Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pancasila
Similar to Pancasila (20)
More from Avenzz Venzz
More from Avenzz Venzz (14)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pancasila
- 1. Semester 1 ( Ganjil ) By : Endang Wahyuni, S.SOS, M.Si
- 2. LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA A. Landasan Pendidikan Pancasila 1. Landasan Historis Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah dimana pada kehidupan bangsa Indonesia tersebut prinsip hidup yang tersimpul di dalam pandangan hidup atau fisafat hidup bangsa (jati diri) yang oleh para pendiri bangsa/Negara dirumuskan dalam rumusan sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip, yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri kemudian dirumuskan dalam sidang-sidang BPUPKI. Ditetapkan sebagai Dasar Negara dan dalam sidang Pleno PPKI tanggal 18 Agustus 1945.
- 3. 2. Landasan Kultural Pancasila adalah nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagai nilai sosial budaya, pancasila berwujud sebagai : Kepribadian bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia. Moralitas bangsa Indonesia 3. Landasan Yuridis Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Thn 2003 tentang sistem pendidikan nasional. UU No. 2 Thn 1989 dan UU No. 2 thn 2003 “Jenjang pendidikan tinggi memuat mata kuliah pengembangan kepribadian”
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 38/DIKTI/2002 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- 5. 4. Landasan Filosofi Pancasila adalah sistem filsafat bangsa Indonesia. Filsafat Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “philein” (cinta) , “sophos” (hikmah) kebijaksanaan, Filsafat Cinta kebijaksanaan. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang : saling berhubungan, saling bekerja sama, untuk suatu tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.
- 6. B. Tujuan Pendidikan Pancasila 1. Tujuan Nasional Pembukaan UUD 1945 alinea keempat: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia b) Memajukan kesejahteraan umum c) Mencerdaskan kehidupan bangsa d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 7. TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA Mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan , perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia(SK Ditjen Dikti No. 265/DIKTI/Kep./200)
- 8. Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan peserta didik bersikap dan berperilaku : 1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME 2. Berperikemanusian yang adil dan beradab 3. Mendukung persatuan bangsa 4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu maupun golongan 5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat
- 9. SEJARAH, TEORI SERTA BENTUK-BENTUK NEGARA A. SEJARAH TERJADI NEGARA Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah yaitu berdasarkan kenyataan terjadinya negara-negara di dunia. Proses terjadinya negara ini antara lain: 1. Pendudukan (Occupatie) 2. Peleburan (Fusi) 3. Penyerahan (Cessie) 4. Penaikan (Accesie) 5. Pengumuman (Proklamasi)
- 10. Sebelum terbentuknya negara ada hal yang harus dipenuhi : 1. Ada persatuan yang terwujud sebagai rakyat 2. Adanya pemerintah 3. Adanya wilayah 4. De facto dan De yure
- 11. B. TEORI TERJADINYA NEGARA 1. Teori Hukum Alam Pemikiran pada masa Plato &Aristoteles. Kondisi alam ----------- Tumbuhnya manusia -------------- berkembangnya negara 2. Teori Ketuhanan Segala sesuatu adalah ciptaan tuhan 3. Teori Perjanjian (Thomas Hobbes) Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah kekerasan. Manusia akan musnah bila tidak mengubah cara-caranya.
- 12. C.BENTUK-BENTUK NEGARA 1. Negara Kesatuan Kedaulatan negara kesatuan terletak pada negara. Negara kesatuan dibedakan dalam dua bentuk : a) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi b) Negara kesatuan dengan sistem desentralisai
- 13. 2. Negara Federal Negara federal terbentuk dari beberapa negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan sendiri kemudian sepakat membentuk sebuah federal. 3. Negara Konfederasi Setiap negara yang tergabung dalam konfederasi tetap merdeka dan berdaulat.
- 14. D. KOMPARATIF DENGAN NEGARA INDONESIA Menurut Fred Isjwara, negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh, jika dibandingkan dengan federal. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara.
