Dokumen tersebut merupakan laporan penelitian tentang identifikasi sistem kelembagaan dan pembiayaan pembangunan perumahan di Sri Lanka. Laporan ini menjelaskan skema lembaga terkait pembangunan perumahan di Sri Lanka seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi eksternal, swasta, dan masyarakat serta sistem pembiayaan perumahan yang didukung oleh lembaga-lembaga tersebut.

1. [Type the document title]
IDENTIFIKASI SISTEM KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI SRI LANKA
2014
Tugas Mata Kulian Pembiayaan Pembangunan Perumahan
Dosen Pengampu:
Ir. Winny Astuti, M.Sc., Ph.D.
Rufia Andisetyana P., S.T., M.T.
Disusun oleh :
- Dwiki Kuncara Jati (I0612013)
- Erlana Citra P. Kharisma (I0612016)
- Hasbi Asidiqi (I0612023)
- Ifni Farida (I0612024)
- Isandi Nurul Hasanah (I0612025)
- M. Fadel Djauhana P (I0612027)
- Nurul Handayani (I0612035)
PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Selain membutuhkan sandang dan pangan, manusia juga membutuhkan
perumahan sebagai kebutuhan dasar. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya perlu
disediakan perumahan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut demi keberlanjutan
hidup manusia (Reksohadiprodjo & Karseno, 1994:65). Perumahan merupakan
kumpulan rumah yang berada di dalam kawasan tertentu beserta sarana dan prasarana
lingkungan sebagai penunjang kehidupan manusia. Perumahan mempunyai peran
yang strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan
peningkatan kualitas generasi mendatang, serta merupakan pengejawantahan jati diri.
Sehingga perlu upaya peningkatan pembangunan perumahan untuk menyediakan
perumahan dengan jumlah yang makin meningkat, dengan harga terjangkau oleh
masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan persyaratan
minimum bagi perumahan yang layak, sehat, aman dan serasi (Hamzah, 2000:1).
Perumahan menjadi sektor utama pada perekonomian nasional dan berperan
penting dalam pembangunan kota (Zhang, 2000:339). Perumahan merupakan salah
satu aktivitas utama kota yang ditandai besarnya guna lahan kota untuk kawasan
perumahan. Secara agregat dalam skala nasional, besaran kapital dalam pemenuhan
kebutuhan perumahan ini akan menjadi penting dalam proses pembangunan
perekonomian negara karena dapat memicu potensi pertumbuhan belanja per kapita.
Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan sektor perumahan menjadi sesuatu
yang penting termasuk yang menyangkut sistem pembiayaannya. Sehingga diperlukan
beberapa lembaga terkait yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan perumahan salah
satunya melalui sistem pembiayaan yang efektif dalam penyediaan pembiayaan
perumahan.
Lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal
yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam
kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu
(Mubyarto, 1989). Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang didirikan untuk
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan

3. tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan
mempunyai peranan yang penting dalam memudahkan sirkulasi kegiatan pembiayaan
perumahan.
Sri lanka yang merupakan wilayah studi mata kuliah Pembiayaan Pembangunan
Perumahan merupakan negara yang didominasi oleh suku Sinhala yang mayoritas
beragama Budha. Ibu kota dari negara ini adalah Colombo. Wilayahnya berupa pulau
besar dengan beberapa pulau kecil di sekitarnya yang sebagian besar berupa daerah
perbukitan. Sri Lanka merdeka pada tanggal 4 Februari 1948 dan merupakan anggota
negara-negara persemakmuran. Negara ini telah menghadapi perang saudara selama
dua dekade terakhir antara Sinhala (masyarakat mayoritas) dan Tamil (masyarakat
minoritas). Akibatnya, perang saudara ini mempengaruhi kinerja ekonomi negara.
Pada tahun 1977 ditandai dengan titik balik penting dalam arah ekonomi Negara
Sri Lanka dengan mengadopsi strategi ekonomi liberalisasi. Saat itu, sistem
perumahan di Sri lanka mayoritas berukuran sempit dan kualitasnya tidak sesuai
untuk dihuni. Sehingga pemerintah melakukan pergerakan dari berbagai lapisan untuk
meningkatkan sistem perumahan yang layak huni. Sistem pembiayaan perumahan di
Sri lanka dibantu oleh lembaga perbankan dan non-perbankan. Menurut data dari
Central Bank of Sri lanka tahun 2006, sektor perbankan mendominasi sistem
keuangan di berbagai sektor salah satunya system pembiayaan perumahan di Sri
lanka. Bank-bank komersial salah satu dari sektor perbankan merupakan elemen
terbesar dalam kontribusi sistem keuangan di Sri lanka. Bank-bank lainnya seperti
State Banks, Domestic Private Banks, Houses Development Finance Corporation
(HDFC) , National Development Bank (NDB) dan lainnya juga merupakan
kontributor yang cukup besar untuk pasar pembiayaan perumahan. Sistem
pembiayaan perumahan ini juga didukung oleh lembaga-lembaga lainnya diantaranya
oleh pihak swasta maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta dikontrol oleh
pemerintah.
B. Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Mengetahui pengelolaan kelembagaan dan sistem pembiayaan perumahan di
Negara Sri lanka
2. Sasaran

