SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
1.PengajuanPermohonanPersetujuanPembukaanRekening
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU menyampaikan:
a. Suratpermohonanpembukaanrekeningyangberisi:
i. tujuanpenggunaanrekening;
ii. sumberdana;
iii. mekanismepenyalurandana;dan
iv. perlakuanterhadapbunga/nisbahdan/ataujasagiro.
b. Suratkuasa
c. Surat keterangan register hibah khusus untuk rekening
penampung hibah langsung
BerdasarkanpermohonanpersetujuanpembukaanRekening
yangdisampaikanKPA/KepalaSatuanKerja/PimpinanBLUKuasa
BUN di Daerah memeriksa kelengkapan dokumen permohonan
persetujuan pembukaan Rekening; dan menilai kelayakan
pemberianpersetujuanpembukaanRekening.
2. Penilaian Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
3. PembukaanRekening
Rekeningdiberinamasebagaiberikut:
Jenis Rekening Nama Rekening Contoh
Rek. Penerimaan BPN (kode KPPN mitra kerja)
(nama kantor)
BPN 127 KPPBC TMP
SOEKARNO HATTA
Rek. Pengeluaran BPG (kode KPPN mitra kerja)
(nama kantor)
BPG 006 KEMENAG MADINA 09
Rekening
Pengeluaran
Pembantu
BPP (kode KPPN mitra kerja)
(nama kantor)
BPP 045 EKONOMI UNLAM
Rekening Lainnya
Rek. Milik BLU RPL (kode KPPN mitra kerja)
BLU (nama satuan kerja) utk
(PKD/PKE/OPS/DK)
RPL 018 BLU LPDP UTK PKE
Rek. Milik
Perwakilan RI
RPL (kodeKPPN mitra kerja)
PWK (nama satuan kerja) utk
(RTN/KB/PNBP/ANT/DT)
RPL 019 PWK utk RTN
Rek. Penyaluran
Dana Bantuan
RPL (kode KPPN mitra kerja)
DB (nama satuan kerja) utk . . .
RPL 050 DB KEMENAG
GORONTALO utk BSM
Rek.
Penampungan
Dana Hibah
Langsung
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDHL (nama satuan kerja) utk
(nomor register hibah)
RPL 037 PDHL KPU BALI utk
1234567
Rek. Penyaluran
Dana Hibah
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDH (nama satuan kerja) utk
(nomor register hibah)
RPL 037 PDH KPU BULELENG
utk 1234567
Rek.Penampungan
Dana Kerja sama
Kemitraan
RPL (kode KPPN mitra kerja) KS
(nama satuan kerja) utk . . . .
RPL 088 KS LIPI UTK BEKRAF
WISATA
Rek.
Penampungan
Dana Jaminan
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDJ (nama satuan kerja) utk . .
.
RPL 1 37 PDJ KPKNL BATAM utk
ABC
Rek. Rekening
Penampungan
Dana Titipan
RPL (kode KPPN mitra kerja)
PDT (nama satuan kerja) utk . .
. ."
RPL 175 PDT KPK utk
KOMPUTER
Rek.
Penampungan
Sementara
RPL (kode KPPN mitra kerja) PS
(nama satuan kerj a) utk...
RPL 063 PS KPPN JAYAPURA utk
TUKIN
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU harus
menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa
BUNdiDaerahpalinglambat:
a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan
pembukaanRekening
b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening
pengelolaankasBLUdalambentukdeposito.
www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta3/id
www.djpbn.kemenkeu.go.id
hai.djpbn.kemenkeu.go.id
4. Pelaporan Saldo Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
KementerianNegara/Lembaga
KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU wajib
melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya se ap
bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 adalah hari libur,
penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari
kerjasebelumnya.
Laporan Saldo Rekening dapat disampaikan dalam
bentuk salinan, yaitu dapat berupa faksimili/ surat
elektronik/melaluiaplikasiRekening.
5.BlokirRekening
Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah dapat
mengenakan Rekening dalam hal KPA/ Kepalasanksi blokir
Satuan Kerja Pimpinan BLU dak menyampaikan laporan
saldo Rekening se ap bulannya atau Laporan Saldo Rekening
disampaikanmelebihitanggal10se apbulannya.
6.PenutupanRekening
Setelah menutup Rekening, KPA/ Kepala Satuan Kerja/
Pimpinan BLU menyampaikan Laporan Penutupan Rekening
kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja
setelah Rekening ditutup disertai buk penutupan Rekening
berupa buk tertulis dari Bank Umum dan buk pemindahbukuan
sisasaldokeKasNegara(bilaada).
Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang
menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara
dalamhal:
a.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU membuka Rekening
tanpapersetujuandariKuasaBUNdiDaerah;
b.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dak menyampaikan
laporanpembukaanRekening
c.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dak menyampaikan
laporan pembukaan dan penutupan Rekening sehubungan
denganperubahanbanktempatrekeningdibuka
d.Rekening yang dibuka dan digunakan dak sesuai dengan tujuan
danperuntukannya;dan
e. diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Rekening
6.AplikasiRekening
Untuk mempermudah bendahara dalam melakukan
penatausahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat mengembangkan aplikasi
pengelolaan Rekening, sehingga seluruh transaksi serta
penatausahaan Rekening dilakukan dengan menggunakan
aplikasitersebut.
*Informasi lebih lanjut dapat mengakses website KPPN Jakarta III
melalui www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta3/id

