3. 3
PMK NOMOR
162/PMK.05/2013
KMK NOMOR
459/KMK.05/1997
Ruang Lingkup PMK 162/PMK.05/2013 meliputi:
a. Pengangkatan Bendahara
b. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan
Kembali Bendahara
c. Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat
Pengganti Bendahara
d. Penatausahaan Kas Bendahara
e. Pembukuan Bendahara
f. Pemeriksaan Kas Bendahara oleh KPA/PPK dan
rekonsiliasi Pembukuan Bendahara dengan UAKPA
g. Penyusunan, penatausahaan, dan penyampaian LPJ
Ruang Lingkup KMK459/KMK.05/1997 meliputi:
a. Pembebastugasan Sementara dan Pengangkatan
Kembali Bendahara
b. Pemberhentian Bendahara dan Penetapan Pejabat
Pengganti Bendahara
c. Penatausahaan Kas Bendahara
RUANG LINGKUP
PERBANDINGAN PMK NOMOR 162/PMK.05/2013
dan KMK NOMOR 459/KMK.05/1997
4. 4
PMK NOMOR
162/PMK.05/2013
KMK NOMOR
459/KMK.05/1997
Pasal 1 ayat 17, Bendahara Penerimaan adalah orang yang
ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam
rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satker KL
Pasal 4 ayat 1, Bendahara Penerimaan merupakan pejabat
perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab
kepada Kuasa BUN dan secara pribadi bertanggung jawab
atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya dalam
rangka pelaksanaan APBN
Pasal 1, Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai adalah
pejabat di lingkungan DJBC yang diangkat oleh Direktur
Jenderal BC atas nama Menteri Keuangan sebagai Kepala
Seksi Perbendaharaan atau Kepala Sub Seksi
Perbendaharaan pada Kantor di lingkungan DJBC.
Pasal 2, Bendaharawan berkewajiban untuk
memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan, dan
menatausahakan penerimaan dalam rangka kegiatan
impor, ekspor, dan cukai.
PERBANDINGAN PMK NOMOR 162/PMK.05/2013
dan KMK NOMOR 459/KMK.05/1997
PENGERTIAN BENDAHARA PENERIMAAN
5.
6. DAFTAR ISI
I. Pembukuan Bendahara Penerimaan
II. Pemeriksaan Kas Bendahara Penerimaan
III. Rekonsiliasi Internal
IV. Penyusunan LPJ Bendahara Penerimaan
7. Pembukuan Bendahara Penerimaan
7
Bendahara melakukan pembukuan atas seluruh
penerimaan uang yang ada di satker berdasarkan
tugasnya.
Pembukuan Bendahara dilakukan pada BKU, Buku
Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran dengan
menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN
(Kemenkeu).
Dalam hal tertentu, pembukuan bisa dilakukan dengan
manual tangan atau komputer.
8. Pemeriksaan Kas
Pemeriksaan Kas dilakukan dalam hal:
a. Terjadi pergantian Bendahara
b. Dilakukan rekonsiliasi internal
c. Sewaktu-waktu
Hasil Pemeriksaan Kas dituangkan dalam BA
Pemeriksaan Kas dilakukan oleh:
a. Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara untuk
Bendahara Penerimaan
9. Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
.
Bendahara Penerimaan mengelola uang baik yang sudah
menjadi hak negara maupun yang belum menjadi hak negara;
Dalam hal ditunjuk Petugas Penerima Setoran, Bendahara
Penerimaan menatausahakan uang setelah petugas tersebut
menyetorkan uang yang diterimanya ke rekening kas negara
atau kepada bendahara penerimaan;
Kepala Satker atau pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara melakukan pengamanan atas
uang tunai yang ada di brankas Bendahara Penerimaan
10. Rekonsiliasi Internal
Rekonsiliasi internal antara pembukuan Bendahara
dengan UAKPA dilakukan minimal 1 kali di akhir bulan
bersamaan dengan pemeriksaan kas dan dituangkan
dalam Berita Acara
Rekonsiliasi dilakukan oleh:
Kepala Satker/pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara untuk Bendahara Penerimaan
12. LPJ Bendahara
• LPJ Bendahara disusun secara bulanan atas
uang yang dikelolanya baik rupiah maupun valas
ke KPPN paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
• LPJ Bendahara disusun berdasarkan BKU, Buku
Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran
yang telah direkonsiliasi dan ditandatangani oleh
Bendahara dan pejabat yang melakukan
pemeriksaan kas dan rekonsiliasi
12
13. LPJ Bendahara
LPJ Bend. Penerimaan disusun dalam format yang ditetapkan &
disampaikan ke KPPN dilampiri:
Daftar Rincian Saldo Rekening
Rekening Koran
BA Pemeriksaan Kas
13
14.
15. Pembukuan Bendahara Penerimaan
Mengingat karakteristik penerimaan yang ada di satker,
penentuan Buku Pembantu (selain BP Kas) adalah oleh
masing-masing K/L dengan prinsip:
a. Bisa membedakan status telah menjadi hak negara atau
belum
b. Bisa membedakan siapa yang mengelola
Jenis Buku Pembantu bisa berdasarkan jenis penerimaan
(PNBP Umum atau Fungsional) bisa juga berdasarkan kegiatan
(jaminan, titipan, dll).
15
18. Dokumen
Sumber/
Transaksi
B K U BP
Kas
BP XX BP
XXX
BP
XXXX
Was
MAP
Pe’
sah
an
D K D K D K D K D K Tar
get
Re
al
DIPA/Target
SBS
SSBP (strn Bdh)
SSBP (strn WB)
18
90 90 90
30 30 30
30 30 30
10 10
19. Dokumen
Sumber/
Transaksi
B K U BP
Kas
BP
PNBP
BP
DPK
BP
Pajak
Was
MAP
Pe’
sah
an
D K D K D K D K D K Tar
get
Re
al
DIPA/Target
SBS
SSBP (strn Bdh)
SSP (strn Bdh)
SSBP (strn WB)
Bukti Pen.Int.
Bayar DPK
Alih PNBP
90 90 90
40 40 40
30 30 30
20 20
30
30
20
20 20
20 20 20 20 20
10
10 10 10 10
20 20
19
20
