Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021

of 145 Plastik & Sampah: Pantauan November 2021
Plastik dan Sampah:
Pantauan bulan November 2021
Oleh: Riza V. Tjahjadi
Melelahkan dan bikin malas kutip berita seutuhnya ketika membaca
berita sepotong-sepotong juga mata tertutup oleh sedemikian banyak iklan
COP26 Perubahan Iklim telah perluas panggung pemeduli sampah sungai
utarakan issue sampah impor, pengusaha omong ceroboh memakai logika
linear dalam menatap soal pengelolaan sampah, Lalu, penganggaran
pengelolaan sampah yang tak serius, tekad korporasi menerapkan pilihan
pakai ulang (we choose reuse), perspektif sempit kajian plastik mikro..!
Issue sampah warga Tangsel dibuang di TPA Cilowong Serang
mereda kini issue sampah di Bandung mencuat
Jatuh Bangun Sang Juara Dayung, Hidup dari
Barang Rongsokan dan Resep Moyang
Reporter: Juan Ambarita
by REDAKSI Juli 17, 2021
Kisah hidup atlet dayung yang dilupakan pemerintah. Ia
pensiun dinidan bertahan hidup dengan mendaur ulang sampah
Leni Haini Menunjukkan Medali dan Penghargaan
yang Diraih beserta produk Kopi Bungur
buatannya (DETAIL/Febri) dan Piagam Kalpataru
Perintis LH dari MenLHK 2020 (kanan)

WANITA berusia 44 tahun ini selalu ingat pesan nenek moyangnya.
Moyangnya seorang tabib punya resep obat mujarab untuk
menyembuhkan penyakit kencing manis atau diabetes dari tanaman
Bungur.
―Tanaman bungur ini punya khasiat yang luar biasa, maka saya berpikir
untuk mengolahnya. Tercetuslah membuat kopi bungur ini,‖ kata Leni, 44
tahun ketika ditemui detail.id pada Jumat, 16 Juli 2021.
Sejak tiga tahun lalu, Leni mulai mengolah Bungur menjadi kopi. Ia beri
nama Kopi Bungur dan mengemasnya sebagai produk Kampung Legok,
Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
Di Kampung Legok, bunga Bungur memang banyak tumbuh. Alhasil, untuk
bahan baku akan selalu tersedia. Ia mulai memberdayakan para janda
miskin di kampungnya agar berpenghasilan.
―Selain punya khasiat untuk diabetes jika menyeduh tanpa gula, Kopi
Bungur juga bisa buat menambah stamina. Ada penambahan sedikit biji
kopi biasa untuk memperkuat aroma dan rasa,‖ ujarnya.
Untuk menambah keyakinan soal khasiat, ia meminta bantuan Universitas
Jambi untuk meneliti. Hasilnya, di dalam bungur terdapat kandungan
insulin murni.
Untuk proses pembuatan Kopi Bungur, ada beberapa tahapan. Biji bungur
dijemur selama 3 jam, dari jam 3 sore hingga matahari terbenam. Proses
penjemuran selama 6 hari.
Setelah menjemur, proses selanjutnya adalah pemanggangan (roasting),
dicampur dengan sedikit biji kopi untuk aroma dan rasa. Setelah itu
ditumbuk secara manual.
Semua prosesnya manual karena mesin-mesin mahal. Harganya
mencapai Rp 6 juta. Ia tak punya duit sebanyak itu. ―Daripada untuk beli
mesin, lebih baik untuk menambah modal untuk para janda-janda pelaku
industri kreatif,‖ ucap Leni.
Ia berharap produk ini bisa terkenal. Sebab, ini bukan produk pribadi. Tapi
produk bersama Kampung Legok. Semakin laris, maka akan semakin
mengangkat perekonomian kampungnya. Ia memasarkan Kopi Bungur
hanya melalui media sosial dan para kolega serta lewat pameran.
Selain kopi bungur, ia juga bikin Bank Sampah. Ia menerima siswa
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan bayaran sampah. Para janda
atau warga yang ia bina juga bisa menyetorkan kerajinan daur ulang untuk
dijual.

Leni Haini adalah mantan atlet dayung Jambi. Ia telah meraih puluhan
medali dari PON, SEA GAMES, Asian Games, Kejuaraan Asia Terbuka di
Taiwan, Kejuaraan Dunia di Hong Kong serta pernah mengikuti kejuaraan
di Sidney, Australia.
Leni menggeluti dayung sejak duduk di kelas 1 SMP pada tahun 1991.
Pada tahun itu pula, mengikuti pelatnas dan berhasil menyabet juara satu.
Dua tahun kemudian, Leni mewakili Jambi pada Kejuaraan Nasional
Dayung Junior. Saat itu, dia meraih medali emas pertama.
Leni sempat beristirahat dari dunia dayung setelah menikah pada tahun
2000. Tiga tahun kemudian, ia kembali aktif sebagai atlet sekaligus pelatih
dayung. Pada tahun 2004, dia terpaksa batal berangkat ke Negeri Tirai
Bambu karena mengandung anak kedua. Ia hamil tiga bulan.
Sejak itulah, Leni meninggalkan dunia dayung. Ia kerja serabutan sampai
pernah menjadi buruh cuci.
Ia mendadak viral di media pada tahun 2013. Wanita tiga anak itu
diberitakan hendak menjual medali yang diperoleh dari kejuaraan dayung.
Berita itu dibantah Leni. Ia mengakui bahwa kondisi keuangan keluarganya
sedang susah akibat penyakit epidermolysis bullosa yang diderita oleh
anak ketiganya, Habibah. Leni terpaksa bekerja ekstra untuk memperoleh
uang untuk biaya pengobatan Habibah.
―Berita yang mengatakan bahwa saya ingin menjual medali itu tidak benar.
Tidak ada medali yang pernah saya jual,‖ kata Leni.
Berita itu muncul karena salah paham. Menurut Leni, saat itu dia
kedatangan teman. Temannya bertanya ibu dulunya kan atlet dayung,
sudah meraih banyak penghargaan, kenapa sekarang tidak punya
pekerjaan tetap?
Leni pun menjawab bahwa yang dicari oleh lembaga pemerintahan adalah
orang yang sudah menempuh pendidikan sarjana sementara dia hanya
tamatan SD yang mengikuti ujian paket kesetaraan SMP dan SMA. Saat
temannya bertanya soal medali, apakah medali tersebut terbuat dari
emas? Leni menjawab kalau dari emas tentu akan dijual untuk biaya
pengobatan anaknya.
Gara-gara itulah heboh berita di media. Padahal, itu hanya cerita kalau. Ia
tak pernah menjual medali.
Mendirikan Sekolah Dayung
Leni yang tergabung di Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia
(PODSI) Cabang Jambi miris melihat sistem penerimaan atlet dayung

bukan mengutamakan kualitas. Pada tahun 2014, ia mendirikan sekolah
dayung bagi anak-anak yang tidak diterima mengikuti pelatnas pada 2014.
Tim tersebut, ia beri nama tim atlet dayung terbuang sesuai dengan
kondisi dari anak didiknya yang tidak diterima menjadi atlet dayung di
bawah naungan PODSI.
―Saya miris dengan kondisi di pemerintahan yang tidak memprioritaskan
potensi yang dimiliki oleh seorang atlet. Oleh karena itu, saya mendirikan
sekolah dayung sendiri,‖ ujarnya.
Bermodal dana sendiri, setelah 7 tahun berdiri, sekolah dayung Leni kini
telah memiliki 100 murid lebih. Mereka telah mengumpulkan 3 emas, 3
perak dan 3 perunggu.
Di sela-sela itu, Leni mulai menjadi pegiat lingkungan. Ia mendirikan Bank
Sampah dengan memberdayakan para janda di kampungnya. Termasuk
mengolah Kopi Bungur.
Sampai akhirnya pada tahun 2020, Leni diganjar penghargaan Kalpataru
kategori Perintis Lingkungan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya.
Saat ini, Leni terus memproduksi Kopi Bungur dan dipasarkan ke warung-
warung. Ia dibantu mantan Sekretaris Kecamatan Danau Sipin
menghubungkan dengan Disperindag Kota Jambi. Ia pun mengikuti
beberapa pelatihan wira usaha dari Disperindag dan mendapat bantuan
untuk mengurus keperluan usaha Kopi Bungur.
―Untuk pemasaran sejauh ini kami masih terkendala, apalagi suasana
corona sekarang ini. Sejauh ini, Kopi Bungur kami pasarkan melalui media
Facebook dan Instagram,‖ kata Leni.
Ia berharap semoga ada perhatian dari pemerintah agar UMKM bisa lebih
maju dan dikenal luas. Paling tidak, ia berhasrat, Kopi Bungur dapat
menjadi ikon atau oleh-oleh khas Jambi.
Soal olahraga dayung, Leni berharap pemerintah lebih serius
meningkatkan kualitas olahraga dayung. Bagi dia, olahraga tak boleh
dicampur adukkan dengan masalah politik.
―Saya selalu tekankan bagi pelatih atau atlet. Kalau tidak bisa memberikan
kemenangan itu harusnya malu karena semua biaya itu ditanggung oleh
negara. Bila memang kualitasnya tidak di situ ya jangan dipaksa. Beri
kesempatan pada yang berkualitas untuk mengembangkan potensi,‖ kata
Leni.
Di masa pandemi Covid-19 ini, Leni mengajak generasi muda untuk
berkarya demi kemajuan bangsa.

―Generasi muda adalah generasi penerus bangsa, sebuah bangsa akan
maju apabila generasi mudanya berbuat karya-karya positif jadi nasib
bangsa ini ke depan ada di tangan generasi muda, mari berkarya,‖
ucapnya.
Meski telah membanggakan negeri ini, Leni sempat dilupakan pemerintah.
Ia justru pernah ditawari melatih klub dayung di Malaysia. Leni menolak. Ia
memilih menetap di Jambi dan memberdayakan masyarakat.
Reporter: Juan Ambarita
Tags: Atlet Dayung JambiJambiJuara Dunia dari JambiKopi BungurLegok
Bersih dari NarkobaLegok Bersinar Leni Haini Mantan Atlet Dayung Jambi
https://detail.id/2021/07/jatuh-bangun-sang-juara-dayung-hidup-dari-
barang-rongsokan-dan-resep-
moyang/?fbclid=IwAR0OcMy8bKjuvRbU8DL_HPEWYGKbVGdGBjgClPZR
GU9hEnQD8-NpauY-fsI
Pemerintah Inggris Bakal Melarang Peralatan
Plastik Sekali Pakai
Oleh Liputan6.com pada 04 Sep 2021, 09:00 WIB
Ilustrasi sendok dan garpu plastik. (dok. Volodymyr Hryshchenko/Unsplash)
Liputan6.com, London - Pemerintah Inggris mengumumkan rencana untuk
melarang peralatan plastik sekali pakai di Inggris sebagai bagian dari RUU
Lingkungan yang bertujuan untuk mengatasi polusi plastik.
RUU tersebut, yang telah mendapatkan amandemen baru sejak disahkan
terakhir melalui Parlemen pada bulan Mei, bertujuan untuk 'membersihkan
udara negara, memulihkan habitat alami dan meningkatkan
keanekaragaman hayati". Para menteri mengatakan langkah itu akan
membantu mengurangi sampah dan mengurangi jumlah sampah plastik di
lautan.
Mengutip New York Post, pada Kamis (2/9/2021), salah satu ketentuannya
adalah mengurangi sampah dan mengurangi sampah plastik dengan
menghilangkan penggunaan garpu, pisau, dan sendok plastik sekali pakai
– sebuah langkah yang menurut para aktivis lingkungan tidak cukup.

