SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DESA KOMBUNGO
KECAMATAN LASALEPA
KEPUTUSAN
KEPALA DESA KOMBUNGO
KECAMATAN LASALEPA
NOMOR 01/KBG/V/2015
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2015
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
PPS, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan komisi
pemilihan umum kabupaten muna tentang penetapan dan
Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Muna Tahun 2015.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tahun
1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822)
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5656);sebagaimana diubah denggan undang-undang Nomor
8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor
03/Kpts/KPU-Kab-025.433541/2015 tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015;
Membaca :surat ketua komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor
03/Kpts/KPU-Kab-025.433541/v/2015 tanggal 26 mei
2015 perihal pembentukan sekeretariat PPS
Memerhatikan :kesepakatan bersama kepala desa dan PPS dalam penetapan
sekretariat PPS Desa kombungo.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOMBUNGO TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2015
KESATU : Menetapkan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA :1. Tugas sekretaris PPS adalah :
a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
c. melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh PPS;
dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
2.tugas Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a
mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan
Pemilihan.
3. tugas Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan
logistic adalah menyiapkan segala urusan tata usaha,
pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban
keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan
Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan
perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan
administrasnyai.Dalam melaksanakan tugasnya staf
sekretariat PPS bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.
KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksudpada diktum
kesatu selama 7 bulan terhitung sejak di tetapkan.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapknya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2015 melalui dana hibah pemerintah daerah
kabupaten muna kepada komisi pemilihan umum
kabupaten muna.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kombungo
pada tanggal 1 juni 2015
KEPALA DESA KOMBUNGO
LA ODE HAMIA
Tebusan disampaikan dengan hormat kepada :
1.Bupati muna di raha
2.Ketua KPU Kab. Muna di Raha
3.Camat lasalepa di tempat
4.ketua PPK Kec.Lasalepa di tempat
5.ketua PPS desa Kombungo di tempat
6.Bendahara dana hibah pilkada KPU Kab. Muna
7.Arsip
PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DESA KOMBUNGO
KECAMATAN LASALEPA
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOMBUNGO
KECAMATAN LASALEPA
NOMOR : 01/KBG/V/2015
TANGGAL : 26 Mei 2015
TENTANG : pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat PPS desa
kombungo kecamatan lasalepa
No NAMA JABATAN
1. ASTIK. POU SEKRETARIS
2. LA HALISI
STAF URUSAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN
3. LA ODE FADI
STAF URUSAN TATA
USAHA, KEUANGAN DAN
LOGISTIK/PUMK
DI TETAPKAN DI KOMBUNGO
PADA TANGGAL 26 MEI 2015
KEPALA DESA
LA ODE HAMIA

More Related Content

What's hot

Tata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesTata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesWanTsunami
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDYudhi Aldriand
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxHardiFadli1
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesPemdes Seboro Sadang
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaTeguh Kristyanto
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...Strobillus Found
 
Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaFormasi Org
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024Strobillus Found
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSendy Halim Toana
 
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdfPermendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdfpepensupendie1
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)M. Adli
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaEka Saputra
 
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppkMateri tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppkAnnaArbaatin
 
Makalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fix
Makalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fixMakalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fix
Makalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fixDwi Fitrian
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptdpmdbusel
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Dody Wijaya
 

What's hot (20)

Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Tata tertib pilkades
Tata tertib pilkadesTata tertib pilkades
Tata tertib pilkades
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
 
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptxTATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PANWASLU KECAMATAN DENGAN SEKRETARIAT.pptx
 
Pengantar perangkat desa sukamulya
Pengantar perangkat desa sukamulyaPengantar perangkat desa sukamulya
Pengantar perangkat desa sukamulya
 
Juknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPDJuknis PembentukanBPD
Juknis PembentukanBPD
 
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdesSk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
Sk no. 11 2018 sop pelayan dan tata hubungan pemdes
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
PERMOHONAN PENCAIRAN DANA PILKADES YANG BERSUMBER DARI APBD KAB. PURBALINGGA ...
 