- 15. MASA KEJAYAAN NASIONAL 1.Masa Kerajaan Kutai 2.Masa Kerajaan Sriwijaya 3.Masa Kerajaan Majapahit
- 16. MAKNA SILA – SILA PANCASILA 1. Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa a) Mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima yaitu Tuhan Yang Maha Esa b) Menjamin penduduk untuk memluk agama masing- masing dan beribadah menurut agamanya c) Tidak memaksa warga negara untuk beragama d) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama e) Bertoleransi alam kehidupan beragama f) Negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warganya
- 17. 2. Arti dan Makna Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab a) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan b) Menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa c) Mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah Manusia ditempatkan sesuai dengan harkatnya. Hal ini berarti bahwa manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum. Sejalan dengan sifat universal bahwa kemanusiaan itu dimiliki oleh semua bangsa, maka hal itupun juga kita terapkan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- 18. 3. Arti dan Makna Sila Persatuan Indonesia Nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan maupun warna kulit dan keturunan, menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan. Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah.
- 19. 4. Arti dan Makna Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Pada hakikatnya sila ini adalah demokrasi. Perbedaan secara umum demokrasi di barat dan di Indonesia yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kebijaksaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Dalam melaksanakan keputusan dibutuhkan kejujuran bersama
- 20. 5. Arti dan Makna Sila Keadila Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Jadi seseorang bertindak adil apabila dia memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Seluruh kekayaan alam dan sebagainya dipergunakan bagi kebahagian bersama menurut potensi masing-masing. Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya.
- 22. PERJUANGAN SEBELUM ABAD KE XX Pada abad ke-16 berlayarlah bangsa-bangsa Eropa ke wilayah Timur. Diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuannya : GOLD GLORY GOSPEL Diantara mereka yang paling lama menguasai dan menjajah Indonesia adalah bangsa Belanda.
- 23. Tahun 1596 Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, pertama kali mendarat di Banten. Tahun 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie ) di Batavia untuk memperkuat kedudukannya.
- 24. VOC ingin menguasai pusat-pusat perdagangan, seperti Batavia, Banten, Selat Sunda, Makasar, Maluku, Mataram (Jawa), dan berbagai daerah strategis lain. Belanda mudah menguasai nusantara karena politik adu domba. Akhir abad ke-18 VOC bangkrut dan dibubarkan tanggal 31 Desember 1799. Indonesia diperintah oleh Kolonial Belanda dengan gubernur jendral pertama Daendels yang sangat kejam, Rakyat dipaksa kerja rodi membuat jalan sepanjang 1.000 km (dari Anyer–Panarukan), mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya juga membangun Pelabuhan Merak. Daendels digantikan Jansens yang kemudian dikalahkan Inggris. Tahun 1816 Indonesia dikembalikan ke Belanda, dengan Van den Bosch sebagai gubernur. Ia menerapkan politik tanam paksa.
- 26. 3. Sultan Hasanudin dari Makasar ( SUL-SEL ) mendapat julukan ayam jantan dari timur oleh belanda pada masa pemerintahan Sultan Hasanudin. Kerajaan makasar mencapai masa kejayaan. Cita-citanya menguasai jalur perdagangan nusantara. 4. Pattimura ( Thomas Matulesi ) dari Maluku, pada tanggal 16 mei 1817 Rakyat maluku di bawah pimpinan Pattimura mengadakan penyerbuan ke pos Belanda dan berhasil merebut benteng Duurstede. 5. Imam Bonjol dari Sumatera Barat. Rakyat Minangkabau bersatu melawan belanda di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1830 – 1837.
- 28. 6. Pangeran Diponegoro ( Ontowiryo ) dari Yogyakarta ( 1825-1830)
- 29. 7. Pangeran Antasari dari Banjarmasin Perlawanan terhadap Belanda berlangsung dari tahun 1859 – 1863.
- 30. 8. Sisingamangaraja XII dari Tapanuli Sumatra Utara Sisingamangaraja lahir di Baakara, Tapanuli pada 1849 dan menjadi raja pada tahun 1867. Saat bertahta, ia sangat menentang penjajah dan melakukan perlawanan, akibatnya ia dikejar-kejar oleh penjajah.
- 32. Permulaan abad ke-XX bentuk perlawanan thd penjajahan belanda ialah membangkitkan ksadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi antara lain : 1.Budi Utomo (20 mei 1908) pelopornya adalah dr. Wahidin Sudirohusodo, pendirinya para mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi, antara lain Sutomo, Suradji, dan Gunawan Mangun Kusuma pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta.
- 34. 3. Indische Parti (1913) dengan pemimpin Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, dan Ki Hadjar Dewantara. 4. Partai Nasional Indonesia (1927) yang dipelopori oleh Ir. Soekarno.
