lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal lka

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA -Tenaga Ahli Profesional
lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang
Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal lka
Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Persatuan lnsinyur Indonesia
Lemhannas-Jakarta, 7 September 2023

Dr. H. Dadang Solihin, SE, MA
• Dadang Solihin saat ini memperkuat Lemhannas RI sebagai Taprof. Dia adalah seorang
Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung dan MA in
Economics dari University of Colorado at Denver, USA. Sebagai PNS, Dadang Solihin
sudah berkarir lebih dari 33 tahun. Dimulai dari Bappenas sejak awal 1988, dimana ia
pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih.
• Ia juga pernah menjadi Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta Masa Bakti
2015-2018. Jabatan terakhirnya adalah Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya
dan Pariwisata sampai memasuki usia pensiun sebagai PNS TMT 1 Desember 2021.
• Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini adalah lulusan terbaik Diklat
Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara
(LAN) RI Jakarta dan lulusan terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX
tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan
Pujian serta dianugerahi Penghargaan Wibawa Seroja Nugraha. Ia juga adalah lulusan
terbaik Latihan Fungsional Perencana Utama Bappenas-LPEM FEBUI 2019.
dadang-solihin.blogspot.com 2

Ciri Negara-negara yang Memiliki Level ATHG Tinggi
Suasana Reformasi Akhir 1990an-Awal 2000an
Scenario Planning Indonesia 2010
Sesanti Bhinneka Tunggal lka
lmplementasi Nilai-Nilai Kebangsaan
Toleransi , Keadilan, dan Gotong Royong dalam Kehidupan Bermasyarakat
1
2
3
4
5
6
Subject of Discussion

Ciri Negara-negara yang Memiliki Level ATHG Tinggi
Sumber:
Dadang Solihin, 2006, Dukungan Sekwan bagi Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/dukungan-sekwan-bagi-penerapan-prinsipprinsip-good-governance
1

Suasana Reformasi
Akhir 1990an-Awal 2000an
2

Pertumbuhan
Ekonomi Nasional
Minus 15
Sumber:
Dadang Solihin, 1999, The Role of Bappenas on Overcoming Indonesian National Crisis,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/the-role-of-bappenas-on-overcoming-indonesian-national-crisis

Amandemen UUD 1945
No Pelaksanaan Hasil Amandemen
1. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober
1999.
9 Pasal dan 16 Ayat
2. Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus
2000 dan ditetapkan pada 18 Agustus 2000.
23 Pasal dalam 7 Bab
3. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November
2001 dan ditetapkan tanggal 9 November 2001.
23 Pasal dalam 7 Bab
4. Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-11 Agustus
2002.
• Bab IV tentang "Dewan Pertimbangan Agung"
dihapuskan
• Pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke
dalam Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara"
Big Bang:
1. UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Paradigma
Pembangunan Loncat-
loncat
Sumber:
Dadang Solihin, 2003, Perubahan Paradigma Kepemerintahan, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/perubahan-
paradigma-kepemerintahan

Visi 2005-2009:
Menata Kembali NKRI
Membangun Indonesia
yang Aman dan Damai
Sumber:
Dadang Solihin, 2023, Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemanfaatan-ekonomi-biru-sebagai-strategi-penguatan-ekonomi-nasional

Dokumen Perencanaan
Pembangunan, Cucunya
Lebih Tua dari Kakeknya
Sumber:
Dadang Solihin, 2005, Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/implementasi-uu-252004-tentang-sppn-dalam-kerangka-efektivitas-
perencanaan-daerah

Scenario Planning Indonesia 2010
Sumber:
1. Muhammad Ridlo Eisy, 2000, “Pandangan dari Jawa Barat: Skenario Indonesia 2010”, Pertemuan Puncak - Dialog Regional
Jawa Barat Menyusun Skenario Indonesia Masa Depan
2. Dadang Solihin, 2007, Scenario Planning, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/scenario-planning
3

Ekonomi
Skenario 1
Zamrud
Berserakan
Skenario 3
Kawah
Bergolak
Skenario 2
Riak Tangis
di Nusa
Damai
Skenario 4
Fajar
Menyingsing,
Kabut mulai
Tersibak
Terbuka
Tertutup
Low
Government
Intervention
High
Government
Intervention
Peran Masyarakat
Skenario Indonesia 2010 (Bandung, 2 Januari 2000)