―Kami membutuhkan pemerintah untuk melangkah lebih jauh, kami
menghadapi krisis plastik dan kami perlu mematikan keran,‖ kata Jo
Morely dari kelompok kampanye City to Sea. ―Kita benar-benar
menghadapi krisis lingkungan, lautan kita penuh dengan plastik dan
mereka membunuh kehidupan laut, mereka merusak ekosistem kita dan
mereka benar-benar mengancam kesehatan manusia.‖
Polusi plastik
Para menteri juga berharap untuk memperkenalkan langkah - langkah di
bawah RUU Lingkungan untuk mengatasi polusi plastik - seperti skema
pengembalian deposit pada botol plastik untuk mendorong daur ulang dan
pajak kemasan plastik - tetapi rencana baru ini akan menjadi alat
tambahan.
RUU Lingkungan sedang melalui Parlemen dan belum menjadi undang-
undang.Konsultasi proposal skema pengembalian deposito untuk Inggris,
Wales dan Irlandia Utara selesai pada bulan Juni.
Rata-rata, setiap orang di Inggris menggunakan 18 piring plastik sekali
pakai dan 37 peralatan makan sekali pakai setiap tahun, kata pemerintah.
"Kami membutuhkan pemerintah untuk mengambil pendekatan
menyeluruh untuk mengatakan bahwa apa yang akan kami lakukan adalah
mengakhiri semua polusi plastik dan apa yang akan kami lakukan adalah
secara drastis mengurangi jumlah semua produk sekali pakai, bukan
hanya garpu. diikuti oleh sendok diikuti dengan cangkir," kata Morely.
Kerusakan lingkungan
Lebih dari satu juta burung dan lebih dari 100.000 mamalia laut dan kura-
kura mati setiap tahun karena memakan sampah plastik atau terjerat di
dalamnya, menurut Sky News.
"Kita semua telah melihat kerusakan yang dilakukan plastik terhadap
lingkungan kita," kata Sekretaris Lingkungan George Eustice. "Benar
bahwa kami menerapkan langkah-langkah yang akan mengatasi plastik
yang berserakan sembarangan di taman dan ruang hijau kami dan hanyut
di pantai."
"Rencana ini akan membantu kita menghilangkan penggunaan plastik
yang tidak perlu yang merusak lingkungan alam kita."
Reporter: Lianna Leticia
Infografis Indonesia Sumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua Sejagat
Perbesar
(Liputan6.com/Triyasni)

Tag Terkait Inggris plastik Lingkungan
https://m.liputan6.com/health/read/4647979/pemerintah-inggris-bakal-
melarang-peralatan-plastik-sekali-
pakai?utm_source=Mobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Shar
e_Hanging
Ada yg lebih mengerikan; pengusaha asbun
Ada yang Lebih Ngeri dari Covid, Pengusaha RI
Komentar Begini
Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
Senin, 13/09/2021 16:25 WIB
Jakarta, CNBC Indonesia - Dunia saat ini tak hanya dihadapkan dengan
pandemi Covid-19 yang belum berkesudahan. Namun, juga soal ancaman
perubahan iklim yang sedang dan akan terjadi di masa depan. Perubahan
iklim efeknya diyakini lebih mengerikan dari pandemi saat ini.
Di Indonesia, soal isu perubahan iklim ini sudah menjadi perhatian banyak
pihak termasuk Menkeu Sri Mulyani. Bahkan dari kalangan swasta seperti
pengusaha sudah paham betul risiko buruk dari perubahan iklim.
Apa yang bisa dilakukan dunia usaha?
Contohnya seperti produk kemasan, terjadi masalah penumpukan plastik
terjadi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia isu plastik yang
menumpuk juga merusak lingkungan. Perlu ada kesadaran soal sampah
plastik tidak dikelola dengan baik.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi
Sukamdani, mengatakan isu plastik ini menjadi tanggung jawab semua
pihak, tidak hanya bisa dibebankan kepada industri.
"Misalnya dari beberapa sumber, Jakarta ini menghasilkan 8.000 - 10.000
ton sampah satu hari, sementara kita tidak punya tempat pemrosesan
limbah plastik, paling dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tapi
nggak jelas mau dibuat apa, akhirnya menumpuk," kata Hariyadi kepada
CNBC Indonesia, Senin (13/9/2021).

Ujungnya pemerintah malah membebankan ke pengusaha, seperti
menaikkan harga cukai plastik. Padahal seharusnya sampah ini menjadi
tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah daerah yang harus
memberikan fasilitas pemrosesan akhir.
"Sampai hari ini kita tidak memiliki tempat pemrosesan sampah," katanya.
"Yang disalahkan jadi industri terus contohnya seperti cukai plastik.
Sementara kita perlu kebijakan publik yang jelas," tambahnya.
Sampah plastik dibedakan menjadi dua jenis, yang bisa didaur ulang dan
tidak. Namun menurut Hariyadi sampai saat ini belum ada regulasi yang
jelas soal pemrosesan sampah. Jadi sampah plastik hanya serampangan
dibakar atau ditimbun.
Selain itu, respon industri terkait dari arah ekonomi yang ramah lingkungan
yaitu dengan memberlakukan kemasan yang mudah terurai. Tentunya
pembuatan kemasan yang ramah lingkungan lebih menambah biaya.
"Tentunya kemasan plastik ramah lingkungan lebih mahal karena dari
skala ekonomis belum sampai. Tapi sebenarnya tidak masalah
penggunaan kemasan biasa asalkan regulasinya jelas, seperti Singapura
mereka tidak melarang penggunaan kemasan plastik, karena regulasi
pemrosesannya jelas," kata Hariyadi.
"Jadi silahkan itu didaur ulang, karena secara prinsipnya sampah plastik
harus kembali ke plastik, kaleng harus kembali ke kaleng, botol kaca harus
kembali ke kaca. Jadi nggak ada masalah tidak harus gunakan kemasan
ramah lingkungan. Asalkan kembali ke proses daur ulang," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan bahwa ada
ancaman lain yang saat ini mengancam warga negara seluruh dunia, yang
dampaknya sama besarnya dengan pandemi Covid-19.
"Climate change adalah global disaster yang magnitude-nya diperkirakan
akan sama seperti pandemi Covid-19," ujarnya dalam ESG
(Environmental, Social, and Governance) Capital Market Summit, pada
Selasa (27/7/2021).
(hoi/hoi)
TAG: covid perubahan iklim
©2021 CNBC Indonesia, A Transmedia Company
Ada yang Lebih Ngeri dari Covid, Pengusaha RI Komentar Begini -
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210913153349-4-275858/ada-
yang-lebih-ngeri-dari-covid-pengusaha-ri-komentar-begini

Pegiat Lingkungan Tuntut Keterbukaan Informasi
Peta Jalan Pengurangan Sampah Plastik
Sabtu, 23 Oktober 2021 | 09:42 WIB
Oleh: Siprianus Edi Hardum / EHD
Para pembicara dan peserta dalam webinar media ―Efektivitas Peraturan Menteri
(Permen) KLHK 75/2019 Dalam Mengurangi Sampah Plastik Sekali Pakai‖, di Jakarta,
Jumat (22/10/2021). (Foto: Beritasatu.com)
Jakarta, Beritasatu.com – Greenpeace Indonesia menyayangkan tidak
adanya keterbukaan informasi terkait roadmap (peta jalan) yang telah
dikirim oleh 30 produsen. Greenpeace saat ini sedang membuat petisi
untuk bisa mengakses peta jalan yang dibuat oleh produsen.
―Harapannya, roadmap ini bisa diakses secara mudah oleh publik,
sehingga publik bisa menjadikan tanggung jawab produsen atas kemasan
dan sampahnya mereka sebagai salah satu pertimbangan ketika
membeli,‖ ujar Muharram Atha Rasyadi, juru bicara Greenpeace Indonesia
pada webinar media ―Efektivitas Peraturan Menteri (Permen) KLHK
75/2019 Dalam Mengurangi Sampah Plastik Sekali Pakai‖, di Jakarta,
Jumat (22/10/2021).
Muharram mengapresiasi keberadaan Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor 75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan
Sampah oleh Produsen. ―Namun kami menyayangkan tidak adanya
keterbukaan informasi terkait roadmap yang telah dikirim oleh 30
produsen,‖ kata dia.
Harapannya, kata Muharram, roadmap ini bisa diakses secara mudah oleh
publik, sehingga publik bisa menjadikan tanggung jawab produsen atas
kemasan dan sampahnya mereka sebagai salah satu pertimbangan ketika
membeli.
BACA JUGA Sampah Plastik PET Punya Tingkat daur Ulang dan Nilai Ekonomis Tinggi
Muharram mengatakan, keseriusan KLHK untuk menyelesaikan
permasalahan sampah plastik di Indonesia juga dipertanyakan pegiat dan
pengamat regulasi persampahan yang juga Ketua Komisi Penegakan
Regulasi Satgas Sampah Nawacita Indonesia, Asrul Hoesein.
Menurutnya, Peraturan Menteri LHK Nomor 75 tahun 2019 tentang Peta
Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang pemberlakuannya pada
2030 mendatang merupakan waktu yang cukup lama.
―Produsen-produsen tertentu juga masih belum dilarang untuk
memproduksi kemasan-kemasan baru plastik sekali pakai seperti galon
sekali pakai,‖ kata dia.

Menurut Asrul, pelaksanaan EPR (extended producer responsibilty) ini
harusnya melalui peraturan pemerintah, yang di dalamnya diatur semua
stakeholder, bukan hanya KLHK saja yang membuat peta jalan.
Ini merupakan mandat pasal 16 UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah. ―Sebenarnya dibuat dasarnya dulu, baru peta jalannya di bawah.
Itu persoalannya, makanya apa yang terjadi seperti sekarang, simpang
siur, galon isi ulang diserang oleh galon sekali pakai. Plastik sekali pakai
ini di satu sisi dilarang, tapi satu sisi seakan-akan didukung. Makanya
kenapa terjadi perang antara galon isi ulang dengan galon sekali pakai
yang akhir-akhir ini muncul, itu sudah perang industri di sini. Kenapa
terjadi, karena sistem EPR ini nggak ada,‖ ujar Asrul.
Menurutnya, KLHK seharusnya tidak perlu menunggu perusahaan mau
berkomitmen atau tidak dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap
sampah-sampah plastik yang mereka hasilkan mengingat itu sudah
kewajiban mereka untuk mengelolanya dengan baik.
BACA JUGA 5,37 Ton Sampah Plastik Diubah Jadi Jalan Seluas 15.518 m2
―Jadi tidak boleh takut, karena EPR itu bukan duit perusahaan tapi duitnya
konsumen. Sangat jelas bahwa mekanisme EPR itu dimasukkan dalam
mekanisme harga produk,‖ ucapnya.
Jadi, kata Asrul, tidak heran kenapa KLHK saat ini membiarkan saja
produsen yang dengan seenaknya memproduksi kemasan baru plastik
sekali pakai dengan masif seperti galon sekali pakai itu.
―Ini kan aneh, kenapa pada saat muncul pelarangan plastik sekali pakai,
mereka justru membiarkan salah satu industri memproduksi kemasan
galon sekali pakai. Harusnya KLHK kan menegur mereka karena produk
itu jelas akan menambah tumpukan sampah plastik terhadap lingkungan,‖
tandasnya.
Menurut Atha, Greenpeace telah melakukan survei di kota besar Jakarta
Medan dan Makassar. Hasilnya banyak orang sudah sadar bahwa
masalah sampah plastik berbahaya bagi lingkungan dan ini senada juga
sama survei yang dilakukan oleh LIPI yang menyatakan tingkat kesadaran
masyarakat kota terhadap masalah sampah khusus plastik itu tinggi tapi
permasalahannya adalah ini tidak berlanjut menjadi sebuah perubahan
perilaku.
―Menurut konsumen, mereka memiliki keterbatasan untuk bisa mencari
kemasan-kemasan plastik yang bisa digunakan secara berulang. Itu yang
menyebabkan sekalipun mereka sudah sadar akan bahaya plastik
terhadap lingkungan, tapi mereka tetap menggunakannya,‖ tuturnya.

BACA JUGA Para Penyelam dan Pegiat Wisata Bersihkan Sampah Plastik di Bawah
Laut Sekotong
Begitu juga halnya dengan pelarangan plastik sekali pakai di masyarakat.
Menurut Atha, di satu sisi KLHK membuat peraturan untuk pengurangan
sampah plastik sekali pakai ini, tapi di sisi lain mereka juga seakan
membiarkan produsen-produsen tertentu dengan seenaknya memproduksi
produk-produk kemasan baru plastik sekali pakai seperti galon sekali
pakai.
―Ini kan nggak selesai masalahnya. Apalagi produsen itu mengiming-iming
masyarakat bahwa produk mereka lebih higienis dari galon yang guna
ulang. Padahal selama ini kita nggak kenapa-kenapa mengkonsumsi air
galon guna ulang ini,‖ ujarnya.
Jadi, Atha menegaskan bahwa yang menjadi catatan di Permen 75 itu
adalah ada beberapa opsi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan
pemanfaatan kembali.
―Sayangnya, yang kita lihat selama ini yang paling ditonjolkan adalah
produsen galon sekali pakai itu bicara soal daur ulang. Saya bukannya
tidak mendukungnya, tapi jangan itu dijadikan prioritas. Karena daur ulang
itu jelas-jelas memiliki banyak keterbatasan, dan recycling rate global saja
masih rendah. Itu artinya, kalau kita hanya bicara di hilir saja tapi tidak
mengandalkan hulunya, permasalahan sampah plastik di negara kita tidak
akan selesai,‖ katanya.
Menanggapi hal itu, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Novrizal Tahar, mengatakan,
Indonesia baru menjalankan EPR itu pada tahun 2019. ―Jadi,
bagaimanapun yang namanya sesuatu yang baru semua juga berjalan
meraba-raba juga,‖ katanya.
BACA JUGA Industrialisasi Untuk Zero Waste, Kini NTB Mampu Mengelola Sampah
Plastik Jadi Solar
Dia menegaskan, hirarki pengelolaan sampah itu adalah reduce, reuse,
recycle. Jadi, katanya, reduce itu paling tinggi tingkatannya, baru diikuti
reuse dan recycle. ―Kita tahu kan bahwa selama ini galon itu reuse,
berulang kali dipakai. Jadi, artinya secara hierarki, secara filosofis, itu lebih
tinggi dari recycle,‖ ucapnya.
Seperti diketahui produk galon sekali pakai saat ini dipromosikan oleh
produsennya seolah-olah lebih baik dari galon yang bisa dipakai berulang
dan mudah diakses oleh masyarakat, padahal sangat bertentangan
dengan hirarki pengelolaan sampah di mana pengurangan atau reduksi itu
yang utama.

Arief Susanto, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman
Indonesia (Gapmmi) bidang Sustainability & Social Impact, mengatakan,
selalu membagi apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam
program pengurangan sampah daur ulang dan sebagainya. ―Seperti
perusahaan-perusahaan besar, itu kemudian kita sharing bagaimana itu
bisa diterapkan ke perusahaan-perusahaan yang lebih kecil,‖ katanya.
Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TVdi sini
Sumber: BeritaSatu.com
TAG:
Pegiat Lingkungan Keterbukaan Informasi Peta Jalan Pengurangan
Sampah Plastik Greenpeace Muharram Atha Rasyadi Kementerian
Lingkungan Hidup dan KehutananKLHK Sampah Plastik
https://www.beritasatu.com/ekonomi/844479/pegiat-lingkungan-tuntut-
keterbukaan-informasi-peta-jalan-pengurangan-sampah-plastik
WPO - World Packaging Organisation
WPO - World Packaging Organisation develops
a „National Recycling Framework‟ to Indonesia
#Packforce Austria appealed to
#WPO to take the leadership in
tackling the global packaging
waste issue in a more practical
and measurable way. The region
chosen for a pilot program was
#Indonesiawhere it is evident
that packaging waste is a major
problem and the first local body
invited to be part of the project
was another #WPO member,
Indonesian Packaging
Federation (#IPF).
The result, after 18 months has been the implementation of ‗Indonesian
Recycling Design Guidelines‘ that was handed over to the newly-created
Indonesian Packaging Recycling Organisation (#IPRO). The second
outflow of the project is the formation and completion of the first edition of
the ‗Packaging Design for Recycling Guide‘, which the #WPO delivered to
all members on 4 October 2021.

