eBudgeting_Binakon_26 Feb 2020 TOTO.pptx

KAMI SIAP MELAYANI
CEPAT, TEPAT, AKURAT, UP TO DATE
Satuan Kerja
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
26 Februari 2020
Peningkatan Tertib
Administrasi
Anggaran melalui
Sistem E-Budgeting

Peningkatan Tertib Administrasi Anggaran
melalui Sistem e-Budgeting
2
OUTLINES
introduction
Main Business
Process
Langkah Awal
DIPA/RKA KL dan perubahannya
Proses Lelang
Progres Fisik dan Keuangan
Pelaporan
FAQ

REFORMASI
TERTIB
ADMINISTRASI
ANGGARAN
TATA KELOLA
Tata Kelola
Administrasi
Anggaran 4.0
Everywhere
MANAJEMEN DALAM
GENGGAMAN
Everytime
PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN
ANGGRAN
PEMBINA ANGGARAN (PIMPINAN,
STRUKTURAL, BALAI)
PELAKSANA ANGGARAN (SATKER)
 SINERGITAS ORGANISASI
 PENGGUNAAN IT TERPADU
 MINIMALKAN KESALAHAN ANGGARAN
 BUDAYAKAN AKUNTABEL DAN TRANSPARAN
CEPAT, TEPAT, MUDAH, AKURAT, UP TO DATE
Peningkatan Tertib Administrasi
Anggaran melalui Sistem
e-Budgeting
an Introduction

WHY ????
KENDALIKAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUPR
terobosan
Transformasi Tata Kelola 4.0
SINERGITAS ORGANISASI – TATA KELOLA
SISTEM IT TERPADU
STRATEGI PENINGKATAN TERTIB
ADMINISTRASI ANGGARAN MELALUI
SYSTEM IT TERPADU
ISSUE
• Administrasi Anggaran
belum baik.
GAP
Ketidaksesuaian Informasi Anggaran
Mandat
UU 17/2003 KEUANGAN
NEGARA- ASAS GOOD
GOVERNANCE
PMK 206/2018 PIMPINAN
K/L WAJIB MELAKUKAN
PENGENDALIAN
HARAPAN
• Perubahan Anggaran
Terpantau CEPAT, TEPAT,
AKURAT, dan SINERGIS antar
Unit (PELAKSANA-PENGENDALI)
SAAT INI
 4.769 Revisi DIPA Ta 2018.
 Revisi DIPA Tidak Tercatat.
 Sistem Monev Belum
Terintegrasi
 Monev antar unit (1.168 Satker,
137 Balai, 75 Unit Kerja, Dan
11 Unit Organisasi) tidak
sinergis.

D A S A R H U K U M - P E N G E N D A L I A N A N G G A R A N
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
bahwa asas umum pengelolaan keuangan negara dalam rangka mendukung
terwujudnya Good Governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan
keuangan negara perlu diselenggarakan secara tertib, taat, efisien, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam Undang- Undang Dasar.
2. Pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan (Pasal 2 (1) PP 60/2008)
MASALAH
RENCANA ANGGARAN PADA RKA-K/L, DIPA, ATAU
POK
PELAKSANAAN
SOLUSI
PERLU ADANYA PENGENDALIAN ANGGARAN
REVISI ANGGARAN (POK/DIPA)
PMK No 206/PMK.02/2018
tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2019

ARAH PELAPORAN KE DEPAN
1. Kewajiban melapor
2. STRATEGI PENCEGAHAN FRAUD PBJ
3. Integrasi Pelaporan
1. Integrasi proses/prosedur lelang melalui SPSE
2. Optimalisasi Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga Melalui Aplikasi SMART
1. Melapor ke SMART, eMonev, KSP
, Menko
2. Fokus pada capaian indicator kinerja
4. TRANSFORMASI TATA KELOLA ADMINISTRASI ANGGARAN PUPR 4.0 –
SINERGITAS ANTAR UNIT PELAKSANA-PENGENDALI ANGGARAN Integrasi
antar aplikasi pelaporan K/L – Keuangan – Bappenas – LKPP – Menko –
AUDIT
5. PEMAKETAN AWAL TAHUN (N-1) eMonitoring – eBudgeting
6. PROSEDUR REVISI DIPA / POK