Zamrud Berserakan
• Indonesia terpecah, pelanggaran hak asasi manusia
sering terjadi.
• Peranan masyarakat rendah, setelah terjadinya
kudeta yang mengubah keadaan masyarakat terbuka
menjadi masyarakat tertutup.
• Untuk bertahan hidup, pemerintah melakukan
intervensi ekonomi yang sangat tinggi.
• Kelaparan terjadi di mana-mana. Pada saat yang
sama Indonesia dikucilkan oleh masyarakat dunia.
STOP PERPECAHAN
SCENARIO PLANNING INDONESIA 2010

Riak Tangis di Nusa Damai
• Adanya ketidaksabaran masyarakat dan pemerintah Indonesia setelah menyaksikan bahwa pengambilan
keputusan dan kompromi dalam masyarakat terbuka terlalu banyak memakan waktu dan energi, yang disertai
dengan perdebatan sengit dan bising. Padahal masalah yang dihadapi Indonesia sangat berat dan
memerlukan penanganan yang cepat.
• Maka diambillah pilihan untuk membatasi keterbukaan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan bisa
lebih cepat dan kerja bisa lebih efisien.
• Di bidang ekonomi, pemerintah hanya sedikit melakukan intervensi, sehingga pertumbuhan berlangsung
cepat. Namun karena kebijakan negara memprioritaskan ekonomi, dan untuk itu hak-hak rakyat banyak
dikorbankan.
• Pada akhirnya, masyarakat dunia tidak bisa mentoleransi lagi terhadap Indonesia, dan kampanye
pemboikotan terhadap produk Indonesia dilancarkan di seluruh dunia.

Kawah Bergolak
• Keadaan Indonesia yang tak pernah reda sejak runtuhnya
Orde Baru.
• Masyarakat terbuka merangsang perdebatan tidak ada
hentinya di kalangan masyarakat.
• Waktu dan energi hanya digunakan untuk berdebat dan
mengatasi pergolakan politik. Padahal tekanan kemiskinan
akibat krisis ekonomi perlu mendapat penyelesaian segera.
• Untuk mengatasi masalah kemiskinan ini sesegera mungkin,
maka pemerintah melakukan intervensi yang tinggi demi
menyelamatkan masyarakat miskin, akibatnya pengurasan
sumber daya alam tak terkendali sama sekali.
• Indonesia bagaikan kawah yang bergolak. Setiap waktu bisa
meletus dan memporakporandakan Indonesia.

Fajar Menyingsing, Kabut Mulai Tersibak
• Masyarakat dan pemerintah konsisten dan sabar untuk membangun masyarakat terbuka, yang mendorong
makin kuatnya peranan masyarakat dan makin berkurangnya kekuasaan pemerintah.
• Ketidaksabaran memang terus menggoda dan korban benar-benar berjatuhan. Berkali-kali masyarakat dan
pemerintah tergoda untuk mengurangi keterbukaan masyarakat, tapi niat itu dikalahkan dengan ketakutan
makin terancamnya kemanusiaan dan Indonesia.
• Di bidang ekonomi, pemerintah mengurangi intervensinya, kecuali beras.
• Konflik-konflik horisontal yang terjadi di awal pemerintahan Gus Dur membuat orang makin takut terhadap
perpecahan. Jika Indonesia pecah, maka nusantara akan kembali seperti sebelum dijajah Belanda.
• Perang antar negara baru tidak dapat dielakkan. Ketakutan perang antar negara -pecahan Indonesia- inilah
yang menjadikan masyarakat tetap menjaga kesatuan Indonesia.

Sesanti Bhinneka Tunggal lka
Mengapa NKRI Masih Tegak Berdiri? Mengapa Sang Saka
Merah Putih Masih Gagah Berkibar?
Karena kita memiliki Sesanti Bhinneka Tunggal lka yang
diimplementasikan dalam Nilai-nilai Kebangsaan
4

• Mengingat bangsa Indonesia memiliki tingkat kemajemukan yang
sangat tinggi, maka segenap komponen bangsa perlu memahami
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
• Hal ini penting agar kehendak untuk bersatu dan hidup bersama
dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan harus
senantiasa terjaga dan terpelihara oleh bangsa Indonesia.
• Kehendak itulah yang merupakan faktor perekat utama dan
seharusnya tetap menjiwai serta menyemangat selap warga bangsa
dalam rangka menata dan membangun bangsa, dalam wujud
membangun karakter atau jati diri bangsa dan membangun sistem
kenegaraan Kebhinnekaan ini harus tetap berada dalam sanubari dan
menjadi spirit dari setiap warga bangsa Indonesia, yang akan
diwariskan dari generasi ke generasi.
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