To give more details about the project, WPO - World Packaging
Organisation will carry on a webinar on November 23, at 1:30 pm (Vienna
time), as part of its second meeting of 2021. #WPO invites its members
and key national players (manufacturers, recyclers, brand owners) to
participate in this event that will be transmitted live in #WPO YouTube
channel https://youtube.com/c/WorldPackagingOrganisation
.
The event will count with the participation of #WPOPresident Pierre
Pienaar and Vice Presidents Luciana Pellegrino Abre and Henky Wibawa.
There will be speakers from #Packforce Austria, Ernst Krottendorfer;
Packaging & Recycling Alliance for Indonesia (#PRAISE), Karianto
Wibowo; Indonesian Packaging Recycling Organisation (#IPRO), Martini
Indrawati; and Indonesian Plastic Recycling Association (#ADUPI),
Christine Halim.
#wpowebinar #designforrecycling #recycling #sustainability #designguide
#wpoaroundtheworld #packagingaroundtheworld #packaging #embalagem
#envase #empaque #embalaje #emballage #verpackung
October 27 at 9:12 PM ·
Cara Ampuh Menghasilkan Uang Ratusan Juta Rupiah
dari Sampah Botol Plastik ala Pengusaha Bekasi
Mohammad Baedowy
Selasa, 2 November 2021 - 12:58 WIB
Oleh : Tim TvOne
Sumber :Aminah Chaerani
Bekasi, Jawa Barat - Sampah
plastik tidak pernah ada
habisnya. Masyarakat membeli
berbagai barang yang dikemas
dengan botol-botol plastik
kemudian setelah dipakai,
dibuang begitu saja.
Namun ternyata, botol plastik yang mungkin bagi sebagian orang dinilai tak
berguna, justru bisa menghasilkan banyak uang bagi Mohammad
Baedowy. Seorang pengusaha di Bekasi, Jawa Barat, yang bisa meraup
ratusan juta rupiah dari mengumpulkan, mengolah sampah plastik, dan
mengekspornya ke luar negeri.

Baedowy tak ingin sukses sendirian. Pria kelahiran Balikpapan 48 tahun
silam ini dengan senang hati membagikan pengalamannya untuk ditiru
oleh mereka yang berminat bisnis mengolah plastik.
Saat ditemui di kantor yang juga pabrik pengolahan plastiknya di Jalan
Putat No 35, RT 003 RW 006, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika
Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, MB—panggilan akrabnya—tengah
bersama sejumlah tamu yang sengaja datang untuk menimba ilmu
darinya.
Ada yang jauh-jauh datang dari Mesuji dan Bandar Lampung, Lampung;
Kendal, Jawa Tengah; juga Jakarta. Usianya beragam, mulai dari 20-an
hingga 70-an tahun.
Begitu mereka datang, MB langsung mengajak tamu-tamunya keliling
pabrik. Dia memperlihatkan caranya mengolah sampah plastik, mulai dari
penyortiran jenis dan warna botol, pembersihan, penggilingan,
pengeringan, hingga siap jual. Tak ada yang ditutupi.
―Tidak banyak orang yang mau berbagi (pengetahuan pengolahan sampah
plastik). Tetapi karena saya sudah punya nazar—dulu kesepakatan
dengan Tuhan, saya bilang, ‗nanti kalau saya bisa, saya mau berbagi‘,‖
ujar MB menjelaskan mengapa dia bersikap sangat terbuka tentang
bisnisnya.
MB menceritakan secara rinci bisnis yang dia tekuni sejak tahun 2000-an
di sebuah ruangan di bagian depan pabriknya. Dalam tempat itu terdapat
sebuah televisi besar untuknya mempresentasikan perjalanan usaha
pengolahan plastiknya, juga sebuah meja kayu besar dengan bangku kayu
panjang di kedua sisinya. Dindingnya dihiasi sejumlah penghargaan—
nasional maupun internasional—yang dia peroleh karena mengolah
sampah plastik. MB juga memajang berbagai tulisan dari media nasional
dan luar negeri yang mengangkat kisahnya yang inspiratif.
https://www.tvonenews.com/berita/12508-cara-ampuh-menghasilkan-
uang-ratusan-juta-rupiah-dari-sampah-botol-plastik-ala-pengusaha-bekasi-
muhammad-baedowy

Sampah di TPSA Cilegon Mulai Dikelola Jadi Energi Listrik
M Iqbal - detikNews
Selasa, 02 Nov 2021 15:18 WIB
Sampah di TPSA Bagendung, Cilegon, mulai dikelola jadi
bahan bakar penghasil listrik. (M Iqbal/detikcom)
Cilegon - Sampah di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)
Bagendung, Cilegon, Banten, mulai digunakan sebagai energi listrik.
Sampah itu dikelola untuk dikirim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) Suralaya.
Tumpukan sampah yang menggunung mulai
dipergunakan sebagai bahan campuran
pembangkit listrik. Pemerintah mulai
menggalakkan sistem campuran bahan bakar
batu bara atau co-firing untuk pembangkit
listrik.
"Jadi di dalam aturan ESDM ini, kalau Suralaya PLTU itu yang
menggunakan batu bara, menggunakan biomassa dari sampah atau kayu
itu tidak termasuk fosil, dia diperhitungkan sebagai EBT (energi baru
terbarukan)," kata Direktur Utama PT Indonesia Power Ahsin Sidqi di
Cilegon, Selasa (2/11/2021).
"Karbon yang dihasilkan tidak dihitung sebagai carbon credit, jadi ini
sangat menguntungkan bagi kami dengan mesin yang ada. Kita bisa
membuat EBT untuk membantu Pak Presiden pada 2025, 23 persen
(EBT)," lanjutnya.
Baca juga:Lawan Perubahan Iklim, Swasta Komitmen Kurangi Emisi Karbon
Kategori sampah yang dapat menemani batu bara untuk menjadi bahan
bakar penghasil listrik ini terlebih dahulu dipisahkan dari kandungan logam,
besi, dan sejenisnya. Setelah dipilah, sampah dikeringkan untuk masuk
proses penggilingan hingga menjadi bahan bakar jumputan padat melalui
dua penggilingan.
Ahsin mengatakan PLTU Suralaya butuh 400 ton biomassa per hari, yang
dihasilkan dari sampah maupun kayu. Sekitar 400 ton bahan campuran itu
akan dicampurkan dengan batu bara sebagai bahan bakar utama
penghasil listrik.
"Ini perlu kontinuitas karena untuk Suralaya saja kita membutuhkan 12 juta
ton batu bara. Saya kira satu hari minimal 400 ton kita butuh ini, satu hari
400 ton kita butuh semacam ini. Sekarang kan masih sedikit, tapi kita
tingkatkan skalanya sehingga nanti kolaborasi yang saling

menguntungkan, kotanya bersih, energinya hijau, kemudian masyarakat
sejahtera dan sehat," kata dia.
Campuran bahan bakar dari sampah ini diklaim bisa mengurangi CO2 dan
tak terjadi efek rumah kaca dari hasil pembakaran.
Baca juga:Sinar Mas Land dan Chandra Asri Manfaatkan Sampah Plastik Jadi Aspal
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan
pengelolaan sampah di Cilegon diakui masih minim. Tumpukan sampah di
TPSA Bagendung bertahun-tahun tak dikelola. Dengan kerja sama antara
Pemkot Cilegon dan PT Indonesia Power, Helldy berharap tumpukan
sampah ini bisa berkurang, terlebih dapat dimanfaatkan dan bernilai
ekonomis.
"Tadi kita sama-sama membuktikan bahwa produksi ini bisa dikirim ke
Indonesia Power, tergantung kebutuhan dari Indonesia Power, tentunya ini
unlimited, jadi otomatis cara pengolahannya tadi kita sudah lihat," ujarnya.
"Intinya itu, mudah-mudahan kerja sama ini terus berkelanjutan demi
mengurangi atau zero sampah di Kota Cilegon," lanjutnya.
(bal/isa)
selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-5793572/sampah-di-tpsa-
cilegon-mulai-dikelola-jadi-energi-listrik.
'Mobil Kedelai', kendaraan ramah lingkungan yang
diproduksi Ford, tapi mengapa gagal dan urung
dijual massal?
2 November 2021
SUMBER GAMBAR,THE HENRY FORD

Henry Ford dikenal sebagai orang pertama dalam sejarah yang membuat mobil dengan bahan kedelai,
yang dia perkenalkan kepada publik pada tahun 1941.
Henry Ford dikenang sebagai orang yang mempopulerkan mobil. Dari
tangan dinginnya lahir mobil produksi massal pertama di dunia, Ford T.
Ford membuat jalur perakitan, yang memungkinkan pasar mobil meledak,
sekaligus merevolusi industri transportasi pada awal abad ke-20.
Seratus tahun kemudian, kendaraan dengan sistem pembakaran mesin
yang menghasilkan karbon dioksida (CO2) -- gas utama yang
menyebabkan pemanasan global -- dianggap sebagai salah satu
penyebab utama perubahan iklim.
Tetapi, mungkin tak banyak yang tahu Ford juga merupakan pelopor
lingkungan.
Pada tahun 1930-an Ford adalah salah satu orang pertama yang
memproduksi dan menggunakan apa yang sekarang kita sebut bioplastik:
plastik yang terbuat dari tanaman -- dari hidrokarbon -- yang dapat terurai
secara alami, tidak seperti plastik pada umumnya.
Ford tidak hanya membuat plastik ramah lingkungan.
Dia juga orang pertama dalam sejarah yang membuat mobil dengan bahan
kedelai, yang dia perkenalkan kepada publik pada tahun 1941.
Karena bahan alami itulah, kendaraan yang ia buat ini diberi sebutan
"Soybean Car", "Mobil Kedelai".
Begitu yakinnya tentang keunggulan plastik ini -- yang menurutnya sepuluh
kali lebih kuat dari baja -- dia mengambil kapak dan memukul panel dari
setiap material, untuk menunjukkan bahwa hanya logamlah yang penyok.
SUMBER GAMBAR,THE HENRY FORD
Keterangan gambar,
Mobil Kedelai memiliki rangka tubular yang terbuat dari logam.
Dia sendiri meramalkan bahwa "puluhan ribu barang dan suku cadang
mobil yang terbuat dari logam nantinya akan dibuat dari plastik yang dibuat
dari bahan yang dipanen di pertanian".
Namun, ramalan itu tak menjadi kenyataan.
Bahkan, Mobil Kedelai itu tidak pernah sempat dipasarkan. Satu-satunya
model yang pernah dibuat dihancurkan, bahkan replikanya pun tidak ada.

Mengapa proyek ini gagal?
Dua sosok Henry Ford
Menurut Pusat Penelitian Benson Ford, yang didedikasikan untuk
melestarikan dan mempromosikan karya Henry Ford, pengusaha terkenal
itu dibesarkan di sebuah pertanian di Michigan, Amerika Serikat, dan
sepanjang hidupnya mencari cara untuk menggabungkan "hasil industri
dengan hasil pertanian".
Ford mendirikan sejumlah laboratorium yang didedikasikan untuk
menemukan kegunaan industri untuk tanaman seperti kedelai, jagung,
gandum, dan rami.
Satu hal yang Ford percaya adalah bahwa "panel plastik membuat mobil
lebih aman daripada panel baja tradisional".
Dia percaya, panel mobil yang terbuat dari plastik "bisa terguling tanpa
hancur".
Baca juga: Ketika pabrik mobil kelas dunia memproduksi masker dan ventilator di
tengah pandemi virus corona
BMW umumkan penampakan mobil Mini versi listrik
Selain itu, dia yakin teknologi yang diperkenalkan sesuai dengan kondisi
zaman. Perang Dunia II dimulai di Eropa -- pada tahun 1939 -- dan ada
"kekurangan logam" di dunia.
Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times selama
presentasi "mobil yang terbuat dari plastik" pada bulan Agustus 1941, Ford
memperkirakan bahwa menggunakan bahan baru ini untuk membuat mobil
akan mengurangi penggunaan baja di AS sebesar 10%.
"Bahan baku plastik mungkin sedikit lebih mahal," katanya kepada surat
kabar itu, "tetapi kami mengantisipasi penghematan yang cukup besar
karena penyelesaian manufaktur ikut berkurang."
Jadi bagaimana cara membuat Mobil Kedelai?
Pusat Penelitian Benson Ford sendiri mengakui bahwa sangat sedikit
informasi yang disimpan tentang penemuan asli ini, yang, bagaimanapun,
terus membangkitkan minat banyak orang, terutama sekarang karena
begitu banyak perhatian pada masalah lingkungan.
Salah satu yang masih misterius adalah bahan pembuatan mobil itu.
"Bahan persis untuk membuat panel plastik masih belum diketahui, karena
tidak ada catatan formulanya," jelas pusat penelitian itu.