4. a. Mengetahui gambaran umum mengenai profil Negara Sri lanka
b. Mengidentifikasi skema lembaga terkait pembangunan perumahan di Sri lanka
c. Mengidentifikasi sistem pembiayaan perumahan di Sri lanka
d. Mengetahui kinerja Million Houses Programme (MHP) di Sri lanka

5. PEMBAHASAN
A. Profil Sri lanka
Sri Lanka adalah sebuah negara pulau di pesisir tenggara India. Nama resmi dari
Negara ini adalah Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Akan tetapi sampai tahun
1972, negara ini dikenal dengan nama Ceylon, sebutan yang diberikan pada masa
kolonialisme Inggris. Pulau ini juga dikenal dengan nama Lanka, Lankadeepa,
Simoundou, Taprobane, Serendib dan Selan. Ibu kota dari Negara ini sendiri adalah
Colombo. Sri Lanka merdeka pada 4 Februari 1948 dan merupakan anggota negara-
negara persemakmuran.
Mengingat lokasinya yang strategis, negara ini selalu menarik pengaruh asing.
Sejak tahun 1500-an, negara ini telah berada di bawah dominasi Portugis, diikuti oleh
Belanda dan Inggris. Namun, sejak kemerdekaan pada tahun 1948, negara ini telah
gagal untuk menyadari potensi yang dimilikinya. Karena kebijakan dari pemerintah
yang orientasinya terlalu sempit, negara ini telah menghadapi perang saudara selama
dua dekade terakhir antara Sinhala yang merupakan masyarakat mayoritas dan Tamil
yang merupakan masyarakat minoritas. Saat ini ada gencatan senjata dan ada
kebutuhan mendesak untuk memecahkan perdamaian. Inkonsistensi kebijakan telah
mempengaruhi kinerja ekonomi negara.
SriLanka adalah negara berkembang kecil. Sektor perbankan mendominasi sistem
keuangan. Bank-bank komersial merupakan segmen terbesar dari sector perbankan.
Lembaga tabungan Kontrak menghitung kontribusi terbesar kedua. Ada sejumlah
koperasi besar dan lembaga keuangan mikro, yang dapat dikembangkan menjadi
saluran efektif untuk mencapai segmen berpenghasilan rendah. Pembiayaan
perumahan telah tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian
besar bank umum memiliki pembiayaan perumahan di berbagai produk mereka.