- 35. SUMPAH PEMUDA A. Kongres Pemuda ( 1926 ) penyatuan organisasi- organisai yang telah ada. Organisasi bersifat nasional seperti Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPI) dan Pemuda Indonesia. B. Kongres Pemuda 1 pd Tgl 30 April-2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan para pemuda untuk mencapai Indonesia merdeka. C. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 26-28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres yang dihadiri oleh Organisasi Pemuda dan sejumlah tokoh politik seperti Sukarno, Sartono, Surnayo.
- 36. Para utusan yang datang mengucapkan sumpah yang berbunyi sebagai berikut : a) Kami Putera dan Puteri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. b) Kami Putera dan Puteri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangasa Indonesia. c) Kami Putera dan Puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda.
- 37. Perjuangan Bangsa Indonesia Pada Masa Penjajahan Jepang Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda, Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia. Pada masa kekuasaannya rakyat mengalami penderitaan dan Pada tanggal 17 september 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengemukakan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa indonesia. Seminggu sebelum menyerah jepang menjanjikan kemerdekaan dengan di bentuknya BPUPKI (29 april 45) atau Dokuritsu Zunbi Choosakai dengan ketua Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
- 38. NILAI SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA A.Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan ini tidak lepas dari rentetan peristiwa sebelumnya, terutama ketika pihak tentara Jepang terdesak dari pihak sekutu dalam peperangan Asia Timur Raya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 55, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
- 39. B. Proses perumusan Pancasila dan UUD 1945 Kronologis perumusan Pancasila Perumusan 1 : Sidang BPUPKI Pertama ( 29 Mei – 1 Juni 1945) Menyampaikan usul dasar negara : Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik a). Muh. Yamin (29 Mei 1945) Dalam Pidatonya ia mengusulkan : Peri Kebangsaan Peri Kemanusiaan Peri Ketuhanan Peri Kerakyatan ( a.Permusyawaratan, b. Perwakilan, c. Kebijaksanaan) Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial)
- 40. b) Mr. Supomo ( 31 Mei 1945 ) Nama rumusannya : Negara integralistik Persatuan, Kekeluargaan, Keseimbangan lahir dan batin, Musyawarah dan Keadilan Sosial. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin yaitu : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
- 41. c)Ir. Sukarno ( 1 Juni 1945 ) rumusan dasar : Pancasila Rumusan Pancasila 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan; 3. Mufakat atau demokrasi; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan Trisila 1.Socio-nationalisme 2.Socio-demokratie 3.ke-Tuhanan Rumusan Ekasila : Gotong-Royong
- 42. d) Piagam Jakarta ( 22 Juni 1945 ) BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilanyangterdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis.
- 43. Sidang Kedua BPUPKI( 10 - 16 Juli 1945 ) BPUPKI membahas rancangan UUD, dibentuk Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945 Yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar .
- 44. Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD. Laporan diterima sidang pleno BPUPKI
- 45. 16 Agustus 1945 : Hasil kerjanya disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri HuseinJayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Perumusan terakhir materi pancasila disahkan oleh PPKI sebagai bagian dari pembukaan UUD 1945. Sidang pertama PPKI ( 18 Agustus 1945 ) Mengesahkan berlakunya UUD 1945 Memilih Presiden dan Wakil Presiden
- 46. Proklamasi Kemerdekaan & Maknanya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempunyai arti yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Secara garis besarnya arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut : Bahwa Proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. kedua bahwa Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
- 47. ketiga, Titik tolak dari pelaksanaan Amanat Penderitaan Rakyat. terakhir keempat, Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan dari tata hukum colonial menjadi tata hukum nasional.
- 48. SISTEM KETATANEGARAAN RI BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 1.Pengertian Kedudukan, Sifat Dan Fungsi a)Pengertian Hukum Dasar Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan atau perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Hukum dasar meliputi : tertulis dan tidak tertulis ( konvensi ).
- 49. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di INA 1.UUD 45 2.Tap MPR 3.UU 4.Peraturan pemerintah ( PP ) 5.Keppres 6.Inpres 7.Permen 8.Kepmen 9.Inmen
- 50. b) Kedudukan UUD 1945 Merupakan hukum dasar tertulis negara RI yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 1945 oleh PPKI, yang berarti landasan bagi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. c) Pembukaan ( Preambule) UUD memiliki arti pokok- pokok pikiran dan bermakna pernyataan kemerdekaan yang terperinci.