• Keanekaragaman di dalam segala aspek kehidupannya tidak dilihat
sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia, tetapi justru
diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi
bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya.
• Persoalan kesatuan dan kemajemukan itulah yang mengilhami Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika menjadi jiwa dan semangat bangsa Indonesia
dalam berbangsa dan bernegara.
• Bhinneka Tunggal Ika adalah suatu keharusan untuk keutuhan bangsa
Indonesia yang merupakan hasil kesepakatan bangsa dan dikukuhkan
sebagai konsensus bersama dalam Sumpah Pemuda 1928,
guna mengatasi keanekaragaman yang ada sehingga dapat mencegah
timbulnya disintegrasi bangsa.
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan
5

Nilai-nilai Kebangsaan
• Nilai-nilai kebangsaan Indonesia mencerminkan
prinsip-prinsip dasar yang mengikat bangsa
Indonesia sebagai sebuah negara dengan
keragaman budaya, suku, agama, dan etnis.
• Nilai-nilai tidak hanya menjadi panduan dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat, tetapi juga
mencerminkan identitas nasional Indonesia.
• Nilai-nilai ini dijunjung tinggi untuk menjaga
persatuan, harmoni, dan keberagaman dalam
negara ini.

Esensi Nilai-nilai Kebangsaan
NO. SUMBER ESENSI NILAI-NILAI KRISTALISASI NILAI-NILAI
1. PANCASILA 1. Nilai Religius
2. Nilai Kekeluargaan
3. Nilai Keselarasan
4. Nilai Kerakyatan
5. Nilai Keadilan
1. Ketuhanan
2. Kemanusiaan
3. Persatuan
4. Demokrasi
5. Keadilan
6. Pluralis & Multikulturalis
7. Patriotisme
2. UUD NRI 45 6. Demokrasi
7. Kesamaan Derajat
8. Ketaatan Hukum
3. NKRI 9. Kesatuan Wilayah
10. Persatuan Bangsa
11. Kemandirian
4. SESANTI BHINEKA TUNGGAL IKA 12. Toleransi
13. Keadilan
14. Gotong Royong

Toleransi dalam Kehidupan
Bermasyarakat
6

Toleransi terhadap Keberagaman Norma
Toleransi terhadap keberagaman norma antara lain dapat
berupa:
1. Mematuhi aturan-aturan yang berlaku di daerah
setempat;
2. Meyakini bahwa norma dan kebiasaan adalah baik bagi
para penganutnya;
3. Menghormati norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat suku tertentu dan setiap agama yang dianut;
4. Tidak menyalahkan norma agama yang satu dengan
yang lain, karena masing-masing agama memiliki norma
yang berlaku dan dianggap benar,
5. Tidak memaksakan norma atau kebiasaan kepada suatu
masyarakat; dan sebagainya.
Norma adalah petunjuk tingkah laku (perilaku) yang
harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
berdasarkan suatu alasan dan dorongan tertentu
dengan disertai sanksi.
Sanksi adalah ancaman dengan akibat yang akan
diterima apabila norma atau kaidah tidak dilakukan.
Norma juga dapat diartikan sebagai kaidah atau aturan-
aturan bertindak yang dibenarkan untuk mewujudkan
sesuatu yang penting, berguna, dan benar.
Setiap suku bangsa dan agama tentu memiliki norma-
norma yang berlaku dan harus dipatuhi oleh suku
bangsa dan penganut agama tersebut.
Oleh karena itu, kita harus memiliki perilaku toleran
terhadap keberagaman norma ini.