6. B. Lembaga Terkait Pembangunan Perumahan di Srilanka
Berikut adalah skema kelembagaanpembiayaan pembangunan perumahan di
Negara Sri lanka.
Seperti negara-negara lainnya pembangunan perumahan di Sri Lanka merupakan
bentuk kerjasama antarlembaga baik formal maupun non formal, seperti:
1. Pemerintah
Kementerian pelayanan konstruksi, jasa rekayasa, perumahan dan amenitas umum
adalah kementerian yang dipercaya oleh pemerintah Sri Lanka dalam mengelola
pembangunan perumahan di Sri Lanka. Kementerian ini mempunyai visi dan misi
mengembangkan permukiman berkelanjutan dan membangun kembali industri
konstruksi yang ramah lingkungan dan terencana, bekerjasama dengan perusahaan
dan tenaga kerja profesional Sri Lanka serta partispasi masyarakat Sri Lanka. Peran
kementerian ini adalah merumuskan kebijakan dan rencana untuk mewujudkan
perumahan sektoral dan industri konstruksi. Sedangkan kementerian ini memiliki
tujuan utama yaitu :
NHDA (The
National Housing
Development
Authority)
UDA (The Urban
Development
Authority)
NBRO (The
National Building
Research
Organization)
)
CHPB (The Centre
for Housing
Planning and
Building)
REEL (Real
Estate Exchange
Ltd)
PHD (The
Plantation Human
Developmnet
Trust)
Pemerintah
Ministry Housing and Common
Amenities
(Kementerianpelayanan konstruksi,
jasa rekayasa, perumahan dan
amenitas umum)
Lembaga
Keuangan
Organisasi
Eksternal
MasyarakatSwasta
Bank Non
Bank
Koperasi AsuransiLembaga
Keuangan
Mikro
UV Habitat (Upper
Valley Habitat for
Humanity)

7.  Memimpin lembaga pelaksana dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
industri konstruksi, jasa rekayasa, perumahan & amenitas untuk umum yang
tepat waktu dan berkualitas kepada pelanggan internal dan eksternal
 Untuk mengembangkan kompetensi dan sikap staf untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas kepada semua pelanggan tanpa memandang ras
atau status mereka.
Salah satu program kementerian pelayanan konstruksi, jasa rekayasa, perumahan
dan amenitas umum adalah Program Perumahan Janasevana (100.000 Program
Perumahan). Program skala nasional ini adalah program pembangunan perumahan
untuk berbagai golongan masyarakat dengan tipe rumah berbeda-beda berdasarkan
kebutuhan penggunanya.
Pemerintah Sri Lanka juga mendirikan organisasi atau lembaga yang lebih khusus
dalam menyediakan perumahan salah satunya adalah National Housing
Development Authority (NHDA) yang berada di bawah Kementerian pelayanan
konstruksi, jasa rekayasa, perumahan, dan amenitas umum. NHDA dibentuk untuk
mengatasi hal konstruksi perumahan, gedung, dan bangunan penunjang kehidupan
lainnya serta mengatasi masalah permukiman kumuh.
Lembaga lain yaitu Urban Development Authority (UDA) memiliki orientasi yang
sama dengan NHDA namun lebih eksklusif pada wilayah urban.
Beberapa organisasi yang aktif dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah antara lain, The National Building Research Organization
(NBRO) yang mengambil alih dalam pemilihan alternatif material konstruksi dan
fokus dalam pembangunan perumahan di daerah rawan banjir dan tanah longsor. The
Centre for Housing Planning and Building menyediakan layanan konsultasi
perencanaan, desain, dan bangunan perumahan serta mensosialisasikan pembiayaan
perumahan yang murah. Real Estate Exchange Ltd menangani perumahan kumuh di
wilayah urban. The Plantation Human Developmnet Trust menangani perumahan
mewah yang melayani sekitar 6% dari populasi penduduk.
2. Lembaga Keuangan