KEWAJIBAN PELAPORAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
Menjawab peraturan perundang-undangan:
UU Nomor 14 Tahun 2008, PP Nomor 71 Tahun
2010, dan PP Nomor 39 Tahun 2006;
Menyampaikan bukti kepada K/L lain :
DPR-RI, Presiden, Kantor Staf Kepresidenan
(KSP), Bappenas, Kementerian Keuangan, dll;
Bahan pengambilan keputusan dalam
rapat/sidang;
Bahan audit.
Sebagai
bukti
terlaksana
nya suatu
pekerjaan
• Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
emonitoring.pu.go.id

11
SIRUP
SPSE
LKPP
eBudgeting adalah sistem pengelolaan anggaran yang
TERPADU dan TERINTEGRASI

eBudgeting
SPSE / eCatalog
eSakip
PENGANGGARAN
KONSEP RKAKL
PENELITIAN & REVIEW RKAKL
PAKET
BELANJA
PENGENDALIAN / VERIFIKASI REVISI DIPA/POK
SATKER BALAI UNIT KERJA
UNIT
ORGANISASI
APIP
RKAKL/DIPA
SIRUP
PROGRES FISIK/ KEUANGAN 12

PERGESERAN BISNIS – PROSES PENGADAAN
TA 2020 MEMOTONG PROSES  Tidak
perlu masuk ke eMonitoring dulu, dari
hasil penelitian dan review RKAKL di
eBudgeting, langsung masuk ke SIRUP
LKPP
MENINGKATKAN PENGENDALIAN
JANGAN SAMPAI ADA PAKET YANG
TIDAK SESUAI
e-Budgeting
(Penelitian Reviu
RKA-K/L,
Pemaketan)
e-Budgeting
(Penelitian
Reviu RKA-K/L)

Pengendalian berbasis IT
Penambahan modul
EWS
1.Kendali belanja
2.Kendali paket
3.Kendali RKAKL
(Revisi)
Penambahan modul
EWS
1.Kendali rencana
(kurva S)
2.Kendali paket
lelang
3.Kendali MYC/
PHLN/ SBSN/
Penambahan modul
EWS
1.Kendali nilai
kontrak
2.Kendali tenaga ahli
Penambahan modul
EWS
1.Kendali pelaporan
kinerja
SHARE DATA
1.Belanja
2.APIP (Revisi)
SHARE DATA
1.Belanja
2.REALISASI
SHARE DATA
1.Pesertra
Lelang
2.Nilai Kontrak/
HPS
Dashboard
SAKIP
eSAKIP
SIRUP
SPSE
eCatalog
SPSE
eMonKL
eMonPHLN
MYC
eMonSBSN
eMonPSN
eMonitoring
Perjanjian
Kinerja
RKAK/L
Tagging &
Tematik
Prioritas
eBudgeting
IKU/SS/SP/SK
KRISNA
RPJM/
RENSTRA
KONREG

15
CATATAN PENELITIAN
DAN REVIU
CATATAN PENELAAHAN
PROSES PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
DES
Tema, Sasaran, Arah
Kebijakan, dan Prioritas
Pembangunan
(BAPPENAS,
Paling Lambat Januari)
Reviu Angka
Dasar dalam
Rangka
Penyusunan
Pagu
Indikatif
Rancangan
RENJA K/L
(Paling Lambat
Minggu ke-2
April)
SB PAGU
INDIKATIF
Rancangan
Awal Rencana
Kerja
Pemerintah
(RKP)
Peraturan Presiden
Tentang RKP
(Paling Lambat Juni)
Nota
Keuangan dan
RAPBN
Dokumen
DIPA
PRA-KONSULTASI
REGIONAL
Output: Baseline dan
Stok Program
Kementerian PUPR
Tahun 2019
TRILATERAL
MEETING
MUSRENBANGNAS
RAPAT TERBATAS
PENELAAHAN RKA-K/L
SB PAGU
ANGGARAN
SB ALOKASI
ANGGARAN
PENELITIAN & REVIU
RKA-K/L
P R O G R A M M I N G B U D G E T I N G MON
e-MONITORING &
e-PROCUREMENT
e-BUDGETING
RENJA K/L
(KRISNA)
STRUKTUR KINERJA
& TARGET
RKA-K/L
PAGU ANGGARAN
RKA-K/L
ALOKASI ANGGARAN

