Pedoman Tatib Musyawarah Ranting Kec. Batu

1. TATA TERTIB
MUSYAWARAH GERAKAN PRAMUKA KWARTIR RANTING
KECAMATAN BATU
Tahun 2016
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN DASAR
Pasal 1
Kedudukan
Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu, pemegang kekuasaan tertinggi dalam
Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu
Pasal 2
Tugas
Tugas Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu tahun 2016 menyelenggarakan
Musyawarah dengan Agenda :
a. Pertanggung Jawaban Pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu masa
bakti 2010 – 2013.
b. Penyusunan rencana kerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu masa bakti
2016 – 2019.
c. Pemilihan pengurus Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu masa bakti 2016 –
2019.
Pasal 3
Dasar
Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu diselenggarakan berdasarkan Anggaran
Dasar Gerakan Pramuka Bab VI pasal 25 ayat 5 & Anggaran Rumah Tangga Bab X pasal
94,95,96,97,98,99,100.
BAB II
PELAKSANAAN MUSYAWARAH
Pasal 4
Peserta
1. Peserta Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu tahun 2016 terdiri :
a. Utusan Ranting
b. Utusan Gugus Depan
2. Unsur-unsur perutusan terdiri dari :
a. Utusan Ranting
1) Majelis Pembimbing Ranting
2) Pengurus Ranting
3) Dewan Kerja Ranting
b. Utusan Gugus Depan
1) Majelis Pembimbing Gugus Depan
2) Pembina Gugus Depan
3. Pengesahan peserta :
Peserta Musyawarah Ranting dianggap sah setelah mendaftarkan diri kepada panitia
Musyawarah Ranting 2016
Pasal 5
Sidang
1. Sidang-sidang Musyawarah Ranting terdiri dari :
a. Sidang Pleno
b. Sidang Komisi
c. Sidang Tim Formatur
2. Peserta sidang
a. Sidang Pleno dihadiri oleh seluruh peserta Musran yang terdiri dari Utusan Majelis
Pembimbing Ranting, Pengurus Kwartir Ranting, Majelis Pembimbing Gugus Depan,
Pembina Gugus Depan dan Ketua Dewan Kerja Ranting.

2. b. Sidang Komisi dihadiri oleh utusan Ranting dan Gugus Depan yang terbagi dalam :
1) Komisi A : Komisi Program Pembinaan Peserta Didik dan Anggota Dewasa
2) Komisi B : Komisi Administrasi, Managemen dan Keuangan
3) Komisi C : Komisi Khusus (formatur)
c. Sidang Tim Formatur yang dihadiri oleh anggota yang telah dipilih dan ditetapkan oleh
Musyawarah Ranting.
Pasal 6
Hak Suara dan Hak Bicara
1. Perutusan Kwartir Ranting dan Gugus Depan masing-masing mempunyai hak bicara dan hak
suara.
2. a. Pada sidang pleno masing-masing utusan diberikan hak bicara melalui juru bicara
masing –
masing.
b. Juru bicara masing - masing utusan yang akan menyampaikan pendapat harus
mendaftarkan diri sebelumnya kepada Pimpinan Sidang.
Pasal 7
Pengambilan Keputusan
1. Berdasarkan Anggaran Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Bab X pasal 100,
pengambilan keputusan dalam Musran ditentukan sebagai berikut :
a. Atas dasar musyawarah dan mufakat
b. Dengan pemungutan suara (voting)
2. Pemungutan suara (voting) dilakukan dengan 2 (dua) cara :
a. secara lisan (terbuka)
b. secara tulis (tertutup/trahasia)
3. Keputusan dinyatakan sah apabila memperoleh persetujuan atau disetujui oleh ½ (seperdua)
ditambah 1 (satu) dari peserta yang hadir.
Pasal 8
Ketentuan Sidang
1. Pandangan Umum
a. Pandangan Umum membahas hal-hal yang tercantum dalam materi yang disajikan dalam
materi Musyawarah Ranting.
b. Pandangan Umum dalam sidang Pleno dilakukan sebanyak-banyaknya dalam 2 (dua)
tahap dan waktu ditentukan oleh pimpinan sidang.
2. Sidang Komisi membahas hal-hal (materi) yang telah dipaparkan dan mendapat persetujuan
dalam sidang pleno untuk kemudian dirumuskan menjadi keputusan Musran.
Pasal 9
Pimpinan Sidang
1. Musyawarah Ranting dipimpin oleh Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan Batu.
2. a. Sidang Pleno dipimpin oleh Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan
Batu atau yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kecamatan
Batu.
b. Pimpinan Sidang Pleno bertugas memimpin dan mengatur jalannya sidang pleno
berdasarkan peraturan dalam tata tertib persidangan.
3. a. Sidang Komisi dipimpin oleh ketua komisi yang dipilih dari dan oleh anggota komisi.
b. Pimpinan komisi terdiri dari :
1) Ketua
2) Sekretaris
3) Pelapor
c. Masing-masing Ketua Komisi memimpin dan mengatur jalannya sidang komisi
berdasarkan tata tertib, jika dianggap perlu dapat meminta bantuan / penjelasan dari
tim pengarah.
c. Ketua dan Sekretaris komisi menjadi anggota Tim Perumus.
BAB III
TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 10
Tata Cara Pemilihan Ketua Kwartir Ranting
1. Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka pasal 97 ayat 2, Ketua Kwartir
Ranting dipilih secara langsung di dalam Musyawarah Ranting.