Artikel New York Times menerangkan bahwa "salah satu plastik yang
dikembangkan oleh ahli kimia Ford adalah bahan yang terdiri dari 70%
serat selulosa dan 30% pengikat resin".
"Serat selulosa terdiri dari 50% serat pinus, 30% jerami, dan 20% rami,
bahan yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk mumi," jelasnya.
Sebaliknya, pria yang bertanggung jawab menciptakan mobil itu, Lowell E.
Overly, memberikan versi yang sangat berbeda.
Dalam wawancara lain dia mengatakan panel itu terbuat dari "serat kedelai
dalam resin fenolik dan diimpregnasi menggunakan formaldehida".
Yang lebih banyak dokumentasinya adalah bagaimana perancangan dan
perakitan Mobil Kedelai.
Ford mempercayakan tugas itu kepada Overly, yang merupakan
perancang alat dan cetakan di Laboratorium Kedelai, yang merupakan
bagian dari kompleks penelitian yang dibuat oleh pengusaha otomotif itu.
Supervisor Overly, Robert A. Boyer, yang adalah seorang ahli kimia, juga
membantu proyek tersebut.
Mobil itu memiliki kerangka yang terbuat dari baja tubular, di mana mereka
memasang 14 panel plastik.
Selain membuat mobil lebih tahan goncangan, plastik memiliki keuntungan
besar: jauh lebih ringan.
Mobil Kedelai beratnya 907 kilogram, sekitar 450 kilogram lebih ringan dari
mobil tradisional.
Ini adalah faktor lain yang disorot Ford ketika dia mempresentasikan
inovasinya pada 13 Agustus 1941 di Dearborn Days, sebuah festival
komunitas di Michigan.
"Mobil plastik" juga dipajang di Michigan Fairgrounds akhir tahun itu.
Nasib terakhir Mobil Kedelai
Namun terlepas dari banyaknya dukungan atas penemuannya dan betapa
yakinnya Ford terhadap masa depan plastik nabati, proyek tersebut tidak
membuahkan hasil.
Menurut Overly, satu-satunya model yang pernah dibuat kemudian
dihancurkan, dan rencana untuk memproduksi unit kedua dihentikan.

Apa yang menghentikan proyek ini -- dan semua produksi mobil di AS --
adalah terlibatnya negara itu ke Perang Dunia II, di mana AS belum terlibat
sampai Jepang mengebom Pearl Harbor pada Desember 1941.
"Pada akhir perang, ide untuk mobil plastik telah hilang karena energi akan
digunakan untuk upaya pemulihan," kata Benson Ford Research Center.
Namun ada juga yang mengeklaim bahwa plastik nabati tidak diminati
karena murni faktor ekonomi: melimpahnya minyak murah setelah Perang
Dunia II.
Akhirnya, Mobil Kedelai hanya tinggal kenangan.
Mobil ini diingat karena tak berhenti menimbulkan kejutan dan rasa
penasaran.
© 2021 BBC. BBC tidak bertanggung jawab atas konten dari situs eksternal. Baca
tentang peraturan baru terkait link eksternal.
www.bbc.com
Tangsel Minta Bantuan Rp 17,5 Miliar ke Jakarta
untuk Kelola Sampah hingga Penyelenggaraan Jalan
Rabu, 3 November 2021 | 06:13 WIB
Lihat Foto
Penulis: Vitorio Mantalean
Editor: Sandro Gatra
DEPOK, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran
bantuan keuangan untuk Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp
17.560.920.000 dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.
Angka ini merupakan jumlah yang disetujui oleh Pemprov DKI Jakarta, dari
jumlah yang sebelumnya diusulkan oleh Pemkot Tangsel.
Hal ini terungkap dalam rapat antara Biro Kerja Sama Daerah (KSD)
Sekretariat Daerah (Setda) dengan DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka
Resort, Cisarua, Jawa Barat, Selasa (2/11/2021).
Baca juga: Anies Jamin Banjir di Jakarta Surut dalam 6 Jam, Syaratnya. . .

Dalam dokumen usulan KUA-PPAS 2022 yang dipaparkan dalam rapat,
tertera bahwa anggaran Rp 17,5 miliar itu rencananya dipakai untuk
pengelolaan sampah, pengelola terminal penumpang tipe C, dan
penyelenggaraan jalan.
Hal ini kemudian dipermasalahkan oleh Komisi C DPRD DKI Jakarta.
"Kita (DKI Jakarta) kan mau bangun ITF. Kalau sekarang Tangerang
Selatan minta bantuan keuangan untuk pengelolaan sampah, ini
memerlukan kajian khusus," kata anggota Komisi C DPRD DKI, Andyka,
ditemui di sela rapat.
"Begitu juga beberapa perbaikan jalan di wilayah Tangsel, yang jalannya
kita belum tahu karena belum dijelaskan secara rinci jalannya seperti apa,"
ia menambahkan.
Para anggota Komisi C DPRD DKI sama-sama menyoroti usulan bantuan
keuangan yang diminta Pemkot Tangsel. Ada tiga hal yang menjadi
sorotan.
Pertama, usulan tersebut belum jelas seberapa bermanfaatnya untuk DKI
Jakarta. Tak seperti usulan bantuan keuangan dari kota dan kabupaten
lain yang bermanfaat untuk pengelolaan sampah Ibu Kota, pengendalian
banjir, hingga penguraian kemacetan.
Kedua, kondisi keuangan DKI Jakarta disebut belum pulih sempurna dari
dampak pandemi Covid-19.
Ketiga, usulan tersebut tidak rinci.
"Usulan Rp 17,5 miliar tapi nilainya itu tidak dicantumkan, berapa untuk
terminal, untuk pengelolaan sampahnya, kemudian untuk membangun
jalan," kata Andyka.
Oleh karenanya, usulan dari Pemkot Tangsel akan mengalami
penyesuaian. Hal ini dikonfirmasi oleh Biro KSD DKI Jakarta.
"Itu juga akan disesuaikan. Nanti kita lihat angkanya berapa," kata Kepala
Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Fasilitas Korps Diplomatik pada
Biro KSD DKI Jakarta, Tonny Depriana, pada Selasa malam.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/03/06134341/tangsel-
minta-bantuan-rp-175-miliar-ke-jakarta-untuk-kelola-sampah-
hingga?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Refferal&utm_campaign=St
icky_Mobile

Jakpro Ajukan Pinjaman Rp 2,8 Triliun untuk
Proyek ITF Sunter
Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 04 Nov 2021 01:21 WIB
Pembangunan ITF Sunter (Foto: Rifkianto Nugroho)
Jakarta - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengajukan pinjaman sebesar
Rp 2,8 triliun. Pinjaman tersebut untuk membangun fasilitas pengelolaan
sampah intermediate treatment facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara.
"Pinjaman untuk ITF (Sunter). Nilainya 2,8 Triliun," kata Plt Kepala BP
BUMD Riyadi di sela rapat pembahasan rancangan APBD 2021 di Hotel
Grand Cempaka Resort, Puncak, Bogor, Rabu (3/11/2021) malam.
Riyadi mengatakan peminjaman akan diajukan oleh Pemprov DKI kepada
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Sehingga, Jakpro akan berhutang
kepada Pemprov DKI.
"Hampir sama kayak pinjaman. Iya (ada bunga) tapi saya kira nggak
terlalu besar," jelasnya.
Pemprov DKI beralasan, pengajuan pinjaman ini sebagai alternatif dalam
mencari sumber pendanaan baru. Tujuannya agar proyek pembangunan
ITF Sunter bisa segera bergulir.
"Sejak awal emang, cari skema lain," imbuhnya.
Baca juga:
Bangun ITF Sunter, Pemprov DKI Cari Pinjaman Rp 4 Triliun
Sebelumnya diberitakan, JakPro melalui anak usahanya, PT Jakarta
Solusi Lestari (PT JSL), tengah mempersiapkan pembangunan Fasilitas
Pengolahan Sampah Antara (FPSE) makro atau Intermediate Treatment
Facility (ITF) Sunter, Jakarta Utara. Rencananya, pekerjaan prakonstruksi
ITF dijalankan pada akhir 2021.
"JakPro dan PT JSL akan segera memulai pekerjaan prakonstruksi pada
akhir tahun ini. Mohon doa dan dukungannya agar proyek ini dapat
berjalan lancar dan menjadi solusi bagi Ibu Kota dan warga Jakarta, 'Maju
Kotanya Bahagia Warganya'," kata Plt Direktur Utama PT JSL Aditya Bakti
dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
Aditya menjelaskan, pembangunan ITF Sunter masuk Proyek Strategis
Nasional (PSN). ITF Sunter merupakan mandat Pemprov DKI Jakarta
kepada Jakpro melalui Pergub 33 Tahun 2018 tentang Penugasan

Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara di
Dalam Kota/Intermediate Treatment Facility (ITF).
Baca juga:Kurangi Beban Bantargebang, Anies Kebut Pembangunan ITF Mikro
(taa/lir)
itf sunter jakpro bumd pt jakpro sunter
https://news.detik.com/berita/d-5796001/jakpro-ajukan-pinjaman-rp-28-
triliun-untuk-proyek-itf-sunter
.
Mungkin akan makan waktu proses pencarian pinjaman oleh PT
Jakarta Propertindo akan lama,
Simak cuitan Ketua DPRD DKI Jakarta (26 November 2021)
Terkait, beberapa minggu sebelumnya
Groundbreaking Sejak 2018, ITF Sunter Belum Juga Dibangun
Jumat, 1 Oktober 2021 | 14:50 WIB
Penulis: Singgih Wiryono
Editor: Jessi Carina
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Jakarta Propertindo merilis rencana
pembangunan pengolahan sampah intermediate treatment facility (ITF) atau
fasilitas pengelolaan sampah antara yang belum dibangun hingga saat ini.

Direktur Proyek ITF dan Plt Direktur Utama PT JSL Aditya Bakti mengatakan,
ITF yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai 2022
itu belum dibangun sama sekali dan baru memasuki persiapan pra konstruksi.
"Jakpro dan PT JSL akan segera memulai pekerjaan pra konstruksi pada akhir
tahun ini. Mohon doa dan dukungannya agar proyek ini dapat berjalan lancar
dan menjadi solusi bagi Ibukota warga Jakarta," kata Aditya Bakti dalam
keterangan tertulis, Jumat (1/10/2021).
Baca juga: Anies Diminta Serius Bangun Pengolahan Sampah ITF
Undangan kepada saya (RVT) untuk hadiri pemancangan batu pertama ITF
Sunter oleh Gubernur DKI Jakarta pada 20 Desember 2018
Aditya mengatakan, Jakpro optimistis pembangunan ITF terus berlangsung
mengingat pembangunan ITF merupakan salah satu proyek strategis nasional
(PSN).
ITF yang dibangun di Sunter ini akan dibangun dengan teknologi modern dan
ramah lingkungan dan mampu mengolah 2.200 ton per hari dan dapat
mengurangi beban 30 persen sampah Jakarta setiap hari ke Tempat
Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
"Itulah sebabnya ITF Sunter menjadi salah satu solusi dan prioritas bagi DKI
Jakarta untuk mampu menyelesaikan permasalahan persampahan di Ibukota,"
ucap Aditya.
Aditya menjelaskan, ITF Sunter didesain mampu memusnahkan dan mereduksi
volume sampah 90 persen dengan standar emisi Euro 5 dan menghasilkan
energi listrik 35 MegaWAtt/jam.

Baca juga: Komisi D DPRD DKI Minta Anies Segera Selesaikan Proyek ITF Sunter
ITF Sunter digadang menjadi tempat pengolahan sampah terbesar di Indonesia
yang menghasilkan energi listrik dengan teknologi ramah lingkungan.
Groundbreaking atau peletakan batu pertama ITF Sunter digelar pada Kamis 20
Desember 2018 silam ditandai dengan tombol sirine yang ditekan langsung oleh
Gubernur Anies Baswedan.
Anies saat itu menyebut era baru pengolahan sampah di Jakarta dimulai karena
ITF Sunter merupakan pengolahan sampah terbesar di Indonesia yang
menghasilkan listrik.
Halaman Selanjutnya
"Hari ini kita memasuki sejarah…
Halaman 1 2 Show All
TAG: ITF Sunter ITF Sunter Memasuki Tahap Pra Konstruksi
©2021 PT. Kompas Cyber Media
http://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/01/14504961/groundbreaking-
sejak-2018-itf-sunter-belum-juga-dibangun
Kilas balik, pengamatan saya Mei 2016
Sekilas dari makalah saya
Sampah Jakarta Hingga sat ini
Pemprov DKI Tidak Niat Bangun TPST di Jakarta?
Pantauan lapang
Riza V. Tjahjadi dan Aron Chandra
Walhi Jakarta
Presentasi 6 Juni update dari 16 Mei 201
Mengacu kepada salah satu pemberitaan terakhir mengenai rencana
pengolahan sampah dengan incinerator di Sunter Jakarta Utara, dan di Cakung
Jakarta Timur, maka Walhi Jakarta melakukan pengamatan Lapang

DKI akan Bangun Dua Fasilitas Pengolahan Sampah
REPORTER : NURITO | EDITOR : RIO SANDIPUTRA | SENIN, 02 NOVEMBER
2015 09:04 WIB | DIBACA 3022 KALI
Atasi Sampah, Tahun 2016 DKI Bangun 2 ITF
( Foto : Nurito / Beritajakarta.Com)
Untuk mengatasi persoalan sampah di Ibukota, Pemprov DKI Jakarta akan
membangun dua tempat pengolahan sampah atau Intermediete Treatment
Facility (ITF). Kedua ITF tersebut akan didirikan di lahan bekas pusat daur ulang
kompos (PDUK) di kawasan Cakung Cilincing dan Sunter, Jakarta Utara.
dst
Mangkrak 4 Tahun, Ahok Mulai
Bangun Pengganti Bantargebang
Jakarta KORAN HK - Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta mempercepat
pencanangan pembangunan
Intermediate Treatment Facility (ITF)
Sunter yang sudah terbengkalai
selama empat tahun. Dinas
Kebersihan akan meresmikan lokasi
seluas 3,5 hektar sebagai pengolahan
sampah terpadu akhir Maret 2016.
"Kami harus rapat dengar pendapat
sekali lagi. Paling lambat Maret ini ITF
Sunter sudah bisa grounbreaking,"
kata Kepala Dinas Kebersihan Isnawa
Adji di Balai Kota Jakarta, Senin 4
Januari 2016…. dst