Toleransi terhadap Keberagaman Suku Bangsa
Toleransi terhadap keberagaman suku bangsa antara lain
dapat berupa:
1. Mengembangkan semangat persaudaraan sesama
manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan;
2. Bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang
perbedaan suku bangsa;
3. Menghargai dan menghormati budaya, adat dan
kebiasaan dan suku bangsa yang berbeda dengan kita;
4. Mau kerja sama dengan orang dari suku bangsa yang
lain;
5. Mengakui persamaan derajat suku bangsa yang berbeda
dengan kita; dan sebagainya.
Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Masing-
masing suku bangsa memiliki budaya dan ciri khas
tertentu yang berbeda dengan suku bangsa lainnya.
Perbedaan ini harus kita hormati dan tidak menganggap
remeh suku bangsa lainnya, apalagi kalau sampai
menganggap bahwa suku bangsa kita lebih tinggi
dibanding suku bangsa lainnya.
Oleh karena itu, kita harus menghindari sikap,
etnosentrisme dan primordialisme.
Kita harus menerima keragaman suku bangsa dan
budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai
harganya.

Toleransi terhadap Keberagaman Agama
Toleransi terhadap keberagaman agama, antara lain dapat
berupa:
1. Memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk
melaksanakan kegiatan keagamaannya;
2. Saling membantu dalam bidang kemanusiaan atau sosial
tanpa memandang agama yang dianutnya,
3. Saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda,
4. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah tidak
memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang
lain yang sudah memeluk suatu agama,
5. Tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang
yang berbeda agama;
6. Tidak memandang rendah dan tidak menyalahkan agama
dan kepercayaan yang berbeda dengan kita; dan
sebagainya.
Setiap orang Indonesia pasti memiliki satu keyakinan,
membenarkan sah satu agama yang ada di Indonesia.
Terdapat enam agama yang diakui resmi oleh
pemerintah Indonesia.
Adanya perbedaan agama dan keyakinan dalam
kehidupan masyarakat tentu bukanlah suatu penghalang
dan membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
Toleransi antar umat beragama dapat menumbuhkan
sikap hormat menghormati antar pemeluk agama.
Hal ini akan menciptakan suasana yang tenang, damai,
dan tenteram dalam kehidupan beragama, termasuk
dalam melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan
keyakinannya.

Toleransi terhadap Keberagaman Ras
Toleransi terhadap keberagaman ras antara lain dapat
berupa:
1. Menumbuhkan budaya multikultural dan gerakan anti
diskriminasi di berbagai bidang kehidupan
2. Menghargai dan menghormati budaya, adat, dan
kebiasaan dari ras yang berbeda dengan kita;
3. Menumbuhkan sikap bersedia menerima kesederajatan
di antara keragaman ras;
4. Menjunjung semangat nilai-nilai persaudaraan dan
kemanusiaan; dan sebagainya.
Selain memiliki keragaman agama dan suku bangsa,
Indonesia juga memiliki keragaman ras.
Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik.
Keberagaman ras di Indonesia dikategorikan berdasarkan
ciri-ciri fisiknya, ada 4 kelompok ras di Indonesia (lihat
slide berikut).
Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman ras, kita juga
harus menerapkan perilaku toleran terhadap
keberagaman ras tersebut .
Hal ini mengingat setiap ras memiliki ciri khasnya
masing-masing

No. Ras Sebaran Ciri Fisik
1. Malayan-Mongoloid • Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia
Tengah.
• Kelompok ras ini bisa ditemukan di
Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali,
Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.
Kulit kuning sampai sawo matang,
bentuk wajah bulat, dan mata besar.
2. Melanesoid Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua. Kulit cenderung cokelat gelap hingga
hitam, tubuh tinggi, dan rambut
keriting.
3. Asiatic-Mongoloid Biasanya berasal dari keturunan Cina,
Jepang, atau Korea.
Bentuk wajah oval, kulit kuning langsat,
dan mata sipit.
4. Kaukasoid Brasal dari keturunan Timur Tengah
(Arab), India, Australia, Eropa, dan
Amerika.
Badan tinggi, kulit putih hingga kuning
langsat, dan hidung mancung.
Kelompok Ras di Indonesia

Toleransi terhadap Keberagaman antar Golongan
Toleransi terhadap keberagaman antar golongan dapat
berupa:
1. Saling menghormati dan menghargai hak-hak golongan
yang satu dan yang lain agar tercipta kedamaian;
2. Tidak menganggap golongannya lebih tinggi daripada
golongan yang lain;
3. Memahami kepentingan golongan lain dan tidak
mementingkan ego golongan sendiri;
4. Tidak ada diskriminasi antar golongan tertentu, dan
sebagainya.
Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia
yang ditandai oleh ciri tertentu dan mempunyai ikatan
identitas sosial.
Hal ini karena kesadaran identitas tumbuh sebagai reaksi
terhadap cara pandang pihak luar terhadap golongan
sosial tersebut.
Selain itu, golongan tersebut terikat oleh norma, adat
istiadat, dan nilai-nilai tertentu.
Keberagaman antar golongan ini harus disikapi dengan
bijaksana, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang
berujung pada konflik.
Indonesia memiliki keragaman antar golongan atau
kelompok.
Oleh sebab itu, kita harus memiliki perilaku toleran
antara golongan yang satu dan yang lain.