8. Lembaga keuangan terkait pembiayaan pembangunan perumahan di Sri Lanka terdiri
dari lembaga keuangan Bank dan non Bank. Lembaga keuangan Bank di Sri Lanka
dapat dispesifikasikan lagi berdasarkan program pelayanan Bank. Terdapat Bank yang
hanya memberikan kredit untuk kontraktor atau pengembang dengan program kredit
konstruksi, Bank dengan program kredit perumahan untuk rakyat kelas menengah ke
bawah, serta Bank dengan program kredit khusus real estate bahkan Bank dengan
sistem kredit syariah.
Lembaga keuangan non Bank seperti koperasi, perusahaan asuransi, serta lembaga
keuangan mikro juga turut berkontribusi dalam penyediaan perumahan di seluruh
wilayah Sri Lanka. Lembaga tersebut biasanya menerapkan sistem setoran tiap bulan
bagi nasabahnya untuk kemudian dana tersebut diolah dan dapat dicairkan setelah
jangka waktu tertentu.
3. Organisasi Eksternal
Organisasi Eksternal yang berperan dalam pembangunan perumahan di Sri Lanka
adalah organisasi internasional Upper Valley Habitat for Humanity atau disingkat UV
Habitat. Lembaga kemanusiaan yang bergerak dalam mengatasi masalah perumahan
ini ikut serta dalam pembangunan perumahan Sri Lanka sejak tahun 1994. Berdasar
pada rendahnya rata-rata penghasilan penduduk Sri Lanka, UV Habitat memberikan
bantuan dalam bentuk pinjaman bebas bunga untuk biaya pembangunan rumah secara
bertahap. Selain itu UV Habitat juga menyediakan desain rumah murah dan teknis
konstruksi untuk menjamin kualitas rumah yang akan dibangun.
4. Swasta
Lembaga swasta yang berperan dalam pembangunan perumahan di Sri Lanka adalah
perusahaan pengembang. Perusahaan pengembang di Sri Lanka pada umumnya lebih
membidik pasar menengah ke atas dalam penyediaan perumahan.
5. Organisasi Masyarakat
Praja Sayahaka adalah organisasi masyarakat yang ikut andil dalam pembangunan
perumahan di Sri Lanka. Praja Sahayaka sendiri dalam bahasa Indonesia disebut
sebagai asisten masyarakat. Anggota organisasi ini adalah para tokoh yang secara
khusus telah dipilih selama sepuluh hari per bulan untuk membantu permukiman

9. berpenghasilan rendah. Tugas dari Praja Sayahaka adalah memberikan sosialisasi
rumah yang baik dan memberikan arahan untuk masyarakat Sri Lanka lebih mandiri.
C. Sistem Pembiayaan Pembangunan Perumahan di Srilanka
Seperti di negara berkembang lainnya, Srilanka masih berkutat dengan penyediaan
rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga campur tangan instansi
pemerintah masih sangat berpengaruh dalam penyediaan perumahan. Sistem
pembiayaan pembangunan perumahan yang berlaku di Srilanka adalah :
1. Sistem pembiayaan informal
Sistem pembiayaan informal merupakan sistem pembiayaan swadaya di mana
perumahan dibangun atas upaya dan prakarsa masyarakat, baik sendiri maupun secara
berkelompok. Dalam pembangunan perumahan di Srilanka, sistem pembiayaan
swadaya sudah diterapkan oleh masyarakat namun pembangunan yang dihasilkan
belum sesuai standar karena keadaan ekonomi masyarakat Sri Lanka yang berada di
level menengah ke bawah sehingga muncul perumahan liar dan kumuh.
Pemerintah Sri Lanka dan organisasi eksternal yaitu UN Habitat turut andil dalam
mendorong masyarakat agar mampu membangun perumahan secara swadaya dengan
program-program salah satunya yaitu Hundred Thousand Houses Programme (1978-
1983) yang pada masanya berhasil membangun 50.000 unit rumah di pedesaan
dengan sistem swadaya walaupun masih melalui bantuan pemerintah dalam
pelaksanaanya. Selain mendorong masyarakat agar mampu membangun perumahan
secara swadaya, pemerintah Sri Lanka melalui program-programnya juga berusaha
untuk mengurangi permukiman liar dan kumuh agar masyarakatnya dapat memiliki
hunian yang layak.
2. Sistem pembiayaan formal
Sistem pembiayaan formal adalah sistem pembiayaan perumahan yang dalam
mekanismenya menggunakan lembaga keuangan sebagai perantara dalam hal
pembiayaan maupun pihak swasta yang bertindak sebagai pengembang atau penyedia
perumahan.
Lembaga keuangan di Srilanka yang bertindak sebagai perantara pembiayaan
memiliki spesifikasi layanan yang beragam. Terdapat lembaga keuangan yang hanya