Kesimpulan
Unit TPST Sunter di Jakarta Utara fungsinya hanya sebagai Stasiun Pengalihan
Sementara atau SPA saja, dan TPST Cakung di Jakarta Timur sudah sekitar
empat tahun tidak beroperasi lagi, dan tidak ada kelanjutannya sama sekali.
TPST di Marunda tidak ada atau belum dibangun sama sekali. Dengan kata lain,
mayoritas sampah asal Jakarta digelontorkan ke TPST Bantargebang di Bekasi,
dan jumlah semakin meningkat, jauh di atas target Dinas kebersihan untuk tahun
2016.
Dari gambaran di atas, maka mudah muncul satu pertanyaan: apakah
pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSa di Jakarta akan rampung sesuai
jadwal, yaitu 2018?
Jakarta 15 Mei 2016
Pantauan lapang di atas saya muatkan di http://biotaniblogspot.com
edisi Rabu, 18 Mei 2016
Sampah Jakarta Hingga sat ini; Pemprov DKI Tidak Niat Bangun TPST di
Jakarta?
Tambahan dalam versi slideshow
(foto-foto pantauan ke lokasi pengendalian limbah B3 termasuk insenerator yang
sudah menjadi bangkai di Pulogebang Jakarta Timur dan inserator rumah sakit
di RS Carolus Jakarta)
Kesimpulan [lanjutan]
1. Sampah Jakarta semakin jelas hanya dikelolakan di TPST Bantargebang
Bekasi

2. Sampah Depok dibuang ke TPST Bantargebang melalui pembuangan ke
Pasar Minggu
3. Limbah B3, khususnya limbah B3 rumah sakit tidak dikelola dengan hati-hati
dan tidak dijamin aman bagi manusia Lain dari pemakaian ulang hasil
pulungan; Padahal info terkini Pemprov DKI akan bangun 44 RS Kecamatan.
Persoalan sampah semakin besar jika tidak ditangani mulai dari sumber
sampah. Jika DKI Jakarta berhasil mengelola sampah maka secara ilmiah dapat
disusun hipotesisnya: “Jika DKI Jakarta berhasil mengelola sampah maka
yang dikirim ke TPST Bantargebang semakin sedikit”, dan berlaku
sebaliknya “Jika DKI Jakarta gagal mengelola sampah maka yang dikirim
ke TPST Bantargebang semakin banyak”. Hipotesis ini telah terbukti secara
empiris dan obyektif di lapangan. Data yang digunakan dapat dilakukan uji
validitas data; uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, uji
konfirmabilitas atau obyektivitas. Jakarta gagal kelola sampah, karena
Bantargebang banjir sampah!
DKI Jakarta harus mulai mengolah sampahnya dengan sistem 3R mulai
dari sumber. DKI Jakarta tidak boleh hanya mengandalkan daerah lain jadi
korban tempat pembuangan sampah, karena lingkungan setempat dan
kesehatan warga akan terancam keberlangsungannya.
Selengkapnya makalah saya ada di
https://www.slideshare.net/biotani/sampah-jakarta-hingga-saat-ini-pemprov-dki-
tidak-niat-bangun-tpst-di-jakarta tertanggal 19 Mei 2016

Kunjungi TPST Samtaku Walikota Serap Inovasi
Pengolahan Sampah Terpadu
Kamis, 04 Nov 2021
Tetapi tidak bisa disalin teks beritanya.
https://madiuntoday.id/2021/11/04/kunjungi-tpst-samtaku-wali-kota-serap-
inovasi-pengolahan-sampah-terpadu/
Lakukan Adaptasi Ini dari Rumah untuk Mengurangi
Emisi Karbon
Anita Listyarini - detikNews
Sabtu, 06 Nov 2021 12:02 WIB
Foto: Shutterstock
Jakarta - Tahun ini seluruh dunia memperingati Hari Habitat Dunia (HHD)
yang jatuh pada 4 Oktober 2021, yaitu Senin pertama di bulan Oktober
2021. Tema HHD tahun ini menggemakan semangat pembangunan yang
berkelanjutan di kawasan perkotaan, 'Accelerating Urban Action for
Carbon Free World - Adapting Cities for Climate Resilience'. Peringatan
HHD setiap tahunnya dan khususnya tahun ini adalah untuk

menyebarluaskan informasi tentang perlunya komitmen dalam mengurangi
emisi karbon, serta mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk
melakukan aksi nyata beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Indonesia memiliki wilayah kepulauan dengan kota-kota dan permukiman
yang sebagian besar berada di pesisir, yang akan sangat terdampak
apabila peningkatan emisi karbon tidak diredam lajunya. Sebab, karbon
adalah unsur utama yang terdapat dalam gas rumah kaca (GRK) yang
terakumulasi di atmosfer bumi. Akumulasi GRK telah memicu kenaikan
suhu di bumi dan selanjutnya menyebabkan kenaikan muka air laut serta
perubahan iklim.
Fenomena perubahan iklim ini telah dirasakan dampaknya selama
beberapa tahun terakhir, antara lain bencana siklon yang makin kerap
terjadi dan dengan kekuatan yang makin besar. Misalnya di wilayah Nusa
Tenggara Timur (NTT) yang dilanda siklon tropis Seroja pada awal April
2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sempat
menyebut banjir bandang akibat siklon tropis Seroja merupakan bencana
alam yang mempunyai dampak paling besar dalam 10 tahun terakhir di
Provinsi NTT.
Agenda dan upaya yang harus dilakukan penduduk dunia untuk
mengurangi dampak perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi telah
sering disampaikan oleh para pemimpin negara dunia. Namun, karena
begitu besar dan pentingnya isu ini, kadang tantangan kita untuk memulai
aksi tersebut adalah tidak tahu harus mulai dari mana dan keraguan kita
sendiri atas upaya kecil yang kita lakukan akan berkontribusi pada dunia.
Satu langkah penting yang harus dilakukan adalah mengambil langkah
pertama, dari rumah kita pun bisa melakukan aksi nyata untuk mengurangi
emisi karbon. Rumah adalah tempat di mana kita menghabiskan sebagian
besar waktu untuk beraktivitas, dan setiap aktivitas kita pasti menghasilkan
sesuatu yang kita lepaskan (buang) ke lingkungan sekitar, mulai dari ketika
kita bangun tidur, mandi, makan, bahkan ketika sedang tidur. Emisi karbon
yang berasal dari aktivitas manusia dikenal dengan istilah emisi
antropogenik.
Dari aktivitas di dalam rumah, manusia menghasilkan karbon dari berbagai
sumber. Secara umum kita dapat dikategorikan emisi karbon berupa gas
karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan pada tahap pembangunan dan juga
pada tahap pemanfaatan. Pada tahap pembangunan rumah, emisi CO2
berasal dari proses produksi material misalnya semen, bata, baja ringan,
genteng, ubin keramik dan material lainnya. Pada saat konstruksi
bangunan rumah juga dibutuhkan energi listrik. Konsumsi listrik tersebut
dikonversi menjadi potensi emisi CO2. Demikian pula pada tahap
pemanfaatan, yaitu ketika rumah itu dihuni, konsumsi energi listrik
dikonversi menjadi potensi emisi CO2.

Meninjau dari studi terkait produksi CO2 dari sektor perumahan, didapati
bahwa perumahan menyumbang secara signifikan terhadap emisi karbon
dioksida pada tahap pembangunan. Menurut data penelitian di tujuh kota
oleh Kurdi (2008), emisi CO2 tahap pembangunan dari kurang lebih 100
unit rumah yang dihasilkan dari komponen lantai, dinding dan atap rumah
adalah pada rentang 9.802 kg per tahun hingga 17.751 kg per tahun.
Sedangkan pada tahap pemanfaatan, mengacu pada studi oleh Aisyi dan
Yuwono (2021) atas konsumsi energi listrik dari sejumlah rumah tipe 36,
tipe 45 dan tipe 60 di Kota Bekasi, diperoleh data volume konsumsi listrik
yang digunakan oleh rumah tangga di perkotaan berkisar pada angka
9,131 kWh sampai 24,782 kWh per hari. Konsumsi listrik ini dikonversi
menjadi potensi emisi CO2 dan didapatkan potensi emisi harian yang dari
setiap rumah adalah antara 810 kg CO2 sampai dengan 2.173 kg CO2.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa potensi emisi CO2 yang dihasilkan pada
tahap pemanfaatan atau ketika rumah itu dihuni selama setahun lebih
tinggi daripada potensi emisi CO2 yang dihasilkan selama setahun proses
konstruksi sebuah rumah.
Untuk semakin memantapkan langkah kita dalam mengurangi produksi
karbon dari rumah, kita dapat mencermati beberapa ketentuan dari
Kementerian PUPR dalam mengurangi emisi karbon pada bangunan
gedung. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Permen PUPR) Nomor 21 tahun 2021, bangunan gedung yang
memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur
secara signifikan dalam penggunaan energi, air dan sumber daya lainnya,
disebut sebagai bangunan gedung hijau (BGH). Prinsip yang melandasi
penyelenggaraan BGH dapat kita jadikan acuan untuk membangun dan
juga mengubah pola perilaku menghuni rumah supaya lebih ramah
lingkungan, yang termasuk juga meminimalkan emisi karbon.
Prinsip BGH sejatinya sangat erat dengan prinsip pembangunan yang
berkelanjutan (sustainable development). Prinsip pertama dari BGH adalah
mengurangi (reduce) penggunaan sumber daya, termasuk lahan, material
bangunan, air, dan juga sumber daya alam lainnya. Kedua adalah
pengurangan timbulan limbah. Sesuai prinsip kedua ini adalah paradigma
penggunaan kembali sumber daya (reuse) dan penggunaan sumber daya
hasil siklus ulang (recycle).
Selain itu, dalam penyelenggaraan BGH terdapat prinsip perlindungan dan
pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian; mitigasi
risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim, dan bencana; orientasi
kepada siklus hidup; orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
inovasi teknologi untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan peningkatan
dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam
implementasi.

Prinsip dan aspek BGH perlu dipahami agar selanjutnya dapat diterapkan
sejak tahap perencanaan rumah. Dalam kriteria penilaian kinerja suatu
bangunan gedung hijau terdapat beberapa parameter yang mencakup
aspek pengelolaan tapak, efisiensi penggunaan energi, kualitas udara
dalam ruang, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan
sampah, dan pengelolaan air limbah.
Tidak semua aspek BGH tersebut akan dibahas pada tulisan ini, karena
parameter tersebut dibuat untuk BGH secara umum yang tidak hanya
berorientasi pada pengurangan emisi karbon namun pada
penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Beberapa
aspek yang dapat diterapkan secara sederhana untuk mengurangi emisi
karbon dari rumah akan kita bahas.
Efisiensi energi adalah salah satu aspek yang paling relevan dalam
pengurangan emisi karbon di tingkat rumah tangga dan lebih optimal jika
sudah dipikirkan sejak tahap perencanaan. Meskipun demikian, pada
rumah yang telah terbangun juga bisa dilakukan pengubahsuaian (retrofit)
jika hendak melakukan adaptasi prinsip-prinsip BGH.
Sebagai negara tropis, Indonesia berada pada suhu rata-rata 27 derajat
Celcius dan tingkat kelembaban udara tinggi. Idealnya sebuah BGH
menggunakan ventilasi alami untuk mencapai kenyamanan termal, namun
dengan luas lahan sempit dan kepadatan bangunan yang tinggi, kondisi
ideal ini sulit dicapai untuk perumahan di perkotaan. Maka untuk mencapai
kenyamanan termal di dalam rumah, banyak digunakan sistem
pengondisian udara atau air conditioner (AC). Padahal AC inilah yang
merupakan komponen dominan (sekitar 55%) dari konsumsi energi
gedung. Oleh karena itu, menyiasati agar AC lebih efisien adalah salah
satu langkah penting dalam mengurangi emisi karbon dari rumah tinggal.
Saat ini, hampir semua produsen AC telah menawarkan sistem yang lebih
hemat energi. Konsumen perlu mencermati dan memilih dengan seksama
nilai koefisien kinerja atau yang dikenal dengan Coefficient of Performance
(COP) yang dapat diperoleh informasinya dari spesifikasi AC yang
ditawarkan. Makin tinggi COP, maka AC lebih efisien konsumsi listriknya.
Di sisi lain, juga perlu dipikirkan cara mengurangi beban pendinginan atau
beban termal gedung. Hal ini bisa dilakukan dengan merancang selubung
bangunan agar memiliki Overall Thermal Transfer Value (OTTV) rendah.
Selubung bangunan dengan OTTV yang rendah artinya selubung
bangunan tersebut berpotensi rendah dalam meneruskan panas dari luar
bangunan.
Panas dari luar bangunan masuk ke dalam bangunan secara radiasi dan
konduksi. Penyumbang terbesar panas yang masuk ke dalam ruangan
adalah radiasi panas matahari melalui bukaan terutama yang berbahan
transparan, misalnya jendela dan atap skylight. Maka rasio luas bukaan
terhadap dinding eksterior solid sebaiknya tidak lebih dari 30%.

