Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum terkait pelanggaran di rumah sakit, termasuk upaya pencegahan dengan meningkatkan pengawasan internal, pemisahan tugas, dan larangan sharing akun. Juga dibahas tindakan hukum pidana dan perdata untuk menangani kecurangan keuangan.

1. Company
LOGO
www.company.com
ASPEK HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN
DI INTERNAL RUMAH SAKIT
Bimo Prasetio, S.H.
www.bplawyers.co.id

2. Company
LOGO
www.company.com
RIWAYAT PEKERJAAN
• Januari 2013 Partner pada kantor hukum
- Sekarang BP Lawyers Counselors at Law
• Oktober 2012 Direktur SMART Consulting
- Sekarang Indonesian Corporate Legal Services
• Desember 2005 Hanafiah Ponggawa & Partners
- September 2010 Adnan Buyung Nasution & Partners
Makarim & Taira S Law Firm
• June 2004 – Jurnalis pada PT Justika Siar Publika
November 2005 (www.hukumonline.com)
www.bplawyers.co.id

3. Company
LOGO
www.company.comwww.bplawyers.co.id

4. Company
LOGO
www.company.com
Pengelolaan Keuangan
Rumah Sakit
Langkah yg dapat dilakukan:
• Pengawasan internal dengan didasari
peraturan perusahaan yang jelas dan tegas
• Pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai
posisi masing-masing
• Setiap posisi memiliki pengawas/atasan
• Sosialiasi peraturan perusahaan
www.bplawyers.co.id

5. Company
LOGO
www.company.com
Pengelolaan Keuangan
Rumah Sakit
www.bplawyers.co.id
Peningkatan Mutu Pelayanan
Pimpinan Rumah Sakit
Perencanaan Pengendalian Pengawasan
Manajemen Keuangan
Data Informasi

6. Company
LOGO
www.company.com
Upaya Menghindari Terjadinya
Konflik Kepentingan
www.bplawyers.co.id
Memisahkan fungsi finance
dengan accounting dan pajak
Membuat Standard Operating Procedures
(SOP) terkait keuangan secara detail
Batasan kewenangan
masing-masing divisi sesuai SOP
yang telah ditentukan
Larangan adanya sharing username and
password.

7. Company
LOGO
www.company.com
Apa yang Dimaksud Fraud
(Kecurangan) ?
Menurut Robert Cockerall auditor Ernst & Young,
dalam terjadinya kecurangan atau fraud terdapat
beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran,
yaitu motivasi, kesempatan, tujuan, indikator
pembuktikan dilakukannya kecurangan tersebut,
metode atau cara-cara yang dilakukan pelaku dan
konsekuensi atau dampak. Hal-hal tersebut dapat
dijadikan acuan oleh perusahaan agar hal serupa
tidak terjadi kembali.
www.bplawyers.co.id

8. Company
LOGO
www.company.com
Kecurangan-kecurangan
yang Mungkin Terjadi
dalam Lingkungan Rumah Sakit
www.bplawyers.co.id
Lingkup Hukum Pidana
• Pencurian diatur
dalam Pasal 362 KUHP
• Penipuan diatur dalam
Pasal 378 KUHP
• Penggelapan secara
umum diatur dalam
Pasal 372 KUHP
• Penggelapan dalam
jabatan diatur dalam
Pasal 374 KUHP
Lingkup Hukum Perdata
• Perbuatan Melawan
Hukum (PHM) diatur
dalam Pasal 1365
KUHPerdata

9. Company
LOGO
www.company.com
Tindak Pidana Penggelapan
Secara Umum dan Khusus
www.bplawyers.co.id
Penggelapan dalam arti
umum
(Pasal 372 KUHP)
•Barang siapa;
•Dengan sengaja dan
melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang
lain;
•Yang ada dalam
kekuasaannya bukan
karena kejahatan.
Penggelapan dalam jabatan
(Pasal 374 KUHP)
•Penggelapan dilakukan oleh
orang yang penguasaannya
terhadap barang disebabkan
karena hubungan kerja atau
pencarian atau karena
mendapat upah untuk itu

10. Company
LOGO
www.company.com
Perbuatan yang Dapat dikatakan PMH
(Perbuatan Melawan Hukum)
 Adanya suatu perbuatan yang
melawan hukum;
 Adanya unsur kesalahan;
 Adanya kerugian yang ditimbulkan;
dan
 Terdapat hubungan kausalitas (sebab-
akibat) antara perbuatan dan kerugian
www.bplawyers.co.id

11. Company
LOGO
www.company.comwww.bplawyers.co.id
Upaya Hukum
Mengajukan
gugatan PHM
(perdata)
Melaporkan
ke Kepolisian
(Pidana)
Upaya Hukum yang Bisa
Dilakukan

12. Company
LOGO
www.company.com
Mengurangi Kebocoran
Informasi ke Publik Jika Terjadi
suatu tindak pidana
• Lokalisir isu dan audit pada kalangan terbatas;
• Kumpulkan seluruh bukti tertulis dan saksi;
• Lakukan wawancara terhadap karyawan yang diduga
melakukan kecurangan atau pelanggaran;
• Pertimbangkan untuk upaya penyelesaian secara internal
dahulu;
• Hindari wawancara atau interogasi yang panjang hingga
menginap;
• Buatlah berita acara wawancara terhadap karyawan tersebut
sebagai dasar bahwa tindakan tersebut disetujuinya;
• Pemutusan hubungan kerja diupayakan melalui mekanisme
pengunduran diri karyawan;
• Pengajuan upaya hukum dilakukan dengan mempertimbangkan
kerugian dan dampak yang akan dialami oleh Rumah Sakit;
www.bplawyers.co.id

13. Company
LOGO
www.company.com
T : (021) 2278 3385
F : (021) 2947 5698
HP : 0821 1234 1235
info@bplawyers.co.id
www.bplawyers.co.id
Puri Imperium Office Plaza Unit G-9
Jl. Kuningan Madya Kav 5-6
Kuningan, Jakarta
12980

14. LEGALO, 18 Office Park, #10th Floor lot A
Jl. TB Simatupang No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
bimo@bplawyers.co.id | bimoprasetio@gmail.com | www.bimoprasetio.com