MENGOPTIMALKAN PENGGUNAAN ANGGARAN SECARA
EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN, & AKUNTABEL
KRISNA (KOLABORASI PERENCANAAN
DAN INFORMASI KINERJA ANGGARAN)
Kemenkeu dan Bappenas
SATU DJA
Kemenkeu
APLIKASI E-MONITORING
Kementerian PUPR
APLIKASI E-BUDGETING
Kementerian PUPR
WEBSITE
Kementerian PUPR
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi dan
terbuka dalam penyusunan dan monitoring penggunaan anggaran.
APLIKASI SPSE LKPP
Kementerian PUPR

STRATEGI PENINGKATAN TERTIB
ADMINISTRASI ANGGARAN MELALUI SYSTEM
IT TERPADU
SINERGITAS
ORGANISASI
TATA KELOLA
PENGENDALIAN
(SATKER – BALAI –
UNIT KERJA – UNIT
ORGANISASI –
KEMENTERIAN PUPR
Tertib Administrasi
Perubahan Anggaran
(DIPA/POk)
SISTEM IT
TERPADU
BAPPENAS,
KEMENKEU, KEMEN
PUPR, LKPP
KETERPADUAN SISTEM
ANGGARAN
INTERNAL-EKSTERNAL

PENGENDALIAN MENYELURUH
TERHADAP PROSES PELAKSANAAN
PROGRAM DAN ANGGARAN
MEMINIMALKAN PELUANG TERJADI
PENYELEWENGAN/ KEBOCORAN
PENGENDALIAN
MELALUI
INTEGRASI ANTAR
SISTEM
PENGEMBANGAN
SISTEM
INFORMASI
INDIVIDUAL
MENGUBAH
MINDSET DAN
CULTURE

KRISNA
PAN RB
KEUANGAN
BAPPENAS
eBudgeting – KOLABORASI 6 K/L – SINERGIS PUPR
RKA-K/L
KEUANGAN
SIRUP
LKPP
eBUDGETING
PUPR
SPSE-eCATALOG
LKPP
I-eMONITORING
PUPR
eSAKIP
PUPR
PELAPORAN
PAN RB / KSP / MENKO / BADAN
Smart-KEUANGAN
eMonev-BAPPENAS
DATA
INFRASTUKTUR
PUPR

SERVER
i-eMONITORING
e-MONITORING
ONLINE
SATKER
SATKER SATKER
21
MENDAGRI
MENPUPR
MENKEU
BAPPENAS
BPK

ZZ
Unit Eselon
II
Unit
Eselon I
Menteri/
Kepala
Lembaga
PPK
Satker
e-MONITORING
ALUR INPUTING & AKSESI DATA
e-MONITORING K/L
22
Instansi
External
(Situasional)
Penguji
SPM
PELAPORAN
 INPUTING DATA TERINTEGRASI
 AKSES DATA Internal-eksternal;
 KEDALAMAN AKSES data sesuai Level Hak Akses;
 Aksesi Instansi External bersifat situasional.
Satker Satker
PPK
PPK
DATA SHARE
ANTAR APLIKASI
- ANTARK/L

 Penelitian Review RKAKL
 Perubahan RKAKL  Revisi DIPA/POK
 Perubahan Pemaketan
 Perubahan rencana pelaksanaan anggaran
WAKTU penggunaan eBudgeting
SATKER
23