Menempatkan bukaan pada sisi dinding yang menghadap ke arah utara
dan selatan juga akan mengurangi jumlah radiasi matahari yang masuk
melalui bukaan. Selain itu, selektif memilih material dinding dan atap
dengan nilai absorptansi radiasi panas matahari rendah akan menurunkan
konduksi panas ke dalam ruangan.
Gambar 1. Ilustrasi rasio bukaan terhadap dinding
Konsumsi energi listrik di dalam rumah selain dari AC juga berasal dari
pencahayaan serta peralatan rumah tangga elektronik lain. Pencahayaan
buatan merupakan komponen pengguna energi listrik yang cukup besar
setelah AC. Penghematan konsumsi listrik dari sistem pencahayaan
buatan dapat dilakukan dengan optimalisasi pencahayaan alami dan
pencahayaan buatan dalam rumah. Pencahayaan alami dapat mengurangi
konsumsi energi listrik pada siang hari, namun harus mempertimbangkan
posisi bukaan terkait dengan potensinya dalam memasukkan radiasi
panas matahari ke dalam rumah. Disarankan pencahayaan alami
dilakukan secara pantul dan baur (diffuse) serta jika memungkinkan
menggunakan kaca yang memiliki lapisan isolasi panas.
Untuk pencahayaan buatan, kita dapat memilih lampu yang hemat energi
atau memiliki efikasi lebih besar, seperti lampu LED dan lampu tabung T5.
Lampu fluorescent T5 yang dipasang bersama ballast elektronik frekuensi
tinggi (20 sampai 60 kHz) dapat mengurangi konsumsi energi listrik hingga
40% dibandingkan lampu fluoresen standar.
Dengan adanya pencahayaan alami, maka pengaturan pengelompokan
saklar lampu disesuaikan terhadap bagian ruang yang mendapatkan
pencahayaan alami pada siang hari. Pada bagian ruang yang mendapat
pencahayaan alami secara memadai di siang hari, lampu di area tersebut
tidak perlu dinyalakan. Penggunaan sensor untuk menyalakan lampu juga
dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara menghemat listrik. Namun
pemasangan sensor ini harus direncanakan secara matang untuk
memastikan manfaatnya secara optimal dan tidak mengganggu aktivitas di
dalam ruang.
Gambar 2. Pencahayaan alami secara indirect atau pantul
Setelah langkah efisiensi energi di rumah, masih ada aspek BGH lain yang
juga perlu dilakukan sebagai upaya kita mengurangi emisi karbon, yaitu
mengurangi timbulan sampah rumah tangga yang berakhir di Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA). Sebab sampah yang diproses di TPA juga
menghasilkan emisi karbon secara signifikan, bukan hanya dalam bentuk
karbon dioksida (CO2) melainkan juga dalam bentuk gas metana (CH4).
Metana di TPA dihasilkan dari proses dekomposisi komponen sampah
yang biodegradable oleh bakteri yang terjadi dalam kondisi anaerobik.
Dalam laporan Climate Change 2014 oleh Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), dinyatakan bahwa metana adalah gas penyebab
perubahan iklim terbesar kedua setelah karbon dioksida. Potensi

pemanasan global metana adalah 33 kali lipat dari karbon dioksida dengan
rentang waktu 100 tahun. Metana yang dihasilkan dari pengolahan
sampah turut menyumbang 3-4% emisi GRK antropogenik dunia (IPCC,
2001).
Secara nasional pada tahun 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) merilis data bahwa hampir 40% sampah berasal dari
rumah tangga. Sedangkan jenis sampah masih didominasi sampah
organik, yaitu berupa sisa makanan dan kayu/ranting/daun. Meskipun
dalam pembangunan dan pengelolaan TPA telah dilakukan upaya mitigasi
pelepasan gas metana ke atmosfer, upaya pengurangan dan pengelolaan
dari sumber adalah kunci keberhasilan pengurangan emisi karbon.
Sisa makanan yang terbuang dan berakhir di TPA menunjukkan bahwa
perilaku masyarakat Indonesia belum efisien dalam mengelola pangan.
Meskipun kadang kita sering abai karena dianggap sepele, namun dampak
perilaku membuang sisa makanan tersebut bukan hanya berupa emisi
karbon. Menurut kajian Bappenas pada tahun 2020, kehilangan makanan
(food loss) dan pembuangan makanan (food waste) di Indonesia selama
20 tahun sejak tahun 2000 hingga 2020 adalah setara dengan 1.702,9
megaton karbon dioksida, atau setara dengan porsi makanan 29%
populasi Indonesia saat ini.
Gambar 3. Grafik Komposisi Sampah di Indonesia Tahun 2020. Sumber:
https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
Mengelola sampah dari tingkat rumah dengan prinsip reduce, reuse, dan
recycle perlu diterapkan dan terus ditingkatkan efektivitasnya.
Mempertimbangkan besarnya komposisi sampah organik di Indonesia,
mengurangi sampah organik yang diproses di TPA dapat secara signifikan
mengurangi emisi metana. Langkah pengurangan sampah dari sumber
yang dapat dilakukan dengan peralatan dan material yang sederhana di
rumah adalah mengolah sampah organik menjadi kompos.
Jenis sampah anorganik yang cukup besar jumlahnya yaitu plastik dan
kertas. Sampah plastik dan kertas memiliki nilai ekonomi yang cukup
tinggi. Untuk itulah pemerintah Indonesia terus menggalakkan
terbentuknya bank sampah di Indonesia. Menurut Pedoman Pelaksanaan
Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah dari KLHK yang
diterbitkan pada tahun 2012, terdapat tiga jenis sampah yang dapat
ditabung di bank sampah. Pertama adalah kertas, yang meliputi koran,
majalah, kardus, dan dupleks; kedua adalah plastik, yang meliputi plastik
bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan ketiga adalah logam,
yang meliputi besi, aluminium, dan timah. Sebaran bank sampah sudah
cukup merata di 363 kabupaten kota dan tercatat oleh KLHK di tahun 2021
telah ada lebih dari 11.000 unit bank sampah.

Bentuk partisipasi kita sebagai warga masyarakat untuk melaksanakan
pengelolaan sampah organik dan sampah anorganik secara lebih
berkelanjutan adalah dimulai dari memilah sampah. Di rumah, sediakanlah
tempat sampah yang terpisah antara sampah organik yang dapat diolah
menjadi kompos, sampah kertas, sampah plastik, serta sampah yang
mengandung Bahan Berbahaya Beracun (B3). Sampah lainnya yang tidak
termasuk keempat jenis sampah tersebut, akan menjadi sampah yang
berakhir di TPA.
Setelah mengulas tentang aspek penghematan energi dan pengelolaan
sampah, satu hal lagi yang turut mendukung upaya pengurangan emisi
karbon dari tingkat rumah tangga adalah penggunaan produk-produk
bersertifikat ramah lingkungan (ekolabel). Penggunaan produk bersertifikat
ramah lingkungan (ekolabel) belum terlalu luas dikenal oleh masyarakat di
Indonesia. Namun pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya agar
pelaku industri maupun masyarakat umum bergerak ke arah penggunaan
produk ramah lingkungan, yaitu dengan menyiapkan regulasi dan tata
kelola.
Sertifikasi ekolabel material bangunan saat ini sudah mencakup produk cat
tembok, ubin keramik, kaca lembaran, papan gipsum, pipa PVC, kloset
duduk, dan baja gulungan lapis. Sertifikasi produk ekolabel yang telah
diatur oleh KLHK juga mencakup produk-produk yang sangat umum kita
gunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tisu pembersih, kertas, tekstil
dan kantong plastik belanja. Ketika konsumen semakin kritis dalam
memilih produk yang digunakan, maka produsen juga mendapatkan
dorongan untuk melakukan praktik industri yang ramah lingkungan.
Pada material atau bahan bangunan, selain memilih produk yang telah
memiliki ekolabel, sebagai konsumen kita juga dapat mencermati
beberapa kriteria berikut ini. Pertama, material yang berasal dari industri,
seperti semen, saniter, fixture plumbing, sedapat mungkin dari pabrik yang
menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14001. Kedua, material
beton dan material penutup dinding sebaiknya diambil dari sumber lokal,
karena akan mengurangi potensi emisi karbon yang berasal dari proses
pengiriman material. Ketiga, penggunaan kayu daur ulang, bambu dan
material terbarukan lainnya yang dapat diaplikasikan untuk komponen
plafon dan dinding bangunan.
Terakhir, pastikan bahwa kayu yang digunakan memiliki ketentuan legal.
Bahan bangunan berupa kayu harus berasal dari hutan yang dikelola
dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan,
karena hutan merupakan carbon sink yang juga turut berkontribusi
mengurangi akumulasi GRK di atmosfer.
Langkah kecil yang kita lakukan dari rumah masing-masing akan menjadi
upaya kolektif yang berdampak besar secara nasional, bahkan global.
Secara bersamaan, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dan

peraturan yang dilandasi semangat pembangunan yang berkelanjutan.
Sewajarnya sebagai warga negara Indonesia kita aktif berpartisipasi dalam
mengurangi emisi karbon melalui perubahan perilaku dan perubahan pola
pikir dengan menerapkan tiga aspek BGH yaitu:
1. Efisiensi Energi
Bangunan gedung hijau dirancang untuk menggunakan energi secara
efisien dengan menggunakan pencahayaan alami dan seminimal mungkin
menggunakan pengondisian udara. Ketika penggunaan sistem
pengondisian udara tidak terelakkan maka pilihlah perangkat yang memiliki
performa tinggi dan hemat energi. Selain itu orientasi bangunan dan tata
letak bukaan juga dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi energi.
2. Pengelolaan Sampah
Pemilik dan pengguna bangunan gedung hijau berkomitmen untuk
mengelola sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dari
sumber. Caranya adalah menyediakan wadah sampah sesuai dengan
pengelompokan jenis sampah dan melakukan pemilahan sampah.
Pemilahan sampah ini dapat dioptimalkan dengan melaksanakan
pengolahan sampah organik dan sampah anorganik secara mandiri atau
melibatkan pihak lain.
3. Penggunaan Material Bersertifikat Ramah Lingkungan
Bangunan gedung hijau mensyaratkan penggunaan bahan bangunan yang
ramah lingkungan, sebagai salah satu upaya mendorong pelaku industri
atau produsen material konstruksi menerapkan standar manajemen
lingkungan dalam proses produksi.
Anita Listyarini, Juara 1 Karya Tulis PUPR Kategori PUPR
(fhs/ega)
Artikel Selanjutnya
#AyoDietKarbon, Menjadi Lebih Pintar dari Sebuah Smartphone
kementerian pupr lomba karya tulis pupr emisi karbon gas rumah kaca
"LakukanAdaptasiInidariRumahuntukMengurangiEmisi Karbon" selengkapnya
https://news.detik.com/kolom/d-5799621/lakukan-adaptasi-ini-dari-rumah-
untuk-mengurangi-emisi-karbon.

Truk Pengangkut Sampah Antre di TPA Sarimukti,
Layanan Buang Sampah Dikabarkan Berhenti Sementara
Indra Kurniawan
6 November 2021, 09:50 WIB
PRFMNEWS - Sejumlah truk pengangkut sampah antre di kawasan
Tempat Penampungan Sampah Akhir (TPA) Sarimukti, di Kampung
Cigedig, Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.
Kabar yang beredar menyebutkan layanan buang sampah di TPA
Sarimukti, Bandung Barat, sedang dihentikan sementara.
Dugaan penghentian sementara layanan buang sampah di TPA Sarimukti
disebabkan ketersediaan bahan bakar alat berat yang dipakai untuk
sanitary landfill habis.
Seperti diketahui, sanitary landfill merupakan sistem pengelolaan sampah
dengan menggunakan alat berat dengan cara membuang dan menumpuk
sampah di suatu lokasi, memadatkan sampah tersebut, kemudian
menutupnya dengan tanah.
Selain itu, antrean truk pengangkut sampah di TPA Sarimukti turut
berdampak pada sistem pengangkutan sampah di wilayah Kota Bandung.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi menyatakan operasional
pengangkutan sampah di Kota Bandung sedang berjalan kurang optimal.
Sebab, lanjut Dudy, saat ini sedang terjadi antrean truk pengangkut
sampah di TPA Sarimukti.
Halaman: 1 2 Selanjutnya
Editor: Indra Kurniawan
https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-132955458/truk-
pengangkut-sampah-antre-di-tpa-sarimukti-layanan-buang-sampah-
dikabarkan-berhenti-sementara
Hal 2
Truk Pengangkut Sampah Antre di TPA Sarimukti, Layanan Buang
Sampah Dikabarkan Berhenti Sementara
Indra Kurniawan
6 November 2021, 09:50 WIB

