915302121
 ENDANG MAIRANI NPM. 19100915302132
 ALDI NPM. 19100915302116

2. Mengapa Harus Koperasi?
 Ekonomi dikuasai oleh pemilik modal besar
(kapitalis).
 Masyarakat ekonomi lemah tidak mempunyai
kemampuan untuk menguasai pasar.
 Terjadinya kesenjangan antara si miskin dan si
kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin
miskin.
 Terjadi penindasan secara ekonomi oleh
pemodal terhadap pekerja/masyarakat

3. Mengapa Harus Koperasi?
Karena itu, masyarakat harus :
 Bersatu

4. KOPERASI
adalah Badan Usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum Koperasi
dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan
prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.

5. PRINSIP KOPERASI
 Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka;
 Pengelolaan Dilakukan secara Demokratis;
 Pembagian Keuntungan Usaha Dilakukan Secara
Adil Sebanding dengan Besarnya Jasa Usaha
Masing-masing Anggota;
 Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap
Modal;
 Kemandirian.

6. Bentuk dan Kedudukan
 Koperasi terdiri dari dua bentuk, yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
 Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan orang seorang, yang dibentuk
oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.
 Koperasi Sekunder adalah koperasi yang beranggotakan Badan-Badan Hukum
Koperasi, yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi yang telah
berbadan hukum.
 Pembentukan Koperasi (Primer dan Sekunder) dilakukan dengan Akta pendirian yang
memuat Anggaran Dasar.
 Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.
 Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh
pemerintah.
 Di Indonesia hanya ada 2 (dua) badan usaha yang diakui kedudukannya sebagai badan
hukum, yaitu Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu
kedudukan/status hukum Koperasi sama dengan Perseroan Terbatas.

7. Persiapan Mendirikan Koperasi
 Calon Anggota mengerti :
 maksud dan tujuan berkoperasi
 kegiatan usaha yang akan dilaksanakan
 pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi,
manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek
pengembangan koperasi.

8. Rapat Pembentukan Koperasi
 Dihadiri oleh minimal 20 orang calon anggota sebagai pendiri koperasi.
 Membahas :
 Tujuan mendirikan koperasi
 Kegiatan usaha yang hendak dijalankan
 Menentukan Jenis Koperasi
 Persyaratan menjadi anggota
 Menetapkan modal yang akan disetor kepada koperasi (simpanan pokok dan
simpanan wajib
 Memilih nama-nama pendiri koperasi
 Memilih nama-nama pengurus dan pengawas koperasi
 Menyusun Anggaran Dasar
 Rapat Pendirian ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan dan
Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.

9. Anggaran Dasar tidak mungkin
disusun bersama-sama
 Membentuk tim perumus penyusun Anggaran Dasar dengan tugas menyusun draf anggaran dasar yang bersifat
umum dan hasilnya dilaporkan kepada pendirian koperasi untuk dimintakan pengesahan kepada kepada seluruh
anggota
 Hal-hal khusus yang perlu dibahas oleh seluruh peserta (tidak diserahkan kepada tim perumus) diantaranya :
 Nama dan tempat kedudukan koperasi
 Persyaratan menjadi anggota
 Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib
 Nama-nama pendiri, pengurus dan pengawas
 Kegiatan usaha
 Ketentuan mengenai penggunaan keuntungan usaha
 Ketentuan mengenai sanksi
 Isi Anggaran Dasar minimal memuat tentang :
 Daftar nama pendiri
 Nama dan tempat kedudukan koperasi
 Ketentuan mengenai keanggotaan
 Maksud dan tujuan serta bidang usaha
 Ketentuan mengenai rapat anggota
 Ketentuan mengenai pengelolaan
 Ketentuan mengenai permodalan
 Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi
 Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
 Ketentuan mengenai sangsi.

10. Anggaran Dasar, memuat:
 Daftar Nama Pendiri;
 Nama dan Tempat Kedudukan;
 Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha;
 Ketentuan Mengenai Keanggotaan;
 Ketentuan Mengenai Rapat Anggota;
 Ketentuan Mengenai Pengelolaan;
 Ketentuan Mengenai Permodalan;
 Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdirinya;
 Ketentuan Mengenai Pembagian Keuntungan Usaha;
 Ketentuan Mengenai Sanksi.

11. Pengesahan Badan Hukum
 Permohonan disampaikan kepada : Kepala Dinas
Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
Kabupaten/Kota
 Menyerahkan:
 1.Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya
bermaterai cukup
 2.Berita acara pembentukan koperasi
 3.Surat bukti penyetoran modal
 4.Neraca awal kegiatan usaha
 5.Rencana kerja awal kegiatan usaha
 6.Daftar hadir rapat pembentukan
 7.Foto copy KTP masing-masing anggota pendiri