Skema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di DesaSkema Kebijakan Publik di Desa
Skema Kebijakan Publik di Desa
 
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
LAPORAN HASIL PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD PERIODE 2018-2024
 
Surat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sahSurat suara sah dan tidak sah
Surat suara sah dan tidak sah
 
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdfPermendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdf
Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 ttg Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.pdf
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
NOTULEN KKD B.12 (17 DES 2012 - 13 JAN 2013)
 
Laporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desaLaporan kerja kepala desa
Laporan kerja kepala desa
 
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppkMateri tes tertulis dan wawancara ppk
Materi tes tertulis dan wawancara ppk
 
Makalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fix
Makalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fixMakalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fix
Makalah pedoman penyusunan_makalah_pribadi_fix
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
Materi Bimtek KPPS Pemilu 2019
 

Viewers also liked (7)

Internalisasi Program
Internalisasi ProgramInternalisasi Program
Internalisasi Program
 
Surat pernyataan menduduk i jabatan
Surat pernyataan menduduk i jabatanSurat pernyataan menduduk i jabatan
Surat pernyataan menduduk i jabatan
 
Halaman 149 s.d. 189
Halaman 149 s.d. 189Halaman 149 s.d. 189
Halaman 149 s.d. 189
 
Sk gtt lasalepa
Sk gtt lasalepaSk gtt lasalepa
Sk gtt lasalepa
 
Sk koperasi new
Sk koperasi newSk koperasi new
Sk koperasi new
 
Sk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinasSk tk gtt kepala dinas
Sk tk gtt kepala dinas
 
Contoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkadesContoh dokumen pilkades
Contoh dokumen pilkades
 

Similar to Sk sektetariat pps (1)

sk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdfsk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdfmasterchanel1
 
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1Dede Muhidin
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaAgus ST
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Dede Muhidin
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020Rano Rahman
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfMARYONSWPOHWAIN
 
Materi Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptx
Materi Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptxMateri Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptx
Materi Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptxYusepBachtiar1
 
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxpresentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxradengamel2
 
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Dede Muhidin
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Lesmana Putra
 
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_Albar Lulung
 

Similar to Sk sektetariat pps (1) (20)

sk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdfsk tim seleksi perangkat desa.pdf
sk tim seleksi perangkat desa.pdf
 
Kambowa..
Kambowa..Kambowa..
Kambowa..
 
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1Kep kpu No. 123 tahun 2016  tentang pedoman  kampanye perubahan1
Kep kpu No. 123 tahun 2016 tentang pedoman kampanye perubahan1
 
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikotaSk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
Sk kpu no.2 2013 tentang tahapan pemilu walikota dan wakil walikota
 
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...
 
Panitia pemungutan suara tps 2. kab muna
Panitia  pemungutan suara tps 2. kab munaPanitia  pemungutan suara tps 2. kab muna
Panitia pemungutan suara tps 2. kab muna
 
Sk kpu
Sk kpuSk kpu
Sk kpu
 
Panitia pemungutan suara tps 3. kab muna
Panitia  pemungutan suara tps 3. kab munaPanitia  pemungutan suara tps 3. kab muna
Panitia pemungutan suara tps 3. kab muna
 
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017PKPU Nomor 9 Tahun 2017
PKPU Nomor 9 Tahun 2017
 
2022pkpu008.pdf
2022pkpu008.pdf2022pkpu008.pdf
2022pkpu008.pdf
 
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020PKPU Nomor 2 Tahun 2020
PKPU Nomor 2 Tahun 2020
 
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdfsalinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
salinan peraturan bawaslu nomor 3 tahun 2022 (1).pdf
 
Materi Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptx
Materi Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptxMateri Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptx
Materi Sosialisasi Tahapan Pilkades Serentak kab. Serang 2021.pptx
 
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptxpresentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
presentasi-pilkades-serentak-edit.pptx
 
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...Pkpu 3 2016  tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
Pkpu 3 2016 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan g...
 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...
 
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
1.draft pkpu tahapan_uji_publik_
 
pembekalan PKD 2020.pptx
pembekalan PKD 2020.pptxpembekalan PKD 2020.pptx
pembekalan PKD 2020.pptx
 
Perbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkadesPerbup subang ttg pilkades
Perbup subang ttg pilkades
 
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017PKPU Nomor 12 Tahun 2017
PKPU Nomor 12 Tahun 2017
 

More from Septian Muna Barakati (20)

Kti eni safitri AKBID YKN RAHA
Kti eni safitri AKBID YKN RAHA Kti eni safitri AKBID YKN RAHA
Kti eni safitri AKBID YKN RAHA
 
Kti hikmat AKBID YKN RAHA
Kti hikmat AKBID YKN RAHA Kti hikmat AKBID YKN RAHA
Kti hikmat AKBID YKN RAHA
 
Kti niski astria AKBID YKN RAHA
Kti niski astria AKBID YKN RAHA Kti niski astria AKBID YKN RAHA
Kti niski astria AKBID YKN RAHA
 