"Pemprov Jabar sebagai pemegang otoritas di TPA Sarimukti sedang
menyelesaikannya," ujarnya kepada Redaksi PRFM, Sabtu 6 November
2021.
Dudy pun menyatakan permohon maaf kepada warga yang mengeluhkan
keterlambatan pengangkutan sampah di wilayah Kota Bandung.
"Mudah-mudahan dapat cepat terselesaikan," tandasnya.***
Editor: Indra Kurniawan
TAGS Bandung truk sampah TPA Sarimukti
Komentar saya: Apa kabarnya TPA Regional Bandung raya?
TPA Sarimukti Setop Beroperasi, Kota Bandung
Terancam Jadi Lautan Sampah
Agung Bakti SarasaMinggu, 07 November 2021 - 09:53:00 WIB
Bandung terancam menjadi lautan sampah menyusul penghentian sementara aktivitas
pengolahan sampah di TPA Sarimukti. (Foto: Ilustrasi/Dok)
BANDUNG, iNews.id - Kota Bandung dan sekitarnya terancam menjadi
lautan sampah menyusul penghentian sementara aktivitas pengolahan
sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti. Diketahui, TPA
tersebut merupakan tempat membuang sampah dari kawasan Bandung
Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi,
termasuk KBB.
Akibat persoalan yang disebabkan habisnya bahan bakar minyak (BBM)
untuk alat berat di TPA Sarimukti itu, sampah di kawasan Bandung Raya,
khususnya Kota Bandung kini mulai menumpuk tak terangkut hingga
memicu reaksi dari Pemkot Bandung.
Melalui akun Instagram Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Bandung
yang kemudian diunggah ulang oleh akun Instagram Wali Kota Bandung,
Oded M Danial, Pemkot Bandung menyatakan bahwa truk pengangkut
sampah milik Kota Bandung mulai tersendat dan harus mengantre lama
untuk membuang sampahnya ke TPA Sarimukti.
Pemkot Bandung juga meminta maaf kepada masyarakat terkait
pengangkutan sampah yang belakangan ini tidak tepat waktu akibat
persoalan di TPA Sarimukti tersebut.
"Mohon maaf jika masih ada keterlambatan dalam pelayanan
pengangkutan sampah, karena memang keadaan yang memaksakan

untuk itu dan tidak bisa kami hindari," kata Oded di akun Instagramnya,
Sabtu (6/11/2021).
Dijelaskan juga bahwa saat ini, sejumlah truk pengangkut sampah milik
Kota Bandung masih tertahan akibat kepadatan antrean menuju TPA
Sarimukti sejak Jumat (5/11/2021) kemarin.
Editor : Asep Supiandi
Halaman Selanjutnya Halaman : 1 2 3 4
TAG : armada sampah buang sampah tpa sarimukti
https://jabar.inews.id/berita/tpa-sarimukti-setop-beroperasi-kota-bandung-
terancam-jadi-lautan-sampah
Aneh, Anggota Dewan Hentikan Paksa Proyek
Pengelolaan Sampah Desa Kalirejo
8 November 2021
Lokasi pekerjaan proyek pengelolaan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton,
Kabupaten Pasuruan. (Foto: istimewa)
Pasuruan (WartaBromo.com) – Seorang anggota dewan hentikan paksa
pelaksanaan proyek pengelolaan sampah di Desa Kalirejo, Kecamatan
Kraton, Kabupaten Pasuruan.
Tindakan paksa dilakukan karena proyek itu disebut-sebut merupakan
pokok pikiran (pokir) usulannya dan menganggap berhak menentukan
proses pekerjannya.
Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan yang dinilai melakukan aksi tak wajar
itu berinisial HD. Melalui kepala desa, ia memaksa proses pekerjaan
pengelolaan sampah dihentikan.
Dari informasi yang dihimpun, HD menyebutkan jika proyek senilai Rp154
juta ini merupakan usulan pokir-nya. Dengan dalih itu, kepada kepala desa
ia menyatakan memiliki hak menentukan rekanan atau pelaksana
pekerjaan di Desa Kalirejo tersebut.
Seakan tak ingin ribut, pelaksana pun manut dan menghentikan pekerjaan
yang sudah dilakukan selama seminggu tersebut. Pelaksana kemudian
mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan,
berkonsultasi agar bisa melanjutkan pekerjaannya. Konsultasi itu
dikatakan juga merupakan permintaan dari HD.

―Diminta menghentikan pekerjaan yang sudah berjalan. Ia mengklaim,
proyek itu merupakan usulan pokir-nya,‖ ungkap Pepen, pelaksana
lapangan proyek pengelolaan sampah, Senin (8/11/2021).
Aktivis Masyarakat Antikorupsi Anggaran Rakyat (Makar) Kabupaten
Pasuruan, Hanan mengaku prihatin dan menyatakan jika anggota dewan
―bermain‖ proyek melalui usulan pokir menjadi hal yang kian nyata.
Ia pun menegaskan, tindakan anggota dewan menghentikan paksa
sebuah proyek milik pemerintah merupakan tindakan di luar kewenangan.
Sehingga ia menilai, penghentian pekerjaan proyek oleh anggota dewan
adalah tindakan inkonstitusional.
―Dewan tidak memiliki kewenangan menghentikan paksa proyek yang
sudah berjalan,‖ tandas Hanan.
Ditegaskan kembali oleh Hanan, aksi dianggap melampaui kewenangan ini
merupakan fakta ada permainan oleh anggota dewan terkait proyek
dengan pokir-nya. ―Dugaan gratifikasi dari rekanan yang
direkomendasikan anggota DPRD Kabupaten Pasuruan juga makin nyata,‖
lanjutnya.
Hanan kemudian meminta aparat penegak hukum (kejaksaan) mendalami
fakta dan petunjuk baru atas dugaan gratifikasi proyek pokir ini.
Sementara itu, hingga berita ini terunggah, WartaBromo masih belum
mendapatkan jawaban dari HD, agar menyampaikan pernyataan atau
alasan penghentian proyek pengelolaan sampah di bawah naungan DLH
Kabupaten Pasuruan ini.
Hanya saja, HD memberikan jawaban, berupa kalimat:
―yaaa mas… monggo klo mau ktemu saya bisa jenengan agenda kan.‖
―saya tidak merasa berhentikan pekerjaan mas n yg menghentikan tuh
kepala desa nya mas‖
―jenengan bisa tanya lgsung k lokasi ato k kpla desa nya sendiri mas.‖
(ono/ono)
LABEL berita pasuruan dprd kabupaten pasuruan Pokir proyek pasuruan
proyek pokir
© WartaBromo All Right Reserved
https://www.wartabromo.com/2021/11/08/aneh-anggota-dewan-hentikan-
paksa-proyek-pengelolaan-sampah-desa-kalirejo/

Termasuk Indikator Kota Berkelanjutan, Pengelolaan
Sampah yang Baik Jadi Investasi untuk Masa Depan
Senin, 8 November 2021 | 13:55 WIB
Dok. Kompas.com/Muhammad Naufal Tumpukan sampah yang berada di salah satu
TPS liar.
KOMPAS.com – Membangun kota berkelanjutan (sustainable cities)
menjadi poin ke-11 dalam rencana aksi global Sustainable Development
Goals (SDGs). Mengutip dari situs www.sdg-tracker.org , salah satu
indikator kota berkelanjutan adalah pengelolaan sampah solid (solid
waste) yang baik.
Namun, sampah masih menjadi isu pelik bagi negara-negara di dunia.
Menurut publikasi yang dirilis World Bank pada 2019, penduduk dunia
menghasilkan 2,01 miliar ton sampah solid setiap tahun. Ironisnya,
sebanyak 33 persen dari jumlah tersebut tidak terkelola dengan baik.
Pengelolaan sampah menjadi lebih rumit di negara berkembang, seperti
Indonesia. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK), jumlah sampah nasional mencapai 67,8 juta ton pada 2020.
Angka ini diperkirakan akan meningkat hingga 70,8 juta ton pada 2025.
Peningkatan volume tersebut sejalan dengan pertumbuhan aktivitas
penduduk, pertambahan jumlah penduduk, dan keterbatasan tempat
pembuangan akhir (TPA). Hal ini semakin diperparah dengan pengelolaan
sampah yang kurang baik.
Hingga saat ini, sekitar 60 persen sampah di Indonesia dikelola dengan
pola linear, yakni kumpulkan, angkut, serta buang ke TPA. Pola ini
dilakukan tanpa pemilahan dan memperhatikan aspek keberlanjutan
(sustainability).
Sementara itu, 30 persen sampah tidak dikelola dan mencemari
lingkungan, serta hanya 10 persen yang melewati proses daur ulang.
Menurut situs Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
KLHK, jumlah sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga yang
terkelola dari 276 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mencapai 59,39
persen dari total timbulan sampah pada 2020.
Sementara, jumlah yang belum terkelola adalah 40,61 persen. Sebagai
informasi, total timbulan sampah pada 2020 mencapai 33.186.583,20 ton.
Dampak terhadap lingkungan

Seperti diketahui, pengelolaan sampah yang tidak tepat berdampak besar
terhadap lingkungan, misalnya, pencemaran laut, sungai, dan tanah.
Pencemaran ini turut memengaruhi makhluk hidup di lingkungan tersebut.
Pengelolaan sampah yang buruk juga menghambat pembentukan air
tanah.
Sementara itu, sampah yang menumpuk di TPA membuat lingkungan
sekitar menjadi kotor, gersang, dan berbau busuk. Bahkan, masyarakat
yang tinggal di sekitar TPA berisiko mengalami masalah kesehatan,
seperti gangguan pernapasan.
Dampak yang lebih luas lagi, sampah tersebut dapat mengeluarkan gas
metana (CH4). Gas berbahaya ini tidak hanya merusak tanaman yang
tumbuh di sekitar TPA, tetapi juga memberikan dampak perubahan iklim
secara global.
Dok. Kompas.com/Singgih WiryonoPenertiban Tempat Pembuangan Sampah Ilegal
di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang
Gas metana yang terlepas ke atmosfer akan menimbulkan efek rumah
kaca dan memicu pemanasan global (global warming). Bahkan, gas ini
juga berkontribusi besar terhadap bencana hidrometeorologi.
Mengutip laman konservasidas.fkt.ugm.ac.id, bencana hidrometeorologi
diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan,
kelembapan, temperatur, dan angin.
Bencana hidrometeorologi mencakup kekeringan, banjir, badai, kebakaran
hutan, El Nino, La Nina, dan longsor.
Salah satu penyebab bencana hidrometeorologi adalah perubahan cuaca
yang dipicu kerusakan lingkungan secara masif, termasuk akibat
pengelolaan sampah yang buruk.
Ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah
Demi membangun sustainable city dengan pengelolaan solid waste yang
baik, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan instrumen
kebijakan.
Salah satunya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sampah. UU ini menjadi payung hukum bagi
pengelolaan sampah di Indonesia.
Dalam UU tersebut, sampah dimasukkan dalam permasalahan nasional
yang pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif, sustainable,
dan terpadu dari hulu ke hilir.

Dengan demikian, sampah tidak mengganggu kesehatan masyarakat dan
aman bagi lingkungan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan
pendekatan ekonomi sirkular.
Diberitakan Kompas.com, Rabu (20/10/21), konsep ekonomi sirkular
menganut prinsip ramah lingkungan yang bertujuan memaksimalkan
penggunaan material secara sirkular.
Konsep itu meminimalisasi produksi limbah dengan cara memulihkan serta
menggunakan kembali produk dan bahan sebanyak mungkin secara
sistemik dan berulang.
Pendekatan ekonomi sirkular menggunakan metode sharing, leasing,
reusing, repairing, refurbishing, dan recycling.
Dok. SHUTTERSTOCKllustrasi ekonomi sirkular
Pendekatan tersebut berbeda dengan pendekatan tradisional yang
menggunakan metode take-make-dispose (ambil-pakai-buang) sehingga
menimbulkan pola linear (kumpulkan-angkut-buang) dalam pengelolaan
sampah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan, implementasi
ekonomi sirkular mampu memperpanjang waktu pakai produk serta
material sehingga dapat mengurangi sampah dan polusi.
Hal tersebut pada akhirnya akan mendukung regenerasi ekosistem secara
alami dan menjadi investasi bagi masa depan.
―Penerapan konsep tersebut juga membuka peluang ekonomi dalam
menstimulasi pertumbuhan bisnis dan inovasi baru serta menambah
peluang usaha dan lapangan kerja di masyarakat,‖ ujar Diana.
Dukungan berbagai pihak
Untuk diketahui, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
juga menekankan kontribusi seluruh pihak untuk mewujudkan pengelolaan
yang komprehensif, sustainable, dan terpadu.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memerlukan dukungan
masyarakat dan pelaku industri, termasuk sektor perbankan.
Sebagai bagian dari bank terbesar di Asia, UOB Indonesia turut
berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui UOB's
Sustainable Finance Frameworks.