- 51. d) UUD bersifat singkat dan supel. Singkat artinya hanya memuat aturan-aturan pokok saja Supel artinya sesuai perkembangan jaman. e) Fungsi UUD 1945 Sumber hukum bagi produk-produk hukum & kebijaksanaan- kebijaksanan pemerintah, Sarana / alat pengawasan (kontrol) berlakunya semua peraturan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.
- 52. 2. Pembukaan UUD 1945 a. Makna pembukaan UUD Pernyataan kemerdekaan yang terperinci b. Makna Alinea-Alinea Ada 4 makna alinea-alinea pada pembukaan UUD 45 yaitu : a) Alinea pertama “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…….”, makna nya pernyataan hak kemerdekaan segala bangsa.
- 53. b) Alinea kedua “ dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia….. “ , maknanya adalah pernyataan perjuangan kemerdekaan Indonesia. c) Alinea ketiga “ atas berkat rahmat allah yang maha kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya …. “ , maknanya adalah pernyataan kemerdekaan rakyat indonesia yang merupakan berkah dan karunia tuhan.
- 54. d) Alinea keempat “ Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa….. , ….negara RI yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada : Ketuhanan YME, …” , maknanya adalah pernyataan mengenai cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah NKRI.
- 55. c. Pokok-Pokok Pikiran Ada empat pokok pikiran dalam pembukaan UUD 45 : a) Pokok pikiran pertama Negara persatuan meliputi seluruh bangsa Indonesia. Setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. b) Pokok pikiran kedua Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. c) Pokok pikiran ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat d) Pokok pikiran keempat Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa menuru dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 56. d. Hubungan pokok pikiran dengan batang tubuh Pembukaan dan batang tubuh berhubungan langsung, pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan dijelaskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada batang tubuh.
- 57. 3. Batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 Pancasila tersurat dalam pembukaan dan tersirat dalam batang tubuh yang terdiri dari 16 bab yaitu : 1. Bentuk dan Kedaulatan ( Ps. 1 ) 2. MPR ( Ps. 2-3 ) 3. Kekuasaan pemerintah negara ( Ps. 4-15 ) 4. DPA ( dihapus ) 5. Kementerian negara ( Ps. 17 ) 6. PEMDA ( Ps. 18 ) 7. DPR ( Ps. 19-22 ) 8. Hal Keuangan ( ps.23)
- 58. 9. Kekuasaan Kehakiman ( Ps. 24-25 ) 10. Warga negara ( Ps. 26-28 ) 11. Agama ( Ps. 29 ) 12. Pertahanan&Keamanan Negara ( Ps. 30 ) 13. Pendidikan&Kebudayaan ( Ps. 31-32 ) 14. Perekonomian nasional & kesejahteraan sosial ( Ps. 33-34 ) 15. Bendera dan Bahasa ( Ps. 35-36 ) 16. Perubahan UUD ( Ps. 37 )
- 59. Sistem Pemerintahan Negara 1. Negara Indonesia adalah negara hukum 2. Sistem Konstitusional 3. Kekuasaan negara yg tertinggi di tangan Rakyat 4. Pres. penyelengg. Pem neg yg tertinggi di samping MPR dan DPR 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR 6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden 7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
- 60. Lambang Negara Lambang negara Indonesia ialah : Seekor burung garuda yang berdiri tegak dgn mengembangkan sayap kekanan dan kekiri dan kepala menghadap kekanan. Burung garuda berwarna kuning keemasan. Pada dada burung digantung perisai yg dibagi 5 ruang satu ditengah berwarna hitam dan empat ditepi dengan warna merah putih. Kaki burung mencengkeram sebuah pita yg sedikit melengkung keatas dg tulisan “Bhineka Tunggal ika” Burung melambangkan kekuasaan dan kekuatan.
- 61. Hak Asasi Warga Negara Dalam UUD 45 pasal 27 ayat (1) warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungnya ( 2) warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak Pasal 28 yaitu berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan Pasal 29 ayat 2 “ negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan utk beribadat menurut agamanya” Pasal 30 ayat 1 “ tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Pasal 33 tentang hak di bidang kesejahteraan
- 62. DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 Periode 1945 - 1949 Pada tanggal 18 agustus 1945 UUD disahkan oleh PPKI dan dinyatakan berlaku diseluruh Wil INA. Sistematika UUD terdapat aturan tambahan yang menetapkan bahwa setelah 6 bulan MPR terbentuk untuk bersidang menetapkan UUD RI, dr aturan tsb disimpulkan bahwa UUD hanya sementara.