10. melayani kredit konstruksi untuk pengembang, kredit perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah dan menengah ke atas serta lembaga keuangan yang
menggunakan prinsip syariah.
Beberapa tahun belakangan, pembangunan perumahan di Sri Lanka merambah ke
pasar condominium yang merupakan prakarsa dari Real Estate Exchange Private
Limited (REEL), sebuah perusahaan pengembang yang didirikan untuk mengarahkan
pembangunan kota yang berkelanjutan.
3. Sistem pembiayaan hybrid
Sistem pembiayaan hybrid merupakan sistem pembiayaan yang mengarahkan sistem
pembiayaan informal ke arah formal. Sebagai contoh dalam pembangunan perumahan
untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Sri Lanka, terdapat suatu komunitas yang
berlaku sebagai perusahaan kontraktor swadaya yang didirikan untuk membantu
pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun perusahaan
swadaya ini kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun lembaga terkait
pembangunan perumahan lainnya sehingga dalam operasionalnya mengalami
kesulitan dalam pendanaan karena pengelolanya merupakan masyarakat
berpenghasilan rendah itu sendiri.
D. Progam Pembiayaan Pembangunan Perumahan di Sri lanka
Program Satu juta Rumah atau yang disebut MHP ( Million Houses Programme)
adalah hasil dari pertimbangan penting dari program sebelumnya yaitu program
seratus ribu rumah atau HTHP (Hundred Thousand Houses Programme) yang
dilakukan pada tahun 1972 hingga 1982. Pada kenyataannya perubahan orientasi
program tersebut mulai berlangsung pada tahun 1978. Kebijakan yang diterapkan
antara tahun 1971 hingga 1977 didasarkan pada prinsip-prinsip operasi penyesuaian
dan konstruksi yang dilakukan oleh negara, pemberian pinjaman kepada masyarakat
yang ingin membangun rumah skala kecil dilakukan oleh swasta, tetapi kebijakan
tersebut kurang ramah dan sulit untuk memberikan kesempatan kepada developer atau
pengembang untuk dapat mengembangkan proyek perumahan.
Program seratus ribu rumah yang ditetapkan oleh Negara Sri Lanka memuat
prinsip berupa terdapatnya proses yang terpisah untuk mengembangkan sector

11. perumahan rakyat tersebut yaitu melalui tawaran perumahan baru untuk rumah tangga
yang berpendapatan rendah. Dana untuk perumahan pedesaan sebesar 40% yang
didapat melalui bantuan untuk swadaya pembangunan, dan 15% melalui konstruksi
langsung di kota-kota, kemudian pinjaman untuk pembangunan perumahan dilakukan
untuk membuat perumahan sejumlah 30.000 unit perumahan. MHP awalnya
direncanakan untuk periode1984-1993 tetapi kemudian dikurangi menjadi 1984-1989.
Pendekatan ini berbeda dari HTPH, pada HTPH masyarakat tidak langsung
membangun rumah mereka, tetapi negaralah yang diusulkan untuk membantu
keluarga dalam membangun rumah mereka. Dalam MHP, fokusnya adalah pada: (a)
pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang sangat kecil, pinjaman rata-rata
$178 per keluarga; (b) partisipasi besar oleh rumah tangga, dalam bentuk pekerjaan
atau uang; (c) kebijakan pertanahan untuk memfasilitasi akses lahan di daerah
perkotaan, penerima manfaat menempati kepemilikan mengakuisisi lahan umum, jika
tanah tersebut milik pribadi, Negara melakukan pembelian dan hanya sebagian dari
harga yang dihitung dalam kredit yang diberikan kepada rumah tangga; (d) biaya
administrasi tidak dipertimbangkan dalam biaya pinjaman. The National Housing
Development Authority (NHDA) bertanggung jawab untuk mengelola program dan
pemberian pinjaman.