Kerangka tersebut terdiri dari Green Trade Finance Framework, Smart City
Sustainable Finance Framework (SCSFF), Real Estate Sustainable
Finance Framework, dan Green Circular Economy Framework.
Khusus pengelolaan sampah berbasis sustainable, UOB Indonesia
memiliki kerangka Green Circular Economy Framework. Executive Director
IG Head Resources UOB and Property Indonesia Susanto Lukman
menjelaskan, melalui framework tersebut, UOB Indonesia menyediakan
pembiayaan atau refinancing, baik sebagian maupun seluruhnya, bagi
perusahaan yang memenuhi syarat dan kriteria Green Circular Economy
Framework.
―UOB Green Circular Economy Framework akan membantu dalam
mengakses pembiayaan bisnis berkelanjutan," ujar Susanto seperti
diberitakan Kontan, Rabu (7/7/2021).
Susanto menjelaskan, UOB Green Circular Economy Framework
membantu menyederhanakan penerapan bisnis keberlanjutan.
Hal tersebut dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberdayakan
debitur dengan wawasan dan pengetahuan, membantu proses yang
efisien dan transparan dari kualifikasi hingga pelaporan, serta memberikan
solusi khusus yang memenuhi kebutuhan debitur.
Dengan dukungan solid dari berbagai pihak, termasuk perbankan,
ekosistem ekonomi sirkular dapat terbentuk. Niscaya, permasalahan
sampah di Indonesia dapat teratasi. Bahkan, memberikan manfaat
ekonomi dan menjadi investasi bagi masa depan.
Artikel ini merupakan bagian keempat dari seri Membangun Kota
Berkelanjutan hasil kerja sama KG Media dan UOB Indonesia.
TAG: sampah pengelolaan sampah pengelolaan sirkular framework
©2021 PT. Kompas Cyber Media
*Termasuk Indikator Kota Berkelanjutan, Pengelolaan Sampah yang Baik Jadi
Investasi untuk Masa Depan*
Klik untuk baca: http://kmp.im/AGCKKP

NewsPeople
World-first investigation by University of Portsmouth
and Good Morning Britain finds people are breathing
in 100 times more microplastics in homes than thought
A WORLD-first investigation has revealed people are breathing in 100
times more microplastics in our homes than previously estimated.
By Steve Deeks
Monday, 8th November 2021, 11:33 am
Reporter Michelle Morrison, of Good Morning Britain, talking to Dr Fay
Couceiro, Reader in Environmental Pollution at the University of
Portsmouth. Pic University of Portsmouth.
As COP26 continues this week, Good Morning Britain (GMB) and the
University of Portsmouth have embarked on a groundbreaking
investigation into microplastics.
Latest on incident in Kingston Crescent in Portsmouth
For the very first time, the exclusive research looks at exactly what is in the
air in people‘s homes and the impact on health.
Recommended by
According to professor Anoop Jivan Chauhan MBE, respiratory specialist
and director of research and innovation at Portsmouth Hospitals University
NHS Trust, the results are 100 times higher than any other academic
research has previously predicted.
GMB reporter Michelle
Morrison invited Dr Fay
Couceiro, reader in
environmental pollution at
the u, into her home for a
day in October alongside
her eight-year-old daughter
and five-year-old son.
New technology allowed Fay to measure the very small, breathable
microplastics from the indoor air for the first time. Samples were taken from
three rooms - the kitchen, Michelle‘s bedroom and her childrens‘
bedrooms.

During the testing phase, Michelle was cooking in the kitchen and in her
bedroom she was sorting her clothes into plastic and non-plastic piles,
which revealed three-quarters of her wardrobe contained plastics such as
polyester and nylon. In the childrens‘ bedrooms they were play-fighting
with soft toys.
The highest amount of microplastics were found in Michelle's daughter's
bedroom due to the carpets, non-cotton bed linen and soft toys.
Results showed the family are likely each breathing in between 2,000 -
7,000 microplastics per day - the equivalent of two giraffes standing on top
of each other (12.69 metres) over a year and taller than the Eiffel Tower
(363 metres) over a lifetime.
Michelle Morrison, Reporter, Good Morning Britain, said: ‗Like most
families in the UK, I like to think we are doing our bit at home to reduce the
use of plastics in our everyday lives so I was intrigued to take part in this
world-first experiment.
‗I never dreamed the result would be that my young children and I are
breathing in up to 7,000 microplastics each day. I really hope this research
can help shine a light on such an important topic for us all.‘
Dr Fay Couceiro, reader in environmental pollution at the university, said: ‗I
have been looking for a partner to conduct this experiment with for some
time now and I am thrilled that Good Morning Britain has worked so closely
with us on this vital project.
‗Considering the numbers we‘ve found and the numbers we are breathing
in – wouldn‘t you like to know more about what microplastics are doing to
us? I know I would.‘
Professor Anoop Jivan Chauhan MBE said: ‗This unique study shows very
high levels of microplastics in our homes and the data uncovered is really
quite shocking.
‗Potentially we each inhale or swallow up to 1.8m microplastics every year
and once in the body, it‘s hard to imagine they‘re not doing irreversible
damage. There can be no health benefits of inhaling microplastics; they‘re
dangerous and we need more research like this to fully understand how
they can harm our bodies.
‗To date, the bulk of research has centred around pollutants outside of the
home such as car emissions but as this initiative proves, it‘s essential we
widen our focus on the dangers in our homes.‘

The University of Portsmouth is committed to tackling global plastics
problems through its Revolution Plastics project.
SEE ALSO: University gets funding boost
Professor Steve Fletcher, director of the project, said: ‗The results that
have come from our laboratories highlight the worrying issue of the all
pervasive plastic pollution that is everywhere around us. Here at the
University of Portsmouth we are continuing to search for solutions to a
growing threat that for many is only just becoming apparent.
‗Be it microplastics in the air or large amounts of plastic waste in our
oceans, there needs to be a better understanding of the impact and ways
of dealing with it.‘
Alberto Costa MP, chair of the All-Party Parliamentary Group on
Microplastics said: ‗I am shocked to read of the University of Portsmouth‘s
findings that large quantities of airborne microplastics are present in our
homes.
‗Important research such as this must be carried out so we can better
understand the potential harms microplastics can have not only to the
environment but to human health.
‗We have been looking at the effects microfibre plastics can have, which
are shed from textiles during laundry, on our rivers and seas. I am urging
the government to consider bringing forward legislation to ensure all new
washing machines are fitted with microfibre catching filters and will be
raising this in the House of Commons.‘
A message from the Editor, Mark Waldron
University Of PortsmouthGood Morning BritainGMBCOP26
©JPIMedia Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and
ConditionsPrivacy policyModern Slavery Statement
https://www.portsmouth.co.uk/news/people/world-first-investigation-by-
university-of-portsmouth-and-good-morning-britain-finds-people-are-
breathing-in-100-times-more-microplastics-in-homes-than-thought-
3449090

Menang Penghargaan Emmy di AS,
"The Story of Plastic" Soroti Isu Sampah Plastik
di Indonesia
09/11/2021
Dhania Iman
Prigi Arisandi, aktivis lingkungan dan pendiri Ecological Observation and Wetlands
(ECOTON), memegang poster anti plastik di Gresik, Jawa Timur (dok:
REUTERS/Prasto Wardoyo)
Film dokumenter "The Story of Plastic" belum lama ini memenangkan
penghargaan Emmy untuk kategori penulisan cerita terbaik di AS. Film ini
menyorot isu sampah plastik di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sudah menonton filmnya?
Pemandangan gunungan sampah plastik yang berlapis-lapis di Gresik dan
sungai Ciliwung Jakarta tersorot dalam film dokumenter garapan sineas
sekaligus aktivis Amerika, Stiv Wilson, berjudul ―The Story of Plastic.‖
Film yang dirilis tahun 2019 ini mengungkap berbagai permasalahan akibat
sampah plastik di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, India, dan
Filipina, serta upaya para aktivis lokal yang berjuang memerangi isu plastik
di seluruh dunia.
Film yang tayang melalui kanal Discovery di AS ini berhasil memenangkan
penghargaan Emmy (berita dan dokumenter), untuk kategori penulisan
cerita terbaik.
Dalam sebuah adegan film ini nampak aktivis lingkungan sekaligus
Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Tiza
Mafira, tengah naik perahu sambil menyusuri kali Ci liwung yang dipenuhi
oleh plastik. Perjalanan selama hampir 1 jam itu berhasil membuat para
kru ―syok.‖
―Semua orang diam sih,‖ ujar Tiza Mafira kepada VOA.
―Sepanjang perjalanan itu penuh semuanya dengan pemandangan plastik
dimana-mana, berlapis-lapis gitu,‖ tambahnya.
Tiza Mafira menyusuri sungai Ci liwung beserta kru film "The Story of Plastic" (dok:
Tiza Mafira)
Sineas Stiv Wilson sendiri mengaku siap melihat adanya sampah di kali
itu, namun tidak menyangka akan melihatnya hingga berlapis-lapis
mencapai hingga 5 meter.
―Jadi sangat tidak mungkin untuk dibersihkan. Yang bisa dilakukan
hanyalah menghentikan pembuangan sampah ke sungai. Dan yang paling

membuat terpukul adalah adanya kerusakan permanen. Uang sebesar apa
pun atau mitigasi tidak akan menyelesaikan masalah,‖ ujar Stiv Wilson,
selaku produser film dokumenter ―The Story of Plastic‖ kepada VOA.
Sampah Plastik Bukan Isu Baru
Permasalahan sampah plastik memang bukan merupakan isu global yang
baru, khususnya bagi Indonesia. Namun, isu ini cukup mengagetkan kru
film ―The Story of Plastic,‖ yang pada waktu itu melihat dengan mata
kepala sendiri kondisi yang ditimbulkan oleh sampah plastik di Indonesia.
BACA JUGA: Perempuan Surabaya Hidup di Kapal, Bersihkan Pantai Norwegia
Film dokumenter berdurasi sekitar 90 menit itu juga memperlihatkan
Direktur Eksekutif ECOTON, Prigi Arisandi juga sempat membawa
langsung para kru film ke tempat pembuangan sampah plastik di Greksik,
Jawa Timur untuk melihat kondisi yang sebenarnya.
―Teman-teman dari Amerika sempat kaget melihat yang sebenarnya setiap
hari dirasakan, ya bagi masyarakat tuh biasa gitu ada orang bakar
sampah, kemudian orang tuh bergumul dengan sampah impor yang
memilah-milah sampah medis yang bercampur dengan kertas,‖ cerita Prigi
kepada VOA belum lama ini.
Prigi Arisandi saat memeriksa air yang terkontaminasi di sungai Brantas, Surabaya.
(dok: REUTERS/Sigit Pamungkas)
Kekagetan yang dirasakan oleh para kru ternyata ikut membuat Prigi
sendiri kaget. Pasalnya masih banyak hal yang tidak semestinya dilakukan
di Indonesia.
―Banyak hal-hal yang membangkitkan (pikiran) kok ya enggak layak gitu.
Jadi kita juga merasa, mereka kaget jadi kita juga kaget, ‗oh enggak boleh
toh seperti itu?‘‖ kata aktivis peraih penghargaan bergengsi terkait
lingkungan, Goldman tahun 2011 ini.
Dengan menggunungnya sampah plastik, menurut Tiza, berbagai kerja
bakti untuk membersihkan sungai yang menjadi upaya pemerintah dan
beberapa perusahaan untuk menyelesaikan masalah tidaklah cukup.
―Ini enggak bisa dengan pembersihan, ini harus dicegah dari awal, dan ini
nggak bisa kalau kita nggak setop kerannya, nggak setop produksinya, ini
enggak bakalan ada improvement,‖ ujar perempuan yang pernah
dianugerahi penghargaan Ocean Hero dari Badan Lingkungan PBB tahun
2018 ini.
BACA JUGA: Perairan Jakarta, Tangerang, dan Bekasi Dikepung Sampah Plastik
Tiza menambahkan, kepihatinan masyarakat akan sampah plastik ini
biasanya muncul ketika melihatnya di sungai-sungat atau laut. Namun,

sebenarnya masalahnya ada di awal saat plastik tersebut pertama kali
diproduksi.
―Produksinya itu dari minyak bumi. Di setiap langkah perjalanan panjang
dari minyak bumi menjadi plastik, itu selalu ada suatu masalah. Selalu ada
suatu masalah lingkungan di situ,‖ tegasnya.
Sampah Plastik ―Bentuk Penjajahan Baru‖
Sampah plastik yang menumpuk dan polusi yang dihasilkan di Indonesia
dan negara-negara lainnya yang diceritakan dalam film dokumenter ―The
Story of Plastic,‖ tidak hanya berasal dari sampah warga setempat, namun
juga kiriman dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau
negara-negara di Eropa.
―Saya rasa kita menyalahkan negara-negara ini (yang telah) menghasilkan
sampah. Namun kenyataannya, ini adalah kiriman sampah dari negara-
negara privilege (yang memiliki hak keistimewaan). Jadi ini adalah
masalah keadilan. Anda tidak bisa menyalahkan negara-negara penerima
atas sampah-sampah yang tidak bisa mengelolanya,‖ kata Stiv Wilson.
Seorang petugas menunjukkan surat kabar asing yang ditemukan di
antara sampah dalam kontainer di Tanjung Perak, Surabaya. Indonesia
mengirim kembali sampah ini ke negara-negara barat setelah mengetahui
bahwa sampah-sampah ini terkontaminasi oleh popok, pla
Selama puluhan tahun sampah-sampah plastik ini dikirim ke berbagai
negara, termasuk Malaysia, Filipina, dan Indonesia, dan telah membuka
lapangan pekerjaan bagi warga yang diharapkan bisa membantu proses
pemilahannya. Namun menurut Prigi, pada kenyataannya, lemahnya
kebijakan di negara penerima membuat sampah kiriman tersebut menjadi
masalah besar.
―Jadi ini kan bentuk penjajahan baru kan. Jadi kita ini kayak apa ya,
negara level ke-3 gitu ya. Level pertama kan mungkin Amerika, UK,
Jerman, tapi mereka juga ternyata membuang sampahnya ke kita, jadi
sebenarnya yang menjadi problem kan sampah plastik. Jadi ternyata
negara maju itu tidak mau mengolah sampah. Tidak mau mendaur ulang
sampah mereka. Sampah mereka kan dibuang ke tempat kita. Ke
Indonesia, ke Malaysia, ke Filipina, Tunisia, negara-negara Afrika,‖ jelas
Prigi.
Prigi menambahkan, memang kemudian kiriman sampah plastik yang
bercampur dengan sampah domestik, medis, popok dan sebagainya ini
bisa ―menopang ribuan orang‖ dengan membuka lapangan pekerjaan bagi
para pemilah sampah di Indonesia. Namun, yang terlupakan adalah ―efek
buruknya‖ terhadap lingkungan.
―Sampah-sampah itu menumpuk, menggunung. Itu dibiarkan,‖ kata Prigi.

Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021

Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Similar to Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021

Similar to Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021 (19)

More from Biotani & Bahari Indonesia

More from Biotani & Bahari Indonesia (20)

Plastik dan Sampah Plastik pantau November 2021