- 63. Periode 1949–1950 Suasana politik tidak memungkinkan pelaksanaan rencana tsb. Negara Federasi Republik Indonesia Serikat 1949-1950 Pada periode 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950, RI bergabung dalam negara federasi Republik Indonesia Serikat dengan kedudukan sebagai negara bagian. Konstitusi yang berlaku adalah konstitusi RIS 49 sedangkan konstitusi UUD 45 hanya berlaku di negara bagian RI.
- 64. Republik Indonesia Serikat terdiri beberapa negara bagian, yaitu: 1.Negara Republik Indonesia (RIS) 2.Negara Indonesia Timur 3.Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta 4.Negara Jawa Timur 5.Negara Madura 6.Negara Sumatera Timur 7.Negara Sumatera Selatan
- 65. Periode 1950–1959 RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950).
- 66. Periode 1959–1999 Masa republik keempat adalah periode diberlakukannya kembali konstitusi yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan sebutan UUD 1945. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999.
- 67. Periode 1999–2002 Masa republik kelima adalah periode transisi ketatanegaraan akibat proses perubahan konstitusi “UUD 1945” secara fundamental. Secara tepatnya periode ini berlangsung antara 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002. Periode ini muncul sebagai akibat dari gelombang people power yang dikenal dengan reformasi 1998.
- 68. Periode 2002 – Sekarang Masa Republik keenam adalah periode perubahan UUD.
- 69. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT 1. Cara berfikir filsafat Berpikir dengan sedalam-dalamnya secara radikal dan menyeluruh. Radikal : Secara mendasar atau maju dalam berpikir dan bertindak Menyeluruh : berpikir sedalamnya dari awal sampai saat ini di semua aspek kehidupan
- 70. 2. Pengertian filsafat pancasila yaitu hasil berpikir yang sedalam dalamnya dari bangsa Indonesia yang dipercaya sebagai sesuatu yang paling benar paling bijaksana dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia. 3. Nilai-nilai pancasila sebagai dasar arah dan keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia
- 71. PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA 1. Pengertian Nilai, Moral Dan Norma Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang dalam hidupnya. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu.
- 72. 2. Nilai Dasar, Nilai Intrumental Dan Nilai Praktis Nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai praksis merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata dengan demikian nilai praksis merupakan pelaksanaan secara nyata dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental.
- 73. 3. Pancasia Sebagai Nilai Dasar Fundamental Bagi Bangsa Dan Negara RI Nilai pancasila dianggap nilai dasar budaya bangsa indonesia yang diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa dan menjadi pandangan hidup bangsa indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan yakni Tuhan Maha Pencipta.
- 74. 4. Makna Nilai Setiap Sila Pancasila a) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. Atas keyakinan demikian maka negara indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara memberi jaminan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Bagi bangsa indonesia tidak boleh ada pertentangan dan anti dalam hal ketuhanan serta anti kehidupan beragama. Tercakup nilai religi dalam sila ketuhanan yang maha esa yang mengatur hubungan negara dan agama, mamusia dengan sang pencipta serta hak asasi yang paling asasi.
- 75. b) Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Sila kemanusiaan merupakan norma untuk menilai apa pun yang menyangkut kepentingan manusia sebagai makhluk Tuhan dan menyadari harkat dan martabatnya. Di dalamnya mengandung nilai cinta kasih yang harus dikembangkan; nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan menghormati harkat kemanusiaan. c) Nilai Persatuan Indonesia Persatuan meliputi makna persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Nilai persatuan ini dikembangkan dari pengalaman sejarah bangsa indonesia, yang senasib.
- 76. d) Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan Negara RI menganut asas demokrasi yang berwujud pada kedaulatan rakyat, penghargaan yang tinggi pada musyawarah yang mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat yang harus didahulukan serta menunaikan tanggung jawab.
- 77. e) Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nilai - nilai yang terkandung dalam sila ini mencakup bahwa keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang berdiam di tanah air, maupun yang bertempat tinggal di negara asing.