More Related Content

What's hot

Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranAhmad Abdul Haq
 
Pedoman Bendahara
Pedoman BendaharaPedoman Bendahara
Pedoman Bendaharakpuaudit
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungAhmad Abdul Haq
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaTatang Suwandi
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaInspektorat
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...Ahmad Abdul Haq
 
Perbup No 88 Thn 2018, Tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdf
Perbup No 88 Thn 2018, Tentang  Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdfPerbup No 88 Thn 2018, Tentang  Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdf
Perbup No 88 Thn 2018, Tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdfLennyD1
 
Latihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraLatihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraMuhammad Amri
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAAhmad Abdul Haq
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1EnvaPya
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...Ahmad Abdul Haq
 

What's hot (20)

Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaranPenyelesaian kas di bendahara pengeluaran
Penyelesaian kas di bendahara pengeluaran
 
Pedoman Bendahara
Pedoman BendaharaPedoman Bendahara
Pedoman Bendahara
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah LangsungPengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
Pengelolaan PHLN dengan Mekanisme Reksus, SBSN PBS, dan Hibah Langsung
 
Pembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendaharaPembukuan keuangan bendahara
Pembukuan keuangan bendahara
 
Tupoksi bendahara
Tupoksi bendaharaTupoksi bendahara
Tupoksi bendahara
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013Pmk 163-pmk.05-2013
Pmk 163-pmk.05-2013
 
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
2017-08-14 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 ttg uang lem...
 
Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015Sop pengelolaan apbd 2015
Sop pengelolaan apbd 2015
 
Perbup No 88 Thn 2018, Tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdf
Perbup No 88 Thn 2018, Tentang  Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdfPerbup No 88 Thn 2018, Tentang  Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdf
Perbup No 88 Thn 2018, Tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan.pdf
 
Latihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja NegaraLatihan Pembukuan Belanja Negara
Latihan Pembukuan Belanja Negara
 
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tenta...
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPAPengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
Pengembalian penerimaan negara TAYL atas beban SILPA
 
Skp bendahara
Skp bendaharaSkp bendahara
Skp bendahara
 
Modul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPANModul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPAN
 
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
Contoh SOAL Akuntansi Sektor Publik 1
 
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
2018-04-11 (02) Ditjen Perbendaharaan - Modul Manajemen Kas dan Penerimaan Ne...
 

Similar to Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker

Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuanganrajapusbar
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIMuhammad Rafi Kambara
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)ssuser8f1e591
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bankkppn137
 
8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx
8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx
8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptxBahrululum823439
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahAhmad Abdul Haq
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...Eksanto Santo
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxoperatorkomputer
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxMuhammad Rafi Kambara
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixAmbara Sugama
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfNurulFajri53
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Herry Winarko
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Indra Yu
 
Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013
Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013
Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013todofilipi
 
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
 

Similar to Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker (20)

Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
Tata usaha keuangan
Tata usaha keuanganTata usaha keuangan
Tata usaha keuangan
 
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERITATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
 
Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)Bendahara PPT (slide pajak)
Bendahara PPT (slide pajak)
 
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUNPengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
Pengembalian penerimaan negara tahun anggaran berjalan melalui RKUN
 
LLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi BankLLAT 2016Seksi Bank
LLAT 2016Seksi Bank
 
8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx
8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx
8 - Pengelolaan Keuangan Dana BKBA.pptx
 
Pengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening PemerintahPengelolaan Rekening Pemerintah
Pengelolaan Rekening Pemerintah
 
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
3 skb-nomor--459kmk031999-dan-nomor--kep-264ket091999-tentang-perubahan-atas-...
 
183~PMK.05~2019Per.pdf
183~PMK.05~2019Per.pdf183~PMK.05~2019Per.pdf
183~PMK.05~2019Per.pdf
 
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptxBUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
BUKTI-BUKTI PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN(1).pptx
 
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docxProses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana.docx
 
Penatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fixPenatausahaan piutang grand zuri fix
Penatausahaan piutang grand zuri fix
 
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdfSlide-PMK-190_Materi-II.pdf
Slide-PMK-190_Materi-II.pdf
 
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
Slide sosialisasi pmk_230_feb_2017
 
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
Penatausahan Piutang PNBP Pemerintah (PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NO. PER-85/PB/...
 