12. PENUTUP
A. Kesimpulan
Sistem pembiayaan pembangunan perumahan di Sri lanka didominasi oleh bank-
bank komersial. Bank-bank komersial berlisensi adalah penyedia terbesar dari
pembiayaan perumahan di Sri lanka. Hampir semua bank komersial domestik saat ini
menyediakan pembiayaan perumahan. Semua agresif mengiklankan dan
mempromosikan pembiayaan perumahan khusus merek produk perumahan yang
tersedia di pasar. Di antara bank-bank asing dan bank baru, HSBC telah menjadi
pemain yang sangat agresif di pasar, dengan tingkat variabel spesialisasi. Bank asing
lainnya tidak terlalu aktif, kecuali untuk satu yang telah berpartisipasi dalam
kesepakatan sekuritas.
Program Satu juta Rumah atau yang disebut MHP ( Million Houses Programme)
adalah salah satu program yang ada di Sri lanka. Hasil dari pertimbangan penting dari
program sebelumnya yaitu program seratus ribu rumah atau HTHP (Hundred
Thousand Houses Programme). Program seratus ribu rumah yang ditetapkan oleh
Negara Sri Lanka memuat prinsip berupa tawaran perumahan baru untuk rumah
tangga yang berpendapatan rendah. Dana untuk perumahan pedesaan sebesar 40%
yang didapat melalui bantuan untuk swadaya pembangunan, dan 15% melalui
konstruksi langsung di kota-kota, kemudian pinjaman untuk pembangunan perumahan
dilakukan untuk membuat perumahan sejumlah 30.000 unit perumahan.
B. Kritik
Sistem pembiayaan perumahan kurang berkembang di Sri lanka daripada di
kebanyakan negara berkembang lainnya. Aktivitas perumahan sebagian besar didanai
melalui system informal. Pengusaha juga memberikan kontribusi yang cukuo
signifikan dalam pembisysan perumshan tersebut. Diperkirakan 80.000 unit rumah
yang diproduksi pada tahun 1980, tetapi hanya 1.800 dari mereka dibiayai oleh sektor
formal.
Program Satu Juta Rumah atau yang disebut MHP ( Million Houses Programme)
adalah salah satu program yang ada di Sri lanka yang merupakan program lanjutan
dari Seratus Ribu Rumah atau HTHP (Hundred Thousand Houses Programme).
Tetapi dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip operasi penyesuaian dan konstruksi
yang dilakukan oleh Negara masih rendah. Pencanangan kebijakan pemberian

13. pinjaman kepada masyarakat yang ingin membangun rumah skala kecil dilakukan
oleh swasta masih menemukan kendala kurang ramah dan sulit untuk memberikan
kesempatan kepada developer atau pengembang untuk dapat mengembangkan proyek
perumahan.
C. Saran
- Melihat kondisi yang ada, perlu upaya dukungan dari berbagai pihak yang terlibat
dalam menaungi pembiayaan perumahan. Lembaga pengawasan pun dirasa perlu
melakukan kewenangannya dalam melindungi kegiatan program pembiayaan
perumahan guna melindungi kebutuhan masyarakat.
- Sektor pembiayaan perumahan perlu memiliki kerangka peraturan yang tidak bisa
diganggu gugat sehingga bisa mengendalikan oknum tertentu yang melakukan
penyelewengan.
- Banyak upaya diperlukan dalam perbaikan lebih lanjut dalam bidang tata kelola,
manajemen, dan efisiensi perbaikan, pelatihan, dan modernisasi dan
komputerisasi. Perbaikan ini harus dilakukan dalam aturan dan risiko, langkah-
langkah manajemen serta pembenahan pemberi pinjaman milik negara
merupakan tantangan yang signifikan.

14. DAFTAR PUSTAKA
Kusumaningsih, Erma., Wido Prananing Tyas. 2008. Efectivity funding System KPR in
Affordable RS/RSS in Semarang City, [pdf],
(eprints.undip.ac.id/1200/1/artikel_4__WPT_.pdf, diakses tanggal 4 Oktober 2014)
Mubyarto. 1989. Pengertian kelembagaan ekonomi: Definisi kelembagaan, [online],
(mardianpratama10.blogspot.com, diakses tanggal 4 Oktober 2014)
Ahmed, Sadiq. 2007. Housing Finance in Sri Lanka: Opportunities and Challenges. South
Asia Region: World Bank.
Goldie Scot, Hamish. 2002. Sustainable Community-Managed and Labour Based Upgrading
of Urban Low-Income Settlements. Italy: ILO Turin Centre.
Joshi, Sharadbala. 2009. Aided self-help: The Million Houses Programme e Revisiting the
issues. United Kingdom: Elsevier Ltd.
Nawagamuwa, Arawinda., Nils Viking. 2003. Slums, Squatter Areas and Informal
Settlements, [pdf], (http://www.slageconr.net/slsnet/9thicsls/fullpapers/fullp163.pdf,
diakses tanggal 5 Oktober 2014)