- 78. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI 1. Pengertian Ideologi Ideologi adalah seperangkat nilai,ide dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakan/mewujudkannya. 2. Makna Ideologi Bagi Negara Ideologi menjadi suatu yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup suatu kelompok atau sebuah bangsa. Dengan Ideologi, suatu negara akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana mengenal dan memecahkan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju.
- 79. 3. Perbandingan Ideologi Pancasila, Liberalisme Dan Sosialisme Ideologi Pancasila a. Hubungan antara warga Negara dengan Negara adalah seimbang b. Kepentingan Negara dan warganegara sama-sama di pentingkan. c. Agama erat hubungannya dengan Negara. Setiap orang harus beragama, tetapi agama yang dipilih di serahkan kepada masing-masing warganegara. Atheis tidak diperbolehkan.
- 80. Ideologi Liberalisme a.Rakyat atau warganya mempunyai kebebasan untuk berbuat atau bertindak apa saja asal tidak melanggar tata tertib hukum . b.Kepentingan dan hak warga negara lebih diutamakan daripada kepentingan Negara . Negara didirikan untuk menjamin kebebasan dan kepentingan warga Negara. c.Negara tidak mencampuri urusan agama . Agama menjadi urusan pribadi setiap warganegaranya .Negara terpisah dengan agama . Warganegara bebas beragama , tetapi bebas juga tidak beragama.
- 81. Ideologi Sosialisme a.Mementingkan kekuasaan dari kepentingan Negara b.Kepentingan Negara lebih diutamakan daripada kepentingan warga Negara. c.Kebebasan atau kepentingan warga negara dikalahkan untuk kepentingan Negara d.Kehidupan agama juga terpisah dengan Negara .warga negara bebas beragama , bebas tidak beragama dan bebas pula untuk propaganda (anti-agama) .
- 82. 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Indonesia menganut ideologi terbuka karena Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang didalamnya membebaskan setiap masyarakat untuk berpendapat dan melaksanakan sesuatu sesuai keinginannya masing-masing.
- 83. Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Bangsa Dan Negara 1.Pengertian Paradigma Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). Secara luas, paradigma memiliki arti kata, yakni : a) Pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. b) Suatu asumsi – asumsi dasar dan asumsi – asumsi teoretis yang umum
- 84. 2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan IPTEK IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia (unsur jiwa) yang meliputi aspek asal, rasa, dan kehendak. Setiap sila pancasila merupakan kesatuan yang sistematis yang dapat mengatur sistem etika dalam pengembangan IPTEK. Sila 1 : KETUHANAN YANG MAHA ESA IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang di temukan, yang di ciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya.
- 85. Sila 2 : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB IPTEK haruslah bersifat BERADAB ! IPTEK harus di dasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia, bukan kesombongan, bukan untuk kecongkakkan, dan keserakahan manusia, tapi diabdikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sila 3 = PERSATUAN INDONESIA IPTEK diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk bangsa Indonesia. IPTEK diharapkan mengembangkan rasa nasionalisme.
- 86. Sila 4 : KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. IPTEK dikembangkan secara demokratis. Seorang ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK dan harus menghargai dan menghormati kebebasan orang lain, dan memiliki sikap terbuka untuk dikritik dan di kaji ulang. Sila 5 : KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, dalam hubungannya dengan sesama, Tuhan, masyarakat, dan bangsa.
- 87. Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Negara 1.Tridarma Perguruan Tinggi a.Pendidikan b.Penelitian c.pengabdian kepada masyarakat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 20 Ayat 2).
- 88. 2. Budaya Akademik Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal. Artinya, dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik. Yaitu kritis, kreatif, objektif, analitis, konstruktif, dinamis, dialogis, menerima kritik, menghargai, prestasi ilmiah/akademik, bebas dari prasangka, menghargai waktu, memiliki dan menjunjung tinggi tradisi ilmiah, berorientasi ke masa depan serta kesejawatan/kemitraan.
- 89. 3. Kampus Sebagai Moral Force Pengembangan Hukum dan HAM Kampus merupakan wadah perkembangan nilai-nilai moral, di mana seluruh warganya diharapkan menjunjung tinggi sikap yang menjiwai moralitas yang tinggi dan dijiwai oleh pancasila. Kampus merupakan wadah membentuk sikap yang dapat memberikan kekuatan moral yang mendukung lahir dan berkembangnya sikap mencintai kebenaran dan keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.