Sop apbn
Sop apbnSop apbn
Sop apbn
 
147~PMK.05~2021Per.pdf
147~PMK.05~2021Per.pdf147~PMK.05~2021Per.pdf
147~PMK.05~2021Per.pdf
 
Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013
Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013
Jaminan Uang Muka PER-19/PB/2013
 
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014
 

Resume pmk 182 tahun 2017 tentang pengelolaan rekening milik satker

  • 1. 1.PengajuanPermohonanPersetujuanPembukaanRekening KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU menyampaikan: a. Suratpermohonanpembukaanrekeningyangberisi: i. tujuanpenggunaanrekening; ii. sumberdana; iii. mekanismepenyalurandana;dan iv. perlakuanterhadapbunga/nisbahdan/ataujasagiro. b. Suratkuasa c. Surat keterangan register hibah khusus untuk rekening penampung hibah langsung BerdasarkanpermohonanpersetujuanpembukaanRekening yangdisampaikanKPA/KepalaSatuanKerja/PimpinanBLUKuasa BUN di Daerah memeriksa kelengkapan dokumen permohonan persetujuan pembukaan Rekening; dan menilai kelayakan pemberianpersetujuanpembukaanRekening. 2. Penilaian Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening 3. PembukaanRekening Rekeningdiberinamasebagaiberikut: Jenis Rekening Nama Rekening Contoh Rek. Penerimaan BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor) BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA Rek. Pengeluaran BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor) BPG 006 KEMENAG MADINA 09 Rekening Pengeluaran Pembantu BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor) BPP 045 EKONOMI UNLAM Rekening Lainnya Rek. Milik BLU RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan kerja) utk (PKD/PKE/OPS/DK) RPL 018 BLU LPDP UTK PKE Rek. Milik Perwakilan RI RPL (kodeKPPN mitra kerja) PWK (nama satuan kerja) utk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT) RPL 019 PWK utk RTN Rek. Penyaluran Dana Bantuan RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan kerja) utk . . . RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO utk BSM Rek. Penampungan Dana Hibah Langsung RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satuan kerja) utk (nomor register hibah) RPL 037 PDHL KPU BALI utk 1234567 Rek. Penyaluran Dana Hibah RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama satuan kerja) utk (nomor register hibah) RPL 037 PDH KPU BULELENG utk 1234567 Rek.Penampungan Dana Kerja sama Kemitraan RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama satuan kerja) utk . . . . RPL 088 KS LIPI UTK BEKRAF WISATA Rek. Penampungan Dana Jaminan RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama satuan kerja) utk . . . RPL 1 37 PDJ KPKNL BATAM utk ABC Rek. Rekening Penampungan Dana Titipan RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama satuan kerja) utk . . . ." RPL 175 PDT KPK utk KOMPUTER Rek. Penampungan Sementara RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama satuan kerj a) utk... RPL 063 PS KPPN JAYAPURA utk TUKIN KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU harus menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUNdiDaerahpalinglambat: a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan pembukaanRekening b. 10 (sepuluh) hari kerja sejak pembukaan rekening pengelolaankasBLUdalambentukdeposito. www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta3/id www.djpbn.kemenkeu.go.id hai.djpbn.kemenkeu.go.id
  • 2. 4. Pelaporan Saldo Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup KementerianNegara/Lembaga KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU wajib melaporkan saldo seluruh Rekening yang dikelolanya se ap bulan kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 adalah hari libur, penyampaian laporan saldo Rekening dilaksanakan pada hari kerjasebelumnya. Laporan Saldo Rekening dapat disampaikan dalam bentuk salinan, yaitu dapat berupa faksimili/ surat elektronik/melaluiaplikasiRekening. 5.BlokirRekening Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah dapat mengenakan Rekening dalam hal KPA/ Kepalasanksi blokir Satuan Kerja Pimpinan BLU dak menyampaikan laporan saldo Rekening se ap bulannya atau Laporan Saldo Rekening disampaikanmelebihitanggal10se apbulannya. 6.PenutupanRekening Setelah menutup Rekening, KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU menyampaikan Laporan Penutupan Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Rekening ditutup disertai buk penutupan Rekening berupa buk tertulis dari Bank Umum dan buk pemindahbukuan sisasaldokeKasNegara(bilaada). Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang menutup Rekening dan memindahbukukan saldonya ke kas negara dalamhal: a.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU membuka Rekening tanpapersetujuandariKuasaBUNdiDaerah; b.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dak menyampaikan laporanpembukaanRekening c.KPA/ Kepala Satuan Kerja/ Pimpinan BLU dak menyampaikan laporan pembukaan dan penutupan Rekening sehubungan denganperubahanbanktempatrekeningdibuka d.Rekening yang dibuka dan digunakan dak sesuai dengan tujuan danperuntukannya;dan e. diperlukan dalam pelaksanaan pengendalian Rekening 6.AplikasiRekening Untuk mempermudah bendahara dalam melakukan penatausahaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat mengembangkan aplikasi pengelolaan Rekening, sehingga seluruh transaksi serta penatausahaan Rekening dilakukan dengan menggunakan aplikasitersebut. *Informasi lebih lanjut dapat mengakses website KPPN Jakarta III melalui www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta3/id