Kti ikra AKBID YKN RAHA
Kti ikra AKBID YKN RAHA Kti ikra AKBID YKN RAHA
Kti ikra AKBID YKN RAHA
 
Kti sartiawati AKBID YKN RAHA
Kti sartiawati AKBID YKN RAHA Kti sartiawati AKBID YKN RAHA
Kti sartiawati AKBID YKN RAHA
 
Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA
Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA
Kti jayanti sakti AKBID YKN RAHA
 
Dokomen polisi
Dokomen polisiDokomen polisi
Dokomen polisi
 
Dokumen perusahaan
Dokumen perusahaanDokumen perusahaan
Dokumen perusahaan
 
Dokumen polisi 3
Dokumen polisi 3Dokumen polisi 3
Dokumen polisi 3
 
Dosa besar
Dosa besarDosa besar
Dosa besar
 
Ekosistem padang lamun
Ekosistem padang lamunEkosistem padang lamun
Ekosistem padang lamun
 
Faktor faktor yang mempengaruhi penduduk
Faktor faktor yang mempengaruhi pendudukFaktor faktor yang mempengaruhi penduduk
Faktor faktor yang mempengaruhi penduduk
 
E
EE
E
 
Faktor
FaktorFaktor
Faktor
 
Fho...................
Fho...................Fho...................
Fho...................
 
555555555555555 (2)
555555555555555 (2)555555555555555 (2)
555555555555555 (2)
 
99 nama allah swt beserta artinya
99 nama allah swt beserta artinya99 nama allah swt beserta artinya
99 nama allah swt beserta artinya
 
10 impact of global warming
10 impact of global warming10 impact of global warming
10 impact of global warming
 
10 dampak pemanasan global
10 dampak pemanasan global10 dampak pemanasan global
10 dampak pemanasan global
 
5 w 1h penyakit hiv
5 w 1h  penyakit hiv5 w 1h  penyakit hiv
5 w 1h penyakit hiv
 

Sk sektetariat pps (1)

  • 1. PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DESA KOMBUNGO KECAMATAN LASALEPA KEPUTUSAN KEPALA DESA KOMBUNGO KECAMATAN LASALEPA NOMOR 01/KBG/V/2015 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2015 Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPS, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten muna tentang penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);sebagaimana diubah denggan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  • 2. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-025.433541/2015 tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015; Membaca :surat ketua komisi pemilihan umum kabupaten muna nomor 03/Kpts/KPU-Kab-025.433541/v/2015 tanggal 26 mei 2015 perihal pembentukan sekeretariat PPS Memerhatikan :kesepakatan bersama kepala desa dan PPS dalam penetapan sekretariat PPS Desa kombungo. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOMBUNGO TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2015 KESATU : Menetapkan pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. KEDUA :1. Tugas sekretaris PPS adalah : a. membantu pelaksanaan tugas PPS; b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS; c. melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh PPS; dan d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
  • 3. 2.tugas Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan. 3. tugas Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan dan logistic adalah menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasnyai.Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPS bertanggungjawab kepada sekretaris PPS. KETIGA : Masa kerja Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksudpada diktum kesatu selama 7 bulan terhitung sejak di tetapkan. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapknya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 melalui dana hibah pemerintah daerah kabupaten muna kepada komisi pemilihan umum kabupaten muna. KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Kombungo pada tanggal 1 juni 2015 KEPALA DESA KOMBUNGO LA ODE HAMIA Tebusan disampaikan dengan hormat kepada : 1.Bupati muna di raha 2.Ketua KPU Kab. Muna di Raha 3.Camat lasalepa di tempat 4.ketua PPK Kec.Lasalepa di tempat 5.ketua PPS desa Kombungo di tempat 6.Bendahara dana hibah pilkada KPU Kab. Muna 7.Arsip
  • 4. PEMERINTAH KABUPATEN MUNA DESA KOMBUNGO KECAMATAN LASALEPA LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KOMBUNGO KECAMATAN LASALEPA NOMOR : 01/KBG/V/2015 TANGGAL : 26 Mei 2015 TENTANG : pengangkatan sekretaris dan staf sekretariat PPS desa kombungo kecamatan lasalepa No NAMA JABATAN 1. ASTIK. POU SEKRETARIS 2. LA HALISI STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 3. LA ODE FADI STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK/PUMK DI TETAPKAN DI KOMBUNGO PADA TANGGAL 26 MEI 2015 KEPALA DESA LA ODE HAMIA