Pekerjaan (Project)
Mendelegasikan
Menteri
Eselon I
Eselon II/ Satker
Menyusun laporan ke
Presiden, TEPPA,
Bappenas, Kemenkeu,
KSP, dll
Menyusun
laporan ke
Menteri
Mendelegasikan
Melaksanakan
Menyusun
laporan ke Eselon
I
Memantau
Memantau
Memantau
e-Monitoring
e-Monitoring
e-Monitoring
e-Monitoring
e-Monitoring
e-Monitoring
eBudgeting sebagai alat bantu (tools)
untuk PENGENDALIAN, Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan 24
TATA KELOLA
eMonitoring sebagai Tools

25
e-MONITORING
e-MONITORING
1. Sistem Aplikasi
2. Regulasi
3. Kompensasi
4. Komitmen Pimpinan
Yang sudah memakai e-Mon:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian Sekretariat Negara
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Kementerian ATR/BPN
5. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu
6. Badan Informasi Geospasial
7. MABES TNI

INPUT DATA
OUTPUT
(MELENGKAPI
DATA PAKET)
VERIFIKASI
UNIT
ORGANISASI
VERIFIKASI
TAYANG SIRUP
PAKET
LELANG

27
Integrasi • Penganggaran-Pelelangan-
Pelaksanaan-Evaluasi-Pelaporan
Tata Kelola
Pemantauan &
Evaluasi
• SOP Pemaketan
Tanggung
Jawab Keluaran
(Responsibility
Delivery)
• Peningkatan peran kendali
pengelola anggaran (Bina
Program)
• Pemberdayaan Stakeholder
Monev Pada Tender/Seleksi Dini

Tanggung Jawab
Keluaran
(Responsibility
Delivery)
Pengendali Program/Anggaran
(Bina Program
Penanggung Jawab Pelaksana
(Satuan Kerja)
IT Provider
Peningkatan Peran Bina
Program
Stakeholder menempati peran
masing-masing:
Verfikasi Pemaketan

Perjelas konsep
melalui Kerja Nyata
Integrasi Sistem IT
terpadu
(e-Budgeting-e-Monitoring-SIRUP(LKPP)-SPSE(LKPP)

DATA AWAL
• KERTAS KERJA RKAKL
• PEMAKETAN
• VERIFIKASI (PENELITIAN DAN REVIEW
SERTA PERUBAHANNYA)
DATA
SATKER
• DATA PISK
• DATA RENCANA
• DATA REALISASI
• CETAK LAPORAN
Main
Business
Process
Langkah
Awal

Main
Business
Process
DIPA/RKA KL dan
perubahannya
SATKER TIM VERIFIKATOR/ BINA PROGRAM
DATA
PEMAKETAN
BENAR?
PAKET
TENDER
SIAP
LELANG?
DATA
ADK RKA K/L
DATA PAKET
INPUT DATA
PEMAKETAN
(TARGET DATA
OUTPUT, HPS,
DLL)
MULAI
TIDAK
ID RUP
(SIRUP
LOKAL)
PAKET TAYANG DI
SIRUP LOKAL DAN
AKAN DI EKSPOR
OTOMATIS KE SIRUP
PUSAT
MULAI
YA
TIDAK
YA
Dasar Hukum:
1.Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
2.PMK No. 206/PMK.02/2018 Pasal 2 Ayat 1 tentang Tata Cara Revisi Anggaran
3.Permen PUPR No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan
Kementerian PUPR yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri
4.Surat Sekretaris Jenderal Nomer PR.0301-Sj/841 tanggal 24 September 2019