Implementasi Nilai-nilai Keadilan
6

Implementasi Nilai-nilai Keadilan
• Implementasi nilai-nilai keadilan
melibatkan serangkaian tindakan dan
prinsip yang dirancang untuk memastikan
perlakuan yang adil, setara, dan
bermartabat bagi semua individu dalam
suatu masyarakat atau sistem hukum.
• Implementasi nilai-nilai keadilan adalah
suatu proses yang terus-menerus dan
memerlukan keterlibatan aktif dari
pemerintah, lembaga hukum, masyarakat
sipil, dan individu untuk mencapai tujuan
yang lebih besar dalam menciptakan
masyarakat yang adil dan beradab.

1.Pembuatan Hukum dan
Peraturan yang Adil
2.Sistem Peradilan yang Bebas
dan Netral
3.Penegakan Hukum yang
Konsisten
4.Perlindungan Hak Asasi
Manusia
5.Edukasi dan Kesadaran
Masyarakat
• Membuat hukum dan peraturan yang jelas, adil, dan berlaku untuk semua individu tanpa
diskriminasi.
• Memastikan bahwa hukum-hukum tersebut tidak hanya memenuhi kepentingan sebagian
kecil masyarakat, tetapi juga melindungi hak-hak semua warga negara.
• Membangun sistem peradilan yang independen dan netral, yang tidak dipengaruhi oleh
kepentingan politik atau ekonomi tertentu.
• Memastikan akses yang sama terhadap sistem peradilan untuk semua individu, termasuk
yang kurang mampu secara ekonomi.
• Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, dan bahwa
pelanggar hukum dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran.
• Mencegah tindakan diskriminatif atau penyiksaan oleh penegak hukum.
Mendorong dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat,
hak untuk tidak mengalami diskriminasi, dan hak atas keadilan yang adil.
• Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan pentingnya
keadilan.
• Mendorong kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam mendukung sistem yang
adil dan memerangi ketidakadilan.

6. Penyelesaian Konflik Damai
7. Keterlibatan Masyarakat
8. Pengawasan dan
Akuntabilitas
9. Pemberian Bantuan Hukum
10. Evaluasi dan Perbaikan
Berkelanjutan
Mengedepankan penyelesaian konflik secara damai, seperti mediasi dan negosiasi,
sebagai alternatif terhadap penggunaan kekerasan atau perang.
Menggandeng masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan keadilan, termasuk dalam proses perumusan hukum dan peraturan.
Membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memantau pelaksanaan
hukum dan memastikan penegakan hukum yang adil dan benar.
Menyediakan akses yang memadai terhadap bantuan hukum bagi mereka yang
memerlukannya, terutama yang kurang mampu secara ekonomi.
Terus melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan dan sistem hukum untuk
mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan yang perlu
diimplementasikan.

6
Implementasi Nilai-nilai Gotong Royong

• Implementasi nilai-nilai gotong royong di
masyarakat melibatkan kolaborasi dan kerja sama
antara individu-individu, komunitas, dan
pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dan
memajukan kesejahteraan bersama.
• Implementasi nilai-nilai gotong royong
memerlukan waktu dan usaha yang berkelanjutan,
tetapi dapat menghasilkan masyarakat yang lebih
bersatu, solidaritas yang lebih kuat, dan
kesejahteraan yang lebih baik bagi semua
anggotanya.
• Ini adalah salah satu aspek penting dari budaya
Indonesia dan dapat diintegrasikan dalam berbagai
aspek kehidupan sehari-hari.
Implementasi Nilai-nilai Gotong Royong