3. 2. Pemilihan Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Kecamatan Batu masa bakti 2016 – 2019 dengan
mekanisme sebagai berikut :
a. Sebelum diadakan pemilihan, didahului dengan penjaringan bakal calon Ketua Kwartir
Ranting dari usulan peserta Musyawarah Ranting.
b. Pemilihan Ketua Kwartir Ranting melalui pemungutan suara secara rahasia dengan
ketentuan setiap peserta Musyawarah ranting mendapat 1 (satu) hak suara.
c. Ketua Kwartir Ranting terpilih adalah Calon Ketua Kwartir Ranting yang memperoleh suara
terbanyak.
d. Apabila ada 2 (dua) calon / lebih memperoleh suara sama banyak maka diadakan
pemungutan suara ulang hingga mendapat ½ (setengah) ditambah satu jumlah peserta
hadir.
Pasal 11
Tim Formatur
1. Komposisi anggota Tim Formatur terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
c. Pelapor merangkap anggota
d. Anggota
2. Tim Formatur Musyawarah Ranting Kecamatan Batu sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :
a. 1 (satu) orang dari Majelis Pembimbing Ranting
b. 1 (satu) orang Pengurus / Ketua Terpilih
c. 3 (tiga) orang dari utusan Gugus Depan
3. Tim Formatur diketuai oleh Ketua Kwartir Ranting terpilih.
4. Tim Formatur dalam satu bulan sejak tanggal ditetapkan bertugas membentuk dan menyusun
Kepengurusan Kwartir Ranting Kecamatan Batu masa bakti 2016 – 2008 yang selanjutnya
akan diajukan ke Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batu untuk disahkan.
5. Anggota Tim Formatur Tidak mutlak menjadi pengurus Kwartir
Pasal 12
Tata Cara Pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan
1. Susunan Badan Pemeriksa Keuangan Gerakan Pramuka terdiri dari :
a. seorang Ketua yang dijabat dari unsur Majelis Pembimbing.
b. seorang Sekretaris;
c. seorang anggota;
2. Berdasarkan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 42 dan Anggaran Rumah Tangga
Gerakan Pramuka pasal 69, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dipilih oleh Musyawarah
dari unsur Majelis Pembimbing Ranting dan atau Majelis Pembimbing Gugus Depan.
3. Pemilihan Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting Kecamatan Batu diatur dengan
mekanisme sebagai berikut :
a. Sebelum diadakan pemilihan, didahului dengan penjaringan Bakal Calon Ketua BPK.
b. Bakal Calon diajukan oleh Kwartir Ranting dan atau dari gugus depan.
c. Terhadap nama-nama calon yang diajukan diadakan pemungutan suara.
d. Ketua BPK adalah Calon yang mendapat suara terbanyak.
Pasal 14
Lain-lain
Segala ketentuan yang belum diatur dalam peraturan tata tertib ini, akan ditetapkan oleh
Musyawarah Kwartir Ranting Kecamatan Batu.
Ditetapkan : di Batu
Pada tanggal : .
Presidium Musyawarah
Ketua
__________________
Sekretaris
___________________
Anggota
__________________