32
SATKER ATASAN
LANGSUNG
KEMENTERIAN
DITJEN
(UP BINA PROGRAM)
SETUJU
3. VERIFIKASI
DIT BINA
PROGRAM
FILTER
BUTUH APIP/
BPKP/ SURAT
MENTERI?
VERIFIKASI
APIP
Att data
dukung
VERIFIKASI
KEMENTERIAN
KEUANGAN
DATA
KONSEP REVISI 1
RKAKL
(APLIKASI RKAKL)
UPLOAD KE
EBUDGETING
Att. Surat
usulan
SANDINGKAN
DENGAN
KRISNA/ DATA
AWAL
2. VERIFIKASI
BALAI
PERBAIKAN
RKAKL
(APLIKASI
RKAKL)
DATA RKAKL
PUPR REVISI 1
USULAN
REVISI RKA/KL
1. FILTER
JENIS REVISI
NOTASI
KEWENANGA
N REVISI
1.b.
KEWENANGA
N KPA/SATKER
CETAK POK
UPDATE DATA
AWAL
1a.
KEWENANGAN
NON KPA/NON
SATKER
CETAK USULAN
REVISI DIPA/POK
(semula menjadi
ttd KPA)
TIDAK SETUJU
Att Alasan/
Rekomendasi/
Validasi/ Ijin/
Persetujuan
Balai/ Dit
SETUJU
(att surat
pengantar balai
ke dit bina
program)
TIDAK SETUJU
Att Alasan/ Rekomendasi/
Validasi/ Ijin/ Persetujuan
Balai/ Dit
3a. SETUJU DAN BUTUH
APIP/ BPKP/ SURAT
MENTERI
(att surat pengantar balai ke
dit bina program)
SETUJU DAN TIDAK BUTUH
APIP/ BPKP/ SURAT
MENTERI
CETAK USULAN SEMULA
MENJADI TTD ES 1
3b. SURAT USULAN ES 1 KE
DJA/ DJPB/ KANWIL
CETAK USULAN SEMULA
MENJADI TTD ES 1
CETAK PEMBAHASAN
DOKUMEN PN/ MYC/
BLOKIR/ PSL/ PHLN
SURAT PENGANTAR ES 1 KE
MENTERI/ APIP
SETUJU
Att surat persetujuan
menteri
TIDAK SETUJU
Att alasan
PERBAIKAN
DATA
KRISNA
TIDAK
SETUJU
et
g
C/
3.c REVISI POK TTD ES 1
PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI ANGGARAN
PENELITIAN/REVIEW RKAKL – REVISI DIPA/POK

Main
Business
Process
Proses Lelang
Ambil Data SiRUP
Melengkapi Data
Tayang
Ambil Data SPSE/SIPS
melalui eMon Online
Progres Lelang
Lelang
Umum
Mengisi data2
Kontrak
ke dalam SiPS
Ya
Download Data
Lelang/Kontrak melalui
eMon Online
Masukkan Data
Lelang/Kontrak ke dalam
Aplikasi eMon Offline
Mengisi
Data Kontrak
(PPK)
SPSE e-MONITORING
Tidak
e-Budgeting
Import ADK RKAKL
Proses Verifikasi
(Paket yang terverifikasi
akan tayang di SiRUP)
Pemaketan
Progres Fisik dan
Keuangan

Main
Business
Process
Progres Fisik dan Keuangan

Main
Business
Process
Pelaporan
Laporan
Satker
Laporan
Periodik,
POK
E-Monev
Bappenas
Arah ke depan: Integrasi
antar sistem K/L lain
(API, webservice)
SmartDJA
Kemenkeu
KRISNA
Bappenas
Rencana Aksi-
KSP

36
EMONITORING DALAM PELAKSANAAN LELANG
RKA/KL
eMonitoring
SPSE
SIRUP
Data Paket
• Rencana Pengumuman Lelang
• Rencana Tanda Tangan Kontrak
• Rencana PHO
• KAK
• Readiness Criteria
Data
Kontrak

Realisasi Fisik dan Keuangan
Status: 26 Feb ruari 2020, 08.00 W I B

Pelaksanaan Kontraktual
Status: 26 Feb ruari 2020, 08.00 W I B

40
REKAPITULASI PEMAKETAN
KEMENTERIAN PUPR TA 2020
Status: eBudgeting, 26 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB
18,60% LELANG
83,13% SWAKELOLA
14,64% PEGAWAI