1.Keterlibatan Aktif
2.Bekerja Bersama
3.Pendidikan dan Kesadaran
4.Organisasi Komunitas
5.Partisipasi Pemerintah
• Individu dan kelompok masyarakat harus secara aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan
gotong royong.
• Ini dapat mencakup partisipasi dalam membersihkan lingkungan, membantu tetangga
yang membutuhkan, atau berkontribusi dalam proyek-proyek pembangunan lokal.
• Masyarakat perlu bekerja bersama untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu
diatasi.
• Ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat komunitas, forum diskusi, atau dialog terbuka.
• Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya gotong royong dalam mencapai
kesejahteraan bersama adalah kunci.
• Kampanye pendidikan dan kegiatan penyuluhan dapat membantu meningkatkan
pemahaman masyarakat tentang nilai ini.
• Pembentukan kelompok atau organisasi komunitas dapat membantu memfasilitasi dan
mengkoordinasikan kegiatan gotong royong.
• Ini membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek-proyek gotong
royong.
Pemerintah juga dapat memainkan peran penting dalam mendukung implementasi nilai
gotong royong dengan memberikan dukungan dan sumber daya untuk proyek-proyek
komunitas serta menciptakan kebijakan yang mendukung kerja sama sosial.

6. Keterbukaan dan Transparansi
7. Penghargaan dan Pengakuan
8.Pembangunan Sosial dan
Ekonomi
9. Komitmen Jangka Panjang
10. Pemantauan dan Evaluasi
• Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan gotong royong harus transparan dan
terbuka.
• Ini membantu membangun kepercayaan dalam masyarakat.
• Masyarakat perlu menghargai dan mengakui kontribusi individu dan kelompok dalam
kegiatan gotong royong.
• Ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat berpartisipasi.
• Implementasi gotong royong dapat diarahkan untuk memajukan pembangunan sosial dan
ekonomi di tingkat komunitas.
• Ini bisa berupa proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau pengembangan
ekonomi lokal.
Gotong royong bukan hanya tentang tindakan singkat, tetapi juga tentang komitmen jangka
panjang untuk membangun kehidupan berkelanjutan yang lebih baik bagi masyarakat.
Pemantauan terus-menerus dan evaluasi proyek gotong royong penting untuk memastikan
bahwa sasaran dan tujuan tercapai, serta untuk memperbaiki pelaksanaan di masa
mendatang.

Dadang Solihin, 2003, Perubahan Paradigma Kepemerintahan, Forum Multi Stakeholders Kabupaten Bandung,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/perubahan-paradigma-kepemerintahan
Dadang Solihin, 2005, Implementasi UU 25/2004 tentang SPPN dalam Kerangka Efektivitas Perencanaan Daerah, Musrenbang
Pemerintah Kota Bandung, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/implementasi-uu-252004-tentang-sppn-dalam-
kerangka-efektivitas-perencanaan-daerah
Dadang Solihin, 2006, Dukungan Sekwan bagi Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance, Working Meeting Peran Sekwan
dalam Mendukung Kerja DPRD Program Penguatan Legislatif LGSP-USAID,
https://www.slideshare.net/DadangSolihin/dukungan-sekwan-bagi-penerapan-prinsipprinsip-good-governance
Dadang Solihin, 2007, Scenario Planning, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/scenario-planning
Dadang Solihin, 2023, Pemanfaatan Ekonomi Biru sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Nasional, Ceramah PPRA LXV
Lemhannas RI, https://www.slideshare.net/DadangSolihin/pemanfaatan-ekonomi-biru-sebagai-strategi-penguatan-
ekonomi-nasional
Lemhannas RI, 2023, Bidang Sudi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Sudi Bhineka Tunggal Ika
Muhammad Ridlo Eisy, 2000, “Pandangan dari Jawa Barat: Skenario Indonesia 2010”, Pertemuan Puncak - Dialog Regional
Jawa Barat Menyusun Skenario Indonesia Masa Depan
Kepustakaan

TERIMA KASIH
Di Antara Dua Benua
Yang Menghubungkan Dua Samudera
Aku Berpijak, Aku Menatap
Keagungan Karya Ciptaan-Nya
Dan di Sana Aku Dilahirkan
Mengarungi Jalan Kehidupan
Aku Berdo'a, Aku Bekerja
Mengisi Kemerdekaan Bangsa
Tenteram Kurasa di Pangkuanmu
O Ibu Pertiwi Trimalah Karya Baktiku
Kan Kupertahankan, Wilayah Negeriku
Bumi Nusantara, Indonesia Raya

lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal lka

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal lka

Similar to lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal lka (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

lmplementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal lka