41
Status: sirup.lkpp.go.id,
26 Februari 2020, Pukul 08.00 WIB

REKAPITULASI PEMAKETAN
Status Data : 26 Februari 2020, Pukul 08:00 WIB
99,76%

LOGIN
TIM
PENELITI
TIM
REVIEW
UNOR
SATKER
eBudgeting

Login menyesuaikan username dan
password yang sudah diberikan
45

47
1. Pilih Menu Monitoring Penelitian Review
2. Pilih Satker yang akan diteliti
3. Meneliti melalui form
CHP Awal

48
48
1. Pilih Menu CHP Akhir
2. Pilih Program yang akan diteliti
3. Meneliti melalui form
CHP Akhir

49
1. Pilih Menu CHR Satker atau CHR Unor
2. Tambah CHR Akhir
3. Memilih Satker atau
Unor
4. Mereview pada
CHR Satker atau CHR
Unor

50
1. Satker mengunggah Dokumen penelitian
2. Satker menyesuaikan jenis
Dokumen Pendukung

52
METODA PEMILIHAN PENYEDIA Penyedia
Barang/ Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya
Jenis Kontrak Pengadaan Barang/
Pekerj aan Konstruksi/Jasa Lainnya
terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga
Satuan;
d. Terima Jadi (Turnkey); dan
e. Kontrak Payung.
Metode evaluasi penawaran
Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/ Jasa Lainnya dilakukan
dengan:
a. Sistem Nilai;
b. Penilaian Biaya Selama Umur
Ekonomis; atau
c. Harga Terendah
Metode penyampaian dokumen
penawaran dalam pemilihan Penyedia
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa
Lainnya dilakukan dengan:
a. 1 (satu) file;
b. 2 (dua) file; atau
c. 2 (dua) tahap
PENYEDIA E-purchasing
Pengadaan Langsung
Penunjukan Langsung
Tender Cepat
Tender
Metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi Jenis Kontrak Pengadaan Jasa
Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.
Metode evaluasi penawaran
Penyedia Jasa Konsultansi
dilakukan dengan:
a. Kualitas dan Biaya;
b. Kualitas;
c. Pagu Anggaran; atau
d. Biaya Terendah
Seleksi
Pengadaan Langsung
Penunjukan Langsung
Jenis Kontrak Pengadaan Barang/
Pekerj aan
Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Harga Satuan;
c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
d. Terima Jadi (Turnkey); dan
e. Kontrak Payung.
SWAKELOLA
Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
a terdiri atas:
a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah
penanggung jawab anggaran;
b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab
anggaran dan
dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; atau
d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran
dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana
Swakelola.

53
1. Satker mengunggah Dokumen penelitian
2. Melakukan Pemaketan termasuk
INPUT TARGET OUTPUT
(dibantu Bina Program)
3. Absensi Pemaketan (Per Cara Pengadaan,
Per Jenis Pengadaan, Rencana Tender Dini,
RPD)

54
4. Memilih Paket pada Rincian
Paket Pekerjaan
5. Mengisi rincian pemaketan

55
FORM PEMAKETAN
Dasar Hukum Rancangan Form: Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa

Arahkan klik pointer mouse pada icon pensil untuk mengubah dan atau
menghapus data Sub Paket.

57
FORM SUB PAKET
Dasar Hukum Rancangan Form: Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa

58
VERIFIKASI UNIT ORGANISASI
• Paket yang sudah dilengkapi akan diverifikasi masing-masing Unor
• Tampilan Daftar Paket  Verif Unor
• Link “Verif” dimasing-masing Paket.

59
JIKA DATA PEMAKETAN SUDAH LENGKAP DAN SESUAI TIM UNOR
MEMVERIFIKASI
JIKA DATA PEMAKETAN BELUM LENGKAP  TIM UNOR MEMBATALKAN
VERIFIKASI DAN KOORDINASI SATKER UNTUK MELENGKAPI

60
PAKET YANG SUDAH BERHASIL TERVERIFIKASI DITANDAI CHECKLIST DAN
DILANJUTKAN UNTUK PENANYANGAN DI SIRUP (PAKET LELANG)

61
VERIFIKASI PAKET LELANG KE SIRUP
• Paket yang sudah dilengkapi dapat ditayangkan otomatis pada
SIRUP.
• Tampilan Daftar Paket  kolom tayang
• Link “Tayang” dimasing-masing Paket.

62
JIKA PEMAKETAN SUDAH LENGKAP  SATKER KONFIRMASI PAKET
TAYANG KE SIRUP
JIKA PEMAKETAN BELUM LENGKAP  SATKER MELENGKAPI DATA PAKET
SEBELUM DAPAT KONFIRMASI TAYANG KE SIRUP

63
PAKET YANG SUDAH BERHASIL TAYANG AKAN MEMILIKI KODE RUP

64
ABSENSI VERIFIKASI PEMAKETAN
MENU PEMAKETAN DAN TAB VERIFIKASI UNTUK TAMPILAN REKAPITULASI
VERIFIKASI PEMAKETAN
(UNOR DAN TAYANG SIRUP)

Cara mengakses menu Pengajuan Revisi:
Klik menu “Pengajuan Revisi” pada menu sidebar di sisi kiri halaman

67
Selanjutnya, akan ditampilkan halaman awal pengajuan revisi sebagai berikut.
Cara melakukan pengajuan revisi:
1. Pilih jenis pengajuan revisi, kemudian klik Tambahkan
2. Halaman selanjutnya akan menampilkan progress pengajuan revisi yang sedang berjalan
seperti gambar berikut:

68
Dalam proses pengajuan revisi, terdapat empat tahap utama yaitu:
A. Upload ADK dan Pendukung
B. Input Penjelasan
C. Verifikasi Bagian Program
D. Selesai

69
A. Upload ADK dan Pendukung
1. Klik Upload ADK RKAKL, pilih file ADK RKAKL, kemudian klik simpan
2. Klik Upload File Pendukung untuk mengunggah dokumen pendukung seperti dokumen
RAB, TOR atau KAK dalam format jpeg, xls, pdf, atau doc.
3. Klik Lanjut Tahap Selanjutnya untuk melanjutkan proses pengajuan revisi
1
2
3

70
A. Input Penjelasan
1. Tuliskan keterangan terkait alasan melakukan revisi pada kolom yang tersedia
2. Pada matriks, tuliskan keterangan pada kolom catatan untuk setiap akun yang
mengalami perubahan (kolom catatan wajib diisi)
3. Klik Simpan Catatan
4. Klik Lanjut Tahap Selanjutnya untuk melanjutkan proses pengajuan revisi
1
4
3
2
1
4

71
A. Verifikasi Bagian Program
Pada tahap ini, pengajuan revisi oleh satker akan diverifikasi oleh bagian program dari
masing-masing unit. Status verifikasi ditampilkan seperti berikut:
Apabila belum disetujui oleh Bagian Program, maka akan muncul pesan seperti berikut:

Fungsi eBudgeting
1. Alat Penelitian dan Reviu RKAKL
2. Pemaketan untuk Tahapan Awal dalam
Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
(Tender, Seleksi, e-Purchasing)
3. Proses Revisi DIPA dan POK
4. Sebagai Alat Kendali BP2JK

2. eBudgeting Sebagai Tahapan Awal dalam
Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
Jasa
(Tender, Seleksi, e-Purchasing)

4. eBudgeting Sebagai Alat Kendali BP2JK

eBudgeting_Binakon_26 Feb 2020 TOTO.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to eBudgeting_Binakon_26 Feb 2020 TOTO.pptx

Similar to eBudgeting_Binakon_26 Feb 2020 TOTO.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (13)

eBudgeting_Binakon_26 Feb 2020 TOTO.pptx